Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM I Made Dwi Sudarsana; Herry Fernandes Butar Butar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.902 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1560-1567

Abstract

Narapdana merupakan anggota masyarakat yang karena tidak dapat menyesuaikan diri terhadap kehidupan masyarakat lain, sehingga melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan harus diasingkan demi menjalani masa pemidanaan. Selama proses tersebut mereka akan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun begitu mereka tetap memiliki hak salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting bagi Narapdana untuk memperlancar segala kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber data.Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Hasil Penelitian, untuk hak kesehatan masih belum sesuai ketentuan, dan juga belum ada standar dari minimnya pelayanan dan sesuai standar. Kesimpulan, pemenuhan hak dan kelayakan air bagi WBP di lapas tersebut masih belum sesuai dengan Undang-undang.
UNDANG-UNDANG DEKRIMINALISASI KANABIS (GANJA) SEBAGAI UPAYA MENGURANGI OVERCAPASITY DI RUMAH TAHANAN DI AMERIKA SERIKAT M. Fadly Abimayu Pradeza; Herry Fernandes Butar Butar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.93 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1468-1479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-undang Dekriminalisasi Kanabis sebagai upaya untuk mengurangi overcapasitas di rumah tahanan Amerika serikat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang kemudian dianalisis dengan deskriptif-kualitatif. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang kemudian diinventari dan disusun secara sistematis.Hasil penelitian menunjukan (1)Overcapasitas yang terjadi di Amerika terjadi karena Kriminlaisasi terhadap kanabis dimulai pada tahun 1970 setelah presiden Ricard Nixon mengumumkan perang terhadap narkoba. (2) Kriminalisasi kanabis menyebabkan peningkatan populasi penjara yang mencapai puncak pada tahun 2009 dengan jumlah 1.615.500 tahanan. (3) Overcapasitas menyebabkan permasalahan pada beban anggaran negara, masalah social pada narapidana dan keluarga serta stigmatisasi pada narapidana. (4)Dekriminalisasi kanabis digunakan sebagai upaya untuk mengurangi overcapasitas di rumah tahanan Amerika dan mengurangi dampak buruk kriminalisasi kanabis.
EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA NARAPIDANA Muhammad Ansyari; Herry Fernandes Butar Butar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.562 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1540-1547

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat bagi narapidana untuk menjalani hukuman, tetapi juga menjadi tempat dimana mereka dapat mengembangkan diri, salah satunya adalah untuk  untuk melatih keterampilan dalam bidang kewirausahaan sebagai bekal yang akan diperlukan dalam melanjutkan kehidupan nya sesudah menjalani masa pidana. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan dan  pelatihan dalam berwirausaha kepada narapidana sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Pendidikan Kewirausahaan terhadap minat dan ketertarikan narapidana dalam berwirausaha. Penelitian ini menggunakan metode empiris – deskriptif dengan menggunakan pedekatan kualitatif. Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat dilihat bahwa  terdapat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat narapidana dalam berwirausaha.  Dari penelitian ditemukan fakta bawha adanya hubungan positif antara pemberian pendidikan kewirausahaan dengan timbulnya ketertarikan narapidana untuk berwirausaha, semakin baik pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan maka semakin efektif untuk menimbulkan ketertarikan narapidana untuk berwirausaha.
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Calvin Anjar Firdaus; Herry Fernandes Butar Butar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.668 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1595-1600

Abstract

Penelitian ini didasari dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak dan berkembangnya sistem peradilan pidana di Indonesia. Penanganan masalah anak harus ditangani secara terpisah dari kejahatan orang dewasa. Oleh karena itu, satu hal yang membedakan jalur hukum yang dilalui orang dewasa dan anak adalah keberadaan balai pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi lembaga yang membimbing klien untuk dapat berinteraksi kembali dengan seluruh masyarakat Balai pemasyarakatan merupakan lembaga yang berfungsi untuk meberikan bimbingan kepada narapidana, termasuk anak-anak dengan cara memberi segala informasi yang dibutuhkan, memberikan pemahaman dan beberapa fungsi dan tugas lainnya agar anak tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan mampu diterima kembali dilingkungan sekitarnya Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran dan proses yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan dalam menangani  anak-anak yang mempunyai masalah dengan hukum dan apakah sudah terlaksana dengan benar.  Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dan tugas balai pemasyarakatan tersbeut belum bisa terlaksana dengan maksimal dan tidak banyak ditemukan perbedaan antara sistem pidana anak-anak dan orang dewasa. Padahal anak-anak memiliki keistimewaaan dalam hukum dan telah banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan.
PENDEKATAN REKREASIONAL DALAM MENURUNKAN STRES ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN M.Ilham Martuah Lubis; Herry Fernandes Butar-Butar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.496 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1568-1575

