Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Musamus Law Review Jurnal ABM Mengabdi Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Administrative and Environmental Law Review Jurnal Inovasi Pembangunan Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Essence: Entrepreneurship and Small Business Research for Economic Resilience JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Dynamics of Politics and Democracy
Eka Deviani
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Prinsip Perlindungan Anak dalam Dunia Pendidikan di SMAN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Ati Yuniati; Eka Deviani; Marlia Eka Putri; Sepriyadi Adhan
Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/seandanan.v2i2.39

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan Nomor untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yaitu melalui pembentukan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan dan masa depan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan dan hak anak. Pada implementasinya masih banyakminasi permasalahan yang disebabkan oleh belum terlaksananya pemenuhan prinsip perlindungan anak, salah satunya yaitu Prinsip Non-diskri, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan lainnya yang dilakukan oleh guru di sekolah maupun sesama murid di sekolah.Dalam kegiatan ini khususnya Siswa pada SMAN 1 Gedong tataan perlu menyadari pentingnya pendidikan dalam membantu masa depan, oleh karena itu perlu dilakukan suatu penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan bagi semua siswa mengenai undang-undang perlindungan anak yang akan mendukung penuh tentang perlindungan anak dalam mendapatkan Pendidikan yang layak. Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah Eka Deviani; Marlia Eka Putri; Rodhatul Nasikhin
Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/seandanan.v2i2.42

Abstract

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman akan bahaya pelaksanaan pernikahan dini khsusunya bagi kalangan santriwati di pondok pesantren. Hal ini terkait hingga sampai saat ini pelaksanaan pernikahan dini masih banyak dilaksanakan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Fenomena minimnya kualitas pendidikan baik umum maupun agama berakibat salah menafsirkan sebuah doktrin keagamaan menyebabkan kerugian pada orang lain khususnya kaum wanita dan anak-anak. hal ini banyak menimpa kalangan santriwati di pondok pesantren yang notebene banyak tinggal di daerah pedesaan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 21 tahun. Namun karena kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah berakibat pada pelaksanaan pernikahan dini banyak dilakukan oleh para orang tua sebagai jalan pintas mengentaskan kemiskinan bagi anak-anak mereka
The Application of The Sustainable Development Concept In Indonesia’s Environmental Law Nurmayani Nurmayani; Eka Deviani; Risa Mahdewi; Desia Rakhma Banjarani
Musamus Law Review Vol 4 No 1 (2021): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v4i1.3949

Abstract

The reality of state life places the environment in sustainable development as an integral part of the national dynamics development. Moreover, Indonesia itself has issued various policies and instruments in the development of environmental law. Therefore, the development of environmental law cannot be separated from efforts to develop environmental law in accordance with international and national concepts or principles, one of which is the concept of sustainable development. However, environmental problems in Indonesia often occur, for example, forest fires, river pollution, air pollution, garbage, etc. This can raise doubts for the Indonesian people regarding the concept of sustainable development has really been applied in environmental law regulations in Indonesia so that it is necessary to examine the application of the sustainable development concept in Indonesia’s environmental law. Based on this background, the problem discussed in this paper is how the concept and application of sustainable development are in Indonesia’s environmental law? The method used in this article is normative legal research with a library law approach. The results of the study indicate that environmental law regulations in Indonesia such as: Law Number 4 of 1982 concerning Basic Provisions for Environmental Management, Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management, Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, has been in accordance with the concept of sustainable development as stated in the articles in each of these laws.
Implementation of Talent Pool System to Realize Professionalism Performance State Civil Apparatus Oktaviani, Monica; Yuswanto, Yuswanto; Deviani, Eka
Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Vol. 3 No. 2 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jastaka.v3i2.3014

Abstract

Purpose: Realizing good local government governance and ensuring the availability of professional civil servants require planned and measurable human resource management. Therefore, the Pagar Alam City Government issued Pagar Alam Mayor Regulation No. 24 of 2021 concerning the Policy for Implementing the Civil Servant Talent Pool System within the Pagar Alam City Government. To realize good local governance and ensure the availability of professional civil servants. Method: Normative and empirical methods were employed. Data collection was carried out using field and literature studies. The data analysis was qualitatively descriptive. Result: Implementation of the Talent pool System as a strategy of the Pagar Alam city government to realize the professionalism of the performance of the state civil apparatus, the Pagaralam city government participated in a series of events held at the Regional VII Agency of the State Civil Service Agency (BKN) Palembang by sending 9 (nine) participants. However, the mayor’s regulation has not been fully and maximally realized within the Pagar Alam City government. Limitations: The factors that hinder the implementation of the talent pool system within the scope of the Pagar Alam city government are a lack of human resource participation and budget factors that have not been fully explained. Contribution: Implementation of the Talent pool system as a strategy of the Pagar Alam city government to realize professionalism in the performance of the state civil apparatus.
PENINGKATAN EKSISTENSI MASJID AT TAQWA SEBAGAI PUSAT PERADABAN MODERN Patra, Eka; Ramdani, Sri Hidajati; Rarasrespati, Mutia
JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Vol 9, No 2 (2023): Vol 9, No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34203/jimfe.v9i2.7262

