Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019) Eusabius Separera Niron; Asterius Bata Seda
ARISTO Vol 9, No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v9i2.2158

Abstract

Artikel ini bertujuan menjelaskan secara kritis persoalan representasi politik perempuan dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif 2019. Melalui penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa secara umum peta pencalonan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 mencerminkan dua hal utama, yakni: Pertama, tren angka representasi perempuan pada daftar calon tetap anggota legislatif tampaknya tidak jauh berbeda dari Pemilihan Umum Legislatif sebelumnya, walaupun secara keseluruhan semua partai politik sudah berusaha menerapkan kebijakan afirmasi berupa pencalonan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif. Kedua, partai politik belum menunjukkan keseriusan terhadap isu afirmasi perempuan, di mana jumlah perempuan tidak banyak yang ditempatkan di nomor urut satu, hanya sebanyak 235 orang atau 19 persen saja, sedangkan jumlah perempuan terbanyak ditempatkan di nomor urut tiga sebanyak 781 orang atau 67 persen dan di nomor urut enam sebanyak 572 orang atau 65 persen. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019, tampaknya bukan suatu jalan yang mudah, selain adanya fakta tentang komposisi daftar calon tetap tersebut, paling tidak terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dalam kontestasi elektoral Pemilihan Umum Legislatif 2019. Pertama, kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik cenderung instan sehingga tidak berkontribusi terhadap peningkatan kapabilitas dan kapasitas perempuan dalam berkontestasi. Kedua, mayoritas partai politik masih melakukan proses pencalonan secara tertutup. Hal ini, berakibat pada rendahnya keterwakilan perempuan. Ketiga, lemahnya dukungan finansial untuk perempuan. Persaingan terbuka antar caleg, termasuk persaingan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya uang di dalam kampanye, membuat ruang persaingan caleg perempuan dan caleg laki-laki menjadi tidak setara.
Demokrasi dan Transparansi Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Rekrutmen Caleg Pada Pemilu 2019 Muhammad Ruslan; Eusabius Separera Niron
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jisop.v2i2.6687

Abstract

This article aims to take photos and browse in critical problems of democracy and transparency of the Kebangkitan Bangsa Party in the recruitment of candidates in the 2019 elections. The recruitment process in political parties includes three stages, namely certification, nomination, and election. Through qualitative research with analytical-critical description method, this paper argues that the mechanism of political recruitment in the Kebangkitan Bangsa Party through an undemocratic and untransparent process, where prospective legislative candidates who register to become prospective legislative candidates only submit registration forms and various completeness of the other files and henceforth the prospective candidates are only waiting for the process of determining the serial number of candidate by the leadership of political parties. In addition, the position number is determined without going through the readiness and competency test mechanism of the candidates.
POLITIK PENATAAN RUANG KOTA KUPANG BERBASIS IDENTITAS FISIK DAN SOSIAL-BUDAYA Eusabius Separera Niron
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i1.1503

Abstract

Politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengembangkan aset dan potensi yang dimiliki. Sebagai daerah otonom, Kota Kupang memiliki aset dan potensi untuk dikembangkan sebagai simbol identitasnya untuk tujuan wisata sejarah kota. Usia Kota Kupang tidak muda lagi. Bukti sejarahnya adalah keberadaan benteng Concordia (1640). Kota Kupang membutuhkan revitalisasi ruang agar pengelolaan aset Kota Pusaka dan Kota Karang yang ditumbuhi pohon Sepe, berkelanjutan berbasis pariwisata dan ekonomi-kreatif. Artikel ini bertujuan menganalisis tata ruang Kota Kupang berbasis identitas fisik dan sosial-budaya, serta memberikan rekomendasi kebijakan revitalisasi ruang Kota untuk menciptakan simbol identitas sebagai salah Kota Pusaka dan Kota Karang Sepe di Indonesia. Melalui studi kepustakan, tulisan ini berargumen bahwa, Pertama, banyak bangunan bersejarah peninggalan Belanda, Jepang dan Portugis yang tidak terawat dan tidak berfungsi serta tidak tercatat sebagai Bangunan Cagar Budaya. Kedua, status kepemilikan gedung bersejarah masih menjadi masalah yang belum dicari solusinya oleh para pengambil kebijakan mulai dari Pemprov NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang agar Kawasan Kota Lama Kupang tetap lestari. Ketiga, belum ada upaya penanaman jenis tanaman khas seperti pohon Sepe di area publik. Keempat, belum ada komitmen politik dari Pemkot Kupang untuk melakukan revitalisasi ruang publik berbasis identitas fisik dan sosial-budaya.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Merancang Peraturan Desa Secara Mandiri di Desa Lamabelawa Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur Eusabius Separera Niron; Yohana Fransiska Medho; Frans Bapa Tokan; Apolonaris Gai; Urbanus Ola Hurek; Stepahanie Perdana Ayu Lawalu; Mikael Thomas Susu
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 6, No 11 (2023): Volume 6 No 11 2023
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v6i11.12395

