Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Akta MLJ Jurnal Wawasan Yuridika NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi WAJAH HUKUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Abdimasa MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Prosiding National Conference for Community Service Project JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana Legal Spirit LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeScINTech)
Abdurrakhman Alhakim
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HAK ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI KOTA BATAM: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Hana Renata Tan Peiru; Abdurrakhman Alhakim
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43742

Abstract

Perkembangan Teknologi dan Informasi di era globalisasi menyebabkan terjadinya suatu pergerakan di dunia yang tidak dapat dihentikan. Dampak dari pergerakan globalisasi menyebabkan banyak kejahatan yang terjadi. Faktor pemicunya adalah kemiskinan, kurangya pendidikan, dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus perdagangan orang. Kejahatan human trafficking tidak dapat dipandang sebelah mata karena telah memakan banyak korban. Untuk itu peraturan perundang – undangan sangat diperlukan dalam memberikan sanksi dan perlindungan  kepada korban perdagangan orang terutama kelompok yang dianggap rentan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif melalui data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan guna untuk memperoleh hasil yang ingin di teliti.
PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA Thiara Dewi Purnama; Abdurrakhman Alhakim
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.44370

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat penggunaan akan media elektronik meningkat pesat. Tingkat kebutuhannya dalam kehidupan manusia yang semakin tinggi membuat setiap orang tidak lepas dari media elektronik. Adanya media elektronik membawa dampak dalam kehidupan manusia. Penggunaan media elektronik sangat bermanfaat untuk membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Disisi lain, hal ini justru dapat membawa dampak buruk yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang menggunakan media elektronik. Setiap data pribadi yang dimasukkan kedalamnya perlu dilindungi oleh sebuah aturan yang jelas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data data yang diperoleh didalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka yaitu berasal dari literatur, artikel maupun karya ilmiah lainnya. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus. Adapun peraturan yang mengatur mengenai hal ini diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang undangan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Universal Declaration of Human Rights serta Kovenan Internasional tentang Hak hak sipil dan Politik sehingga dinilai perlu untuk membuat suatu peraturan dalam perundang undangan yang mengatur secara khusus dan lengkap mengenai perlindungan data pribadi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi seiring dengan perkembangan teknologi serta untuk mendorong pengesahan dari RUU Perlindungan Data Pribadi.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA Abdurrakhman Alhakim; Oryza Sativa MY
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.267-276

Abstract

Pemungutan liar atau biasa disebut oleh masyarakat dengan kata pungli dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pemugutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pemungutan liar atau delik pungli. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya Abdurrakhman Alhakim; Jessica Sim; Hari Sutra Disemadi
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i2.422

Abstract

Investment is one of the first steps in moving the wheels of a country's economy. In the city of Batam itself is strongly identified with the investment climate. With its strategic location, Batam City is located adjacent to its neighboring countries, namely Singapore and Malaysia. The OSS (Online Single Submission) system emerged as one of the steps aimed at increasing the competitiveness of the global region and encouraging investment growth. However, in the OSS system there are still many obstacles both in terms of regulations and implementers of regulations that are considered less than optimal in applying electronically integrated business licenses. This is also worsen by the dualism of authority in managing the region. Looking to neighboring countries, Singapore is a favorite destination for global companies wishing to expand their business in Asia. The ease of obtaining a business license has become the main focus for this Lion Country. This study uses a normative legal research method with a comparative law approach and a statutory regulation approach. The purpose of writing this article is to study the ease of foreign investment in Singapore compared to Batam City and the legal standing of OSS in its application. Based on the research conducted, the ease of investment is examined from various factors, namely in the areas of legal certainty, taxation, employment, and licensing of the Indonesian OSS system including Batam City which still does not fully support a conducive investment climate in doing business compared to Singapore.
Sosialisasi Menumbuhkan Semangat Toleransi di Tengah Pandemi Pada Siswa SMK Maitreyawira Tanjungpinang Robby Kurniawan; Abdurrakhman Alhakim; Angeline Aurellia; Shevia .; Stephanie .
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 7, No 2 (2021): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jpmi.v7i2.4843

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan semangat toleransi di tengah pandemi. Covid-19 menciptakan berbagai normalisasi baru dalam kehidupan kita, bahkan komunikasi secara langsung pun terhambat dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan secara langsung dalam skala besar. Normalisasi baru ini memungkinkan terjadinya peningkatan rasa individualis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan dengan pemahaman dan penanaman sikap toleransi. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi kepada para siswa SMK Maitreyawira Tanjungpinang. Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yaitu untuk meningkatkan wawasan para siswa mengenai sikap toleransi di tengah masa pandemi. Tujuan ini sudah tercapai dengan adanya penyampaian materi dan sesi evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil dari sosialisasi menunjukkan persentase pemahaman siswa dalam hasil evaluasi yang dilakukan mencapai lebih dari 70%. Maka dari itu, SMK Maitreyawira Tanjungpinang mampu menjadi contoh bagi pihak lain dalam upaya menanamkan dan  meningkatkan toleransi dalam diri. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu seberapa jauh pemahaman mengenai toleransi, bentuk implementasi nilai-nilai toleransi antar sesama, serta manfaat yang dirasakan dalam mengamalkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 
Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Abdurrakhman Alhakim
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i1.89-106

Abstract

Kriminalisasi yang dialami oleh para jurnalis seringkali dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik (defamasi), ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal “karet” tersebut cenderung bersifat multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dari jurnalis. Berkaca pada fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian terkait arti penting dari jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang kritis sehingga tidak dikriminalisasikan oleh pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum perlindungan para jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan memperhatikan kepentingan pers dalam memberikan berita publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara pers. Pemerintah harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator harus menempatkan masalah kriminalisasi terhadap bidang jurnalistik sebagai prioritas untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi. 
Analysis Of Juvenile Delinquency Based On Travis Hirschi's Social Control Theory In Batam City Mely Sisca; Abdurrakhman Alhakim
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.191 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i3.386

