Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Journal Analytica Islamica JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Batulis Civil Law Review An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies AL-SULTHANIYAH Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Sahabat ISNU SU
Muhibbussabry
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis Panjaitan, Bukhori Syahtibi; Muhibbussabry
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28834

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewarisan beda agama dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara, dengan latar belakang keberagaman sistem hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum waris Islam, adat, dan perdata. Dalam konteks hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi ini secara khusus menyoroti kasus wafatnya Bapak Salimun di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang meninggalkan ahli waris non-Muslim, yaitu anaknya, Safril, yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan fatwa MUI setempat, ahli waris non-Muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris Muslim. Namun, untuk menjawab realitas sosial dan menjaga keadilan, MUI memberikan alternatif melalui hibah dan wasiat wajibah sebagai solusi pemberian hak secara syar'i kepada ahli waris non-Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun MUI tetap berpegang pada ketentuan fikih waris Islam, pendekatan solutif seperti wasiat wajibah menjadi sarana penting dalam menjembatani persoalan kewarisan beda agama di masyarakat. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa MUI Labuhanbatu Utara mampu memadukan prinsip syariah dan kebutuhan sosial melalui solusi seperti hibah dan wasiat wajibah. Temuannya dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam menangani kewarisan beda agama secara adil dan syar‘i.   Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama; Majelis Ulama Indonesia (MUI); Wasiat Wajibah.
Praktik penguasaan harta sebelum pewaris meninggal persfektif khi dan hukum positif (Studi kasus Desa Padang Garugur Kec. Padang Bolak) Siregar, Irpan Riadi; Muhibbussabry
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1983

Abstract

Penguasaan harta sebelum pewaris meninggal Merupakan fenomena yang sering terjadi di pedesaan, termasuk di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak. Praktik ini umumnya dilatar belakangi oleh faktor kedekatan hubungan keluarga, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait penguasaan harta waris sebelum pewaris meninggal berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik menurut KHI maupun Hukum Positif penguasaan harta waris oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia tidak sah dan dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Namun, di Desa Padang Garugur praktik ini masih terjadi karena dominasi adat kesepakatan keluarga yang tidak formal serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembagian harta waris yang benar. Penelitian ini menegaskan perlunya sosialisasi hukum waris Islam dan hukum positif pada masyarakat, serta mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah sebelum berujung pada jalur litigasi.
Legalitas dan Implementasi Wakaf Online Menurut MUI Sumatera Utara: Studi pada Yayasan Darul Waqaf Al-Hadiy Siregar, Pangundian; Muhibbussabry
AL-SULTHANIYAH Vol. 15 No. 1 (2026): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4627

Abstract

The implementation of online waqf at the local level currently faces a dual challenge between massive technological adoption and the unpreparedness of legal-administrative aspects. In North Sumatra, although waqf institutions have transitioned to digital platforms, there remains an absence of regional technical fatwas and obstacles in the formal verification of nazhir that may undermine public trust. This study aims to analyze: (1) the perspective of the North Sumatra Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the legality of online waqf; (2) the technical implementation at the Darul Waqaf Alhadiy Foundation in Medan City; and (3) the conformity of these mechanisms with both Islamic and positive law. This research employs a juridical-empirical method, with data collected through interviews, documentation, and field observation. The findings indicate that the North Sumatra MUI considers online waqf to be substantively valid as long as it fulfills the essential pillars (rukn al-waqf), although no specific technical guidelines have yet been issued. The Darul Waqaf Alhadiy Foundation has implemented a digital mechanism that fulfills the requirements of electronic sighat (contract), but from the perspective of positive law, the formal legality of the cash waqf nazhir is still under verification by the Indonesian Waqf Board (BWI). The study concludes that although the online waqf mechanism has been fulfilled from a fiqh perspective, formal legalization of nazhir and the issuance of regional technical fatwas are urgently needed to ensure legal certainty and institutional accountability.
Kafālah Perspektif Tafsir dan Hadis Aḥkām: Analisis Normatif dalam Fikih Muamalah Kontemporer Muhibbussabry; Jamil, M.; Yuslem, Nawir
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4858

