Garuda - Garba Rujukan Digital

KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Fristikawati, Yanti
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan, terkait sengketa lingkungan, sejak tahun 1982 Indonesia telah mempunyai UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 27 Tahun 1999, dan terakhir kita memiliki UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana perkembangan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (ADR), sejak dikeluarkannya UndangUndang tentang Lingkungan Hidup tahun 1982, sampai dengan saat ini, dimana tentunya ada beberapa persamaan dan perbedaan tentang pengaturan ADR lingkungan dari ketiga aturan tersebut. Selain itu akan dibahas pula tentang kendala penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan di Indonesia.

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TERKAIT KEMISKINAN DAN KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY) Fristikawati, Yanti
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.4311

Humans must be protected from various threats both in times of war or armed conflict, as well as in times of peace. Human protection in times of peace is called Human Security where every individual must not feel threatened and is free to get what he needs, especially his basic needs, which is also called freedom from fear and freedom from want. However, in this part of the world, there is still poverty that threatens their lives, where they cannot fulfill their basic needs, including access to health, poor nutrition for children and good education. One of the causes of poverty is the decline in the quality of the environment, especially for those who rely on nature for their daily lives such as fishermen and farmers, where if the environment is damaged, the catch will decrease and the yield will also decrease. The problem that will be discussed in this paper is how to regulate environmental protection, especially those related to fishermen and farmers to reduce poverty. The research method used is normatif juridical, namely literature review from books, journals, and regulations in Indonesia. One way to overcome poverty is to maintain or protect the environment so that it is not polluted or does not decrease in quality. Arrangements regarding environmental protection and also regarding the protection of fishermen and farmers are needed as an effort to overcome poverty. Regulations in Indonesia are sufficient to protect the environment, apart from that internationally, Sustainable development goals or SDG's have also been proclaimed where the first point of SDG's is "No Poverty", or eliminating poverty. It is expected that good implementation of existing rules is needed so that the environment remains protected and poverty can be overcome.

PEMALSUAN DOKUMEN NEGARA ASAL BARANG IMPOR DAN DAMPAKNYA PADA NEGARA PESERTA FREE TRADE AGREEMENT ASEAN Jonathan, Julius; Fristikawati, Yanti
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v8i2.5193

Perdagangan internasional saat ini mendorong ke arah kebebasan perdagangan, terutama dalam perdagangan barang. Tujuan dari perdagangan bebas adalah untuk meminimalkan dan menghilangkan hambatan perdagangan. Tidak terkecuali, di wilayah perdagangan bebas ASEAN melalui kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan luar ASEAN. Dalam perdagangan bebas, ada perjanjian khusus antara negara-negara untuk mendapatkan fasilitas kemudahan perdagangan seperti yang dibuktikan melalui dokumen asal. Namun, masih ada pihak yang menipu dokumen asal untuk mendapatkan bantuan perdagangan secara ilegal. ASEAN memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan India yang memberikan perlakuan khusus kepada India. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga terikat oleh perjanjian ini. Ketika impor barang dari negara lain tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, mereka tidak memiliki hak istimewa. Masalahnya adalah bagaimana ada negara yang tidak terikat oleh perjanjian ini untuk menggunakan dokumen asal palsu yang mereka gunakan India sebagai negara asal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Mengenai kriteria pengiriman ASEAN-India Perjanjian Perdagangan Bebas, dan kriteria prosedur untuk mendapatkan tarif preferensial dan penyelesaian penipuan dokumen asal dapat diselesaikan melalui undang-undang dan peraturan terkait dan/atau melalui diplomasi, Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Sebaiknya, dalam penegakan perjanjian perdagangan bebas, perlu untuk memberikan prioritas pada prinsip pacta teriis nec nocent nec prosunt dan pacta sunt servanda dan menghormati kebijakan negara tujuan sehubungan dengan pengaturan perdagangan gratis dan keberadaan kerja sama antara institusi yang terlibat dalam menangani penipuan dokumen asal keberadaan pengaturan khusus yang berkaitan dengan pencegahan dan mengambil tindakan terhadap penipu dokumen asal.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENAMBANGAN NIKEL: Masalah Perizinan dan Pelindungan Lingkungan Yudhoprakoso, Paulus Wisnu; Fristikawati, Yanti
Gloria Justitia Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6440

