Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Upaya Melestarikan Budaya Lokal Lamaholot Tenun Ikat Bagi Kaum Muda Di Desa Pledo Kecamatan Witihama Adonara Timur Kabupaten Flores Timur NTT Martha Veronika Diaz; Urbanus Ola; Eusabius Separera Niron
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 2 (2025): Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v7i2.11649

Abstract

Kebudayaan lokal merupakan salah satu komponen yang memberikan identitas dari masyarakat sebagai komunitas yang spesial. Budaya lokal setiap pulau memiliki ciri khasnya. Kebudayaan lokal terdiri dari tradisi lisan, adat istiadat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Salah satu dari kebudayaan lokal ialah tenun ikat. Lamaholot adalah salah satu suku bangsa (etnis) dengan budaya khas yang melingkupi wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Lamaholot mendiami wilayah meliputi Pulai Flores bagian Timur, Pulau Adonara, Pulau Solor dalam wilayah Kabupaten Flores Timur dan Pulau Lembata, Kabupaten Lembata. Lamaholot yang mendiami Pulau Adonara juga memiliki beragam budaya tepatnya di Pulau Adonara Timur, Desa Pledo, Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur kebudayaan salah satunya adalah tenun ikat. Pada era globalisasi saat ini dan perkembangan zaman yang serba praktis khususnya untuk anak muda sebagai penerus budaya tenun ikat sudah kurang memahami maupun tidak tahu akan cara tenun-menenun. Karena berbagai faktor yaitu kurangnya minat kaum milenial dalam menenun, kurangnya sosialisasi dari orang tua maupun lembaga-lembaga, seperti sekolah juga karena perubahan teknologi yang semakin canggih yang membuat kaum milenial ini tidak mau dan malas untuk bergabung menenun. Beranjak dari permasalahan tersebut, dilaksanakanlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknik pembuatan tenun ikat bagi kaum muda di Desa Pledo. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahap observasi pada tingkat pemahaman tenun ikat Lamaholot-Nulu Nuda dan wawancara pada anak muda untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang tenun ikat Lamaholot. Tahap berikut adalah melakukan sosialisasi bertempat di Kelompok tenun ikat Nulu-Nuda. Tahap terakhir adalah pelatihan pembuatan secara langsung. Dari kegiatan pengabdian ini hasilnya berupa sudah terlaksanya pengetahuan dan melatih keterampilan anak-anak muda Desa Pledo agar mampu mempelajari budaya lokal tenun ikat sehingga terus dilestarikan.
POLITIK PENATAAN RUANG KOTA KUPANG BERBASIS IDENTITAS FISIK DAN SOSIAL-BUDAYA Niron, Eusabius Separera
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i1.1503

Abstract

Politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengembangkan aset dan potensi yang dimiliki. Sebagai daerah otonom, Kota Kupang memiliki aset dan potensi untuk dikembangkan sebagai simbol identitasnya untuk tujuan wisata sejarah kota. Usia Kota Kupang tidak muda lagi. Bukti sejarahnya adalah keberadaan benteng Concordia (1640). Kota Kupang membutuhkan revitalisasi ruang agar pengelolaan aset Kota Pusaka dan Kota Karang yang ditumbuhi pohon Sepe, berkelanjutan berbasis pariwisata dan ekonomi-kreatif. Artikel ini bertujuan menganalisis tata ruang Kota Kupang berbasis identitas fisik dan sosial-budaya, serta memberikan rekomendasi kebijakan revitalisasi ruang Kota untuk menciptakan simbol identitas sebagai salah Kota Pusaka dan Kota Karang Sepe di Indonesia. Melalui studi kepustakan, tulisan ini berargumen bahwa, Pertama, banyak bangunan bersejarah peninggalan Belanda, Jepang dan Portugis yang tidak terawat dan tidak berfungsi serta tidak tercatat sebagai Bangunan Cagar Budaya. Kedua, status kepemilikan gedung bersejarah masih menjadi masalah yang belum dicari solusinya oleh para pengambil kebijakan mulai dari Pemprov NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang agar Kawasan Kota Lama Kupang tetap lestari. Ketiga, belum ada upaya penanaman jenis tanaman khas seperti pohon Sepe di area publik. Keempat, belum ada komitmen politik dari Pemkot Kupang untuk melakukan revitalisasi ruang publik berbasis identitas fisik dan sosial-budaya.
Upaya Peningkatan Pengetahuan Politik, melalui Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029 di Desa Watu Tango, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Servatius, Rodriques; Pena, Veronika Ruba; Niron, Eusabius Separera; Medho, Yolanda Fransiska; Pantola, Bruno Rey Sonby
Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2026): Februari
Publisher : FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppm.v9i1.10529

