Articles
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM TATA RUANG PERKOTAAN PADA KAWASAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Shinta Anggi Yustika]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.161 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1087-1094
<![CDATA[Melihat pentingnya kedudukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan Perumahan ABC di Desa Pinayungan Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perumahan sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman yang mensyaratkan proporsi Ruang Terbuka Hijau dikawasan perumahan minimal 10% dengan luas Ruang Terbuka Hijau mencapai 11% dari luas wilayah kawasan perumahan dengan perhitungan ditiap kegiatan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Galih Rahmatan Julaefa]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.447 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1000-1007
<![CDATA[Protokol kesehatan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia namun harus dipatuhi mengingat sedang terjadinya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapan protokol kesehatan di Indonesia masih terdapat banyak orang yang melanggar dan tidak memperdulikan protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan telah menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia dan menerapkan sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan. Pemerintah sedang berfokus kepada upaya untuk menyelesaikan permasalahan penyebaran Covid-19 dengan cara membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengkaji, mendeskripsikan terkait pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana yang diterima akibat dari pelanggaran protokol kesehatan. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor sosial. Maka dalam penerapan protokol kesehatan harus melihat faktor-faktor tersebut terlebih dahulu agar protokol kesehatan tidak memberikan dampak negatif. Pada umumnya tidak ada kebijakan yang sempurna, karena setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing. Namun kebijakan harus dibuat diatas kepentingan rakyat, dan harus dibuat dengan berdasarkan kepada banyak pertimbangan dari masyarakat. Begitu pula kebijakan protokol kesehatan yang memikirkan kepentingan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Maka pemerintah dalam mengambil kebijakannya harus adil tanpa ada kepentingan di dalamnya. Karena sesungguhnya kebijakan itu dari masyarakat untuk masyarakat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEXUAL MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBER PORN) ]]>
<![CDATA[Fikka Wiannanda Putri]]>;
<![CDATA[Naintya Amelinda Rizti]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.804 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.785-794
<![CDATA[Di era perkembangan teknologi saat ini, media sosial merupakan sarana untuk melakukan komunikasi serta melakukan berbagai aktivitas lainnya. Namun dalam perkembangannya masyarakat kerap menyalah gunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti tindak pidana pelecehan sexual melalui media sosial. Penelitian ini mengangkat permasalahan Bagaimana Tijauan Yuridis terhadap tindak pidana kejahatan sexsual melalui media sosial?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana pendekatannya dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian ini, indonesia memiliki tiga pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan sexsual melalui media sosial yaitu: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (1) dan (2). Kedua, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1). Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 sampai dengan pasal 38. ]]>
<![CDATA[FAKTOR PENYEBAB SEORANG MENJADI RESIDIVIS ATAS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR ( CURANMOR ) ]]>
<![CDATA[Oktaviani Wulansari]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.759 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1269-1277
<![CDATA[Faktor penyebab timbulnya kejahatan yang biasa terdapat pada diri manusia itu sendiri yang meliputi faktor internal yaitu agama dan pendidikan, serta faktor eksternal yang berasal dari luar diri manusia, antara lain faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan ekonomi. Penyebab terjadinya residivis merupakan faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Baik karena faktor pendidikan, masyarakat maupun ekonomi. Adapun upaya pemberantasan kejahatan terdiri dari dua aspek yaitu dari segi sebelum terjadinya kejahatan yang sering dikenal dengan cara preventif yaitu dalam upaya ini dilakukan melalui sistem abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab suatu kejahatan dan sistem moralistik yaitu penerangan atau penyebarluasan dalam masyarakat berarti memperkuat moral dan mental seseorang agar terlayani dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Dari segi setelah terjadinya sejahtan yaitu melalui cara-cara represif dimana segala tindakan yang dilakukan oleh residivis tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan agama, serta rendahnya pendidikan, disamping tidak adanya pendapatan yang diperoleh. setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena seorang residivis telah dicap sebagai kriminal di masyarakat, sehingga tidak ada lagi rasa percaya terhadap seorang residivis.]]>
<![CDATA[Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan ]]>
<![CDATA[Milla Mudzalifah]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i2.2748
<![CDATA[Illegal logging is the activity of logging, transporting timber and selling timber which is a form of factual threat around borders that are illegal or do not have a permit from the authorities. These activities can cause environmental pollution and destruction which have a direct impact on environmental preservation. Illegal Logging in the substance of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) is an act of a person that causes direct or indirect changes to the physical, chemical and biological characteristics of the environment so that it exceeds the standard criteria for environmental damage. Illegal logging practices that do not respect forest sustainability have resulted in invaluable destruction of forest resources. Even people's lives will also be directly affected, because state income is reduced by the loss of local biodiversity. This type of research uses normative legal research, the approach method used is the normative juridical approach with the aim of this research is to find out about how is the responsibility of criminal law in the field of illegal logging for environmental sustainability in the perspective of environmental criminal law. The result is that this act of illegal logging is punishable by imprisonment of at least 10 to 15 years, as well as an administrative sanction of Rp. 10-15 billion contained in article 78 of Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry. Not only that, this illegal logging will also be more widely discussed if it is linked to forest encroachment which is also carried out illegally. These two activities can be described as Looting the Forest. Law on Environmental Management and Protection Number 32 Year 2009 hereinafter referred to as UUPPLH Number 32 Year 2009 has brought changes based on environmental management and protection in Indonesia. In the concept of criminal law, it explains the principle of ultimum remidium which is said to be the last resort for certain formal crimes. Keywords: Regulations; Environmental; Illegal; Log; Criminal;]]>