Abstract

Jurnal Ini Membahas Tentang Pola Program Pembinaan Yang Ada Di Lpka Kelas I Medan Melalui Kegiatan Rekreasional Pada Anak Didik. Kegiatan Rekreasional Ini Bertujuan Untuk Menurunkan Stress Anak Yang Ada Di Lpka Kelas I Medan Dan Anak Didik Diharapkan Dengan Adanya Kegiatan Rekreasional Ini Dapat Segera Menyesuaikan Lingkungan Barunya Yaitu Lpka Kelas I Medan. Esensi Dari Kegiatan Rekreasional Ini Yaitu Anak Dapat Melaksanakan Kegiatan Pogram Pembinaan Yang Diberikan Oleh Pihak Lpka Kelas I Medan Dengan Baik. Dimana Jika Anak Mengalami Gejala Stress, Otomatis Anak Tidak Akan Dapat Melaksanakan Program Pembinaan Dengan Baik Juga. Diharapkan Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana Di Lpka Kelas I Medan, Anak Didik Dapat Diterim Dan Berguna Dengan Baik Di Lingkungan Masyarakat. Penelitian Ini Menggabungkan Teknik Penelitian Kualitatif Dan Pengumpulan Data Melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi Dan Penelitian Kepustakaan. Kegiatan Rekreasional Di Lpka Kelas I Medan Dilaksanakan Dengan Terstruktur Dibuktikan Dengan Adanya Dokumentasi Pada Setiap Kegiatan.  Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Rekreasional Ini Sebagai Berikut: Didukung Penuh Oleh Kepala Lpka Kelas I Medan, Kualitas Dan Semangat Pegawai Yang Tinggi,  Dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga. Sedangkan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Rekreasional Sebagai Berikut: Keterbatasan Anggaran, Fasilitas Yang Kurang Memadai, Dan Antusias Anak Didik Yang Kurang.
HUBUNGAN PENINGKATAN JUMLAH NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA DAN KETERSEDIAAN TENAGA MEDIS TERHADAP PENGIDAP HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Herry Fernandes Butar Butar; Imaduddin Hamzah
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.409 KB) | DOI: 10.38043/jids.v6i1.3363

Abstract

Perubahan dalam paradigma kesehatan di dunia berakibat pada transformasi kebijakan dan kepedulian untuk menjamin tingkat kesehatan di Indonesia berada dalam kriteria yang baik. Masalah kesehatan terjadi dalam setiap lini kehidupan masyarakat, dalam hal ini khususnya di dalam Lapas dan Rutan sebagai tempat berhuni narapidana dari berbagai latar belakang dan kasus pidana yang dilakukan. Narkoba sebagai masalah besar di dalam UPT Pemasyarakatan tetap menjadi penyumbang signifikan dalam situasi overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan terjadinya korelasi peningkatan narapidana pengguna narkoba dan ketersediaan tenaga medis terhadap peningkatan pengidap HIV/AIDS di dalam Lapas dan Rutan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan melakukan Analisa korelasional dari data-data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan. Data-data terkait adalah data pengguna narkoba dan penghidap HIV dalam UPT pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Dapat disimpulkan korelasi hubungan yang terjadi dalam dua variabel tersebut adalah hubungan yang moderat.
Impelementasi Pendidikan Kepada Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu) Morion Jonata; Herry Fernandes Butar Butar
JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID) Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS
Publisher : Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/js.v5i1.2908