Abstract

ABSTRAK Pengabdian ini bertujuan untuk mendukung masyarakat desa Lamablawa dalam merancang peraturan desa secara mandiri dan partisipatif. Pelatihan yang diselenggarakan dalam pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat desa Lamablawa dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah dengan analisis situasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peserta pelatihan akan diajak untuk memahami konsep dasar peraturan desa, proses penyusunan peraturan desa, serta aspek hukum dan kelembagaan yang terkait. Selain itu, peserta akan diberikan contoh-contoh peraturan desa yang telah sukses diterapkan dalam desa-desa lain sebagai panduan. Selama pelatihan, peserta akan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Mereka juga akan diberikan kesempatan untuk merancang peraturan desa secara nyata, dengan mendiskusikan dan menentukan isi, struktur, dan mekanisme implementasi peraturan tersebut. Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang merancang peraturan desa secara mandiri. Mereka juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini untuk memperkuat struktur pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui pengabdian ini, diharapkan masyarakat desa Lamabelawa terlibat secara aktif dalam pembuatan peraturan desa yang dapat mendukung pembangunan lokal dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Desa, Kemandirian   ABSTRACT This community service aims to support Lamablawa village community in designing village regulations both independently and in participatory way. The training held to provide knowledge and skills which needed by the community in drafting village regulations that suit local needs and potential. Stages of the training were situation analysis, preparation, implementation and evaluation. Participants were encouraged to understand the basic concepts of village regulations, the drafting process of village regulations, as well as other related legal and institutional aspects. In addition, participants were also given examples of village regulation that have been successfully implemented in other villages as examples. Throughout the training, participants also encouraged to participate actively in discussions, asking questions and sharing experiences activities. They were also given the opportunity to draft village regulations by discussing and determining the content, structures and implementation mechanism of these regulations. By the end of the training, participants were expected to have a deep understanding of how to design village regulations independently. They were also expected to be able to apply skills and knowledge gained in the training, thus the village government will be strengthen and village communities quality of life will be improved. Through the community service activity, it is expected that Lamabelawa village community will be actively involved in the village regulations formulation process to support local development and community empowerment Keywords: Community Empowerment, Village Regulations, Independence
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Tata Kelola BUM Desa Berbasis Good Corporate Governance di Desa Sandosi Yosef Dionisius Lamawuran; Frans Bapa Tokan; Yohana Fransiska Medho; Stephanie Perdana Ayu Lawalu; Kristianus Simon Hale Molan; Eusabius Separera Niron
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 6, No 9 (2023): Volume 6 No 9 2023
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v6i9.11264