<![CDATA[Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Persfektif Hukum Acara Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Puti Priyana]]>;
<![CDATA[Singgih Hasanul Baluqia]]>;
<![CDATA[Wahyu Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i1.848
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat mengkaji dan menganalisis alat bukti informasi elektronik tindak pidana penipuan online dalam persfektif hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normative. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana alat bukti informasi elektronik tehadap tindak pidana penipuan online berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia?. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai alat bukti elektronik, oleh karena itu tugas hakim dalam wewenangnya sebagai penegak hukum dapat menafsirkan atau menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, hal itu sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang alat bukti yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu untuk membantu dalam menafsirkan dan menginterprestasikan bukti elektronik hakim memerlukan keterangan ahli dalam proses pembuktiannya. Sehingga untuk alat bukti informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti keterangan ahli dan petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHAP.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Puti Priyana]]>;
<![CDATA[Imanudin Affandi]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6330
<![CDATA[The application of the principle of restorative justice against narcotics abuse in Karawang Regency is motivated by the regulation on medical and social rehabilitation in Articles 54 through Article 59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The provision of rehabilitation of narcotics abuse according to the authors is one of the applications of the principle of restorative justice for abusers, especially narcotics. The author's research results at Karawang BNNK can be concluded that the application of the restorative principle of narcotics abuse based on Article 54-59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics is only a concept only in a laws and regulations because it is considered a sanction that does not have a deterrent effect for abuse so it is feared that in addition to being an abuse, the offender has the potential to become a narcotics dealer later. Based on these conclusions, law enforcers must be consistent in applying the rule of law against narcotics abusers under what is regulated in Article 54-59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 about Narcotics.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CHILD GROOMING TERHADA ANAK KORBAN CHILD GROOMING DI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ]]>
<![CDATA[Eva Nurlia]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.689 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3043-3050
<![CDATA[Peningkatan terhadap kejahatan kian berkembang dengan seiring berjalannya teknologi. Hal ini tentunya menjadi perhatian dan peringatan terhadap masyarakat maupun pemerintah. Dengan berkembangnya teknologi pula, munculnya kejahatan child grooming pada media sosial. Perilaku child grooming di media sosial disebabkan factor internal dan eksternal. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan terhadap korban yaitu dengan upaya preventif dan represif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku child grooming yang terjadi di media sosial, bentuk perlindungan hukumnya dan upaya penanggulangannya terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini kemudian disimpulkan dalam kesimpulan deskriptif.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Dea Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[Aditya Oktavianto]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.065 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2593-2604
<![CDATA[Sumber daya alam, termasuk kehutanan, negara perli mengelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi. Pada praktiknya banyak pihak yang secara melawan hukum memanfaatkan hasil hutan dalam hal ini menebang pohon untuk keuntungannya tanpa memiliki izin. Maka dari itu Penulis mencoba menjawab permasalahan tentang bagaimana bentuk penegakkan hukum terhadap tindakan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dan bagaimana penyelesaian tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak memiliki perizinan. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini berpa penelitian hukum normative berfokus pada norma-norma hukum postif, jurnal-jurnal hukum dan studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/LH/2021/PN Tbn sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasahnya terdakwa dan para pihak yang turut serta melakukan penebangan pohon jati tanpa izin ini mengakibatkan kerugian lingkungan, dilihat dari kausalitasnya. Perbuatan ini bukan merupakan salah satu delik yang diharuskan terlebih dahulu dilakukan ranah hukum administrasi, namun menggunakan asas premium remidium.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TINJAUAN KASUS MAFIA TANAH NIRINA ZUBIR ]]>
<![CDATA[Ade Oki Subagja]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.853 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2141-2152
<![CDATA[ Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai suatu kewenangan untuk membuat akta otentik dari suatu kegiatan pembuatan perjanjian dan mengenai penetapan yang diperlukan bagi suatu peraturan umum atau bagi yang memiliki kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan pada suatu akta otentik, seorang notaris berkewajiban atas memberikan jaminan kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberkan suatu Salinan dan kutipan, selama akta tersebut berdasarkan oleh suatu peraturan umum dikecualikan pada seorang pejabat atau orang lain.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma hukum atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pertanggungjawaan notaris atas suatu pelanggarannya yang dilakukan dapat berupa mencakum mengenai suatu tanggungjawab secara individual (secara perdata, pidana, administrasi, dan terhadap suatu kode etik notaris. Penegakan hukum terhadap yang dilakukan pertama secara prefentif yaitu dengen melakukan meregulasi untuk menjamin suatu kepastian hukum dan secara pengawasan. Kedua secara represif yaitu dengan memberikan suatu hukuman atau sanksi untuk memberikan suatu tanda mengenai hukuman atau sanksi. ]]>
