Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi Arena Hukum
Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Oleh DPRD Kabupaten Buleleng Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kadek Agus Restu Saputra; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.525 KB)

Abstract

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilaksanan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng serta kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dilakukan dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konsep hukum. Dari penulisan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng ditemukan kendala yang dapat diklasifikasi menjadi kendala substansi, struktur dan kultur. Kata Kunci : Kewenangan, Pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.
KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (IMPEACHMENT) Anak Agung Ngr. Wisnu Wisesa; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.738 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Memberikan Putusan Atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Impeachment). Jurnal ini mengkaji mengenai syaratsyarat permohonan Impeachment yang diajukan dan Jenis Putusan Perkara Impeachment yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan teknik analisis deskripsi, evaluasi, dan argumentasi, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Syaratnya adalah harus memenuhi syarat dukungan 2/3 suara anggota yang hadir sekurang-kurangnya 2/3 anggota untuk bisa mengajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya akan dimintakan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi
PERKEMBANGAN ASAS PARTISIPASI DALAM PERATURAN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA Galang Wira Yudha; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.123 KB)

Abstract

Bali’s island has a natural beauty and a very distinctive culture that makes Bali’s becoming the prime tourism destination, one of those is water tourism. As one of tourist destination, the tourism sector management involves not only the government but also the optimal role of the private sector and community participation is also needed. This study aims to look at how the implementation of the principle of participation in the Law of Tourism and its implementing regulations. Research methods is used for this type of normative research. The principle of participation in regulations No 10 of 2009 explained that everyone is entitled to participate in the process of tourism development. Then Bali Provincial Government of Bali Province also issued Regulations No 7 of 2007 concerning Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta. Application of the principle of participation in the implementation of the regulations states that the public which is given the opportunity to participate in the decision-making process in the business of supplying water tourism facilities. In this case, two products are experiencing a mismatch between the legal basic of the regulation implement
PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI Gusti Rama Dewa; I Nyoman Suyatna; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.469 KB)

Abstract

Artikel ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni”. Dalam upaya membantu masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Badung merancang program rumah layak huni agar masyarakat Kabupaten Badung mendapatkan rumah yang layak dan mensejahterakan masyarakat untuk pembangunan yang merata disetiap daerah khususnya Kabupaten Badung serta guna mencapai target yang direncanakan. Adapun masalah dalam penulisan ini yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Layak Huni; 2) Faktor apakah yang menghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Layak Huni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Badung dalam memberi bantuan rumah layak huni sudah efektif. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung yaitu faktor kurangnya sosialisasi dan pemenuhan syarat-syarat dalam proses administrasi.Kata Kunci : Bantuan, Pemberian bantuan, Rumah layak huni.
PROSES DAN TAHAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 Putu Santhi Kartikasari; Ibrahim R.; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.878 KB)

Abstract

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan salah satu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, ada beberapa permasalahan salah satunya adalah mengenai hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Permasalahan lainnya adalah mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebaiknya segera dibuat Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 agar sesuai sengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan perlu adanya sosialisasi kepada semua Pegawai Negeri Sipil mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ni Ketut Rianingsih Waringin; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.831 KB)

Abstract

Tingginya penduduk di Indonesia yang tergolong anak-anak mendapat perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya anak-anak terlantar. Guna melindungi anak umumnya dan anak terlantar khsusunya, maka pemerintah Kabupaten Buleleng membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai pihak terkait yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap kegiatan sosial wajib menangani dan menyelesaikan permasalahan terkait anak terlantar di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam menangani anak terlantar beserta hambatannya. Dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum empiris berupa pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan fakta. Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memberikan pelayanan dibidang sosial, khususnya anak terlantar dengan melakukan pembinaan rutin dan pelayanan sekaligus menjamin perlindungan bagi anak-anak terlantar di Kabupaten Buleleng. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 disebabkan kurangnya arahan, pedoman yang menjadi panduan serta kewenangan yang jelas dan sinergis antara Dinas Sosial dengan pihak terkait, lemahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan, dan tindak pidana oleh anak-anak. Kesimpulan penelitian ini bahwa kewenangan Dinas Sosial dalam menerapkan Perda Perlindungan Anak terhadap anak terlantar belum dapat dicapai dengan maksimal karena aturan hukum yang tidak mengatur dengan tegas terkait anak terlantar, serta perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja Dinas Sosial bidang pelayanan sosial anak khususnya agar tiap anak terlantar bisa dibimbing secara utuh dan mendalam. Kata Kunci :Peraturan Daerah, Kewenangan, Anak Telantar
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN I Putu Yoko Sunarmayasa; I Nyoman Suyatna; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.707 KB)