Abstract

Juvenile delinquency is a collection of various juvenile behavior that is unacceptable in society which is usually a criminal act. There are 2 forms of juvenile delinquency, namely delinquency committed at school and outside school, juvenile delinquency in school in the form of skipping school, crossing walls, brawls, etc., while juvenile delinquency outside school is usually in the form of smoking, free sex, illegal racing, drunkenness, taking drugs, stealing, killing, and other harmful behavior. To find out how to analyze juvenile delinquency in terms of Travis Hirschi's social control theory and what are the criminal sanctions against juvenile delinquency in Batam City. The method used in the following article is a juridical-empirical approach which uses data collection techniques with google form which has a total of 180 respondents from Batam City. The results of this study prove that the role of affection from parents is very important.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Maraknya Tindak Penipuan Vaksinasi Covid-19 Melalui SMS di Indonesia Yvonny Yvonny; Abdurrakhman Alhakim
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.930

Abstract

Development of sophisticated information technology in addition to facilitating community activities, also has bad impact to human’s behaviour, one of them is using technology to commit crimes by disseminating incorrect information related to Covid-19 vaccination using mobile phones via Short Message Service. This is stated to have been experienced by many people in Indonesia, so that is why the problem must be immediately addressed legally for the security of people's personal data. This research aims to know about criminal liability for perpetrators of fraudulent Covid-19 vaccination via SMS in Indonesia and legal protection to victims of the criminal act of fraudulent Covid-19 vaccination via SMS in Indonesia. The problems in this research is examined using normative research methods that analyzed qualitatively descriptively using secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. Result of this research is indicate that the legal rules regarding fraudulent acts of disseminating information through telecommunication media are applied in Indonesia, so it is necessary to update stricter legal rules for perpetrators of fraudulent acts of spreading hoax information via SMS, so victims who experienced that problem will get proper legal protection.
DIVERSION AS A LEGAL CONCEPT THAT IS EQUITABLE FOR CHILDREN IN INDONESIA Abdurrakhman Alhakim
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3102

Abstract

Indonesia is obliged to guarantee children's rights so that their lives can run normally. As a manifestation of the fulfillment of child protection, Indonesia has ratified the Convention on the Children's Rights. To fulfill this responsibility, the Indonesian Child Protection Law was regulated. This law provides several articles to fulfill children's rights without distinguishing ethnicity, religion, race, class, gender, culture and language, legal status, birth order, physical and mental condition, and be responsible for formulating and implementing policies in the field of child protection. Children are legal subjects and national assets. As part of the younger generation, children play a very strategic role as the nation's next generation. In Indonesia, children are the successors of the ideals of a nation's struggle. The urgency of protecting children's rights makes this research examine the problem-solving of children who commit crimes. Efforts to resolve children's problems in conflict with the law are part of the cluster of the Convention on the Children’s Right; it is called 'special protection'. The resolution of children's problems facing the law is still interesting to study today. Based on this condition, there is a need for appropriate case resolution for children. One of them is the application of restorative justice through the diversion system. This research will examine the issue critically and normatively, that diversion is a legal concept that is fair to children in Indonesia. For this reason, this legal research uses doctrinal research methods. This legal research aims to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced in this research.
Perlindungan Hukum Korban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kesehatan di Indonesia Lovianna Boru Nadapdap; Abdurrakhman Alhakim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 sudah sekian lama menggerogoti bangsa Indonesia. Sudah banyak korban yang berjatuhan, tak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan juga keluarga mereka. Di balik semua drama kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi di Indonesia pada masa saat ini, banyak oknum nakes yang bertindak tidak baik dan juga tidak terpuji. Banyak oknum yang justru memanfaatkan kesempatan yang ada. Mereka juga tidak gentar dengan adanya aturan yang ada. Karena ini merupakan kasus baru yang terjadi di Indonesia, maka mereka menganggap tidak adanya aturan yang akan menjerat hal tersebut. Tujuan dalam penelitian yaitu sebagai upaya dalam mengetahui perlindungan hukum bagi korban vaksin kosong Covid-19,
Co-Authors Angelina Meriana Angeline Aurellia Brien Besley Cristina Tan Delfi Aurelia Kuasa Delvi, Muhammad Reyhan Anand Destiana Safitri Dewi Dewi Disemadi, Hari Sutra Egia Ginting Eko Nurisman Eva Awaliya Gladys Christiani Goharwin Goharwin Hana Renata Tan Peiru Hanifah Ghafila Romadona Hendy Hendy Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Jessica Sim Jovan Pratama Karyn Karyn Kendry Tan Kevin Angelino Lilian Nurul Wildani Lovianna Boru Nadapdap Mardiana Ng Meliana Br Sibarani Mely Sisca Nadiya Nur Arafah Nurlaily Nurlaily Oryza Sativa MY Rinto Sibarani Robby Kurniawan Robby Kurniawan Rusdiana, Shelvi Sabariman Sabariman Salma Rayani Rosniar Serina Serina Sevilla Nadia Amanda Sherry Sherry Shevia . Silvia Hainia Sofia Sofia Stephanie . Tan, Winsherly Tantimin, Tantimin Thiara Dewi Purnama Tiara Plorist Sibarani Viola Zahra Ananda Kusuma Wilda Lim Wini Rosalya Winsen Khoesasi Wulan Purnamasari Yoga Pranaswara Lubis Yvonny Yvonny