Abstract

ABSTRAKAnak memiliki peran dalam kelangsungan kehidupan manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak di LPKA memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pelatihan, pengawasan, pendampingan, dan pendidikan.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan peilaku seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk membuat manusia menjadi dewasa melalui proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pendidikan kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu telah berjalan dengan baik, dengan tujuan anak mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik, anak tetap memiliki pendidikan, dan anak memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat, serta faktor penghambat adalah sumber daya manusia (Petugas) tidak sesuai dengan keahlian/bidang serta fasilitas dan sarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai.Kata kunci : Anak, LPKA, Pendididkan
PROSES PENENTUAN MINAT DAN BIMBINGAN KEWIRAUSAHAAN DI LAPAS KELAS II A BANYUASIN Syafira Rinjani; Herry Fernandes Butar Butar
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40929

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan agar mengetahui secara detail megenai progrma kewiaruasahaan di Lembaga Pemasyaraktan kelas II A Banyuasin dengan mengunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pendidikan kewirausahaan sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di Lapas Kelas II A Banyuasin. Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi para napi berdasarkan usia, delik kejahatan, agama, dan pendidikan. Di samping itu dipaparkan metode pendidikan kewirausahaan yang selama ini diterapkan di lapas ini memiliki Tahapan penelitian dimulai dengan studi lapangan untuk identifikasi karakteristik napi yang meliputi pendidikan, agama, usia, delik kejahatan, dan minat usaha. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa minat usaha. Dari mereka yang memilih usaha dagang, menceritakan bahwa sebelum mereka di lapas, mereka (keluarga) sudah memiliki usaha dagang serta pendidikan kewirausahan yang mereka dapat di lapas memberikan motivasi untuk membuka usaha nantinya.
TRANSFORMASI RELIGIUS NARAPIDANA MELALUI PEMBINAAN KEROHANIAN ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU Rahmad Ery Wiranu; Herry Fernandes Butarbutar
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42689

Abstract

Warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya narapidana yang beragama Islam ini mendapatkan pembinaan kerohanian Islam dengan tujuan agar kelak ketika ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu menjadi manusia yang lebih baik, lebih meningkatkan sikap dan perilaku, dan lebih meningkatkan perilaku keagamaan dengan menambah keimanan, ketakwaan serta tanggungjawabnya kepada Allah SWT, tidak melakukan pelanggaran hukum dan menjadi manusia yang seutuhnya sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat kembali. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak dari pembinaan kerohanian Islam terhadap kesadaran beragama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan pada bulan Juni hingga Juli yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Subjek penelitian ini meliputi petugas pemasyarakatan yang ada pada seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan narapidana yang beragama Islam, yang mengikuti pembinaan kerohanian Islam dan terlibat sebagai kurve masjid dan pengurus takmir masjid. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan analisis interaktif. Hasil penelitian tentang pelaksanaan dan dampak pembinaan kerohanian Islam terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yaitu : pelaksanaan kegiatan keagamaan terdiri dari shalat berjamaah, pengajian atau ceramah keagamaan rohani Islam, yasinan, kesenian hadroh, khotmil Al-Quran dan mujahadah. Dampak pembinaan kerohanian Islam terhadap kesadaran beragama narapidana yaitu dapat mendorong kesadaran beragama narapidana dalam meneguhkan imannya, ketaatan dalam menjalankan ajaran agama dan merubah perilaku untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama serta meninggalkan hal-hal buruk yang pernah dilakukannya.
IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO.32 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIB PARIAMAN Bayu Irito; Herry Fernandes Butar Butar
UNES Law Review Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i1.214

Abstract

In Indonesia, which is a country that upholds Human Rights (HAM), prisons generally consist of general and elderly inmates, therefore the existence of prisoners who can be said to be elderly has a meaning which is someone who has passed the age of 60 years, so the government make a breakthrough for how elderly prisoners are treated because elderly prisoners are people whose rights of independence are revoked by the court and the inmates can be said to have physical, mental, and social conditions that have started to decline or are no longer healthy can be said to be susceptible to disease , so that the government issued Permenkumham No. 32 of 2018 concerning the Treatment of Elderly Prisoners with the existence of this regulation, it is hoped that the implementation or application of all prisons in Indonesia can be carried out properly where the treatment of elderly inmates consists of: providing assistance to get access to justice; recovery and development of social functions; maintenance and improvement of the health status of elderly prisoners who have begun to decline; and protection of security and safety.