Claim Missing Document
Check
Articles

Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pembuatan Akta Jual Beli Arina Husnawati; Adnan Hamid; Tetti Samosir
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.909

Abstract

The role of PPAT in land registration is to assist the Head of the Land Office to carry out certain activities in land registration, one of which is by facilitating and assisting taxpayers in paying BPHTB. The problem in this thesis is regarding the authority of PPAT in managing the payment of BPHTB tax fees in the transfer of land rights and the actions of PPAT in embezzling BPHTB tax fees which is detrimental to state finances in Decision Number 474/Pid.B/2021/PN.Bks. This thesis, using normative legal research methods (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the authority of PPAT in managing the payment of BPHTB tax fees in the transfer of land rights is not regulated in laws and regulations, so it is not the authority of PPAT to make payments of BPHTB tax fees. However, because the PPAT has received the deposit of BPHTB tax fees from his client, the PPAT must be responsible in his position to deposit the BPHTB tax fees, this deposit of BPHTB tax fees is carried out because he has been trusted by his client. The actions of PPAT in embezzling BPHTB tax fees which is detrimental to state finances in Decision Number 474/Pid.B/2021/PN.Bks, namely the PPAT can be held criminally responsible for committing a criminal act of embezzlement, civil there is a loss to another person and the PPAT PP and the code of ethics and committing a violation of Article 26 paragraph (1) of the BPHTB Law and Article 6 of the PPAT Code of Ethics.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil: (Studi Kasus Putusan Nomor : 248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt) Merah Darwin; Adnan Hamid; Tetty Samosir
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1496

Abstract

In the context of sale and purchase deeds, which are one of PPAT’s primary legal products, the application of prudence should not be limited to formal truth—truth based on fulfilling formal or procedural requirements as stipulated by law—without considering the substance or material facts behind it. These material facts are obtained through the application of material truth, which refers to efforts to ensure that all aspects of the deed-making process reflect actual reality so that the resulting legal product achieves perfection in both substance and future impact. Material truth, which produces material facts, also plays a crucial role in legal reform and legal certainty—two inseparable elements in legal practice. From a legal reform perspective, material truth that produces material facts is an urgent need, as there are currently no specific regulations governing its application in the deed-making process. Meanwhile, from a legal certainty standpoint, material facts have a direct impact on preventing potential disputes, both in the short and long term. Thus, applying material truth to obtain material facts in the preparation of sale and purchase deeds can be a concrete step toward creating legal products that are not only dispute-free but also provide justice and sustainable benefits for all related parties. Therefore, a review of existing regulations concerning the duties, obligations, and authorities of PPAT is necessary.
Prinsip Maṣlaḥah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat: Kajian terhadap Praktik Musyawarah Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang Hamid, Adnan; Syahrina R, Nurul Ain
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.423

Abstract

This study aims to analyze the application of the maṣlaḥah principle in the dispute resolution mechanism of customary land among the Dayak Kenyah community in Pampang Village, Samarinda. This issue is significant because customary land functions not only as an economic asset but also as a source of identity, spirituality, and cultural sustainability. The maṣlaḥah approach in Islamic law offers an ethical framework that aligns with the communal justice and social harmony values upheld by indigenous communities. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through the study of legislation, customary documents, interviews with traditional leaders, and direct observation of customary deliberation practices. The analysis connects the principles of maṣlaḥah mursalah and Islamic social justice theory with the indigenous dispute resolution practices that emphasize deliberation, consensus, and the balance of collective interests. The findings reveal that the Dayak Kenyah customary dispute resolution mechanism reflects maṣlaḥah values, particularly in maintaining collective welfare, preventing social division, and ensuring proportional justice distribution. However, its effectiveness remains limited due to the lack of formal recognition of customary decisions. This study recommends integrating the outcomes of customary deliberations into the national legal system to strengthen legal certainty and promote social justice based on maṣlaḥah values.
Implementasi Penertiban Kawasan Hutan dan Tantangan Keadilan Sosial Ekologis di Indonesia Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025 Agus Surono; Sadino; Zaitun Abdullah; Agung Iriantoro; Adnan Hamid; Maslihati Nur Hidayati
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol. 10 No. 4 (2025): October, Social Issues and Education Issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala and Collaboration Yayasan Yusda Edu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66052/sejarah.v10i4.52

