Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

THE BUSINESS JUDGEMENT RULES ( BJR ) DOCTRINE AS LEGAL PROTECTION AGAINST BOARD OF DIRECTORS IN BUMN Aniek Tyaswati Wiji Lestari; Totok Tumangkar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4666

Abstract

This legal writing discusses the implementation of the Business Judgment Rules (BJR) doctrine, in relation to the legal protection of BUMN directors, where in carrying out management of BUMN, when the BUMN experiences losses the directors are deemed to have harmed state finances. In writing this law, it uses a type of normative legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 19 of 2003 concerning BUMN. The research results show that Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies basically regulates the protection of Directors in BUMN companies in protecting the rights of directors through the concept of the Business Judgment Rule doctrine as regulated in Article 97 Paragraph (5) and Article 104 Paragraph (4) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Through the Business Judgment Rule Doctrine, it has provided legal protection for directors of state-owned companies who cannot be held individually responsible for losses to state-owned companies by proving that the losses were not due to the fault or negligence of the directors of state -owned companies, have made business policies in accordance with good faith and the principle of prudence and the absence of personal conflicts of interest when making business policies by BUMN directors.
Kedudukan Akta Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Merek Polo di Indonesia Yosinta Ayu Carlinda Devi; Sri Mulyani; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Jurnal Akta Notaris Vol. 4 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v4i2.3390

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.