Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Dari Finansial, Psikologi, Dan Sosial Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Hud Effendi; warjio warjio; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i1.1261

Abstract

Seorang Kepala Puskesmas adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain, dengan membagi dan mengalokasikan tugas-tugas kepada bawahannya. Keberhasilan Kepala Puskesmas ditentukan oleh seberapa jauh Pegawai menjalankan tugas yang telah diberikan dengan baik.Seorang Pegawai mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, mungkin juga tidak. Namun, bila tugas yang dibebankan kepada Pegawai tidak bisa terlaksana dengan baik, maka Kepala Puskesmas perlu menganalisis apa penyebabnya. Dalam hal ini, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi adalah, pertama, Pegawai memang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Kedua, Pegawai tidak mempunyai motivasi untuk bekerja dengan baik. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi merupakan kombinasi atau gabungan dari kedua faktor tersebutPegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi merupakan harapan Puskemas Simpang Kiri. Pegawai yang memiliki motivasi untuk bekerja tidak sama dengan orang yang bekerja dengan motivasi yang tinggi. Pegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi ini pada umumnya beranggapan bahwa bekerja hanya karena harus mematuhi kebutuhan yang vital bagi diri dan keluarganya.Studi tentang motivasi kerja (yang menyangkut faktor finansial, faktor psikologis dan faktor sosial) terhadap prestasi kerja Pegawai dilakukan pada Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.Pada saat penelitian dilakukan (akhir tahun 2016), jumlah Pegawai Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang tersebut tercatat 65 orang. Jumlah Pegawai ini sekaligus pula merupakan populasi data penelitian ini. 
Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang Mau Lida Ulfa; Heri Kusmanto; Warjio Warjio
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i1.2229

Abstract

This study is about political development of halal tourism in Sabang city. The focuses of this study are to analyze the actors of political development of halal tourism in Sabang city, the strategy, also the chances and challenges. The method used is a qualitative method. The findings of this study, among others, there are three important points. First, the actors of political development who invlolved are categorized at the national, Individual (national), Local (Aceh Province), Individual (Aceh Province), Local (Sabang), Individual (Sabang), and Private (Sabang) levels. Second, the actors who involved use a political development strategy with a mixed approach. Third, the actors see the magnitude of opportunities in building halal tourism in Sabang city and also the challenges that must be overcome immediately to manifest this.
Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara Yanhar Jamaluddin; Fitriani Fitriani; Safrida Safrida; Warjio Warjio
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i1.2231

Abstract

This article was prepared on the background where the poor in North Sumatera are powerless and have no ability to place their position and role in government and development, whileefforts to empower the poor have not been optimally carried out by the North Sumatera Provincial government. This article was prepared to discuss ways to make the poor in North Sumatera powerless, and outline strategies and models to empower the poor in North Sumatera. The poor are powerless and the risk poses a factor of poverty, physical weakness, isolation, improvement, and powerlessness, the poor are not managed and tend to be left by the government, and are not liked by the community. The strategy for empowering the poor in North Sumatera can be carried out through the Need for Strengthening program, Strengthening Human Resources, Strengthening Institutions, Strengthening Access to Communication and Information, Strengthening Networks - Partnerships, and Strengthening Participation. While the effective model of Poor Community Empowerment in North Sumatera is an Advantage and Change Model (ACM)
Siak Masa Revolusi tahun 1945-1949 Murni Wahyuni; Budi Agustono; Warjio Warjio
Yupa: Historical Studies Journal Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.807 KB) | DOI: 10.30872/yupa.v4i1.243

Abstract

Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 adalah rangkaian peristiwa yang penuh dengan gerakan heroik demi memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Siak termasuk wilayah yang tidak luput dari gelombang revolusi tersebut. Sultan Syarif Kasim II memainkan perannya dalam revolusi tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan: (1) proses peralihan Siak menuju Republik, (2) alasan Sultan Syarif Kasim II mendukung Republik Indonesia, (3) Kebijakan Sultan Syarif Kasim II pada masa revolusi. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan penelitian ini. data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) sultan menunjukkan sikap antikolonial selama pemerintahannya (2) Ide demokrasi, pendidikan dan rasa nasionalisme menjadi alasan utama dibalik alasan sultan untuk mendukung Republik Indonesia. (3) sultan memberikan dukungan dengan dan ikut terlibat dalam konferensi raja-raja di Sumatera Timur.
Revolusi di Tanah Alas: Peranan Masyarakat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950 Halimah Halimah; Suprayitno Suprayitno; Warjio Warjio
Yupa: Historical Studies Journal Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.623 KB) | DOI: 10.30872/yupa.v4i2.268

Abstract

Telah dilakukan penelitian mengenai Revolusi di Tanah Alas dan Peranan Masyarakatnya dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia pada saat revolusi tersebut berlangsung. Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk merekonstruksinya, yang terdiri dari empat tahap, diantaranya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revolusi di Tanah Alas tidak hanya di pelopori oleh masyarakat yang ikut berperang secara fisik. Selain itu terdapat mayoritas masyarakat yang memiliki andil dalam persiapan perang tersebut, baik dari segi penyediaan peralatan sampai dengan kebutuhan pangan. Masa Revolusi Fisik di tanah Alas banyak melibatkan tokoh dan rakyat Tanah Alas. Selain ikut serta dalam perang fisik, mereka juga dengan gigih membantu memenuhi kebutuhan para pejuang perang. Sehingga, dapatlah dikatakan bahwa masyarakat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mempertahankan kemerdekaan R.I pada masa revolusi.
Sejarah Pembangunan Pertanian di Kabupaten Deli Serdang pada masa Orde Baru (1968-1998) Putri Khairani; Suprayitno Suprayitno; Warjio Warjio
Yupa: Historical Studies Journal Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.838 KB) | DOI: 10.30872/yupa.v6i1.1150

