Garuda - Garba Rujukan Digital

FIQH MAQASHID AL-KHITHAB: MUHAWALAT AL-'UTHUR 'ALA MAFHUM AL-MUSAWAH FI-SYAHADAT RAJUL WA-IMRAATAYN Husni Mubarrak
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 12 No 1 (2020): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v12i1.1461

This article examines the problem of the diversity of interpretations of the testimony of two women equal to the testimony of one man in surah Al-Baqarah, verse 282. A number of interpretations that have surfaced use the hujjah, naqliy or aqliy, to reinforce the view that the testimony of two women is equal to one man. Some even return it to the verse of ta'abbudiy (unthinkable), so it does not open alternative interpretations because the verse is understood as final. By using the concept of "Fiqh Maqashid al-Khithab" as an ethical concept to understand the definition and meaning of the verses in a more equal, this article examines the discussions about the interpretation of the verses of "two women and one man".The result show that based on summarized from various treasures the book of commentaries on the Qur'an, classic and contemporary the intrepetation has various meaning about the concept of ta'abbudiy (unthinkable)This article examines the problem of the diversity of interpretations of the testimony of two women equal to the testimony of one man in surah Al-Baqarah, verse 282. A number of interpretations that have surfaced use the hujjah, naqliy or aqliy, to reinforce the view that the testimony of two women is equal to one man. Some even return it to the verse of ta'abbudiy (unthinkable), so it does not open alternative interpretations because the verse is understood as final. By using the concept of "Fiqh Maqashid al-Khithab" as an ethical concept to understand the definition and meaning of the verses in a more equal, this article examines the discussions about the interpretation of the verses of "two women and one man".The result show that based on summarized from various treasures the book of commentaries on the Qur'an, classic and contemporary the intrepetation has various meaning about the concept of ta'abbudiy (unthinkable).

Retail Green Sukuk in Indonesia: Toward A Maqashid Approach Khalilurrahman Khalilurrahman; Husni Mubarrak
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v11i1.12460

Recent global trends include an increase in demand for sustainable development goals (SDGs) and green sukuk programs. The initiative has gained prominence due to the severe effects of climate change, global warming, and other environmental issues. With its green bond and green sukuk framework, Indonesia has endeavored to mitigate this effect. In response, the Indonesian government has issued Sukuk Tabungan (ST), which is designed to finance green projects. This article will examine the structure and performance of the Sukuk al-Wakalah contract, as well as the Maqashid method used to determine the mashlahah and priority level of Sukuk Tabungan, using the library research method and descriptive analysis. The study's findings indicate that Sukuk Tabungan could contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) because it is designed in accordance with maqashid, which avoids Sharia-compliant practices in order to perform mashlahah. Even though it has a lower coupon rate and is of a smaller size than Sukuk Ritel, it has a high likelihood of being issued because its proceeds will be used exclusively to finance green projects in order to accelerate the Sustainable Development Goals. In addition, the objective of sukuk al Wakalah issuance appears to fall within the imperative level or dharuriyat of the Maqashid framework due to its five targeted projects, in accordance with the Islamic legal maxims "harm is to be eliminated" and "avoidance of harm takes precedence over the attainment of benefit," which should be the primary reason for the issuance of this Sukuk.========================================================================================================================================ABSTRAK – Sukuk Hijau Ritel di Indonesia: Sebuah Tinjauan Maqashid. Kebutuhan akan keberlangsungan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan sukuk hijau kian menjadi tren dunia belakangan ini. Inisiasi tersebut muncul ke permukaan sebagai respon terhadap dampak buruk perubahan iklim, pemanasan global dan isu lingkungan lainnya. Indonesia dengan kerangka program obligasi dan sukuk hijau (green bond dan green sukuk) mencoba mengatasi dampak buruk akibat isu tersebut. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia meluncurkan green sukuk, atau Sukuk Tabungan (ST) yang ditujukan untuk membiayai proyek hijau (green project). Dengan menggunakan studi literatur kepustakaan sebagai metode secara deskriptif analisis, artikel ini berupaya mendiskusikan lebih jauh struktur dan performa dari sukuk al wakalah, serta pendekatan Maqashid yang digunakan untuk menentukan kemaslahatan dan tingkat prioritas dari pembiayaan Sukuk Tabungan. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa, Sukuk Tabungan harus menghindari dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Meskipun memiliki kupon yang lebih kecil dan jumlah yang lebih sedikit dari Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan punya potensi yang besar untuk dikembangkan karena dana sukuk tersebut ditujukan secara khusus untuk membiayai proyek hijau demi mempercepat SDGs. Tujuan peluncuran sukuk al wakalah dapat disimpulkan terdapat pada level yang sangat penting atau dharuriyat, berdasarkan kerangka Maqashid, dikarenakan tujuan pembiayaannya pada lima target area, sejalan dengan kaedah fiqh yaitu “kemudaratan harus dihilangkan” dan “mencegah kemudaratan lebih utama ketimbang mencapai kemaslahatan”.