Abstract

Kafālah is a guarantee contract in muamalah fiqh that serves to maintain legal certainty and protect rights in transactions, while also reflecting social responsibility and economic solidarity. In contemporary Islamic finance practices, the application of kafālah often emphasizes technical and operational aspects rather than strengthening its normative foundations, thus giving rise to the need for comprehensive normative studies. This article analyzes the concept of kafālah through an integrative approach of tafsir and hadith aḥkām, and affirms its position in fiqh muamalah as a tawthīqī contract. This study uses a normative-qualitative method with an approach of tafsir aḥkām, takhrij and analysis of hadith aḥkām, as well as a study of istinbāṭ law by classical and contemporary fuqaha. The results of the study show that kafālah has strong shar‘i legitimacy in the Qur'an and Sunnah, and is consistently constructed as an accessory guarantee contract without removing the liability of the principal debtor. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, kafālah generally falls within the realm of ḥājiyyāt, but in certain contexts it can rise to the level of ḍarūriyyāt. This study strengthens the normative framework of kafālah and provides a conceptual basis for the development of sharia guarantee instruments that are fair and oriented towards public interest.
KAIDAH HUKMU AL-HĀKIM YARFA’U AL-KHILĀF DALAM PENGELOLAAN IKHTILĀF: PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Muhibbussabry; Hamdani, Muhammad Faisal; Syahnan, Mhd.; Asmuni , Asmuni
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1241

Abstract

Perbedaan pendapat (ikhtilāf) merupakan karakter inheren dalam tradisi ijtihad hukum Islam akibat keragaman metode penalaran para fuqaha. Meskipun memperkaya khazanah keilmuan, ikhtilāf dalam ranah hukum publik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan fragmentasi sosial apabila tidak dikelola secara institusional. Penelitian ini mengkaji kaidah Hukmu al-Hākim Yarfa’u al-Khilāf sebagai kerangka normatif penyelesaian perbedaan pendapat dalam wilayah ijtihādiyyah melalui penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan terhadap al-Qur’an, hadis, karya fuqaha klasik, dan literatur fikih siyasah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini dibangun atas pemahaman al-hukm sebagai keputusan mengikat, al-hākim sebagai otoritas sah, serta raf’ al-khilāf sebagai mekanisme penyudahan konflik praktik hukum tanpa meniadakan perbedaan secara epistemologis. Keberlakuannya bersifat terbatas dan bersyarat, hanya pada perkara ijtihādiyyah, tidak bertentangan dengan nash qaṭ’ī, berorientasi pada kemaslahatan umum, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī’ah. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa kaidah Hukmu al-Hākim Yarfa’u al-Khilāf tidak lagi semata dipahami sebagai kaidah fikih klasik, melainkan sebagai prinsip tata kelola hukum (governance principle) dalam ruang kekuasaan negara. Secara aplikatif, kaidah ini diterapkan dalam ibadah publik dan kebijakan negara modern, khususnya dalam wilayah ta’zīr dan regulasi sosial, dengan catatan bahwa penerapannya menuntut pembatasan normatif dan mekanisme akuntabilitas agar tidak berujung pada legitimasi kekuasaan yang represif.
Konfigurasi Politik dan Pembentukan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Politik Hukum terhadap Legislasi Nasional Muhibbussabry; Nurasiah, Nurasiah; Ananda, Faisar
JOM Vol 6 No 4 (2025): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences , December
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v6i4.8707

Abstract

This study analyzes the relationship between political configuration and law formation as a political product, as well as its implications for the development of Islamic law in Indonesia’s national legal system. Departing from the view that law is autonomous and neutral, this study proposes a political reading of law that positions Islamic law in a structural relationship with state power. Using a qualitative juridical-normative approach and political-legal analysis, this study examines how power structures, political orientations of the regime, and legislative dynamics influence the character and substance of institutionalized law. The findings show that changes in political configuration, whether democratic, authoritarian, or religiously ideological, correlate directly with the level of accommodation and restriction of Sharia norms in national law. The main contribution of this research lies in asserting that the institutionalization of Islamic law in Indonesia is not solely determined by religious normative legitimacy, but rather by political configurations that operate through legislative mechanisms and legal institutionalization. A normative comparison with the practices of other Muslim countries reveals a general pattern of political-legal relations in Islam, highlighting political-legal analysis as an essential theoretical framework for understanding the direction and future of Islamic law in Indonesia.
Mandatory Wills as a Legal Instrument in Resolving Interfaith Inheritance in Indonesia Ahmad Nizar Mohammad Syamwil; Muhibbussabry; Akmaluddin Syaputra; Ramadhan Syahmedi Siregar
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 3 No. 1 (2026): ISNU Sahabat Januari
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v3i1.1258

