Claim Missing Document
Check
Articles

Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Bengkalis Dalam Tinjauan Yuridis Normatif Suzana, Ega; Lestari, Maria Maya; Rahmadan, Davit
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4179

Abstract

The regulation of positive Indonesian law on human trafficking, as outlined in the Immigration Law, faces normative obstacles, especially in regions like Bengkalis. These obstacles include weak sanctions under immigration law and the absence of a legal framework to enforce commitments under international protocols, such as the Protocol Against Migrant Smuggling by Land, Sea, and Air, which Indonesia has signed. This lack of strong legislation has made Indonesia a preferred transit country for human smugglers, tarnishing its reputation and directly harming its interests. Additionally, overlapping duties between police investigators and Civil Servant Investigators (PPNS) often lead to disharmony and inefficiency in law enforcement. To address these challenges, amendments to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration are urgently needed, alongside synchronization between national and international laws. Clear and effective implementing regulations should be drafted to resolve ambiguities, and the capacity of immigration law enforcers must be enhanced. Furthermore, jurisdictional boundaries in transnational cases need to be clarified to ensure effective and harmonious law enforcement against human trafficking crimes in regions like Bengkalis
Local Wisdom and Coastal Protection on Rupat Island: The Role of the Akit Indigenous Community Zulfikar Jayakusuma; Maria Maya Lestari; Tengku Arif Hidayat; Ferawati Ferawati; Davit Rahmadan
Lampung Journal of International Law Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v8i1.3429

Abstract

The Akit Tribe is an indigenous community inhabiting Rupat Island, one of Indonesia's outermost islands bordering the Strait of Malacca. Historically, the Akit people played an important role in safeguarding the maritime territory of the Siak Sultanate and continue to maintain local wisdom related to coastal and environmental management. This study examines the contribution of Akit local wisdom to environmental conservation and its relevance to protecting Indonesia's sovereignty in border areas. Using a qualitative approach supported by empirical field data, the study finds that traditional practices, particularly mangrove conservation and sustainable resource management, contribute to coastal protection and strengthen Indonesia's presence in strategically important maritime regions. The study also highlights the need for stronger legal recognition and protection of Akit customary institutions and traditional knowledge.
PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU DALAM MENINGKATKAN AKSES BANTUAN HUKUM MELALUI POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) KELURAHAN DI KOTA PEKANBARU Raudhatul Maharani; Warsawa Ratumadina Marsha; Endricho Bazzani Chandra; Rahmat Fudzan; Maria Maya Lestari
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 10.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendekatkan layanan hukum hingga ke tingkat akar rumput, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya di daerah dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam meningkatkan akses bantuan hukum melalui Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru serta efektivitas dan kendala penyelenggaraannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris (sosiologis) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menjalankan peran pembentukan dan pelabelan Posbankum, pelatihan dan sertifikasi paralegal, pelatihan juru damai bagi lurah, penyebarluasan informasi melalui Portal Informasi Bantuan Hukum, serta pembinaan dan pengawasan. Penyelenggaraan Posbankum Kelurahan di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, ditandai dengan rendahnya jumlah laporan layanan, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan informasi, lemahnya pelabelan identitas, serta minimnya pendanaan.
Penegakan Hukum Perdata Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Provinsi Riau Ririn Jauharaini; Maria Maya Lestari; Hengki Firmanda S
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 6 No 3 (2025): JAPS Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau merupakan bencana ekologis yang terus berulang, menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan masyarakat, serta mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional. Sebagian besar peristiwa ini terjadi di kawasan konsesi korporasi perkebunan dan kehutanan. Untuk itu, penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam menjerat para pelaku baik individu maupun korporasi, sekaligus memastikan adanya upaya pemulihan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola dan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dengan menelaah sembilan putusan pengadilan periode 2016–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan inventarisasi putusan yang terkait dengan tindak pidana maupun gugatan perdata kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lebih berfokus pada penghukuman individu atau pengurus korporasi melalui pidana penjara dan denda, dengan rata-rata denda sebesar Rp1 miliar per kasus. Namun, kontribusi terhadap pemulihan lingkungan masih terbatas karena pidana tambahan berupa kewajiban rehabilitasi jarang diterapkan. Sebaliknya, jalur perdata terbukti lebih efektif dalam menegakkan keadilan ekologis karena menekankan pada tanggung jawab korporasi melalui ganti rugi dalam jumlah besar dan kewajiban pemulihan lingkungan, dengan total nilai putusan perdata melebihi Rp1,6 triliun.
Co-Authors , Dasrol Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Adlin Adlin Afiyfah Nabila Agnes Annora Nathania Agung Setio Apriyanto Akmal Hidayat Alfin Julian Nanda Amin Rais Apriansyah, Muhammad Ikhya Aprilia Mawaddah Asyam Mulia Zhafran Bakhunizar, Mohamad Megi Mif Benyamin Bangun Cahyani, Harpita Dwi Davit Rahmadan Davit Rahmadan Deri Nahrudin Syukri Dessy Artina Diana Octavia Situmeang Dodi Haryono Dorma Hotmaria Sianipar Eci Novita Sari Elmayanti Elmayanti, Elmayanti, Elmayanti Emilda Firdaus Endang Sri Utami Endricho Bazzani Chandra Erdiansyah ' Evi Deliana HZ Ferawati Ferawati Ferawati, Ferawati Ferawati Fivian Army hafiza, aryen nur Hasbillah, Rahmat Hasugian, Dohardo Maharari Hayatul Ismi Hengki Firmanda Hidayat, Tengku Arif Irma Nurul Hasyanah Jaya Kusuma, Zulfikar Johannes Jum Joghi Pangaribuan Juanito Stevanus Jupri, Jupri Yanus Halawa Karo Karo, Josua Banta Kristin Muliani Lase, Martinus Ledy Diana Lena Agustina M Sadam Husin Maringan Tua H.D Mela Kristina Mexsasai Indra Muhammad A. Rauf Mukhlis Mukhlis Mukhlis R Nadya Junyantani Nanda Erlangga Pranata Nathaniel Adianta Rim Manurung Novendi Jaya Putra Purba Nurahim Rasudin Panggabean, Pilipi Puan Dinda Aisyah Putra, Tamin Ripinra Putri Dewi FS Putri Maharany Ayu Hasibuan Rahmat Fudzan Ranty, Aprianti Raudhatul Maharani Ridha Putri Thaibah Ririn Jauharaini Riska Fitriani Rokhimatul Isnaini Salma Kemala Sari, Etika Septia, Peni Putri Shindy Fauziyah Simamora, Rumla Yanti Simamora, Samuel Romulus Socha Salsabila Riyadi Sri Kemuning Suzana, Ega Syamsiar, Syamsiar Syasha Mellya Karnain Tengku Arif Hidayat Ulfia Hasanah Warsawa Ratumadina Marsha Widia Edorita Yosef Mattew Nathanael Zainul Akmal Zulfikar Jayakusuma Zulwisman, Zulwisman