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIHAK PENJUAL DENGAN PROVIDER SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF IJÃRAH BI AL-MANFA’AH Syawalianita Nurfitri Yumni; Husni Mubarrak; Gamal Achyar
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Al-Iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Shopee sebagai aplikasi yang bergerak dibidang jual beli online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee akan menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Shopee terjadi secara otomatis karena hanya sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa, sedangkan syarat ijârah adalah adanya upah/ujrah (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Pada kenyataannya membuka toko dalam merketplace online Shopee tidaklah gratis, karena para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana klausula Perjanjian yang Disepakati oleh Pihak penjual sebagai Online Shop dengan Shopee. Apakah perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan Shopee telah sesuai dengan perspektif akad ijârah bi al-manfa’ah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara penjual dan Shopee dibuat secara sepihak oleh Shopee. Penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa ijârah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee Pay. Pihak Shopee juga tidak bisa mengakui bahwa transaksi dalam Shopee sepenuhnya gratis. Karena Shopee meminjam uang penjualan yang ditahan selama beberapa waktu untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim dan promo menarik lainnya untuk menarik minat pengguna Shopee.

The Decision Of The Aceh Community To Invest In Sharia Harjoni Desky; Husni Mubarrak
International Journal of Management and Business Economics Vol. 1 No. 1 (2022): October
Publisher : CV Putra Publisher

Society and investors have a valuable role in the sharia capital market. For that, an analysis effort on community decisions is needed. This study analyzes the factors influencing people's decisions through perceptions, motivation, and learning. This research will use the consumer decision-making process model then replication by entering the knowledge variable as a substitute for learning in the model. This research is a type of survey research using a purposive sampling technique with 160 respondents. For data analysis techniques, the sed Structural Equation Modeling (SEM) approach with the help of Amos Version 24.0. The results show; that first, knowledge of sharia investment has a positive relationship with the perception of investing Shariah with a value ratio (CR) of 2.618; secondly, perception is positively related to motivation to invest Sharia, with its critical ratio value (CR) of 5,200; third, the motivation variable is positively related to the decision to invest Sharia, with its critical value (CR) of 2.052; the knowledge of sharia investment products is positively associated with the decision to invest in Sharia, as evidenced by the value of the critical ratio (CR) of 1.977. Fifth, perception has no relation with the decision to invest in Sharia because the value of the critical ratio (CR) of 0,430 is under requirement CR> 1,96, so the alternative hypothesis (HA) is rejected. The results of this study reinforce the importance of efforts to increase public knowledge of sharia investment products and the ins and outs of Sharia.

Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Husni Mubarrak
TSAQAFAH Vol. 12 No. 1 (2016): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v12i1.370

This study aims to discuss on The Fatwa of The Council of Indonesian Ulama (MUI) on Health Insurance (BPJS) in 2015 which has arousing various different opinions either among elite or civilians in Indonesia. As the adviser for the Government of Indonesia in terms of religious issues, MUI questioned about the validity and appropriateness of the BPJS practice in concordance with the Islamic sharia law. At least, there are three issues which underlie the formulation and the publication of the fatwa: ranging from conformity concepts and practices of BPJS with legislation and sharia principles; what alternative solutions that can replace the presence of BPJS if it proved not qualified of sharia compliant; as well as the determination of 2% motive penalty for late payment of participant contributions, would it not contravene the sharia law? This fatwa, however, is in line with previous fatwa which issued by MUI in year 2001 on Guideline for Islamic Insurance. In MUI’s view, the operational system of BPJS still shackled within the framework of conventional insurance. By using ‘aqd mu’âwadah and presenting a pattern of relations “insurer-insured” in the management of handling BPJS insurance, not guarantee it is free from gambling, uncertainty, usury elements, which is strongly opposed to Islamic sharia law, and therefore, the concept of takâful within sharia framework as referred in the fatwa of MUI in 2001 on Guidelines for Islamic Insurance, is offered as an alternative solution formula in justice and welfare insurance for all citizens, especially for Muslims.

الأفكار المشبوهة حول دراسة النسخ في علوم القرآن: التعليقات والتعقيبات Husni Mubarrak
TSAQAFAH Vol. 12 No. 2 (2016): Qur'anic Studies
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v12i2.764

This article discusses naskh in the studies of the Qur’an (‘Ulûm al-Qur’ân). The research focus begins on different understandings and interpretations on stoning punishment for adulterers who had married, based on the story of a Prophet’s companion, Umar ibn Khattab, who said that it was a part of the Qur’an until it then removed from the Qur’an, even though the law is still in force. This story is often used as an example of a naskh criteria that the script had been removed from the Qur’an, even though the law remains in force which were frequently targeted as a form of negligence and mistakes that (probably) there are parts of the Qur’an forgotten, missed or even disappeared when the collecting and codifying the Qur’an in the Ṣaḥâbah (Companions) period since the era of Abu Bakar up to Utsman ibn ‘Affan. These diverse understandings and various thinking related to naskh in al-Qur’an are awkward things which are strongly influenced by orientalism mind and thinking that then come to the surface until, in turn, led to doubt on the validity of the Qur’an that exist today until arousing some efforts to reconstruct and reorder the Qur’an based on corresponding period. This article is quietly concerned to criticize and straighten naskh understanding of the Qur’an with reference to the main reference (mother books) in the tradition of ‘Ulûm al-Qur’ân (Turâts) which are valid and can be justified scientifically.

ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOTOR PADA PT FIF SYARIAH CABANG BANDA ACEH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS NOMOR 11 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF AKAD BA’I MURABAHAH Muhammad Kalkausar; Husni Mubarrak; Azka Amalia Jihad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Akad ba’i murabahah merupakan salah satu akad transaksi dalam jual beli yang dilakukan dalam bentuk hutang piutang seperti contoh pada pembiayaan. PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ialah salah satu lembaga keuangan non bank yang memberi pelayanan pembiayaan kepada masyarakat khusus pada produk AHM. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu peraturan yang menetapkan bagaimana praktik dalam transaksi muamalah yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Penerapan Diktum-diktum perjanjian pembiyaan pembelian motor secara non tunai pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018? Dan Bagaimana tinjauan akad ba’i murabahah terhadap klausula dan diktum perjanjian pembiayaan pembelian motor pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi kontrak. Hasil penelitian dari analisa kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan diktum perjanjian yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Qanun LKS, pada penerapannya pihak manajemen PT FIF Syariah mengutamakan kesepakatan dari pada pihak konsumen sebelum melanjutkan kontrak. Klausula dan diktum perjanjian yang telah dimuat dalam kontrak perjanjian pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ini juga telah memenuhi syarat sah jual beli dalam bentuk akad ba’i murabahah, didalamnya meliputi subyek hukum, keterangan objek yang jelas, transparansi harga dan perolehan margin keuntungan, biaya-biaya, penetapan denda dan pemberi kuasa atas jaminan fidusia.

