Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Reza Anugrah; Mustainah; Abdul Hamid
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode dengan data kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang di kemukakan oleh Bernadin dan Russel, 1993. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian belum optimal, khususnya pada aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, dan efektivitas yang masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Kondisi ini perlu segera ditangani mengingat intensitas kegiatan legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terus meningkat, di mana dalam satu periode masa sidang saja dewan dituntut untuk membahas hingga tujuh Rancangan Peraturan Daerah sekaligus, sehingga peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda demi terwujudnya dukungan legislatif yang profesional dan berkualitas. Meskipun penerapan SOP dan komitmen individual dalam pelaksanaan tugas administratif inti sudah berjalan, terdapat persoalan struktural yang masih menghambat, yaitu kesenjangan kemampuan teknis digital antarpegawai dan kendala koordinasi antarbagian. Kondisi ini diperparah oleh tekanan beban kerja yang tinggi pada periode masa sidang serta masih berlangsungnya fase adaptasi pegawai berstatus PPPK
Implementasi Kebijakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Morowali Utara Sonny Rivaldo Mandias; Nawawi Natsir; Abdul Hamid
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 1 (2026): March 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i1.7598

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Bhayangkara Policy for Maintaining Public Security and Order at the North Morowali Police. This study uses qualitative data collection methods. The research location is at the North Morowali Police Station. The theory used in this study is the theory put forward by George C. Edward III. Seven informants participated in this study. Data were obtained from observations, interviews, and documentation. The data analysis methods included data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification. The research concludes that the policy's implementation has not been optimal. This is evident in four key aspects of public policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, which still face various obstacles. First, from a communication perspective, coordination between leaders, implementers, and the assisted community has not been effective. Instructions and information regarding the implementation of Bhabinkamtibmas duties are often not conveyed clearly and consistently. The lack of outreach to the community also results in low public understanding of the Bhabinkamtibmas' role and function. Second, from a resource perspective, the limited number of Bhabinkamtibmas personnel and supporting facilities such as operational vehicles, communication equipment, and budget support have resulted in suboptimal implementation of duties in the field. Third, from an implementation perspective, the commitment and motivation of some Bhabinkamtibmas members in carrying out community development duties are still low. Fourth, from a bureaucratic perspective, the work mechanisms and coordination between divisions within the Police Resort and between the Police Resort and the local government are not yet fully integrated.
Evaluasi Kebijakan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu Muhammad Rifhai; Muzakir Tawil; Abdul Hamid
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu. Penerapan sistem peradilan elektronik merupakan bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan yang perlu dikaji secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, serta pelaksanaan persidangan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasinya, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta rendahnya tingkat pemahaman pengguna terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sarana dan prasarana teknologi, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut
Mandatory Spending Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Mahfuzat; Abdul Hamid; Yunus; Salsa Vela Nabila; Dzunurain
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6889

Abstract

Desentralisasi Pendidikan dasar yang dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan Pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak dan peningkatan mutu layanan Pendidikan di daerah. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi daerah otonom untuk memberikan porsi anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kewajiban pemerintah dalam memberikan dan membiayai seluruh kebijakan atau program kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar itulah dinamakan mandatory spending. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan identifikasi anggaran Pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, penggunaan anggaran tersebut serta dampak dan mutu Pendidikan dasar di Kabupaten Sigi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, serta pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi anggaran Pendidikan , alokasi APBD Kabupaten Sigi untuk sektor Pendidikan telah melebihi 20% selama 3 (tiga) dari tahun 2021 sampai 2023. Hal itu berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah yang tinggi, angka kelulusan siswa yang baik, dan sumber daya manusia khususnya guru sudah mengalami peningkatan bila dilihat dari kualifikasi Pendidikan guru hanya saja belum dibarengi dengan peningkatan jumlah guru yang tersertifikasi. Demikian pula dengan keberadaan sarana dan prasarana Pendidikan meskipun ada yang rusak berat tetapi secara umum kondisinya sudah banyak mengalami perbaikan. Di sisi lain meskipun anggaran Pendidikan yang cukup tetapi masih terdapat masalah seperti tingginya angka putus sekolah. Tingginya hal itu karena pasca bencana banyak anak sekolah yang pindah sekolah mengikuti orang tuanya perhatian orang tua yang kurang serta anak dijadikan tulang punggung dalam mencari nafkah.
Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Lenju Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala: Implementation of Family Planning Program in Lenju Village, North Sojol District, Donggala Regency Abdul Hamid
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6893

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program keluarga berencana di Desa Lenju, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Partisipan penelitian ini meliputi petugas keluarga berencana, peserta program, serta pemangku kepentingan di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program keluarga berencana di Desa Lenju belum sepenuhnya efektif. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi sumber daya, program edukasi yang lebih intensif, dan peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi program keluarga berencana, yang bisa dijadikan acuan untuk program serupa di daerah lain.
Penguatan Literasi Mitigasi Bencana Likuifaksi Untuk Kewaspadaan Siswa Di SMA Negeri 1 Kabupaten Sigi Haslita Rahmawati Hasan; Nurvita; Risma Fadhilla Arsy; Suwarni; Abdul Hamid
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bina Darma Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Darma
Publisher : DRPM-UBD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33557/0106mg50

Abstract

SMA Negeri 1 Kabupaten Sigi termasuk sekolah yang memerlukan penguatan literasi mitigasi bencana likuifaksi, karena minimnya pemahaman siswa mengenai bencana likuifaksi yang dapat meningkatkan resiko keselamatan saat bencana terjadi. Tujuan dari pengabdian ini yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kabupaten Sigiadalah untuk mengedukasi siswa tentang likuifaksi dan mitigasinya melalui penguatan literasi bencana untuk kewaspadaan siswa. Kegiatan ini dilakukan pada siswa siswi berjumlah 22 orang menggunakan metode desain pra dan post test. Evaluasi kegiatan digunakan soal untuk mengukur pengetahuan siswa sebelum dan sesudah edukasi yang diberikan. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan uji statistik terhadap capaian nilai pra dan post test  dengan uji t untuk data berpasangan (paired test). Ada perbedaan rerata nilai pengetahuan siswa sebelum diberikan edukasi 79,50 dan sesudahnya 86,36. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa pemberian edukasi pada siswa dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang literasi bencana. Kegiatan edukasi ini berjalan lancer dan siswa antusias mengikuti kegiatan. Diharapkan pihak sekolah terus melakukan kegiatan edukasi likuifaksi dan mitigasinya secara lanjut utuk memastikan semua warga sekolah memahami mitigasi bencana dan dapat mengurangi resiko bencana.