Articles
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA ALAM AIR TERJUN TEGENUNGAN ]]>
<![CDATA[Kadek Novi Pitria Handayani]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.723 KB)
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Tegenungan, dalam mengembangkan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan dalam pelaksanaannya melibatkan segenap perangkat Pemerintah, badan-badan usaha dan masyarakat. Sehingga menarik sekali untuk diteliti lebih lanjut mengenai dasar kewenangan yang digunakan Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata alam ini, serta faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata air terjun Tegenungan memperoleh kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan DTW ini adalah adanya faktor pendukung yaitu, mempunyai Peraturan yang sudah jelas, yang dijadikan dasar kewenangan dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan serta Faktor alamnya yang masih indah dan asri. Faktor penghambatnya yaitu, Fasilitas Sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP BIRO PERJALANAN WISATA ONLINE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ayu Arsani]]>;
<![CDATA[Cok Istri Anom Pemayun]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (35.865 KB)
<![CDATA[Travel agency is a business trip planning and tourism services. Theincreasing of knowledge in the field of technology it is now make many travel agienciesare using online media to conduct the transaction.. Therefore, it is need a supervisionby the government against the Travel agency. This paper discuss the issues concerningthe government oversight of online Travel agency that does not have a license tooperate and remedies that can be taken when fraud or breach of contract occurred. Thispaper using an empirical legal research. The conclusion of this paper are first, thesupervision facing difficulty because of the limitation of the number of the supervisingteam and the regulation concerning online travel agencies are unclear, which arecause the growth number of the illegal online travel agencies. Second, remedies thatcan be taken against fraud and breach of contract in an online Travel Agency that doesnot have a license to operate in the province of Bali.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[I Made Pasek Pariasa]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (60.958 KB)
<![CDATA[Sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari semuapihak. karena setiap manusia pasti memproduksi sampah, Besarnya timbunan sampah yangtidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibatkurangnya alternafif dan perspekstif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatansampah,baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan penulisan memberikan pemahamanmengenai penerapan peraturan daerah Kabupaten Klungkung no. 7 tahun 2014 tentangpengelolaan sampah di kabupaten klungkung, sampah yang dimaksud adalah sampah padatyang terdiri dari sampah organik meliputi daunnan – daunnan, kulit buah. dan sampah nonorganic meliputi aluminium, botol plastic, kaleng. Digunakan metode penelitian empiris yangbertujuan untuk mengetahui secara langsung penerapan peraturan daerah kabupatenklungkung no. 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung.Kesimpulan yang diperoleh bahwa Pelaksanaan Perda Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun2014 belum maksimal dilaksanakan karena belum ditetapkannya Peraturan Bupati Tentangpengelolaan sampah, yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda tersebut. Adapun faktorpenghambat pelaksanaan Perda tersebut yakni faktor hukumnya sendiri, faktor aparatpenegak hokum, faktor sarana dan prasarana, faktor partisipasi masyarakat.]]>
<![CDATA[PERANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI PEMERINTAHAN PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[I Gede Sarta]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.539 KB)
<![CDATA[Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji tentang peranan pejabat pengelolainformasi dan dokumentasi (PPID) dalam keterbukaan informasi publik untuk mewujudkankepemerintahan yang baik (good govenrnance). Ada dua permasalahan yang dikaji. Pertama,proses pembentukan PPID dan yang kedua, konsekuensi yuridis keterlambatan pembentukanPPID dan faktor-faktor penghambatnya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (goodgovernance). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris.Maka data-data yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung dilapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitiansebagai berikut bahwa pembentukan PPID di pemerintahan Provinsi Bali mengalamiketerlambatan selama 2 tahun dalam pembentukanannya, Adapun konsekuensi yuridis dan faktorpenghambat dalam pembentukan PPID yaitu tidak efektifnya pemberlakuan Undang-UndangNomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dan faktornya adalahtidak adanya kepastian hukum mengenai struktur posisi penempatan PPID.Kata kunci: keterbukaan informasi publik dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM HAL PEREKAMAN DATA DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Gusti Nyoman Mahardika]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.324 KB)