Abstract

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini menyusun dan merekomendasikan upaya untuk memakmurkan masjid sebagai pusat peradaban modern serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Masjid At Takwa di Erfina Kencana Regency, Kabupaten Bogor. Data penelitian berupa data kualitatif yang dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada pengurus/takmir masjid, pengurus yayasan. Penelitian ini memakai purposive sampling dalam penarikan sampelnya itu para pengurus DKM/takmir masjid At Taqwa yang masih dan sedang terlibat dalam kegiatan dan program-program masjid At Taqwa serta memiliki wawasan serta pengetahuan mengenai eksistensi masjid. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya takmir atau pengurus masjid At-Takwa dalam meningkatkan eksistensi masjid bisa berfungsi lebih dari sekedar tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat peradaban yang modern dan berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masayarakat sekitar.ABSTRACTThe purpose of this study is to compile and recommend efforts to prosper the mosque as the center of modern civilization and improve the welfare of the community around Masjid At Takwa in Erfina Kencana Regency, Bogor Regency. Research data in the form of qualitative data was conducted through structured interviews with mosque administrators/takmirs, and foundation administrators. This study uses purposive sampling in its sampling of DKM / takmir Masjid At-Taqwa administrators who are still and are involved in activities and programs of the At-Taqwa mosque and have insight and knowledge about the existence of the mosque. The data analysis method uses descriptive analysis. The results of this study show that the efforts of takmirs or administrators of the At-Takwa mosque in improving the existence of mosques can function more than just places of worship, but also become the center of modern civilization and contribute directly to improving the welfare of the surrounding community.
IDENTIFIKASI DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERBARU Deviani, Eka; Yudhi, Rifka; Kusworo, Daffa Ladro
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 6 No 02 (2018): August 2018
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35450/jip.v12i02.420

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disahkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tentunya didasari atas Putusan MK No 91/PUU-XIII/2020 yang menyatakan “cacat secara formil” dan “inkonstitusional bersyarat” terhadap UU Cipta Kerja lama. Pengesahan tersebut sekaligus menambahkan ketentuan baru terkait penetapan upah minimum bagi para pekerja, seperti penegasan syarat penetapan upah minimum kabupaten/ kota, formula penghitungan upah minimum yang berubah menjadi tiga variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, dan penambahan kewenangan pemerintah dalam kondisi tertentu untuk bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda dari formula perhitungan upah minimum. Eksistensi perubahan haruslah dimaknai sebagai wujud perlindungan yang adaptif untuk menghindari terlalu rendahnya upah yang diterima para pekerja. Upah minimum yaitu upah terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap dengan tujuan memberikan jaringan pengaman di sektor tenaga kerja serta menjaga pekerja agar memperoleh upah yang layak. Penetapan upah minimum juga guna menghindari para buruh/pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam memberikan upah. Perubahan kebijakan upah minimum yang semula termuat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir dalam UU No. 6 Tahun 2023 perlu diidentifikasi sejauh pembaharuan hukum dapat berperan sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, atau justru sebaliknya menciderai hak-hak pekerja demi kepentingan pelaku usaha dan pemerintah. Penelitian ini akan dilakukan secara normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan upah minimum bagi para pekerja, disertai dengan analisis komparatif dengan membandingkan aturan lama dengan yang baru untuk dapat lebih menjamin kesejahteraan para pekerja.
Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung Deviani, Eka; Kusworo, Daffa Ladro; Yuswanto, Yuswanto; Nurmayani, Nurmayani; Putri, Marlia Eka
Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Desember
Publisher : Laboratorium Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/kongga.v2i2.31

Abstract

Cyberbullying merupakan aksi di mana pelaku bertindak di luar batas kepada orang lain dengan cara mengirim atau mengunggah materi yang dapat merusak kredibilitas, menghina atau melakukan serangan sosial dalam berbagai bentuk, dengan memanfaatkan internet atau teknologi digital lainnya sebagai medianya. Pelaku dan korban dari cyberbullying itu sendiri kebanyakan terjadi pada anakanak. Sifat dari anak-anak yang kebanyakan ingin berkuasa atau senang mendominasi. Anak-anak ini biasanya merasa lebih hebat, berstatus sosial lebih tinggi dan lebih populer dikalangan teman-teman sebayanya. Kejahatan intimidasi sendiri telah diatur di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu di dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE untuk kejahatan Cyberbulyying. Dalam KUHP diatur Pasal 310 ayat (1), (2), (3) KUHP. Cyberbullying pada UU ITE diatur pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tak terkecuali dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di  SMP Negeri 15 Bandar Lampung.  Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Siswa /i di SMP Negeri 15 Bandar Lampung mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying, mengetahui Aspek pidana yang mengatur mengenai Intimidasi melalui media sosial (Cyberbullying), dan mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka khususnya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying.
Social Impact of Converting Rice Field Agricultural Land into Housing Yuniati, Ati; Hamidah, Upik; Nurmayani, Nurmayani; Deviani, Eka
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i02.770