Abstract

ABSTRAK BUM Desa Gute Gelekat desa Sandosi saat ini mengalami permasalahan seperti pemilihan jenis usaha yang tidak sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan rusaknya mesin produksi usaha. Dampaknya, BUM Desa yang dibentuk pada tahun 2017 ini mengalami stagnasi sejak tahun 2018-2021. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh tim dari FISIP Universitas Katolik Widya Mandira dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif permasalahan yang berkaitan dengan wawasan dan pengetahuan para pengurus BUM Desa Gute Gelekat dan memberikan input yang kontributif bagi peningkatan kapasitas pengurus dalam hal manajemen tata kelola BUM Desa Gute Gelekat pada masa mendatang. Metode yang digunakan mencakup analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari kegiatan PKM ini memberikan beberapa kesimpulan: pertama, minimnya pengetahuan dari pemerintah desa mengakibatkan proses pendirian BUM Desa Gute Gelekat pada tahun 2017 mengabaikan sejumlah hal penting seperti analisis kelayakan usaha, analisis pengelolaan keuangan BUM Desa dan analisis SDM; kedua, prinsip tata kelola berbasis good corporate governance belum sepenuhnya diterapkan oleh pengelola BUM Desa Gute gelekat, seperti prinsip kooperatif, partisipatif, emasinpatif, transparan, akuntabel dan sustainable; ketiga, hasil post test dan pre test menunjukan bahwa ada peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Kata Kunci: BUM Desa, Manajemen, Good Corporate Governance  ABSTRACT BUM Desa Gute Gelekat of Sandosi Village is currently experiencing problems such as the selection of business types that are not in accordance with the potential of the village and the needs of the community, no accountability report for the use of the budget and damaged business production machines. As a result, this BUM Desa, which was formed in 2017, has stagnated since 2018-2021. This activity was carried out by a team from FISIP Widya Mandira Catholic University with the aim of comprehensively identifying problems related to the insights and knowledge of the management of BUM Desa Gute Gelekat and providing contributive input for increasing the capacity of the management in terms of BUM Desa Gute Gelekat governance management in the future. The methods used include situation analysis, preparation, implementation and evaluation. The results of this PKM activity provide several conclusions: first, the lack of knowledge from the village government resulted in the process of establishing BUM Desa Gute Gelekat in 2017 ignoring a number of important things such as business feasibility analysis, BUM Desa financial management analysis and HR analysis; second, the principles of good corporate governance have not been fully implemented by the BUM Desa Gute Gelekat manager, such as the principles of cooperative, participatory, innovative, transparent, accountable and sustainable; third, the results of the post test and pre test show that there is an increase in the knowledge of participants after participating in the activity. Keywords: BUM Desa, Management, Good Corporate Governance
RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWA Lazar, Flaviani Claudia Tania; Bapa Tokan, Frans; Separera Niron, Eusabius
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jids.v8i2.5345

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antara Pemerintah Desa dalam hal ini yakni Kepala Desa dan BPD, masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan bagaimana hal ini mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Lamabelawa merupakan jaringan relasi yang dinamis dan kompleks. Kepala Desa memiliki otoritas formal yang kuat dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengelolaan anggaran desa, sedangkan BPD berperan dalam pengawasan dan pengesahan RAPBDes. Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih terbatas, disebabkan oleh keterbatasan kesempatan, budaya gotong royong yang mulai pudar, dan rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan penguatan kapasitas anggota BPD serta implementasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta perbaikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pengelolaan keuangan desa di masa depan.
Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Sebagai Pupuk Kompos Yang Ramah Lingkungan dan Ekonomis di Desa Weranggere Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur Pele, Kornelis Andito; Ola, Urbanus; Niron, Eusabius Separera
Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan Vol. 7 No. 1 (2024): Wahana Dedikasi : Jurnal PkM Ilmu Kependidikan
Publisher : Universitas PGRI Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/wdk.v7i1.16110

Abstract

Pupuk menjadi solusi bagi masyarakat dalam memberikan nutrisi pada tanaman yang membantu para petani dalam menigkatkan kualitas tanah dan kesuburan pada tanaman. Namun kesulitan pupuk memaksa petani mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli pupuk kimia dari luar pada hal tersedia bahan baku pembuat pupuk yang ramah lingkungan. Pupuk yang dibeli umumnya adalah pupuk kimia mengandung pestisida. Jika digunakan secara overdosis maka akan merusak unsur hara pada tanah dan merusak tanaman. Oleh karena itu, dalam kegiatan PKM di Desa Weranggere ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah organik sebagai pupuk kompos organik yang ramah lingkungan dan ekonomis. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat ada potensi di desa yang belum dimanfaatkan masyarakat, yakni limbah pertanian di ladang dan sampah rumah tangga yang menjadi bahan dasar pembuatan pupuk kompos yang ramah lingkungan. Proses pembuatan pupuk kompos sangatlah mudah sehingga masyarakat di desa Weranggere dapat mempraktekannya didukung oleh bahan-bahan yang mudah didapat.dibutuhkan sangatlah mudah didapatkan dan tidak menguras banyak tenaga dalam pembuatannya. Melalui kegiatan ini masyarakat Desa Weranggera memahami kerugian dan keuntungan menggunakan pupuk kompos organik dan pupuk kimiah. Masyarakat desa Weranggera dapat membuat pupuk kompos denganmemanfaatkan limbah pertanian dan sampah rumah tangga sehingga mampu memenuhi kebutuhan pupuk secara mandiri, menghemat pengeluaran rumah tangga membeli pupuk kimia serta secara cerdas menanggulangi limbah pertanian dan sampah rumah tangga.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA NAIMANA KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA) Oswaldus Liquori Seran; Rodriques Servatius; Eusabius Separera Niron
Journal Education and Government Wiyata Vol 3 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/e-gov.v3i1.190

