Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Risk Factors of Mortality In Probable Covid-19 Cases In RSUP Dr. Kariadi Semarang Prashandika, Yui; Pramudo, Setyo Gundi; Lintang Bhima, Sigid Kirana; Dhanardhono, Tuntas
Medica Hospitalia : Journal of Clinical Medicine Vol. 10 No. 3 (2023): Med Hosp
Publisher : RSUP Dr. Kariadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36408/mhjcm.v10i3.957

Abstract

BACKGROUND: On February 19th, 2021, City of Semarang recorded 164 death cases of probable COVID-19. A study of patients who died from COVID-19 found that the death cases occured mostly in patients with comorbidities, such as hypertension, diabetes, heart disease, renal disease, chronic lung disease, and malignancy. The definitions of probable COVID-19 by WHO is a suspected case with radiological features leading to COVID-19 infection. AIMS: The purpose of this study was to prove pneumoniae, chronic lung disease, heart disease, hypertension, DM, renal disease, and malignancy as risk factors of mortality in probable COVID-19 patients. METHOD: This study used analytic observational design with  cross-sectional study approach. Consecutive sampling technique was used with minimum sample of 57 probable COVID-19 medical records. The collected data was analyzed using the SPSS program with univariate, bivariate, and multivariate analysis. RESULT:  The majority of probable COVID-19 patients died with a number of 65 subjects (91,5%), while the probable COVID-19 patients that survived are only 6 subjects (8,5%). Risk factors like pneumoniae (p=0,151; PR=0,9; 95%CI[0,78-1,03]), chronic lung disease (p=0,764; PR=1,09; 95%CI[1,02-1,18]), heart disease (p=0,591; PR=1,03; 95%CI[0,88-1.20]), hypertension (p=0,254; PR=1,08; 95%CI[0,95-1,23]), DM (p=0,361 PR=1,06; 95%CI[0,93-1,21]), renal disease (p=0,523; PR=1,10; 95%CI[1,02-1,19]), and malignancy (p=0,523; PR=1,10; 95%CI[1,02-1,19]) have not been proven to be risk factors for death in patients probable of COVID-19 at dr. Kariadi General Hospital, Semarang. CONCLUSION: Pneumoniae, chronic lung disease, heart disease, hypertension, diabetes mellitus, kidney disease, and malignancy have not been proven to be risk factors for death in patients probable of COVID-19 at dr. Kariadi General Hospital, Semarang.
Pelindungan Hukum bagi Dokter atas Tindakan Penghentian atau Penundaan Terapi Bantuan Hidup yang Sia-Sia (Futile) pada Pasien Terminal Suryo, Anindyo Pradipta; Dewi, Trihoni Nalesti; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i2.7156