Abstract

Pengelolaan kawasan hutan Indonesia menghadapi tantangan kompleks meliputi tumpang tindih kepemilikan lahan, konflik agraria berkelanjutan, dan lemahnya koordinasi antarinstitusi. Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan merespons krisis ini dengan membentuk Satgas PKH lintas sektor untuk mengkonsolidasikan kewenangan penegakan hukum dan pemulihan aset kawasan hutan secara terkoordinasi dan responsif. Penelitian menggunakan pendekatan multidisiplin mengintegrasikan yuridis normatif. Focus Group Discussion, dan studi lapangan. Analisis menggabungkan teknik content analysis terhadap dokumen kebijakan dengan cross-case comparison untuk mengidentifikasi pola implementasi dan tantangan struktural yang kompleks. Capaian administratif Satgas PKH menunjukkan penguasaan kembali 3,3 juta hektare kawasan hutan hingga September 2025, jauh melampaui target awal. Namun, di balik capaian ini terdapat permasalahan fundamental: ketidakvalidan data spasial, tumpang tindih wilayah adat antara 17,6 hingga 24,4 juta hektare, asimetri perlakuan terhadap pelaku usaha, dan minimnya partisipasi masyarakat. Konflik sosial-ekologis meningkat dengan resistensi masyarakat terhadap penertiban represif. Best practice alternatif seperti PPTPKH/TORA dan perhutanan sosial menunjukkan model pengelolaan berbasis partisipasi dapat mengintegrasikan keadilan sosial dengan kelestarian ekologis, mencakup 3,04 juta dan 4,1 juta hektare dengan melibatkan ribuan keluarga. Reformasi mendesak diperlukan mencakup transformasi kelembagaan Satgas, penguatan sistem data terintegrasi, penerapan Free Prior and Informed Consent, harmonisasi regulasi, dan implementasi keadilan restoratif. Hanya dengan mengintegrasikan keadilan distributif, prosedural, dan restoratif sebagai fondasi, disertai partisipasi masyarakat dan transparansi, Perpres No. 5 Tahun 2025 dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang sesungguhnya adil dan berkelanjutan.
URGENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGATURAN TENTANG PEMASYARAKATAN Myrna A. Safitri; Ricca Anggraeni; Adnan Hamid; Kunthi Tridewiyanti
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2021: VOLUME 1 ISSUE 2 OCTOBER 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i2.19

Abstract

Sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengubah konsep pemenjaraan pada era kolonial Belanda ke konsep pemasyarakatan. Perubahan konsep ini dimaksudkan untuk menerapkan program-program yang sifatnya menjerakan sekaligus merehabilitasi serta mereintegrasi narapidana secara sosial. Dengan demikian narapidana dapat kembali lagi menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam praktiknya, tujuan ideal dari konsep pemasyarakatan ini tidak mudah terwujud. Persoalan-persoalan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini sejatinya saling berkelindan, sehingga kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi penting. Dalam kaitan dengan rencana perubahan hukum itu maka penting pula mempelajari bagaimana sistem pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana norma hukum baru yang akan dibentuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 masih berisikan norma-norma yang belum lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas dan kuat terkait dengan beberapa sila Pancasila, seperti untuk meningkatkan rasa cinta tanah khususnya bagi narapidana terorisme dan separatisme. Pun studi ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam filsafat pemidanaan berkait dengan kemanusiaan, edukasi dan keadilan. Konsep keadilan bergeser dari keadilan retributif dan restitutif menjadi keadilan restoratif.
PERANAN MAHASISWA KKN UINFAS BENGKULU DALAM UPAYA MEMOTIVASI PEMUDA UNTUK MEMAKMURKAN MASJID DI DESA TABA PASMAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH Fadhila Suskha; Herkolis Eko Pronomo; Doni Ramadhani; Adnan Hamid; Ririn Inda Anggun Sari; Julia Dwi Purnamasari; Anisa Amelia; Tika Tika; Silvia Dwi Arsya; Jessy Mittria; Tiya Aryolen Anggraini
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v1i6.2187