Abstract

Land conversion refers to the shift in the use or function of land, which has become increasingly common due to population growth and the rising demand for housing, food, and infrastructure. In Pesawaran Regency, particularly in Mada Jaya Village, the conversion of rice fields into housing presents both procedural challenges and significant social impacts. This study examines the process of land conversion and its social consequences, focusing on two key questions: how the conversion process is carried out and what social impacts arise from it. This study applies Talcott Parsons' functional structural theory using the AGIL framework, supported by legal analysis and field studies, to offer practical insights into sustainable land management. The findings reveal that while land conversion should follow legal procedures, such as obtaining a location permit and land use transfer permits, discrepancies occur in practice. Some agricultural land has been pre-filled with soil, classifying it as productive land and making it ineligible for conversion permits. The social impacts include reduced food availability, unemployment, and economic instability, despite some landowners benefiting from land sales. To address these challenges, stricter enforcement of regulations, community participation, and support programs for displaced workers are needed. Economic diversification, such as small business development and agro-tourism, is also recommended.
Preventing early marriage in North Lampung Regency: An analysis of the efforts of the Ministry of Religion's Office Zahrani, Sabina Siti; Nurmayani, Nurmayani; Deviani, Eka
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 2 No. 1 (2022): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v2i1.1893

Abstract

Purpose: The aim of this research is to analyze the efforts of the North Lampung Regency Ministry of Religion's Office to prevent early marriage and the factors that hinder North Lampung Regency’s efforts to prevent early marriage. Research methodology: Qualitative analysis was used. Field studies involve collecting data or information directly from the Office of the Ministry of Religion of North Lampung Regency and KUA related to the topic or problem you want to research. In conducting field studies, researchers carry out direct observations, collect samples or data, interview informants, and record data. Results: The efforts made by the North Lampung Regency Ministry of Religion Office should be more diverse, and it is hoped that outreach will not only be carried out within the community, but will focus more on schools. Limitations: There are several factors that hinder the efforts of the North Lampung Regency Ministry of Religion to prevent early marriage. Starting with promiscuity, which cannot be avoided and is not balanced with sufficient understanding, people do not clearly know the impact of promiscuity, which results in early marriage. Contributions: The prevention of early marriage requires active community participation. Community participation in preventing early marriage can involve education about the risks and consequences of marriage at a young age, sexual education, and the promotion of gender equality.
Community Empowerment of KWT Rajawali for Economic and Food Security Enhancement through Aquaponic and Green Water Systems Gumilang, Adi Surya Panji; Wilistanti, Mareta Gangsar; Yuristianti, Ranti Audina; Patra, Eka
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 3 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i3.1053

Abstract

The Rajawali Women Farmers Group (Kelompok Wanita Tani – KWT) is located in Ciomas Rahayu Village, where approximately 70% of the land area is occupied by residential housing. One of the efforts to optimize the remaining land for productive use is by integrating agriculture and aquaculture through an aquaponic system. This community service program focuses on enhancing the economic capacity and food security of KWT Rajawali, which initially generated an income of only IDR 410,000 from the sale of catfish (Clarias gariepinus) and water spinach (Ipomoea aquatica). The results of the program demonstrate that within the last three months, KWT Rajawali successfully increased its revenue to IDR 2,375,000 through the production and sale of catfish in yellow spice sauce, marketed via a pre-order system using the WhatsApp application. Furthermore, the mortality rate in catfish cultivation decreased significantly, from 30 fish per day to only 100 fish per harvest cycle. Similarly, the cultivation of water spinach yielded up to 3 kilograms per aquaponic pond using only half of the pond’s total capacity.
Co-Authors Ati Yuniati Desia Rakhma Banjarani Fenny Andriani Gumilang, Adi Surya Panji Kusworo, Daffa Ladro Marlia Eka Putri Martinus Tukiran Mrs Nurmayani Nurmayani Nurmayani NURMAYANI NURMAYANI Nurul Fajri Oesman Oktaviani, Monica Putri, Marlia Eka Ramdani, Sri Hidajati Rarasrespati, Mutia Risa Mahdewi Rodhatul Nasikhin Rodhi Agung Saputra Sepriyadi Adhan S Sri Hidajati Ramdani Tutus Rully Upik Hamidah Upik Hamidah Wilistanti, Mareta Gangsar Yudhi, Rifka Yuristianti, Ranti Audina Yuswanto Yuswanto Zahrani, Sabina Siti