Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SIPAKALEBBI El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN
M. Thahir Maloko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : El-Iqtishady

 1 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN JASA KERJA SKRIPSI SECARA ONLINE Rahmi Aulia Abshir; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22362

Abstract

Abstract               This research discusses the practice of remuneration for online thesis work services and a review of Islamic law on wages for online thesis work services in the Nusa Harapan Indah housing district. tamalanrea makassar city. The research used is field research (Field Research) where researchers have to go directly to the field by making observations by interviewing thesis work service providers and thesis work service tenants. The research approach used is: empirical juridical. Furthermore, the data collection methods used are: interviews and documentation. While the technique of data management and analysis is carried out in 3 stages, namely: data management, data analysis and drawing conclusions. The results of this study indicate that the contract in the practice of thesis work services has a full payment system in advance, in installments, and is paid per chapter, and the provision of wages is unlawful or not in accordance with Islamic law based on the Word of Allah swt. QS al-Maidah/5:2, which prohibits help in sinful acts because the conditions of the pillars of the contract are approval in committing fraud, fraud that results in sin and the object produced is the result of cheating. And the hadith which states that the Messenger of Allah. cursed the one who bribed the bribe and the one who interceded for the two. In this case, it is an activity that is classified as bribery.Keywords: Islamic Law, Thesis Work Service, Wage.AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online dan tinjauan hukum islam terhadap pengupahan jasa kerja skripsi secara online di perumahan nusa harapan permai kecamatan. tamalanrea kota makassar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dimana peneliti harus terjun langsung kelapangan dengan melakukan observasi dengan cara mewawancarai penyedia jasa kerja skripsi dan penyewa jasa kerja skripsi dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: Pengelolaan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam praktik jasa kerja skripsi ada yang sistem pembayarannya full diawal, diangsur, dan dibayar per bab, serta pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat islam berdasarkan Firman Allah swt. QS al-Maidah/5:2, yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat kecurangan, penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Dan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap disuap dan orang yang menjadi perantara keduanya. Dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang tergolong dalam suap menyuap.Kata Kunci : Hukum Islam, Jasa Kerja Skripsi, Upah.
AKAD MUZARA’AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Rosmiyati Rosmiyati; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067

Abstract

AbstrakKerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar  akad Muzara’ah yaitu, 1/2 atau 1/3 dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan (sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain lain. Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut. Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil dalam pertanian padi khususnya di Desa Mamminasae. Menurut pakar ekonomi Islam S.M. Hasan Uzzaman ketidakadilan itu harus di cegah baik itu dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya guna untuk kepuasan bagi manusia. Selanjutnya hal ini dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul “Akad Muzara’ah Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang).”Kata Kunci:  Akad Muzara’ah, Pertanian, Sistem AbstractThe cooperation between cultivators and rice field owners in the Mamminasae Village is carried out by an agreement on the basis of a Muzara'ah contract, namely, 1/2 or 1/3 of the harvest. The contract was carried out verbally, no one witnessed and the legal procedures were supported. In this case the capital is borne by the owner of the land (rice field) from starting to clean, entering rice fields, tractor capital and others. Cultivators only have energy. It turns out that in the end the land cultivators (rice fields) did not receive it based on the agreement. The distribution of the results makes one of the parties, especially the cultivators of the land (rice fields), feel disadvantaged and disappointed because there is no clarity and it is not commensurate with the work they do. Based on these problems, the authors are interested in researching further about the profit-sharing system in rice farming, especially in Mamminasae Village. According to the Islamic economist S.M. Hasan Uzzaman that injustice must be prevented both in the search and expenditure of resources for human satisfaction. Furthermore, this matter was formulated into a scientific paper with the title "Padi Muzara'ah Agreement in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Mamminasae Village, Paleteang District, Pinrang Regency)."Keywords: Agriculture, Muzara'ah Contract, System
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PATOHO BONGI Dewi Rahmawati; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29693