Abstract

The issue of interfaith inheritance is a classic issue in Islamic law that continues to generate debate, especially in multicultural societies like Indonesia. In classical fiqh, religious differences are positioned as a barrier to inheritance (māni' al-irth), so that Muslims and non-Muslims cannot inherit from each other. However, social reality shows the existence of strong family ties despite differences in faith, which demands the presence of a just and welfare-oriented legal solution. This article aims to analyze the determination of the distribution of inheritance to heirs who wear the hijab due to religious differences through the mechanism of mandatory wills from the perspective of Islamic law and Indonesian national law. This study uses a normative legal research method with a conceptual, legislative, and jurisprudential approach. The results of the study indicate that although Islamic inheritance law normatively rejects interfaith inheritance, the concept of mandatory wills can function as a legal instrument that bridges the gap between sharia provisions and demands for social justice. The application of mandatory wills for heirs of different religions, as developed in the Supreme Court decision, reflects contextual ijtihad which is based on the principles of maqāṣid al-syarī'ah, especially justice (al-'adl) and benefit (al-maṣlaḥah). Thus, obligatory wills become a legal and relevant juridical alternative in addressing the problem of inheritance between different religions in Indonesia.
Analisis Investasi Emas Online pada Aplikasi Dinaran berdasarkan Tinjauan Fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Chaniago, Akbar; Muhibbussabry
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.5047

Abstract

This study aims to examine the conformity of digital gold investment practices of Dinaran application with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 and the fundamental principles of Islamic jurisprudence in mu‘āmalah. This research is motivated by the rapid growth of digital platforms for gold investment in Indonesia, which offer ease of access, transactional flexibility, and operational efficiency. Nevertheless, such developments simultaneously raise significant sharia legal concerns, given that gold constitutes a ribāwī commodity that requires contractual certainty, transparent pricing, and legitimate possession in every transaction. The study employs an empirical legal research approach combined with a normative analysis grounded in fiqh al-mu‘āmalah. Primary data were collected through direct observation of the operational mechanisms of the Dinaran platform, while secondary data were derived from DSN-MUI fatwas, relevant regulatory frameworks, and scholarly literature. The findings indicate that the digital gold purchasing process on the Dinaran application satisfies the principles of price clarity and object specification. Therefore, value fluctuations resulting from market price movements cannot be classified as ribā, but rather represent a reasonable market risk inherent in gold trading as a commodity. However, with regard to the mechanism for withdrawing physical gold, the fulfillment of the qabḍ element tends to take the form of qabḍ ḥukmī, as the delivery process involves a time delay and limited transparency concerning the existence of gold as the underlying asset. Gold investment practices within the Dinaran application may be considered permissible within sharia boundaries, although further improvements are necessary to enhance ownership transparency and ensure procedural certainty in the physical delivery of gold.
Co-Authors Ahmad Nizar Mohammad Syamwil Akmaluddin Syaputra Al Fahrezi, Ahmad Fikri Ananda, Faisar Asmuni , Asmuni Br Sinaga, Nabila Sandu Chaniago, Akbar Harahap, Syahrini Jamil, M. Mhd. Syahnan Muhammad Faisal Hamdani Nawir Yuslem, Nawir Nurasiah Nurasiah Panjaitan, Bukhori Syahtibi Putri Rezeki, Annisa Ramadhan Syahmedi Siregar Sanjaya, Andra Siregar, Irpan Riadi Siregar, Pangundian Widya Kusvie Ayuningtyas