Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.339
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review SIGn Jurnal Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Gialdah Tapiansari Batubara
Universitas Pasundan
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penggunaan Alat Bukti Sekunder dalam Menjatuhkan Tuntutan Pidana Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Gusriana, Fahmi; Batubara, Gialdah Tapiansari
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i4.11966

Abstract

The use of circumstantial evidence in criminal cases has raised legal debate. Judges in some cases consider circumstantial evidence because there were no eyewitnesses who saw the criminal event directly. This is contrary to the Criminal Code which limits valid evidence in Indonesian criminal procedure law. The use of circumstantial evidence that is not regulated in the Criminal Code has the potential to cause normative conflicts, legal uncertainty, and violations of human rights. It is necessary to examine the criteria for circumstantial evidence that is permitted in the Indonesian criminal procedure law system and has a legal standing in line with the principle of legal certainty, as well as the legal consequences of using circumstantial evidence in imposing criminal charges based on the principle of legal certainty using normative legal research methods with a statutory approach and case studies. The results show that the criteria for circumstantial evidence that is justified in the Indonesian criminal procedure law system and has a legal standing in line with the principle of legal certainty is when the use of circumstantial evidence is prioritized for proving cases where there are no eyewitnesses who saw it directly, its use must be complementary, cannot stand alone (not used as the sole basis for imposing a criminal sentence), its use must meet the elements of accountability, relevance, authenticity, validity, proportionality, not violating human rights, used as complementary evidence that supports the proof and used as part of the consideration of proof, especially in the form of instructions or letters to strengthen the judge's conviction. The legal consequences of the use of circumstantial evidence in imposing criminal charges based on the principle of legal certainty remain normatively legal. As long as the use of circumstantial evidence is in accordance with its position, its use remains in line with the principle of legal certainty as one of the fundamental principles in the Indonesian legal system.
Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Pidana Dan Hak Asasi Manusia Muhammad, Muhammad Nabbil Atqiya; Batubara, Gialdah Tapiansari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4920

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai penyerobotan tanah dalam perspektif pidana dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak penguasaan atas tanah dalam kerangka hukum nasional saat ini, praktik penegakan hukum terhadap penyerobotan hak penguasaan atas tanah dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, serta upaya memaksimalkan tanggungjawab Negara dalam menjamin kepastian hukum terhadap kesetaraan hak penguasaan atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan penggunaan data sekunder berupa kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak penguasaan atas tanah dalam kerangka hukum nasional saat ini telah diberikan Negara melalui pemerintah dengan berbagai regulasinya yang ada, mulai dari hierarki tertinggi sampai pada hieraki terendah. Praktik penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyerobotan tanah menunjukan bahwa beberapa kasus telah diselesaikan secara hukum dengan dipertanggungjawabkannya pelaku penyerobotan tanah tersebut, sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, bahwa seluruh perbuatan penyerobotan tanah atau penguasaan tanah secara melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia atas tanah. Tanggungjawab Negara dalam menjamin kepastian hukum terhadap kesetaraan hak penguasaan atas tanah dapat dilakukan melalui upaya pendidikan hukum, sosialisasi dan pengawasan.
Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum Perdana, Erlita Lily Cahya Aulia Putri; Batubara, Gialdah Tapiansari
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2421

Abstract

Penerapan prinsip business judgement rule di Indonesia menghadapi tantangan, terutama terdapat disparitas putusan hakim dalam menilai tanggung jawab direksi. Perbedaan interpretasi putusan pengadilan menimbulkan tanda tanya atas implementasi tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum, dan penerapan prinsip business judgement rule yang seharusnya pada perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini dilakukan secara berbeda-beda. Implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum belum merealisasikan tujuan hukum. Seharusnya penerapan prinsip business judgement rule pada perkara tindak pidana korupsi diterapkan secara seragam sehingga penerapan yang terjadi tidak saja berkepastian hukum tetapi juga berkeadilan dan memberikan manfaat. Perlu harmonisasi penerapan prinsip business judgment rule untuk merealisasikan perlindungan hukum bagi direksi dan meminimalisir adanya disparitas putusan.
The Paradox of Implementing Restorative Justice at the Investigation Stage: A Systematic Weakening of Sentence Enhancement for Repeat Offenders Adiningsih, Yufiyandini; Batubara, Gialdah Tapiansari
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i2.496