Abstract

Abstrak Patoho bongi merupakan transaksi jual beli dala bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa sangga kecematan lambu kabupaten bima dengan pembayaran secara tertangguh pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen padi dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Ada dua macam praktek patoho bongi yang dilakukan yaitu patoho bongi dari uang ke barang dan praktek patoho bongi dari barang ke uang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum ekonomi syariah dan sosiologi. Sumber data yag digunakan dalam peneitian ini yaitu sumber data primer dan skunder. Implikasi dari penelitian ini 1) sebaiknya transaksi patoho bongi dilakukan secara tertulis, untuk menghindari kesalah pahaman di masa yang akan datang. Transaksi tertulis ini bisa dengan menggunakan nota atau kwintasi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2) Bagi masyarakat Desa Sangga Kecematan lambu Kabupaten Bima diharapkan mampu menigkatkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan kepada para tengkulak dalam mengambil keuntungan untuk memperlihatkan prinsip menolong yang tidak mengambil keuntngan besar. Kata Kunci: Jual Beli, Masyarakat, Pertanian. Abstract Patoho bongi is a sale and purchase transaction in agriculture carried out by the community of sangga village, lambu Ditrict, Bima regency with deferred payments at a predetermined time, namely during the rice harvest season and carried out to meet urgent needs. There are two kinds of patoho bongi practices that are carried out, namely patoho bongi from money to goods and patoho bongi practices from goods to money. The type of research used in this study is the primary data source and secondary data source. Implications of this research 1 that patoho bongi transactions should be made in writing, to avoid misunderstandings in the future. This written transaction can use a memorandum or receipt signed by both parties. 2 For the community of sangga village, lambu district bima regency, it is hoped that they will be able to improve the practice of patoho bongi so that they can help others more, and it is hoped that middlemen will take advantage to demonstrate the principle of helping those who don’t take advantage to show the principle of helping those who don’t take big profits. Keywords: Agriculture, Buying and Selling, Community.
REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE STATUS OF MOSQUE IMAMS AS ZAKAT MANAGERS IN TIROANG DISTRICT, PINRANG REGENCY (Analysis of MUI Fatwa No. 8 of 2011) Muh. Aidil Fitra, Aidil; M. Thahir Maloko; Mahmudah Mulia Muhammad
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.54538

Abstract

Abstract The management of zakat in Tiroang District, Pinrang Regency is managed by the Imam of the mosque and in its management does not have legality from the government, as explained by Madeali that "the one who manages zakat in Tiroang District, Pinrang Regency is an Imam of the mosque". This is certainly not in accordance with the concept of amil zakat according to MUI Fatwa Number 8 of 2011 where amil is an individual or group appointed by the government to manage the implementation of zakat; or individuals or groups formed by the maysarakat and then authorized by the government to manage the implementation of zakat worship. The purpose of this study is to find out the practice of zakat management in Tiroang District, Pinrang Regency and to find out the provisions of Islamic law on the status of mosque imams as zakat managers in the area. This type of research is classified as qualitative with the approach used, namely the normative theology approach (Syar'i) and the empirical approach. The data collection methods carried out in this study are observation, interviews and documentation. The results of the study show that the management of zakat in Tiroang District, which is managed by the imam of the mosque, has been running for generations. The form of zakat management in Tiroang District is starting from receiving zakat from muzakki, then recording and distributing it to mustahik zakat. Regarding reporting, the imam of the mosque did not report to any party. In his duties as a zakat manager, the Imam of the Tiroang District mosque always takes a share of zakat of around 10%. The management of zakat carried out by the Imam of the mosque in Tiroang District according to Islamic law is legal. Muzakki has lost his obligation. However, regarding the status of the imam of the mosque in Tiroang District as a person who manages zakat cannot be called a zakat manager (amil zakat) as explained in the provisions of Islamic law that a zakat manager (amil zakat) is someone who is given the task/appointed by the government to take care of all matters related to zakat. This is because the Imam of the mosque in Tiroang District is not appointed/given the task by the government to manage zakat, but only based on the community's agreement to manage zakat. Keywords: Islamic Law, Imam of the Mosque, Zakat Manager
Co-Authors A. Intan Cahyani Abdullah Azzam Achmad Musyahid Idrus, Musy Adriana Mustafa Alimuddin Alimuddin Ambo Sagena Andi Intan Cahyani Asbar ASNI Dewi Rahmawati ERLINA Hasri ainun Pratiwi Mahatir Makmur Mahmudah Mulia Muhammad Mahmudah Muliah Muhammad Mardawiah Gama Muh Munandar Muh. Aidil Fitra, Aidil Muh. Sabir Rusli Muhammad ishky rumaf Muhammad Ma'ruf Syafruddin Muhammad Mardianto P Nur Aidil Nurindah Pertiwi Ismail Putri Mujahida Rusana Rahmat Ramadhani, Rahmat Rahmi Aulia Abshir Risaldi Risaldi Rosmiyati Rosmiyati Sakina Saleh Ridwan Siti Aisyah Suriani Suriyadi