<![CDATA[Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pelaksanaan kebijakan program kartu tanda penduduk elektronik dalam hal perekaman data di Kabupaten Gianyar. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program kartu tanda penduduk elektronik dalam hal perekaman data di Kabupaten Gianyar, serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan program kartu tanda penduduk elektronik dalam hal perekaman data di Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pelaksanaan program KTP-el dan perekaman data penduduk di Kabupaten Gianyar belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini belum seluruh penduduk Gianyar melakukan perekaman data. Berdasarkan data, presentase jumlah penduduk Gianyar yang sudah melakukan perekaman KTP-el adalah 82% dari total keseluruhan penduduk yang wajib KTP. Walaupun jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el cukup banyak, namun hal tersebut tetap tidak sesuai dengan pasal 10 PerPres 112/2013, yang mengamatkan bahwa seluruh penduduk yang berstatus wajib KTP seharusnya sudah memiliki KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Hal tersebut tentu dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara das sollen dengan das sein, dalam artian bahwa aturan yang berlaku tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan, dalam hal ini adalah program KTP-el di Kabupaten Gianyar. Adapun kendala dalam pelaksanaan program KTP-el di Kabupaten Gianyar, yaitu tidak bisa melakukan perekaman data di daerah tertentu karena sinyal yang tidak bagus, kesadaran penduduk yang kurang dalam melakukan perekaman KTP-el, dan ketidaktahuan masyarakat terkait tata cara mengurus KTP-el.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Oleh DPRD Kabupaten Buleleng Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Kadek Agus Restu Saputra]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.525 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilaksanan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng serta kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dilakukan dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konsep hukum. Dari penulisan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng ditemukan kendala yang dapat diklasifikasi menjadi kendala substansi, struktur dan kultur. Kata Kunci : Kewenangan, Pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (IMPEACHMENT) ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngr. Wisnu Wisesa]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.738 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Memberikan Putusan Atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Impeachment). Jurnal ini mengkaji mengenai syaratsyarat permohonan Impeachment yang diajukan dan Jenis Putusan Perkara Impeachment yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan teknik analisis deskripsi, evaluasi, dan argumentasi, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Syaratnya adalah harus memenuhi syarat dukungan 2/3 suara anggota yang hadir sekurang-kurangnya 2/3 anggota untuk bisa mengajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya akan dimintakan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN ASAS PARTISIPASI DALAM PERATURAN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA ]]>
<![CDATA[Galang Wira Yudha]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.123 KB)
<![CDATA[Bali’s island has a natural beauty and a very distinctive culture that makes Bali’s becoming the prime tourism destination, one of those is water tourism. As one of tourist destination, the tourism sector management involves not only the government but also the optimal role of the private sector and community participation is also needed. This study aims to look at how the implementation of the principle of participation in the Law of Tourism and its implementing regulations. Research methods is used for this type of normative research. The principle of participation in regulations No 10 of 2009 explained that everyone is entitled to participate in the process of tourism development. Then Bali Provincial Government of Bali Province also issued Regulations No 7 of 2007 concerning Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta. Application of the principle of participation in the implementation of the regulations states that the public which is given the opportunity to participate in the decision-making process in the business of supplying water tourism facilities. In this case, two products are experiencing a mismatch between the legal basic of the regulation implement]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI ]]>
<![CDATA[Gusti Rama Dewa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (443.469 KB)
<![CDATA[Artikel ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni”. Dalam upaya membantu masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Badung merancang program rumah layak huni agar masyarakat Kabupaten Badung mendapatkan rumah yang layak dan mensejahterakan masyarakat untuk pembangunan yang merata disetiap daerah khususnya Kabupaten Badung serta guna mencapai target yang direncanakan. Adapun masalah dalam penulisan ini yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Layak Huni; 2) Faktor apakah yang menghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Layak Huni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Badung dalam memberi bantuan rumah layak huni sudah efektif. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung yaitu faktor kurangnya sosialisasi dan pemenuhan syarat-syarat dalam proses administrasi.Kata Kunci : Bantuan, Pemberian bantuan, Rumah layak huni.]]>
<![CDATA[PROSES DAN TAHAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 ]]>
<![CDATA[Putu Santhi Kartikasari]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.878 KB)
<![CDATA[Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan salah satu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, ada beberapa permasalahan salah satunya adalah mengenai hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Permasalahan lainnya adalah mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebaiknya segera dibuat Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 agar sesuai sengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan perlu adanya sosialisasi kepada semua Pegawai Negeri Sipil mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.]]>