Abstract

The progressive adoption of restorative justice at the investigation stage has created the unintended consequence of systematically weakening law enforcement against repeat offenders. This study aims to analyze how the normative framework of restorative justice, particularly Police Regulation Number 8 of 2021, and its field implementation create a juridical gap that directly neutralizes the sentence enhancement mechanism. Employing juridical-normative and juridical-empirical approaches, this study confronts the ideal legal text (das sollen) with the practical reality (das sein) at the Criminal Investigation Unit of the Sumedang Regency Police. Key findings indicate that the regulation’s definition of recidivism, which is exclusively tied to a “court judgment,” renders restorative settlement records—which are purely administrative in nature—devoid of juridical evidentiary force. Consequently, offenders who repeatedly utilize the restorative path will always be considered first-time offenders. This condition opens a dangerous loophole for impunity and the weakening of the deterrent effect. This study concludes that without a policy reconstruction that grants limited legal status to restorative records and integrates them into a unified criminal justice data system, the noble goal of restorative justice risks sacrificing the principles of legal certainty and public protection. Therefore, urgent regulatory reform is necessary to synchronize the objective of restoration with the imperative of effective law enforcement against repeat offenders.
Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum Perdana, Erlita Lily Cahya Aulia Putri; Batubara, Gialdah Tapiansari
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2421

Abstract

Penerapan prinsip business judgement rule di Indonesia menghadapi tantangan, terutama terdapat disparitas putusan hakim dalam menilai tanggung jawab direksi. Perbedaan interpretasi putusan pengadilan menimbulkan tanda tanya atas implementasi tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum, dan penerapan prinsip business judgement rule yang seharusnya pada perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini dilakukan secara berbeda-beda. Implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum belum merealisasikan tujuan hukum. Seharusnya penerapan prinsip business judgement rule pada perkara tindak pidana korupsi diterapkan secara seragam sehingga penerapan yang terjadi tidak saja berkepastian hukum tetapi juga berkeadilan dan memberikan manfaat. Perlu harmonisasi penerapan prinsip business judgment rule untuk merealisasikan perlindungan hukum bagi direksi dan meminimalisir adanya disparitas putusan.
Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Reproduksi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Oktaviani, Resti Rahayu; Batubara, Gialdah Tapiansari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6149

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam perspektif hukum kesehatan. Objek riset ini adalah hak kesehatan reproduksi. Adapun tujuannya guna mengkaji bentuk perlindungan hukum pada hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam kerangka hukum nasional, implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung, dan upaya memaksimalkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan penggunaan data sekunder berupa kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam kerangka hukum nasional diamanatkan untuk dilakukan oleh negara dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk langkah preventif dan langkah represif. Implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung  belum maksimal dibuktikan dengan masih terdapat beberapa kasus masyarakat marginal (kelompok pemulung dan atau pengemis) yang belum memperoleh hak kesehatan reproduksi. Upaya memaksimalkan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum pada hak kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan dengan upaya perumusan kebijakan terkait implementasi hak kesehatan reproduksi, pendidikan hukum, sosialisasi maupun pengawasan.
Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector Dan Penjualan Data Konsumen Takdir Yakindo, Takdir; Batubara, Gialdah Tapiansari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2113

Abstract

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam meminjam uang secara online, ternyata belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko. Permasalahan yang kerap muncul adalah cara penagihan utang oleh debt collector yang dilakukan dengan cara mengancam, mengintimidasi hingga kebocoran data pribadi nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengawasi keamanan data pribadi konsumen dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen dari ancaman debt collector dalam pinjaman online. Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bisa dikatakan masih transparan, karena belum adanya Undang-undang atau Peraturan yang mengatur khusus tentang perlindungan data pribadi dan pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam secara online diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..
Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia: Comparative Study on the Choice of Regulatory Models for the Formulation of Corruption Crimes in the Anti-Corruption Laws of Indonesia and Malaysia Ridwan; Setiadi, Edi; Yulia, Rena; Heniarti, Dini Dewi; Batubara, Gialdah Tapiansari; Jaya, Belardo Prasetya Mega
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.19611