Abstract

Pengabdian masyarakat merupakan sebuah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan utama pengabdian ini adalah untuk membangun pemahaman dasar tentang pentingnya pengetahuan pendidikan politik dan pentingnya partisipasi masyarakat Desa Watu Tango dalam Pemilihan Umum. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Muda Unwira Kupang, dilakukan dengan memberikan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat unutk mengupayakan peningkatan pendidikan politik  unutk menigkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pemahaman pentingnya partisipasi pemilih dalam pemilu agar masyarakat mampu memahami pentingnya hak suara yang mereka miliki dan dapat menggunakan hak nya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama sosialisasi, peserta juga aktif berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Peserta kegiatan pengabdian masyarakat sebanyak 20 Peserta dari perwakilan masyarakat dan 10 dari pihak Desa. Dan pengabdian masyarakat ini melibatkan dosen muda Unwira Kupang khusus nya program studi Ilmu Pemerintahan. Adapun hasil dari sosialisasi tersebut adalah meningkatnya pemahaman bagi peserta pelatihan tentang sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Watu Tango Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.
Program Integrasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarkat di Desa Maukeli Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur Siska Novianti Siregar; Eusabius Separera Niron; Veronika Ruba Pena
ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/abdikan.v5i1.7725

Abstract

Maukeli Village in Mauponggo Subdistrict, Nagekeo Regency, possesses significant terrestrial and marine resources that have not been optimally managed. Limited public awareness of environmental management and sustainable resource utilization remains a major obstacle to improving community welfare. This Community Service Program (PKM) aimed to integrate the concepts of Green Economy and Blue Economy as a strategy for sustainable, locally based empowerment. The program was conducted from April to May 2025 and involved 10–15 community members using participatory methods, including counseling sessions, Focus Group Discussions (FGD), field observations, and pre- and post-activity evaluations through interviews and observation. The results indicate an increase in community knowledge regarding waste management and compost production derived from agricultural waste. Furthermore, a business group operating under the Blue Economy framework was established within the Village-Owned Enterprise (BUMDes). As a follow-up initiative, a preliminary seaweed cultivation plan based on coastal potential was formulated. The integration of Green and Blue Economy principles serves as a strategic foundation for enhancing ecological awareness, strengthening local institutions, and improving community welfare in Maukeli Village.
PELATIHAN TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN KOMISIONER-SEKRETARIAT BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMILU DEMOKRATIS Niron, Eusabius Separera; Pantola, Bruno Rey; Pena, Veronika Ruba; Dhosa, Didimus Dedi
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 10, No 2 (2026): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v10i2.37851

Abstract

Abstrak: Kinerja kelembagaan Bawaslu dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat ditentukan oleh efektivitas tata kerja serta pola hubungan antara komisioner dan aparatur pendukung kelembagaan. Namun, tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di tingkat daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta memperkuat tata kerja dan pola hubungan antara komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur guna mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif, professional, dan akuntabel. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, studi kasus kelembagaan, dan dialog interaktif yang menekankan sinkronisasi peran serta pembagian kewenangan sesuai regulasi Bawaslu. Kegiatan ini melibatkan 21 peserta yang terdiri atas komisioner dan staf sekretariat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman pola hubungan komisioner–staf sekretariat sebesar 29,2%, prinsip tata kelola kelembagaan sebesar 28,8%, serta mekanisme koordinasi dan komunikasi kerja sebesar 28,6%. Hasil ini menegaskan efektivitas kegiatan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan pemilu di tingkat lokal.Abstract: The institutional performance of Bawaslu in realizing democratic and equitable electoral governance is largely determined by the effectiveness of work procedures and the pattern of relationships between commissioners and supporting institutional staff. However, overlapping authorities, weak coordination, and limited human resource capacity remain major challenges in the implementation of electoral supervision at the local level. This community service activity aims to enhance understanding and strengthen work procedures as well as the relationship patterns between commissioners and secretariat staff of the Flores Timur Regency Bawaslu in order to achieve effective, professional, and accountable electoral supervision.The implementation methods included the delivery of instructional materials, institutional case studies, and interactive dialogue emphasizing role synchronization and the division of authority in accordance with Bawaslu regulations. The activity involved 21 participants consisting of commissioners and secretariat staff. Evaluation through pre-test and post-test results showed an increase in understanding of Commissioner–Secretariat staff relationship patterns by 29.2%, principles of effective institutional governance by 28.8%, and work coordination and communication mechanisms by 28.6%. These findings confirm the effectiveness of the activity in strengthening the institutional capacity of electoral oversight at the local level.