Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Pendidikan GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako
Abdul Hamid
Universitas Tadulako
Religion Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Kinerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Reza Anugrah; Mustainah; Abdul Hamid
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode dengan data kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang di kemukakan oleh Bernadin dan Russel, 1993. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian belum optimal, khususnya pada aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, dan efektivitas yang masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Kondisi ini perlu segera ditangani mengingat intensitas kegiatan legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terus meningkat, di mana dalam satu periode masa sidang saja dewan dituntut untuk membahas hingga tujuh Rancangan Peraturan Daerah sekaligus, sehingga peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda demi terwujudnya dukungan legislatif yang profesional dan berkualitas. Meskipun penerapan SOP dan komitmen individual dalam pelaksanaan tugas administratif inti sudah berjalan, terdapat persoalan struktural yang masih menghambat, yaitu kesenjangan kemampuan teknis digital antarpegawai dan kendala koordinasi antarbagian. Kondisi ini diperparah oleh tekanan beban kerja yang tinggi pada periode masa sidang serta masih berlangsungnya fase adaptasi pegawai berstatus PPPK
Implementasi Kebijakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Morowali Utara Sonny Rivaldo Mandias; Nawawi Natsir; Abdul Hamid
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 1 (2026): March 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i1.7598

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Bhayangkara Policy for Maintaining Public Security and Order at the North Morowali Police. This study uses qualitative data collection methods. The research location is at the North Morowali Police Station. The theory used in this study is the theory put forward by George C. Edward III. Seven informants participated in this study. Data were obtained from observations, interviews, and documentation. The data analysis methods included data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification. The research concludes that the policy's implementation has not been optimal. This is evident in four key aspects of public policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, which still face various obstacles. First, from a communication perspective, coordination between leaders, implementers, and the assisted community has not been effective. Instructions and information regarding the implementation of Bhabinkamtibmas duties are often not conveyed clearly and consistently. The lack of outreach to the community also results in low public understanding of the Bhabinkamtibmas' role and function. Second, from a resource perspective, the limited number of Bhabinkamtibmas personnel and supporting facilities such as operational vehicles, communication equipment, and budget support have resulted in suboptimal implementation of duties in the field. Third, from an implementation perspective, the commitment and motivation of some Bhabinkamtibmas members in carrying out community development duties are still low. Fourth, from a bureaucratic perspective, the work mechanisms and coordination between divisions within the Police Resort and between the Police Resort and the local government are not yet fully integrated.
Evaluasi Kebijakan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu Muhammad Rifhai; Muzakir Tawil; Abdul Hamid
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu. Penerapan sistem peradilan elektronik merupakan bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan yang perlu dikaji secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, serta pelaksanaan persidangan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasinya, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta rendahnya tingkat pemahaman pengguna terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sarana dan prasarana teknologi, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut
Co-Authors Ade Afni Lusiani Anggraini Anindy Putry Salsabila Arifuddin Abd Muis Askar Bakri Mallo Charla Tarrua Dasa Ismaimuza Desi Natalia Tompira Ekawinda Wahyuningsih Evie Awuy Gede Edi Setiawan Haslita Rahmawati Hasan I Nyoman Murdiana Inka Lestari Ismi Febriani Libryani Oktavia Linawati Linawati Muh Hasbi Muh. Rizal Muhammad Rifhai Mustainah Muzakir Tawil Nawawi Natsir Nuraedah Nurhayadi Nurul Fitriyah Puspa Yanti Rahmat Hidayat Resky Yuliani Putri Reza Anugrah Rita Lefrida Siti Maryam Sonny Rivaldo Mandias Suwarni Suwarni Tegoeh S. Karniman Tiska Ulfiani Winda Fitriyanti