Abstract

Corruption in Indonesia has occurred at all levels of society as if corruption in Indonesia is never-ending to be discussed. Many law enforcers are involved in corruption, causing a community confidence crisis. Regardless, on the other hand, society is also apathetic and permissive towards criminal acts of corruption; society is also a contributor to corruption, especially in the implementation of the general and regional elections. It happens because of the perception that money politics is a natural thing in an imperfect democracy. This condition occurs because it is supported by the weak legal substance related to the crime of corruption. The weak legal substance is caused by legislative process errors, resulting in errors at the application and execution stages. So, it is necessary to examine the model of drafting laws related to the crime of corruption using normative juridical methods, namely analysing various laws related to the crime of corruption with a comparative approach by comparing the model of Indonesia's and Malaysia's anti-corruption laws drafting. The results showed that the drafting of corruption crimes in Indonesia is spread in several laws that can potentially cause disparities in justice. On the other hand, the drafting model of corruption crimes in Indonesia is carried out by separating the Criminal Code from the anti-corruption law, while in Malaysia, the drafting of the anti-corruption law is mutually reinforcing with the Penal Code.
Penggunaan Alat Bukti Sekunder dalam Menjatuhkan Tuntutan Pidana Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Gusriana, Fahmi; Batubara, Gialdah Tapiansari
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i4.11966

Abstract

The use of circumstantial evidence in criminal cases has raised legal debate. Judges in some cases consider circumstantial evidence because there were no eyewitnesses who saw the criminal event directly. This is contrary to the Criminal Code which limits valid evidence in Indonesian criminal procedure law. The use of circumstantial evidence that is not regulated in the Criminal Code has the potential to cause normative conflicts, legal uncertainty, and violations of human rights. It is necessary to examine the criteria for circumstantial evidence that is permitted in the Indonesian criminal procedure law system and has a legal standing in line with the principle of legal certainty, as well as the legal consequences of using circumstantial evidence in imposing criminal charges based on the principle of legal certainty using normative legal research methods with a statutory approach and case studies. The results show that the criteria for circumstantial evidence that is justified in the Indonesian criminal procedure law system and has a legal standing in line with the principle of legal certainty is when the use of circumstantial evidence is prioritized for proving cases where there are no eyewitnesses who saw it directly, its use must be complementary, cannot stand alone (not used as the sole basis for imposing a criminal sentence), its use must meet the elements of accountability, relevance, authenticity, validity, proportionality, not violating human rights, used as complementary evidence that supports the proof and used as part of the consideration of proof, especially in the form of instructions or letters to strengthen the judge's conviction. The legal consequences of the use of circumstantial evidence in imposing criminal charges based on the principle of legal certainty remain normatively legal. As long as the use of circumstantial evidence is in accordance with its position, its use remains in line with the principle of legal certainty as one of the fundamental principles in the Indonesian legal system.
Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan Azzahra, Vianca Nayla; Batubara, Gialdah Tapiansari
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2451

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat merupakan masalah serius yang tidak hanya mempengaruhi fisik tetapi juga psikologis korban. Objek penelitian ini ialah anak korban kekerasan seksual dari orang terdekat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak psikologis dan faktor psikologis dari kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat serta pemberatan pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang dekat dari anak sebagai korban. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat secara psikologis berpotensi menimbulkan dampak depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. Faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan disebabkan oleh pola asuh yang salah yang menyebabkan tidak munculnya keinginan pelaku untuk melindungi korban dan menurut teori psikoseksual disebabkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan seksual dan tidak terkendalinya insting seksualitas. Pemberatan pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang dekat dari anak sebagai korban yang terimplementasikan tidak saja pada tataran regulasi tetapi juga penegakan hukumnya merupakan bentuk implementasi pendekatan psikologis dalam hukum dan keputusan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban.
Co-Authors Abdulgani, Rika Kurniasari Adiningsih, Yufiyandini Anthon Freddy Susanto Arifin, Firdaus Azzahra, Vianca Nayla Dini Dewi Heniarti Edi Setiadi Firdaus, Arifin Gusriana, Fahmi Jaya, Belardo Prasetya Mega Koswara Koswara Ludiana, Tia Muhammad, Muhammad Nabbil Atqiya Oktaviani, Resti Rahayu Perdana, Erlita Lily Cahya Aulia Putri Rd. Dewi Asri Yustia Rena Yulia Ridwan Shinta Diva Sophie Nandita Takdir Takdir Yakindo Takdir Yakindo, Takdir