Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI KOTA SERANG  Ripadli; Febrian Alwan Bahrudin; Wika Hardika Legiani
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol. 8 No. 2 (2025): Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/5sgz5c48

Abstract

Abstract   This research addressed the issue of early marriage, which remains a frequent occurrence in Serang City, highlighting the need for effective prevention efforts. The purpose of this study is to assess the role of the Department of Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) in preventing early marriage in Serang City. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were gathered through interviews, observations, and documentation to provide clear and detailed insights into the phenomena or facts observed in the field. The findings of this study reveal that the prevalence of early-age marriages in Serang City remains considerably high, with a total of 21 couples officially registered in 2024. As a regulatory body, the DP3AKB of Serang City plays a crucial role in shaping policies through the enactment of regional regulations and actively engages in coordination and collaboration with various relevant stakeholders. As a catalyst, the DP3AKB of Serang City has delivered guidance through the Communication, Information, and Education program targeting the community, particularly parents and children. Furthermore, in its role as a facilitator, the DP3AKB of Serang City provides free consultation services through the Family Learning Center (PUSPAGA) program. Therefore, this role is anticipated to be increasingly proactive and sustainable in mitigating the incidence of early marriage in Serang City through comprehensive programs, educational initiatives, and the reinforcement of cross-sectoral collaboration.   Keywords: Early Marriage, The Role of Government
Peran Program Kampus Mengajar dalam Penguatan Keterampilan Sosial (Social Skills) Mahasiswa (Studi Deskriptif Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) : Penelitian Anisa Tulhalizah; Wika Hardika Legiani; Ria Yuni Lestari
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2851

Abstract

Abstract English version, written using Time New Roman-10, italic. Abstract contains research aim/purpose, method, and reseach results; written in one paragraph, single space among rows, using past tense sentences. This study aims to describe the role of the Kampus Mengajar program in strengthening the social skills of students participating in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program at FKIP, Sultan Ageng Tirtayasa University. The research employed a qualitative descriptive method using observation, interviews, and documentation. The focus included cooperation, assertive behavior, responsibility, empathy, and self-control. The findings show that students’ social skills were strengthened through collaborative activities, constructive communication, and adaptation to the school environment. Programs supporting this strengthening included teaching assistance, numeracy and literacy programs, and technology adaptation. Key supporting factors were collaboration with teachers, school support, and student enthusiasm. The study also identified inhibiting factors, but they did not have a significant impact on the strengthening process. Thus, the Kampus Mengajar program plays an important role in strengthening students’ social skills as personal and professional preparation in education.
PERAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) KURIKULUM 2013 TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Deskriptif di Kelas IX SMP Negeri 10 Kota Serang) Angraeni, Desti; Ria Yuni Lestari; Wika Hardika Legiani
Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 12 No. 02 (2021): JPD - Jurnal Pendidikan Dasar
Publisher : Pendidikan Dasar - Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.924 KB) | DOI: 10.21009/jpd.v12i02.26702

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to describe the process of making the 2013 Curriculum LKPD in Pancasila and Citizenship Education subjects, to determine the role of the 2013 Curriculum LKPD in increasing the independence of students in Pancasila and Citizenship Education subjects, and to find out the obstacles to using the 2013 Curriculum LKPD in increasing independence. students in Pancasila and Citizenship Education lessons at SMP Negeri 10 Serang City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach and data collection through the results of interviews, observations and documentation to the deputy principal of the curriculum, teachers, and students of Junior High School Number 10 of Serang City. The results of this study indicate that the process of making LKPD Curriculum 2013 in the subjects of Pancasila and Citizenship Education is carried out by conducting curriculum analysis, compiling a map of LKPD needs, determining the title of KPD, writing LKPD and determining assessment tools. There is a role for the 2013 Curriculum LKPD in increasing the independence of students' learning in the subjects of Pancasila and Citizenship Education, namely creating a condition where students have a competitive desire to advance for their own good, as a learning tool so that students are able to take decisions and take initiatives to deal with problems that arise. faced, as a tool to foster students' confidence in what they are doing. The obstacles faced by teachers and students in utilizing the 2013 Curriculum LKPD in increasing the learning independence of students themselves both internally and externally are consistency, creativity, lack of student focus, weak grasping power of students in understanding the material and distance learning in pandemic conditions. covid 2019. Keywords : LKPD, Independence, Pancasila Education and Citizenship
Penyumpahan Calon Advokat di Pengadilan Tinggi Banten Mayang Sari; Wika Hardika Legiani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2418

Abstract

Artikel ini membahas mekanisme penyumpahan calon advokat di Pengadilan Tinggi Banten sebagai langkah awal menuju profesionalisme dalam dunia hukum di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada staf kepaniteraan muda hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam penyesuaian dengan teknologi terbaru, penggunaan Sistem Informasi Permohonan Advokat (SIPERAD) telah meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam pelantikan. Penerapan standar yang ketat memastikan bahwa advokat yang lahir dari proses ini memiliki kemampuan yang mumpuni dan siap menghadapi tantangan dalam lingkup hukum. Selain itu, calon advokat juga menerima pelatihan serta bimbingan penting untuk mengembangkan kompetensi profesional mereka. Kesimpulannya, proses pelantikan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat, tetapi juga mendukung perubahan yang lebih luas dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana transparansi dan akuntabilitas dijadikan prioritas utama dalam menghadirkan layanan hukum yang berkualitas. 
RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN DI KAWASAN KOTA TUA JAKARTA Dianita Rahayu Sukmawati; Wika Hardika Legiani; Qotrun Nida
Jurnal Education and Development Vol 14 No 3 (2026): Vol 14 No 3 September 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i3.8403

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan. Di Kawasan Kota Tua Jakarta, keberadaan PKL selain memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan wisatawan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan penataan melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya menciptakan kawasan wisata yang tertib, bersih, dan nyaman. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut memunculkan berbagai bentuk resistensi dari PKL karena dinilai berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan penurunan pendapatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya resistensi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang kaki lima, Unit Pengelola Kawasan Kota Tua, Satpol PP. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi diwujudkan dalam bentuk tetap berjualan pada lokasi yang dilarang, menghindari petugas penertiban, serta kembali menempati lokasi semula setelah penertiban selesai. Faktor utama yang melatarbelakangi resistensi meliputi penurunan pendapatan setelah relokasi, lokasi binaan yang dianggap kurang strategis, ketergantungan ekonomi keluarga terhadap aktivitas berdagang, serta perbedaan kepentingan antara pemerintah dalam menjaga ketertiban kawasan dengan PKL dalam mempertahankan mata pencaharian. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan akan lebih efektif apabila disertai komunikasi yang baik, pelibatan pedagang dalam proses pengambilan kebijakan, serta penyediaan lokasi usaha yang sesuai dengan karakteristik aktivitas ekonomi kawasan wisata.