PENERAPAN BAGI-HASIL PADA SEVEN BARBERSHOP ACEH BESAR DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM EKONOMI ISLAM Rizki Maulizar; Husni Mubarrak; Riza Mustaqim
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 5 No 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.5429

Trust is crucial in a business like Seven Barbershop; the two sides work together as funders and managers. As a result, the Seven Barbershop business gained proportionally, 50:50. The purpose of this research is to identify the system for the outcomes in the Seven Barbershop business, which operates under the accreditation. The researchers used observation and interview methods to gather data; inductive data analysis techniques were used, and the researchers viewed the system for the outcome at Seven Barbersho as part of the overall scheme, so that researchers could draw conclusions as a whole. The results of the research show that the practice of bsgi results is already in line with the theory, as demonstrated by the fact that Taufik Agustia owns the business of Seven Barbershop, which is a shohibul mall. Where the owner of the capital gave the space and equipment to the researchers, Taufik Agustia. In a partnership at Seven Barbershop, capital owners and managers share profits proportionately. This means that the profits from monthly turnover are deducted from operating costs, such as the purchase of silets, strawberries, hair oil, electricity, and charges, then the net profit is divided between the capital owner and the managers.

Contestation on Religious Interpretation in Contemporary Aceh Sharīa: Public Caning in Prison as the Case of Study Husni Mubarrak; Faisal Yahya; Iskandar Iskandar
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v22i2.10258

This study aimed to discuss the debate and controversy surrounding interpretations that are considered authoritative about interpreting Sharīa proposition regarding the ta'zīr public caning legal procession in prisons in Aceh, from what was previously held in an open space. The debate occurred and took place in various media, including social media, following the issuance of the 2018 Aceh Governor's Regulation concerning the relocation of the punishment procession. The discussion continued long enough to debate the interpretation which is considered the most valid regarding the necessity of caning for being witnessed by a group of believers (mukmin); the selection of the place where the punishment will be carried out; until the legal reasoning, intent and purpose of the caning punishment itself to be witnessed in public space according to Sharīa, as explicitly stated and interpreted in the Al-Qur’an Surah An-Nur: verse 2. By using literature studies and empirical investigations as the method, this article would like to use synthesis approach for analysis by putting theory “authoritative” and “authoritarianism” as the framework. The research finding shows that certain view which has been popularized through media is supposed as an authoritative interpretation and understood as the “should be” according to sharīa by the public, so that must be imposed of caning and openly witnessed (not in jail) during the formalization of Islamic law in contemporary Aceh.

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIHAK PENJUAL DENGAN PROVIDER SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF IJÃRAH BI AL-MANFA’AH: Suatu penelitian tentang Kontrak Kerja Nurfitri Yumni, Syawalianita; Mubarrak, Husni; Achyar, Gamal
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v1i1.1395

Shopee sebagai aplikasi yang bergerak dibidang jual beli online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee akan menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Shopee terjadi secara otomatis karena hanya sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa, sedangkan syarat ijârah adalah adanya upah/ujrah (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Pada kenyataannya membuka toko dalam merketplace online Shopee tidaklah gratis, karena para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana klausula Perjanjian yang Disepakati oleh Pihak penjual sebagai Online Shop dengan Shopee. Apakah perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan Shopee telah sesuai dengan perspektif akad ijârah bi al-manfa’ah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara penjual dan Shopee dibuat secara sepihak oleh Shopee. Penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa ijârah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee Pay. Pihak Shopee juga tidak bisa mengakui bahwa transaksi dalam Shopee sepenuhnya gratis. Karena Shopee meminjam uang penjualan yang ditahan selama beberapa waktu untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim dan promo menarik lainnya untuk menarik minat pengguna Shopee.

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search