Abstract

Abstrak: Terapi bantuan hidup (life-support therapy) dapat diberikan kepada pasien sesuai dengan indikasi medisnya. Apabila terapi bantuan hidup diberikan kepada pasien yang telah mencapai kondisi terminal, dan terapi bantuan hidup dinilai tidak ada manfaatnya lagi (sia-sia / futile), maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penghentian (withdrawing) atau penundaan (withholding) terapi bantuan hidup tersebut.  Aturan pelaksana mengenai penghentian dan penundaan terapi bantuan hidup yang sia-sia terhadap pasien terminal, telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Meskipun sudah ada peraturan tersebut, masih ada pro dan kontra di profesional kesehatan, komunitas bioetika, dan pasien beserta keluarganya. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelindungan hukum dokter yang melakukan  tindakan penundaan dan penghentian terapi bantuan hidup yang sia-sia (futile) bagi pasien terminal. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian eksplanatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa ada ketidakjelasan definisi hukum, inkonsistensi antar isi peraturan, belum ada peraturan yang jelas mengenai advanced directives, dan peraturan yang belum sepenuhnya dapat diterapkan di lapangan.  Dapat disimpulkan bahwa pelindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan penghentian dan penundaan terapi bantuan hidup yang sia-sia bagi pasien terminal, belum cukup. Apabila tidak diatur lebih lanjut, maka kemungkinan dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak pasien.Kata kunci: Pelindungan hukum bagi dokter; penghentian dan penundaan bantuan hidup; pasien terminal; kesia-siaan medis. Abstract: Life-support therapy can be given to patients according to their medical needs. If life support therapy is given to a patient who has reached terminal condition, and life support therapy is judged to futile, then withdrawal or withholding of life support therapy may be considered. The rules about withdrawing and withholding of futile life support therapy for terminal patients have been regulated in the Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Despite these regulations, there are pros and cons from healthcare professionals, bioethics community, patients, and their families. This study aims to find out about the legal protection for doctors who withdraw or withhold futile life support therapy for terminally ill patients. The research method used is explanatory research with sociological juridical approach. The data used is through library research and in-depth field studies. Data gathered were analyzed qualitatively. Based on this research, it was found that there are some unclear legal definitions, inconsistency between the contents of the regulations, no clear regulations regarding advanced directives, and the regulations cannot be fully implemented in field. It can be concluded that the legal protection for doctors in withdrawing or withholding futile life support therapy for terminally ill patients, is not sufficient. If it is not regulated further, it may lead to a violation of the patient's rights.Keywords: Legal protection for doctors; withdrawing or withholding life support; terminally ill patient; medical futility.
Implementation of Saliling Policy as Fulfillment of The Right to Health Services for People with Mental Disorders in Preventing Shackling in South Kalimantan Province Insani, Dina Aulia; Simandjutak, Marcella Elwina; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.11780

Abstract

Mental health is a basic human right for every citizen without exception. In Indonesia, psychiatric hospitals are still uneven, as are the psychiatrists and health workers specialized in mental health. Mental health services and the rights of patients with mental illnesses are still not optimal, as a result, many patients with mental illnesses experience shackles. Sambang Lihum Psychiatric Hospital initiated the public service innovation program, namely Saliling (Sambang Lihum Keliling).  The purpose of this study is to determine the regulation and implementation of the Saliling policy as the fulfillment of mental health service rights in South Kalimantan Province, explore the implementation in preventing and reducing shackling, as well as inhibiting policy. The research method used is descriptive-analytic with a sociological juridical approach that examines Sailing policies.The study concludes that legal protection of patients mental illness right to health services and prevention of shackling through Saliling policies can be fulfilled. The legal basis for the right to mental health services and shackling prevention is the health law and the Minister of Health Regulation. The main inhibiting factor is the amount of budget, human resources, and program schedule.Abstrak: Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk kesehatan jiwa. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjut terutama rumah sakit jiwa (RSJ) masih tidak merata di Indonesia, begitu pula dengan jumlah dokter spesialis kedokteran jiwa. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa dan belum terjaminnya hak ODGJ dapat mengakibatkan kasus Pasung. RSJ Sambang Lihum menggagas Program inovasi pelayanan publik yaitu Saliling. Program inovasi Saliling RSJ Sambang Lihum ditetapkan sebagai program untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa langsung pada masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan untuk mencegah pasung.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi kebijakan Saliling sebagai pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ di Provinsi Kalimantan Selatan, mengetahui dan mengeksplorasi implementasi kebijakan dalam mencegah dan mengurangi Pasung, serta mengetahui faktor-faktor penghambat maupun pendukung. Metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji implementasi Kebijakan Saliling.Hasil penelitian menunjukkan secara nasional pengaturan dan kebijakan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ telah ada. Perlindungan hukum terhadap pasien terutama ODGJ untuk mencegah pasung, RSJ Sambang Lihum secara khusus telah mengeluarkan Kebijakan Saliling. Kebijakan ini melibatkan lintas sektor sehingga dapat memenuhi jangkauan pelayanan kesehatan jiwa dalam rangka mencegah pasung. Kendala yang masih menjadi faktor penghambat utama adalah pada faktor teknis yaitu jumlah anggaran, SDM dan waktu pelaksanaan
Resusitasi Jantung Paru dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Pasien Lanjut Usia Nathania, Maria Yessica; Dewi, Trihoni Nalesti; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.11134