Abstract

Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dialkukan mahasiswa dengan pendekatan berbagai cabang ilmu pada waktu dan wilayah yg ditertentukan. Dalam observasi yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa permasalahan yg muncul yaitu minimnya kebersamaan antara pemuda dan masyarakat dalam mensejahterakan masjid. pengabdian ini memiliki tujuan mendeskripsikan peran Pemuda masjid untuk memakmurkan masjid Al-Muhajirin pada Desa Taba Pasmah kec. Talang Empat kab. Bengkulu Tengah dan memaparkan kegiatan di Masjid Al-Muhajirin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi situasi tertentu (dalam konteks tertentu), dan mengkaji lebih banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian peran mahasiswa KKN dalam pembenahan Masjid Al-Muhajirin desa Taba Pasmah Kec. Talang empat. bengkulu tengah menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan mahasiswa KKN adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang seru dan menarik, sehingga dapat menarik perhatian generasi muda, seperti menciptakan pembelajaran Al-Qur’an yang seru dengan membuat berbagai macam permainan dan memberikan reward pada acara tersebut. akhir permainan.
Analisis Yuridis Kode Etik Notaris Terkait Larangan Kemitraan dengan Biro Jasa dalam Mencari Klien Ihramsyah Anuddin; Adnan Hamid; Zaitun Abdullah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16355

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesenjangan implementasi Kode Etik Notaris terkait larangan kemitraan dengan biro jasa dalam mencari klien, yang mengancam independensi profesi di era digital. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan normatif, faktor pendorong pelanggaran, dampak yuridis-etis, serta merumuskan rekomendasi penguatan pengawasan. Jenis penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Populasi meliputi peraturan perundang-undangan, Kode Etik INI, dan doktrin hukum; sampel purposif mencakup Pasal 4 ayat (4) Kode Etik INI 2015, UUJN, serta literatur terkait. Instrumen berupa studi kepustakaan, dianalisis deskriptif-analitis dengan content analysis. Hasil menunjukkan praktik bundling digital dan referral fee marak akibat distribusi notaris tidak merata dan pengawasan reaktif MPD. Kesimpulan merekomendasikan gradasi sanksi, amendemen kode etik, audit SIDNot, dan pelatihan etika wajib untuk penurunan pelanggaran 50% dalam tiga tahun.
Reconstruction of the Legal Responsibility of the Public Accounting Profession Based on Professional Protection and Due Process of Law Anderson Subri; Zaitun Abdullah; Adnan Hamid; Andi Wahyu Wibisana
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3454

Abstract

This study examines the reconstruction of legal accountability for the public accounting profession based on professional protection and due process of law. The background of this study stems from the increasing number of cases involving financial statement manipulation and corporate fraud in Indonesia, which has placed public accountants in a position where they are held legally accountable. This situation raises questions regarding the limits of professional liability, particularly when the fraud stems from the actions of company management. This study aims to analyze the weaknesses in the legal liability framework for the public accounting profession in Indonesia and to examine professional protection from the perspective of due process of law. The research method employed is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case study approach. Legal materials were obtained through a literature review encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources, which were then qualitatively analyzed using prescriptive and interpretive methods. The research findings indicate that the legal framework governing the liability of the public accounting profession still contains normative and implementational weaknesses that lead to legal uncertainty and have the potential to result in the criminalization of the profession. Professional protection for public accountants has not fully ensured the application of the due process of law principle in the audit and law enforcement processes. Legal reform is necessary through the updating of legal substance, the strengthening of institutional structures, and the development of a legal culture that is more oriented toward professionalism, legal certainty, and justice. This study is expected to serve as a basis for consideration in the formulation of regulations and the strengthening of the professional protection system for public accountants in Indonesia.
Implementation of Forest Area Regulation and Environmental Justice Challenges in Indonesia under Presidential Regulation No. 5 of 2025 Agus Surono; Sadino Sadino; Zaitun Abdullah; Agung Iriantoro; Adnan Hamid; Maslihati Nur Hidayati
Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): December
Publisher : PT. Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/sipakatau.v3i1.603