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah pertanian di Kabupaten Deli Serdang pada masa Orde Baru (1968-1998). Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat langkah, yaitu: pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: sumber primer, berupa arsip, laporan, dan catatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Departemen Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang; sumber sekunder, berupa buku, jurnal, dan terbitan berkala lainnya yang ada di Perpusatakaan Nasional, Perpustakan Pusat Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum masa Orde Baru Deli Serdang sudah menjadi lumbung padi bagi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan kondisi tanah dan geografis Deli Serdang yang sangat mendukung dengan sistem pertanian. Selain itu, lewat program Repelita 1-6 yang digagas Pemerintahan Orde Baru, menjadikan pertanian di Kabupaten Deli Serdang semakin berkembang. Pembangunan pusat pelatihan dan pembibitan pertanian di Kabupaten Deli Serdang juga ikut memberikan andil yang menyebabkan Deli Serdang sampai saat ini masih menjadi pusat lumbung padi di Sumatera Utara.
Kapasitas Politik dan Kualitas Demokrasi di Era Covid 19 pada PILKADA Kota Medan tahun 2020 Eddy Iriawan; Bengkel Ginting; Warjio Warjio
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 2 (2023): PERSPEKTIF, April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i2.8883

Abstract

The purpose of writing this article is to analyze the political capacity, policies of the Medan city government and the quality of democracy in the implementation of the 2020 Medan City Pilkada during the Covid 19 period. The type of research used is qualitative research because by using this type of research researchers can easily interview informants in the field by examining the problem phenomenologically which makes it easier for researchers to obtain data through experience, and informants both orally and in writing. Thus, helping researchers to obtain concrete data related to the level of Community Participation with special needs which is reviewed based on the community's response to the Implementation of the 2020 Legislative Election. In terms of political capacity, the regional elections are still being held because they are based on three main aspects, namely the first is the philosophical aspect which emphasizes that Pilkada is a form of embodiment of people's sovereignty. Second: the health protection system for participants, organizers and voters in the process of holding the 2020 regional elections amid a pandemic is in the sub-optimal category. Third: The ideal election or pilkada in the Covid-19 pandemic situation is to reconceptualize the election administration system from a substance aspect which includes the stages of updating voter data, verifying individual candidates, and campaigning using the online method and using the E-Votting method in voting. As well as the existence of public and voter compliance to the level of internalization.
Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Elkon Erwin Bgn Limbong; Warjio Warjio; Budi Hartono
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.649 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1647

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dan kendalanya pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan Perwal Perwal No. 49 Tahun 2018 dalam penertiban PKL di Kelurahan Petisah Huku, karena sampai saat ini PKL masih tetap menjadi sumber gangguan bagi ketertiban masyarakat umum yang berada di Kelurahan Petisah Hulu. Hal ini disebabkan masih adanya faktor kendala implementasi yang belum dapat di atasi. Faktor kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Medan dalam implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 dalam penertiban PKL di Kelurahan Petisah Hulu adalah: sulitnya menyadarkan PKL tentang pentingnya pinggir jalan bagi kepentingan umum, PKL dapat mendirikan tempat berjualan dengan segera setelah penertiban, kurangnya personil Satpol PP sehingga pratroli untuk pengawasan jarang dilakukan, serta kurangnya sarana dan prasarana. Direkomendasikan Pemerintah Kota Medan perlu menetapkan sanksi yang jelas atas pelanggaran larangan penggunaan pinggir jalan oleh PKL dan perlu menambah jumlah personil Satpol PP agar dapat melakukan penertiban PKL di semua wilayah termasuk di Kelurahan Petisah Hulu.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Halizah Indriyanti; Warjio Warjio; Budi Hartono
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 1 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.866 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i1.1267

Abstract

Purpose to find out and analyze the implementation and what factors hinder and support the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Industrial Development Plan of North Sumatra Province for 2018-2038 at the Industry and Trade Office of North Sumatra Province. This research is a descriptive study with a qualitative approach. For the analysis, the implementation theory that the researcher uses is the implementation theory of Edward III. Based on Edward III's Theory, indicators affecting implementation are: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Communication implementation has not run optimally. Implementation resources have not been informed and carried out optimally, Disposition in the implementation of implementation has been carried out properly. In the Bureaucratic Arrangement, it is still running less than optimally or seems slow because. There are no awards in the form of incentives for implementation implementers. The bureaucratic structure has been running well and has complied with the applicable provisions in order to support the implementation of the Regional Regulation concerning the Provincial Industrial Development Plan. The fragmentation in the implementation of the Perda RPIP has gone well, marked by the North Sumatra Province Industry and Trade Office with other technical services within the North Sumatra Provincial Government.