Abstract

This research is titled "The Leadership of the Village Head in Enhancing Community Participation in Village Development (A Case Study in Naimana Village, Malaka Tengah Subdistrict, Malaka Regency)." The primary objective of this study is to explore the leadership of the Village Head and the community's participation in the development of Naimana Village, Malaka Tengah Subdistrict, Malaka Regency. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing interviews, observations, and documentation techniques. The findings reveal that the leadership of the Village Head plays a crucial role in increasing community participation in village development. A proactive Village Head who engages directly with the community and is able to accept and respond to criticism wisely has a significant impact on encouraging public involvement in the development process. First, proactive leadership accelerates communication between the village government and the community, allowing the needs and expectations of the people to be quickly identified in development policies. Second, the Village Head’s ability to accept criticism and suggestions from the community demonstrates that open and democratic leadership fosters a conducive environment for dialogue and collaboration in village development.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KTP-el DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALAKA: Petrus Vinansius Tangging; Frans Bapa Tokan; Eusabius Separera Niron
Journal Education and Government Wiyata Vol 3 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/e-gov.v3i1.193

Abstract

This research is titled Strategy for Improving the Quality of KTP-el Services at the Population and Civil Registration Office of Malaka Regency. The main objective of this research is to describe the strategy for improving the quality of KTP-el services at the Population and Civil Registration Office (Dukcapil) of Malaka Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach, utilizing interview, observation, and documentation techniques. The research findings indicate that Dukcapil Malaka has successfully implemented the principles of transparency, responsibility, and equality in KTP-el services. However, challenges in improving efficiency and accessibility in remote areas still need more attention. Moving forward, further efforts are required to expedite services, expand the online system, and enhance socialization to ensure more efficient, faster, and equitable services for the entire community.
KOLABORASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LSM PERMATA LEMBATA DALAM MEREHABILITASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LEMBATA Kristoforus Tueng Ruing; Frans Bapa Tokan; Eusabius Separera Niron
Journal Education and Government Wiyata Vol 3 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/e-gov.v3i1.195

Abstract

This thesis is titled “Collaboration Between the Office of Women Empowerment and Child Protection and the Permata Lembata NGO in Rehabilitating Victims of Sexual Violence in Lembata Regency.” The main issue in this study is: “How is the collaboration between the Office of Women Empowerment and Child Protection and the Permata Lembata NGO in rehabilitating victims of sexual violence in Lembata Regency?” The purpose of this research is to describe the collaboration between the Office of Women Empowerment and Child Protection and the Permata Lembata NGO in rehabilitating victims of sexual violence in Lembata Regency. The theory used in this research is the theory of collaboration between the Office of Women Empowerment and Child Protection and the Permata Lembata NGO. The research method is descriptive with a qualitative approach. The technique for determining informants used in this study is the purposive sampling technique. The types of data are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and finally, verification/conclusion drawing. The results of this study show that the collaboration between the Office of Women Empowerment and Child Protection and the Permata Lembata NGO in rehabilitating victims of violence against women and children in Lembata Regency can be carried out through: 1) Working together in the prevention of sexual violence: Providing education to prevent sexual violence, such as reproductive health education, socialization about sexually transmitted diseases, and self-protection education against sexual violence. 2) Working together in handling sexual violence: Providing legal assistance to victims of sexual violence and facilitating their social and individual reintegration so they can function effectively as members of society. Based on the analysis results above, the author concludes that the collaboration between the Office of Women Empowerment and Child Protection and the Permata Lembata NGO has shown good cooperation in efforts to prevent sexual violence and handle victims of sexual violence in Lembata Regency. However, this collaboration still requires improvement in several aspects to achieve more optimal results. One aspect that needs improvement is providing legal assistance for victims of sexual violence.