Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Journal Analytica Islamica JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Batulis Civil Law Review An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Muhibbussabry
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis Panjaitan, Bukhori Syahtibi; Muhibbussabry
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28834

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewarisan beda agama dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara, dengan latar belakang keberagaman sistem hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum waris Islam, adat, dan perdata. Dalam konteks hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi ini secara khusus menyoroti kasus wafatnya Bapak Salimun di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang meninggalkan ahli waris non-Muslim, yaitu anaknya, Safril, yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan fatwa MUI setempat, ahli waris non-Muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris Muslim. Namun, untuk menjawab realitas sosial dan menjaga keadilan, MUI memberikan alternatif melalui hibah dan wasiat wajibah sebagai solusi pemberian hak secara syar'i kepada ahli waris non-Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun MUI tetap berpegang pada ketentuan fikih waris Islam, pendekatan solutif seperti wasiat wajibah menjadi sarana penting dalam menjembatani persoalan kewarisan beda agama di masyarakat. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa MUI Labuhanbatu Utara mampu memadukan prinsip syariah dan kebutuhan sosial melalui solusi seperti hibah dan wasiat wajibah. Temuannya dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam menangani kewarisan beda agama secara adil dan syar‘i.   Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama; Majelis Ulama Indonesia (MUI); Wasiat Wajibah.
Praktik penguasaan harta sebelum pewaris meninggal persfektif khi dan hukum positif (Studi kasus Desa Padang Garugur Kec. Padang Bolak) Siregar, Irpan Riadi; Muhibbussabry
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1983

Abstract

Penguasaan harta sebelum pewaris meninggal Merupakan fenomena yang sering terjadi di pedesaan, termasuk di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak. Praktik ini umumnya dilatar belakangi oleh faktor kedekatan hubungan keluarga, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait penguasaan harta waris sebelum pewaris meninggal berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik menurut KHI maupun Hukum Positif penguasaan harta waris oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia tidak sah dan dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Namun, di Desa Padang Garugur praktik ini masih terjadi karena dominasi adat kesepakatan keluarga yang tidak formal serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembagian harta waris yang benar. Penelitian ini menegaskan perlunya sosialisasi hukum waris Islam dan hukum positif pada masyarakat, serta mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah sebelum berujung pada jalur litigasi.
Co-Authors Al Fahrezi, Ahmad Fikri Br Sinaga, Nabila Sandu Harahap, Syahrini Panjaitan, Bukhori Syahtibi Putri Rezeki, Annisa Sanjaya, Andra Siregar, Irpan Riadi Widya Kusvie Ayuningtyas