Abstract

Lingkungan hidup merupakan aset yang patut dijaga dan dilestarikan guna menunjang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah tidak dikelolanya limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dengan baik dan benar. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan penghasil LB3 untuk mengelola LB3 yang dihasilkannya. Salah satu kegiatan dari pengelolaan LB3 adalah penyimpanan LB3. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung masih terdapat penghasil LB3 yang tidak memiliki tempat penyimpanan sementara LB3 atau ada yang memiliki tempat penyimpanan LB3 namun tidak sesuai dengan teknis persyaratan. Adapun permasalahan hukum dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung dan upaya pemerintah dalam peningkatan pelaksanaan pengaturan LB3 di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penulisan ini adalah belum efektifnya pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung dari segi hukum atau norma hukum, dari segi penegak hukum, segi sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum dan segi masyarakat dan budaya. Upaya yang dilakukan untuk meningkat pelaksanaan pengaturan penyimpanan LB3 adalah dengan sosialisasi tentang pengelolaan LB3 dan meningkatkan pengawasan terhadap penghasil LB3. Kata kunci : Lingkungan Hidup, Penyimpanan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
KEWENANGAN PENGELOLAAN WISATA BAHARI OLEH PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BADUNG (SUATU STUDI PENGELOLAAN WISATA BAHARI DI DESA PECATU) Kadek Ariek Dwijaya; I Made Arya Utama; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.079 KB)

Abstract

One of local authority of central government which is delegated to the village shall be tourism affairs. Pecatu Village has numerous marine tourism destinations. Pecatu Village is affirmed as marine tourism area as it is supported by its natural potential of the sea. Thus, local government is expected to conduct a strategic effort that the community can benefit from the development of the tourism sector in the region of Pecatu Village. This paper aims to understand and comprehend concerning marine tourism management authority by the government in the Pecatu village and also to identify supporting factors and obstacles in the management of marine tourism in the Village of Pecatu. This paper applies empirical methods of judicial writing. Rural authority in the management of marine tourism shall include : Management of tourist attraction in the village excluding from the tourism master plan, management of recreation and public entertainment places in the village, recommendation on issuance of licenses of cottage in the urban tourism sector. Implementation of the management of marine tourism in the Village of Pecatu shall be influenced by supporting factors from both internal and external aspects, and there are also the obstacles in the implementation of the management itself.
PENGATURAN PENDIRIAN BIOSKOP DI KOTA DENPASAR I Made Suartana; I Nyoman Suyatna; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Bioskop Cinema XXI di Mall Level 21 belakangan ini mendapat sorotan dari masyarkat karena TDUP Bioskop Cinema XXI di Mall Level 21 diduga melanggar aturan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pendirian Bioskop. Perlu diketahui bagaimana persyaratan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk bioskop di Kota Denpasar dan bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pendirian Bioskop. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Persyaratan ijin bioskop meliputi: permohonan bermaterai, kartu tanda penduduk, akte pendirian perusahaan, dokumenlingkungan, fotocopy ijin teknis sesuai peraturan perundangundangan, fotocopy dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, status penguasaan atas tanah, dan melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pendirian Bioskop, Bioskop Cinema XXI di Mall Level 21 sudah sesuai dengan persyaratan pendirian bioskop. IMB Bioskop Cinema XXI di Mall Level 21 sudah terlebih dahulu terbit pada tanggal 19 April 2016, sedangkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pendirian Bioskop diterbitkan dan diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2016, Bioskop Cinema XXI di Mall Level 21 juga sudah memiliki ijin dari Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GANTI RUGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.522/Pdt.G/2013/PN.Dps) Ayu Septiari; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.551 KB)

Abstract

Salah Satu permasalahan yang kadang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. Di dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “analisis yuridis perkara wanprestasi dalam perjanjian ganti rugi (studi kasus putusan pengadilan negeri denpasar)”, terdapat permasalahan yaitu apakah akibat hukum wanprestasi dan dasar pertimbangan putusan hakim. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif. Akibat hukum apabila dalam perjanjian salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Serta yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim adalah pasal 1238, 1234 dan 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Co-Authors Akbar Bram Mahaputra Anak Agung Gede Pararaton Anak Agung Nandhi Larasati Anak Agung Ngr. Wisnu Wisesa Ayu Septiari Ayu Suci Rakhima Cok Istri Anom Pemayun Dedy Triyanto Ari Rahmad Dewa Ayu Jnani Easwaramba Galang Wira Yudha Guruh Ari Mandala Putra Gusti Rama Dewa I Gede Deva Maliarda Guna I Gede Kusnawan I Gede Sarta I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Gusti Nyoman Mahardika I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Made Adi Krisna Jayantara I Made Arya Junantara I Made Arya Utama I Made Budi Arsika I Made Pasek Pariasa I Made Suartana I Made Surya Permana Putra I Nyoman Suyatna I Putu Yoko Sunarmayasa I Wayan Dede Surya Putra I Wayan Parsa Ibrahim R. Kadek Agus Restu Saputra Kadek Ariek Dwijaya Kadek Novi Pitria Handayani Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Ni Ketut Rianingsih Waringin NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Nyoman Ratih Kemala Sandy Ni Putu Ayu Arsani Ni Wayan Pipit Prabhawanty NYOMAN MAS ARYANI Putu Dimas Bagoes Sumartha Putu Eka Putri Ari Putu Putra Baruna Karmanta Putu Santhi Kartikasari Putu Tuni Cakabawa Landra Tabitha Christina Sihotang