Abstract

Background: Indonesia’s forest governance continues to face challenges such as overlapping land claims, agrarian conflicts, and institutional fragmentation. Presidential Regulation No. 5 of 2025 establishes a cross-sectoral Forest Area Order and Enforcement Task Force (PKH Task Force) to accelerate forest recovery and improve legal certainty. However, concerns remain regarding data reliability and social justice in its implementation. Objective: This study examines the implementation of forest area regulation under Presidential Regulation No. 5 of 2025, focusing on governance effectiveness, socio-ecological impacts, and the relationship between enforcement mechanisms and environmental justice. Methods: A qualitative socio-legal approach was employed, combining normative juridical analysis, focus group discussions, field observations, and comparative policy review. Data were analyzed using thematic content analysis and cross-case comparison. Results: Findings show that the PKH Task Force recovered approximately 3.3 million hectares of forest land by September 2025. Despite this achievement, structural issues persist, including inconsistent spatial data, overlapping customary land claims (17.6–24.4 million hectares), and unequal enforcement between large-scale actors and smallholders. Limited community participation has contributed to ongoing socio-ecological tensions. In contrast, participatory schemes such as PPTPKH/TORA (3.04 million hectares) and social forestry programs (4.1 million hectares involving over 800,000 households) indicate more inclusive governance outcomes. Conclusion: Forest governance reform demonstrates strong administrative performance but limited social legitimacy. Effective implementation requires integrating distributive, procedural, and restorative justice principles supported by participatory and integrated data governance systems. Limitations: The study is based on secondary data and selected qualitative cases, which may not fully represent regional variations in Indonesia
Employee Company Share Owner Layoff in Indonesia: Problem and Solution from Business Judgment Rule Perspective Suyono Musimin; Adnan Hamid; Irwansyah Irwansyah; Agung Iriantoro; Irfan Benjamin
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 10 No 1: Mulawarman Law Review - June 2025
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v10i1.1681

Abstract

Indonesia protects workers who experience layoffs by providing severance pay, award money, or resolving industrial relations disputes through litigation. This study aims to map the problem and the legal solution regarding termination of employment for employees who are also shareholders in the company where they work. The research in this article employed Normative Juridical and the problem approach used in writing this research consists of two approaches: the statute approach and the conceptual approach. Share ownership by employees through Employee Stock Option Program will give employees a dual status, namely as workers and owners of the company. Termination of employment carried out by the company against shareholders is problematic. On the one hand, there is an employment relationship between the employee and the company, on the other hand, there is also a relationship between the employee as a shareholder and the company. As a civil law country, Indonesia has also adopted business judgement rule as implemented in limited liability company law, which emphasises the role and responsibilities of the company's organs and is valid until now. Business judgement rule as a guideline and instruction for the Board of Directors in making business decisions where the Board of Directors must always uphold the principles of prudence, good faith, solely for the interests of the company, subject to the provisions of the articles of association and laws and regulations.  
Co-Authors Adilla Meytiara Intan Adisel Agung Iriantoro Agung Iriantoro Agung Iriantoro Agus Surono Agus Surono Akkapin, Supaphorn alma, aurellia Anderson Subri Anderson Subri Andi Wahyu Wibisana Andi Wahyu Wibisana Anisa Amelia Arina Husnawati Arsil, Thomas athalla, muhammad fakhri Bagja, Muhammad Soleh Budi Joyo Santoso Budi Joyo Santoso Budi Joyo Santoso Deswanta, Andi Dian Puspito Rini Doni Ramadhani Dwi Sasongko, Baried Fadhila Suskha Firli Bahuri Firli Bahuri Fitra, Deni Hambali Hamidah, Wanda Hendriadi, Martin Triadmaja Herkolis Eko Pronomo Ihramsyah Anuddin Irfan Benjamin Irwansyah Irwansyah Irwansyah Irwansyah Jessy Mittria Julia Dwi Purnamasari Komandoko, Kukuh Kunthi Tridewiyanti Kusumowardono, Adityo Lisda Syamsumardian Mashlihati Nur Hidayati Maslihati Nur Hidayati Merah Darwin Mewengkang, Ferry Febri Myrna Asnawati Safitri Nabila Arzeti Nurhadi, Dedi Panca Oktoberi Pattharawadee Rangsimanop Phattharawadee Rangsimanop Ricca Anggraeni Rini, Dian Puspito Ririn Inda Anggun Sari RR. Duni Nirbayati Rury Octaviani Sadino Sadino Sadino Santoso, R. Seno Soeharjono Santoso, Roni Joyo Silvana, Nina Silverius Y. Soeharso Silverius Yoseph Soeharso Silvia Dwi Arsya Simatupang, Alan Yohansyah Sineenart Suasoongnern Sonyendah Retnaningsih Sonyendah Retnaningsih, Sonyendah Suasoongnern, Sineenart Subri, Anderson SULISTYONO, JOKO Sumartono Sumartono Supaphorn Akkapin Suyono Musimin Syahrina R, Nurul Ain Tanawat Teepapal Tetti Samosir Tetty Samosir Tika Tika Tiya Aryolen Anggraini Wenceslaus Wenceslaus Widhayaka, Unggul Wibawa Yunan Prasetyo Kurniawan Zaitun Abdullah Zaitun Abdullah Zaitun Abdullah Zaitun Abdullah Zaitun Abdullah