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk sumber daya mineral seperti Timah, Batubara dan Nikel. di mana saat ini nikel menjadi salah satu sumber daya mineral yang banyak dibutuhkan sebagai bahan untuk pembuatan battery baik untuk kendaraan Listrik maupun keperluan lainnya. Dalam aturan yang ada saat ini izin penambangan nikel dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, di mana sebelumnya izin penambangan skala tertentu dapat dikeluarkan oleh Bupati. Namun walaupun Pemerintah Daerah (PEMDA) tidak mengeluarkan izin, tetapi PEMDA mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan penambangan nikel termasuk menindaklanjuti bila ada laporan dari Masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang merugikan Masyarakat. Masalah yang akan dikaji adalah bagaimana peranan PEMDA terkait penambangan nikel. Masalah izin penambangan akan terkait dengan kewajiban pengusaha untuk menaati aturan yang ada termasuk aturan tentang perlindungan lingkungan. Beberapa aturan yang ada telah mengatur tentang peranan PEMDA baik terkait masalah minerba maupun masalah perlindungan lingkungan, namun pelaksanaannya masih belum maksimal karena ternyata beberapa pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya.

KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Fristikawati, Yanti
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan, terkait sengketa lingkungan, sejak tahun 1982 Indonesia telah mempunyai UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 27 Tahun 1999, dan terakhir kita memiliki UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana perkembangan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (ADR), sejak dikeluarkannya UndangUndang tentang Lingkungan Hidup tahun 1982, sampai dengan saat ini, dimana tentunya ada beberapa persamaan dan perbedaan tentang pengaturan ADR lingkungan dari ketiga aturan tersebut. Selain itu akan dibahas pula tentang kendala penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan di Indonesia.

DEFORESTATION AND COMPENSATION FOR THE SURROUNDING COMMUNITY FROM A LEGAL PERSPECTIVE fristikawati, yanti; adipradana, nugroho; hutabarat, samuel
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 11 No. 1 (2026): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN – FEBRUARI 2026
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v11i1.7723

Forests are the lungs of the world, benefiting both the environment and the communities surrounding them. Forest destruction, including through deforestation, will have detrimental impacts on society. Some of the detrimental impacts that can occur with deforestation are: landslides and floods have damaged both medicinal and community-owned crops. This means local communities cannot utilize the forest. The problem that will be discussed in this article is how to regulate forest protection, and if deforestation occurs, can the community receive compensation? The method used in this research is normative juridical, which studies more about the existing regulations in Indonesia regarding environmental protection, especially forests. From the research results it can be seen that the existing regulations are sufficient to protect forests, however, compensation for the community has not yet been regulated. Things that can be done regarding the losses experienced by communities due to deforestation include restoring the environment and helping communities to meet their needs. Environmental restoration and assistance to the community can be carried out by companies that manage forests, or the government, especially if the forest is a customary forest or state forest.

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PENETAPAN WILAYAH KONSERVASI OLEH INGGRIS TERHADAP KEPULAUAN CAGOS YANG MASIH DALAM PERSENGKETAAN DENGAN MAURITIUS Yanti Fristikawati; Ronaldo Lado
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 1 (2021): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.1 Year 2021
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i1.3699

Every states have the rights or jurisdiction over their territory in the land and sea, and to protect their specific environment, they also have the right to purpose part of their territory as a Protected Area. Chagos archipelago is rich in the marine biodiversity which have to protect This island which place in the Indian Ocean used to be a British Colony, and in 1968 after Mauritius independence, British still exist in Chagos island based on their agreement with Mauritius to use this island for a few year, because British also have the agreement with US to use one of the island (Diego Garcia) as US Millitary Camp. In 2010 British purpose the Chagos archipelago as a protected area, which against by Mauritius, because the Cahgos Island is not British territory, its Mauritius’s territory. Based on UNCLOS 1982 only the coastal state have the rights of their marine biodiversity in their ZEE. The Convention on Biodiversity 1992, also mentioned about the rights of states to protect their biodiversity by using as protected area. IUCN as an international organization has the guidance about protected area that can be use to discuss the Chagos marine protected areas.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search