Abstract

Keefektivitasan RJP pada lanjut usia masih merupakan suatu kontroversi. Secara etis, adalah hal yang kurang pantas untuk melakukan tindakan kepada seseorang, dimana tindakan tersebut memiliki sedikit ataupun tidak ada manfaatnya sama sekali. Salah satu tantangan lansia, adalah terjadinya penurunan kapasitas intrinsik dan fungsional tubuh, yang tersebut mempengaruhi kompleksitas dalam membuat keputusan. Sementara itu, salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan dalam dunia medis, adalah hak dan salah satu bentuk pelanggaran hak pada lanjut usia adalah tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Atas banyaknya pertimbangan mengenai HAM yang melingkupi kaum lanjut usia, terutama Hak hidup dan Hak otonomi, maka diteliti lebih lanjut mengenai hak sehubungan dengan akhir hayat, terutama yang berkaitan dengan RJP. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara terhadap praktisi hukum, pengamat HAM, dan petugas medis. Pelaksanaan RJP, bahkan pada lansia sekalipun dapat dikatakan telah memenuhi kaidah-kaidah HAM, dan pelaksanaannya dilindungi oleh hukum, selama, RJP tersebut dilakukan sesuai dengan indikasi medis dan setelah menginformasikan untung dan ruginya. RJP dan perlakuannya terhadap pasien lansia, harus disesuaikan dengan asas-asas HAM, terutama, penghargaan terhadap martabat manusia, harus sesuai dengan kaidah keadilan, dan sedapat mungkin jangan sampai menyakiti.Abstract:  The effectiveness of CPR in the elderly is still a matter of controversy. Ethically, it is inappropriate to perform an act on a person where the act has little or no benefit. One of the challenges of the elderly is a decrease in the intrinsic and functional capacity of the body, which affects the complexity of making decisions. Meanwhile, one of the important things that must be considered in the medical world is rights and one form of violation of rights in the elderly is not to be involved in making decisions. Due to the many considerations regarding human rights that cover the elderly, especially the right to life and the right to autonomy, further research is needed regarding rights relating to the end of life, especially those related to RJP. The research was conducted by conducting literature studies and interviewing legal practitioners, human rights observers and medical officers. The implementation of CPR, even for the elderly, can be said to have complied with human rights principles, and its implementation is protected by law, as long as CPR is carried out according to medical indications and after informing the pros and cons. CPR and its treatment of elderly patients must be adapted to the principles of human rights, in particular, respect for human dignity, must be in accordance with the principles of justice, and as much as possible not to cause harm
Implementasi Kebijakan Sistem Finger Print bagi Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara dalam Pemenuhan Hak Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat di Rumah Sakit Kertosono Satiyo, Satiyo; Dewi, Trihoni Nalesti; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11993

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pasien dalam keadaan gawat darurat oleh dokter spesialis berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Kertosono serta mengkaji implementasi sistem fingerprint sebagai kebijakan kedisiplinan ASN. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem fingerprint meningkatkan kedisiplinan dokter spesialis dalam jam kerja ASN, namun belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak pasien di luar jam kerja ASN, khususnya pada situasi gawat darurat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dokter spesialis karena RSUD Kertosono merupakan rumah sakit tipe C.Abstract: This study aims to analyze the fulfillment of patients’ rights in emergency situations by civil servant specialist doctors at Kertosono Regional Public Hospital (RSUD Kertosono) and to examine the implementation of the fingerprint system as a disciplinary policy for civil servants. The method used is a juridical-sociological approach, with data collection techniques including interviews and observation. The findings indicate that the fingerprint system improves the discipline of specialist doctors during official civil servant working hours. However, it has not yet fully ensured the fulfillment of patients’ rights outside those working hours, particularly in emergency situations. This shortcoming is due to the limited number of specialist doctors, as RSUD Kertosono is classified as a Type C hospital.