Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Building Globally-Ready SMEs Through Strengthening Compliance and Risk Management with Indonesia-Uzbekistan Collaboration in Caringin Subdistrict, Bogor Regency Patra, Eka; Taurusyanti, Dewi; Widyowati, Mutiara Puspa; Lestari, Retno Martanti Endah; Suardi, Hasbi Rizki; Khakimov, Boburbek Akmaljon Ugli; Turdikulov, Farrukh Ravshanjon Ugli
International Journal of Business, Economics, and Social Development Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Economics, and Social Development (IJBESD)
Publisher : Rescollacom (Research Collaborations Community)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijbesd.v7i1.1152

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the global economy, but face complex challenges related to regulatory compliance and risk management. A community service program themed "International Community Service: Building Bridges, Sharing Culture, Strengthening SMEs for Global Opportunities" was implemented in Caringin District, Bogor Regency, with the aim of increasing the capacity of MSMEs through Indonesia-Uzbekistan collaboration. Literature shows that the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) and the ISO 31000:2018 standard can improve operational efficiency and competitiveness of MSMEs. The implementation method included data collection through surveys and Focus Group Discussions (FGDs), training, implementation assistance, data analysis using spider web analysis, and reporting of results. Participants were 10 MSMEs with the majority aged over 36 years, predominantly women (70%), and engaged in the food sector (60%). The results of the pre-test and post-test analysis showed a significant increase in all understanding parameters, especially regarding compliance and risk challenges which increased from 3.1 to 4.25. This program has successfully strengthened the managerial literacy of MSMEs and opened up opportunities for access to global markets through cross-border knowledge transfer and strengthening international networks.
Preventing early marriage in North Lampung Regency: An analysis of the efforts of the Ministry of Religion's Office Zahrani, Sabina Siti; Nurmayani, Nurmayani; Deviani, Eka
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 2 No. 1 (2022): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v2i1.1893

Abstract

Purpose: The aim of this research is to analyze the efforts of the North Lampung Regency Ministry of Religion's Office to prevent early marriage and the factors that hinder North Lampung Regency’s efforts to prevent early marriage. Research methodology: Qualitative analysis was used. Field studies involve collecting data or information directly from the Office of the Ministry of Religion of North Lampung Regency and KUA related to the topic or problem you want to research. In conducting field studies, researchers carry out direct observations, collect samples or data, interview informants, and record data. Results: The efforts made by the North Lampung Regency Ministry of Religion Office should be more diverse, and it is hoped that outreach will not only be carried out within the community, but will focus more on schools. Limitations: There are several factors that hinder the efforts of the North Lampung Regency Ministry of Religion to prevent early marriage. Starting with promiscuity, which cannot be avoided and is not balanced with sufficient understanding, people do not clearly know the impact of promiscuity, which results in early marriage. Contributions: The prevention of early marriage requires active community participation. Community participation in preventing early marriage can involve education about the risks and consequences of marriage at a young age, sexual education, and the promotion of gender equality.
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Bentuk Formulasi Pemidanaan Hidayatullah, Muhammad; Shafira, Maya; Achmad, Deni; Deviani, Eka; Meidiantama, Refi
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 3, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v3i1.8056

Abstract

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan bentuk economic crime yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi pembuktian maupun pemidanaannya, karena secara langsung berdampak pada kerugian keuangan negara. Salah satu problematika yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana pajak adalah penerapan pidana denda yang sangat besar dengan ancaman pidana kurungan sebagai subsider apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait keadilan substantif, efektivitas pemidanaan, serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum pidana perpajakan yang pada dasarnya lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak, serta menilai relevansi putusan tersebut dalam konteks perkembangan hukum perpajakan pasca perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta akademisi di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak pada saat putusan dijatuhkan merupakan konsekuensi formil dari ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif masih menimbulkan persoalan keadilan dan efektivitas pemidanaan.
Edukasi Peran Bystander dalam Upaya Pencegahan Perilaku Bullying di SMAN 1 Pagelaran Yuniati, Ati; Sulaiman, Sepriyadi Adhan; Deviani, Eka; Metalia, Mega; Aldama, Keysa Bila; Azarya, Rahel Tita
Open Community Service Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Open Community Service Journal
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/ocsj.v5i1.183

Abstract

Latar Belakang: Bullying di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius yang diperkuat oleh sikap pasif bystander, yaitu individu yang menyaksikan peristiwa perundungan namun tidak melakukan intervensi. Transformasi bystander menjadi upstander yang aktif membela korban merupakan strategi penting dalam pencegahan bullying.Tujuan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran bystander dalam upaya pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekolah.Metode: Kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Pagelaran dengan melibatkan 50 partisipan yang terdiri dari pelajar, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif, meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Desain kegiatan menggunakan pre-experimental dengan model one group pre-test dan post-test. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen tes untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah intervensi.Hasil: Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan tingkat pemahaman peserta, dengan nilai rata-rata meningkat dari 52,5 menjadi 76,7 atau mengalami kenaikan sebesar 46,1%. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta mengenai peran bystander dan mendorong terbentuknya sikap upstander dalam pencegahan bullying. Implikasi praktis dari kegiatan ini adalah bahwa edukasi berbasis penyuluhan hukum dapat menjadi pendekatan preventif yang efektif dalam meningkatkan peran aktif warga sekolah dalam mencegah bullying. Program serupa direkomendasikan untuk diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan kondusif bagi proses pembelajaran.
Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung Eka Deviani; Daffa Ladro Kusworo; Yuswanto Yuswanto; Nurmayani Nurmayani; Marlia Eka Putri
Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Desember
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/kongga.v2i2.31

Abstract

Cyberbullying merupakan aksi di mana pelaku bertindak di luar batas kepada orang lain dengan cara mengirim atau mengunggah materi yang dapat merusak kredibilitas, menghina atau melakukan serangan sosial dalam berbagai bentuk, dengan memanfaatkan internet atau teknologi digital lainnya sebagai medianya. Pelaku dan korban dari cyberbullying itu sendiri kebanyakan terjadi pada anakanak. Sifat dari anak-anak yang kebanyakan ingin berkuasa atau senang mendominasi. Anak-anak ini biasanya merasa lebih hebat, berstatus sosial lebih tinggi dan lebih populer dikalangan teman-teman sebayanya. Kejahatan intimidasi sendiri telah diatur di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu di dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE untuk kejahatan Cyberbulyying. Dalam KUHP diatur Pasal 310 ayat (1), (2), (3) KUHP. Cyberbullying pada UU ITE diatur pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tak terkecuali dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di  SMP Negeri 15 Bandar Lampung.  Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Siswa /i di SMP Negeri 15 Bandar Lampung mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying, mengetahui Aspek pidana yang mengatur mengenai Intimidasi melalui media sosial (Cyberbullying), dan mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka khususnya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying.