Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Case Law JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Health Education Law Information and Humanities Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Rifandy Ritonga
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Nurina Seftiniara, Intan; Ritonga, Rifandy; Alif Atasyah, Muhammad
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5217

Abstract

Penyalahguna Narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawanhukum. Penyalahgunaan terhadap Narkotika akan mendorong untuk terjadinya peredaran gelap,sedangkan dengan adanya peredaran gelap dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan yangsemakin luas dan bedimensi secara internasional. Dengan banyaknya peredaran narkotika dikalanganmasyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridisnormatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Tujuan pada penelitian ini yaituuntuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan Ibukan tanaman serta pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap perkara tersebut. Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkotika sertaterpenuhinya dua alat bukti yang didakwakan oleh penuntut umum, dan tidak ditemukannya alasanyang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana karena terdakwa telah terbuktimelakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1, Serta diperlukannya pertimbangan terkait keadaanyang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dihukum dengan Pidana Penjarayaitu selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena terbuktisecara sah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I. Penulis berpendapat bahwa hukuman yangdiberikan dinilai cukup memberikan efek jera dimana terdakwa menjadi perantara narkotika denganberat 0,26 gram sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal114 ayat (1) yaitu paling singkat 5 (lima) tahun.
REKONSTRUKSI PARADIGMA ANALISIS EKONOMI PEMBANGUNAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS: Rekonstruksi Paradigma Analisis Ekonomi Pembangunan Hukum Bagi Umkm Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Menuju Indonesia Emas Lukman, Lukmanul Hakim; Ritonga , Rifandy; Kaplele, Farida
LITIGASI Vol. 26 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i2.23149

Abstract

Several regulations related to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have brought about significant changes in accelerating business growth. The greatest impact has been felt, particularly by micro-enterprises, which were previously considered a less influential sector, but have now proven to contribute significantly to strengthening the real sector. Regulatory changes have also created a new paradigm for micro-enterprises. This is evident in the change in capital requirements, from Rp 50 million to Rp 1 billion. This change reflects a shift in perspective, emphasizing that micro-enterprises are no longer merely informal sectors but can develop into reliable, leading businesses. This phenomenon has become even more evident since the Covid-19 pandemic, when the micro-enterprise sector has proven to be a key pillar of national economic recovery. This development confirms the resilience and strategic role of micro-enterprises in maintaining economic stability. Therefore, reconstructing the legal development paradigm is crucial. This paradigm serves not only as a regulatory instrument but also as a fundamental foundation that shapes the perspectives, mindsets, and actions of micro-entrepreneurs. With supportive and progressive legal support, micro-enterprises are expected to rise to the top, become leading businesses, and make a significant contribution to realizing the vision of Golden Indonesia 2045.
A Criminal Law Review on the Judge's Decision Regarding the Act of Persuading a Child to Engage in Sexual Intercourse (Study of Decision Number: 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk) Akbar, Arizon Rahmanda; Prasetyawati, Endang; Ritonga, Rifandy
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1616

Abstract

The criminal act of persuading a child to engage in sexual intercourse constitutes a form of sexual violence against children that has serious impacts on their physical, psychological, and social development. Therefore, the handling of such cases must prioritize the principles of child protection and the best interest of the child, particularly within the juvenile criminal justice system. The application of criminal law provisions to children as offenders requires a balance between law enforcement and rehabilitative efforts. This principle is reflected in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk, which serves as the focus of this study. The issues examined in this research include the application of criminal law provisions to perpetrators who persuade children to engage in sexual intercourse and the judicial considerations underlying the sentencing of such perpetrators in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. This study employs normative juridical and empirical research methods. The findings indicate that the application of criminal law provisions in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk is in accordance with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 17 of 2016 on Child Protection. The elements of the criminal act of persuading a child to engage in sexual intercourse were proven legally and convincingly, leading the judge to appropriately apply Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E of the Child Protection Law. In imposing the sentence, the judge’s considerations emphasized not only legal certainty but also the principle of the best interest of the child through proportional, rehabilitative, and restorative sentencing, while still taking into account the protection of child victims and the future of the child offender.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama: (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Tjk) Al Makki Ahmad Hartori; Endang Prasetyawati; Rifandy Ritonga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dijatuhkannya putusan pidana terhadap Komisaris PT Tulang Bawang Maju Bersama serta mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena terpenuhinya unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri atau pihak lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara walaupun kejadian terjadi di pt swasta. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk alat bukti, fakta persidangan, sikap terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang menekankan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk Trias Politica Daizy; Endang Prasetyawati; Rifandy Ritonga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4574

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikis, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, serta proses pembuktian dan perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif tindak pidana serta mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Proses pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah dan saling berkaitan. Perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan sejak tahap penyidikan hingga persidangan, meskipun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas perlindungan terhadap korban
DARI LEGAL STANDING KE JUDICIAL FILTERING: PENERAPAN TEORI KEPENTINGAN DALAM SENGKETA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI PTUN Rifandy Ritonga; Gusman Balkhan; Aulia Oktarizka Vivi Puspta Sari A.P
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p08

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi melindungi hak warga dari tindakan pemerintah yang merugikan. Salah satu syarat formil utama gugatan di PTUN adalah adanya kepentingan hukum pada pihak penggugat sesuai teori kepentingan. Penelitian ini menganalisis penerapan teori kepentingan dalam sengketa pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah di PTUN Bandar Lampung (Putusan No. 10/G/2025/PTUN.BL). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan teori kepentingan secara formalistik dengan menafsirkan legal standing penggugat harus bersifat langsung, nyata, dan personal. Penggugat yang mendasarkan haknya pada penguasaan tanah turun-temurun dengan alas hak lama dinilai tidak memiliki kepentingan hukum karena hak tersebut tidak terdaftar dalam sistem pertanahan nasional. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara. Temuan ini menggambarkan teori kepentingan berfungsi sebagai filter yudisial yang memperkuat kepastian hukum administrasi, namun berpotensi membatasi akses keadilan substantif bagi pihak dengan klaim historis atas tanah. ABSTRACT The State Administrative Court (PTUN) functions to protect citizens' rights from detrimental government actions. One of the main formal requirements for a lawsuit at the PTUN is the existence of a legal interest on the part of the plaintiff according to the theory of interest. This study analyzes the application of the theory of interest in the dispute over the cancellation of Land Title Certificates at the Bandar Lampung PTUN (Decision No. 10/G/2025/PTUN.BL). The method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and decision study approach. The results of the study indicate that the Panel of Judges applied the theory of interest formally by interpreting the plaintiff's legal standing as having to be direct, real, and personal. The plaintiff who based his rights on hereditary land ownership based on old rights was deemed to have no legal interest because the rights were not registered in the national land system. Consequently, the lawsuit was declared inadmissible without an examination of the main case. These findings illustrate that the theory of interest functions as a judicial filter that strengthens the certainty of administrative law, but has the potential to limit access to substantive justice for parties with historical claims to land.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Jual Beli Kopi Melalui Aplikasi Whatsapp Study Di PT. Andan Laju Mitra Persada Kota Bandar Lampung Erwanda Hadinata; Lukmanul Hakim; Rifandy Ritonga; Dian Utama Pratiwi Putri
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4877

Abstract

Perkembangan pesat teknologi komunikasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik transaksi perdagangan, termasuk dalam jual beli komoditas kopi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian jual beli kopi yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp serta menelaah bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan jurnal ilmiah, serta didukung data lapangan berupa observasi dan wawancara di PT. Andan Laju Mitra Persada Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kopi melalui WhatsApp umumnya dilakukan tanpa kontrak tertulis yang baku dan hanya didasarkan pada percakapan digital, sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian kualitas barang, keterlambatan pengiriman, dan pembatalan sepihak. Meskipun perjanjian dan alat bukti elektronik telah diakui secara hukum, lemahnya dokumentasi transaksi. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan perlindungan hukum preventif melalui penyusunan perjanjian elektronik yang lebih sistematis, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, serta optimalisasi penerapan regulasi transaksi elektronik guna mewujudkan kepastian hukum dan keberlanjutan usaha dalam perdagangan kopi berbasis digital.
Business Judgment Rule dalam Pengelolaan BUMDes: Batas Pertanggungjawaban Perdata Pengurus atas Kerugian Usaha Rifandy Ritonga; Muhamad Setiawan; Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari A.P
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5451

Abstract

Pengakuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 membawa implikasi penting terhadap pola pertanggungjawaban hukum pengurusnya, khususnya dalam hal kerugian usaha. Dalam praktik, kerugian yang dialami BUMDes kerap dipersonalisasi sebagai tanggung jawab perdata pengurus, tanpa pembedaan yang jelas antara risiko usaha yang wajar dan kesalahan hukum pengelolaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat keberanian pengurus dalam mengambil keputusan bisnis. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan Business Judgment Rule sebagai instrumen pembatas pertanggungjawaban perdata pengurus BUMDes atas kerugian usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui kajian terhadap praktik pengelolaan BUMDes dan kasus-kasus konkret yang mencerminkan perbedaan antara kerugian akibat risiko bisnis dan kerugian akibat penyimpangan pengurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata secara otomatis atas setiap kerugian usaha sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dalam batas kewenangannya. Penerapan Business Judgment Rulemenjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi kebijakan usaha desa, serta memperkuat tata kelola BUMDes yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah (Tinjauan terhadap Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2024/PN Tjk) Praja, Ahmad Farhan Nindya; Ritonga, Rifandy
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6955

Abstract

This study is motivated by the high frequency of land sale and purchase agreements in Indonesian society, which often lead to disputes arising from wanprestasi—a breach of contractual obligations by one of the parties. Such conditions result in losses, legal uncertainty, and the potential for civil legal conflict. The objective of this research is to analyze the urgency of legal protection for parties involved in wanprestasi disputes over land sale agreements, with a specific focus on the decision of the Tanjungkarang District Court No: 222/Pdt.G/2024/PN Tjk, based on a case in Bandar Lampung. The study employs an empirical juridical method, combining normative legal analysis of legislation with empirical examination through court decision analysis and interviews with relevant stakeholders. The findings show that the judge provided thorough legal reasoning by declaring the defendant in wanprestasi and ordering restitution of rights to the plaintiff. The legal protection granted was not only declaratory but also executory, reflecting the law’s function as a concrete instrument for safeguarding civil rights. The study affirms the importance of a legal system that ensures justice and legal certainty in land transactions, which are vital to the economic and social interests of society. The implications of these findings highlight the need to raise public awareness regarding the legality of land sale agreements and to strengthen the role of legal authorities in upholding justice and the rule of law.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/PID.SUS/2024/PN.TJK) Rifandy Ritonga; Agnestika Agnestika
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5291

Abstract

Tindak pidana perdagangan anak merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi anak di bawah umur, baik untuk tujuan seksual, kerja paksa, ataupun bentuk eksploitasi lainnya menurut. Perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan anak-anak, merupakan masalah yang kompleks dan memprihatinkan, berakar dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama perdagangan anak adalah kemiskinan. Banyak keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit merasa terpaksa mengirim anak-anak mereka untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi. Para pelaku perdagangan manusia sering kali memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan janji-janji palsu, seperti pekerjaan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, tanpa mengungkapkan risiko tinggi yang mengancam keselamatan mereka. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Provinsi Lampung, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana melakukan perdagangan anak di bawah umur di provinsi lampung. Berdasarkan Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN TJK. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber penelitian dari pihak Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Lampung, Dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan: Dalam putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PN.TJK, aspek keadilan tercermin dari beberapa pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, baik korban, terdakwa, maupun masyarakat. Penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 120.000.000 kepada terdakwa Dilla Aprilia Binti Suyadi mencerminkan upaya pengadilan dalam memberikan keadilan retributif, dimana hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan keadilan juga terlihat dari bagaimana hakim memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban, dimana perdagangan anak telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi korban. Putusan ini juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dengan memperhatikan pemulihan hak-hak korban dan pemberian kompensasi melalui denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Saran di tunjukkan Kepada seluruh aparat penegak hukum diharapkan adil dalam mengadili setiap perkara. Diharapkan kepada majelis hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dalam mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari terdakwa, sehingga nampak konsisten antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum hakim teng berat ringannya pidana yang diberikan, dan kepada masyarakat hendaknya agar memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dan jika mendapati kasus seperti ini hendaklah langsung melaporkan kepada pihak berwajib.
Co-Authors . Ardiansyah Aan Suhendri Agnestika Agnestika Akbar, Arizon Rahmanda Al Makki Ahmad Hartori Alif Atasyah, Muhammad Aulia Oktarizka Vivi Pusita Sari A.P Aulia Oktarizka Vivi Puspta Sari A.P Dian Utama Pratiwi Putri Erwanda Hadinata Farida Kaplele, Farida Gusman Balkhan Indah Satria Intan Nurina Seftiniara Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Muhamad Setiawan Praja, Ahmad Farhan Nindya Relit Nur Edi Rudy Rudy rudy rudy S. Endang Prasetyawati Trias Politica Daizy Vivi Pusita Sari A.P, Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari