Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Dialectics Jurnal Legalitas Lentera Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Awang Long Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Acara Perdata Ganesha Law Review Legal Spirit Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Innovative: Journal Of Social Science Research
Pupung Faisal
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PELAKSANAAN RENVOOI PROCEDURE DALAM PROSES KEPAILITAN Pupung Faisal
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 2, No 1 (2016): Januari – Juni 2016
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v2i1.28

Abstract

Prosedur renvooi merupakan salah satu mekanisme dalam proses kepailitan, namun UU No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) sangat sedikit mengatur mekanisme tersebut. Pengaturan yang kurang jelas mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran di antara Hakim mengenai prosedur renvooi, terutama berkaitan dengan pemeriksaan singkat dan proses pembuktian. Praktik juga menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur renvooi telah sesuai dengan asas sederhana, namun masih belum memenuhi asas cepat dan biaya ringan.Kata Kunci: renvooi procedure, kepailitan, pemeriksaan singkat.  
Hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia dan paten Herda Mardiana; Muhamad Amirulloh; Pupung Faisal
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 11, No 2 (2020): August 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v11i2.4094

Abstract

The issuance of the latest law regarding patent rights is Law Number 13 Year 2016 Regarding Patents which in article 108 paragraph (1) states that Patent Rights can be used as objects of fiduciary security. Fiduciary guarantees of patents will follow the procedures set out in Law Number 42 year 1999 regarding Fiduciary Guarantees. Patents have fulfilled the requirements specified in Article 1 point 2 of the Fiduciary Guarantee Law, but in practice until now the financial institutions in Indonesia have not received patents as objects of fiduciary collateral in filing bank loans. Normative-juridical approach methodsis used in this research, with descriptive-analytical research spesifications aimed at consideringrelation between applicable legislation and theories with the practice of implementation concerning the problems studied. Data technique used in this research is analyzed by using normative-qualitative method. The results of the study state that until now financial institutions in Indonesia have not yet received patents as fiduciary guarantees because peten rights as fiduciary guarantees have not received legal certainty because the formulation of the norms contained in Article 108 paragraph (1) of the Patent Law only regulates and does not compel.How to cite item: Mardiana, H., Amirulloh, M., Faisal, P. (2020). Hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia dan paten. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 177-186. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4094
Perlindungan terhadap inventor terkait unsur kebaruan paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan Moza Ramadhani; Muhamad Amirulloh; Pupung Faisal
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 12, No 1 (2021): April 2021
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v12i1.4717

Abstract

The elimination of a registered patent causes the inventor's exclusive right to use his invention to be lost, it causes losses to the inventor as a result of not being able to reuse the invention. In addition, the inventor also loses economic rights to the patent because he cannot use his invention. The regulation regarding the abolition of patents stipulated in Article 130 letter d of the Patent Law is deemed not to provide adequate protection for inventors. Based on this, the aim of this research is to determine the legal qualifications of the Patents Directorate's actions in consuming registered patents and to determine the legal actions that should be taken by inventors to get their patents back. In research, the method used is normative juridical, and descriptive-analytical research specifications. The aim is to analyze the prevailing laws and regulations and legal theory with practical implementation in reality. Data were collected through literature and field studies, then analyzed using qualitative normative methods. The final result of the research states that the elimination of patents is due to not paying annual fees and making the patent into the public domain as in Article 130 letter d of the Patent Law is against the Alter Ego Principle because the elimination of the patent makes the patent turn into the public domain and shows that the patent has lost its novelty element.How to cite item: Ramadhani, M., Amirulloh, M., Faisal, P. (2021). Perlindungan terhadap inventor terkait unsur kebaruan paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1).51-59. doi:10.26905/idjch.v12i1.4717. 
EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG TERDAPAT DI LUAR INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITOR Adi Satrio; R. Kartikasari; Pupung Faisal
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v2i1.126

Abstract

Artikel ini membahas mengenai aspek kepailitan lintas batas dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak Kreditor. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan Kurator apabila Debitor Pailit memiliki harta yang terdapat di luar Indonesia dengan dihubungkan terhadap pemenuhan hak-hak Kreditor seperti untuk mendapatkan pembayaran dari penjualan harta Debitor Pailit. Pedoman pelaksanaan eksekusi atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, Indonesia tidak terikat dengan suatu perjanjian internasional terkait cross border insolvency, sehingga putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar Indonesia. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan tidak dapat dijualnya harta Debitor Pailit untuk digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditornya.
RESENSI BUKU: HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL Pupung Faisal
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Buku ini membahas mengenai aspek hukum dari Perusahaan Mulnasional dalam perdagangan internasional dan penanaman modal asing. Buku ini terdiri dari 4 bab, yang masing-masing pem- bahasan bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Bab I membahas mengenai perusahaan nasional dalam perdagangan internasional dan pe- nanaman modal asing; Bab II menjelaskan me- ngenai organisasi dan bentuk hukum pelaksanaan bisnis perusahaan mul nasional; Bab III men- jelaskan fungsi perusahaan mulnasional dalam penanaman modal asing; dan Bab IV membahas perusahaan mulnasional dalam liberalisasi perda- gangan internasional dan penanaman modal asing di China, India, Thailand dan Indonesia. Buku ini menarik untuk dijadikan ulasan karena perusahaan mulnasional berperan cukup besar dalam pem- bangunan ekonomi Indonesia melalui penanaman modal asing dan perdagangan internasional.Pada Bab I penulis menguraikan beberapa definisi atas perusahaan mulnasional, antara lain dari David E Lilienthal, The UN Norm, The Instute de Droit Internaonal, The UN Economic and Social Council, Perserikatan bangsa-bangsa, The OECD, Berthold Goldman. Berdasarkan definisi-definisi yang diuraikan dapat diketahui ciri utama darisuatu perusahaan mulnasional yaitu kemampuanperusahaan mul nasional mengkoordinasikan ak vitas-ak vitas diantara perusahaan-peru- sahaan yang berbeda dari lebih dari dua negara. Dalam bab ini dibahas juga latar belakang lahirnya perusahaan mul nasional dan sejarah perkem- bangannya, mulai dari koloni Eropa pada abad 16 sampai dengan periode 1990 sekarang. Selanjutnya dijelaskan teori-teori perusahaan mul nasional yang juga merupakan teori penanaman modal asing, yaitu: teori penanaman modal melalui pem- belian saham (internaonal fortofolio investment), teori keuntungan monopoli dari penanaman modal asing langsung (the monopolisc advantage theory of foreign direct investment) dan teori internalisasi penanaman modal asing (the internalizaon theoryof foreign direct investment).
URGENSI IMPLEMENTASI SNI PRODUK/BARANG DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Pupung Faisal; Purnama Trisnamansyah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKStandardisasi barang atau produk melalui SNI dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu diimplemetasikan seefektif mungkin. SNI dapat mencegah beredarnya barang atau produk yang tidak bermutu di pasar dalam negeri. Produk yang tersaring merupakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. SNI juga dapat mencegah masuknya barang atau produk impor bermutu rendah dengan harga murah yang berdampak pada pelaku usaha dalam negeri. Selain itu, penerapan SNI dalam rangka MEA pada barang atau produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dalam negeri dapat meningkatkan daya saing barang atau produk tersebut di pasar dalam negeri dan pasar tunggal ASEAN. Regulasi mengenai SNI untuk barang atau produk telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Khusus dalam rangka implementasi MEA, telah terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asia Nations dan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025.Kata kunci: barang, daya saing; MEA; Standardisasi; SNI. ABSTRACTStandardization of goods or products through Indonesian National Standard (known as ‘SNI’) within the framework of the ASEAN Economic Community (AEC) is need to be implemented as effectively as possible. The SNI will prevent the circulation of goods or products with no quality in the domestic market. The products that do not meet the requirements of health, safety, safety and preservation of environmental functions will be filtered. The SNI also prevents the entry of low quality goods or imported products at low prices which will affect local business etities. In addition, the application of SNI in the framework of AEC to goods or products produced by domestic business entities can enhance the competitiveness of such goods or products in the domestic market and ASEAN single market. The SNI for goods or products has been regulated in various acts in Indonesia. Especially for the framework of the implementation of AEC, Indonesia already enacted the Presidential Instruction No. 6 of 2014 concerning Increasing Competitiveness in Order to face AEC, and Regulation of the Head of Indonesia National Standardization Agency Number 2 Year 2014 about National Standardization Strategy from 2015 to 2025.Keywords: competitiveness; goods; MEA; standardizationn; SNI. DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.10
CROSS-BORDER BUSINESS COMPETITION: KEABSAHAN DAN HAMBATAN PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Irma Ambarini Darmawan; Isis Ikhwansyah; Pupung Faisal
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara mengantarkan Indonesia pada ekonomi internasional yang terintegrasi. Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan bagi sistem hukum persaingan usaha sebab kegiatan usaha tidak lagi hanya melibatkan perorangan atau badan usaha yang berkedudukan di satu negara saja. Pendefinisan “Pelaku Usaha” dalam UU No. 5 Tahun 1999, sebagai perorangan atau badan usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia, belum memproyeksikan perkembangan demikian. Namun dalam beberapa perkara, KPPU telah menjatuhkan sanksi yang bersifat ekstrateritorial, yakni kepada pelaku usaha dan perbuatan di luar wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial persaingan usaha di Indonesia serta hambatan hukum dan implikasinya terhadap pelaksanaan putusan persaingan usaha yang bersifat ekstrateritorial. Disimpulkan bahwa prinsip ekstrateritorial persaingan usaha tidak dapat diterapkan di Indonesia karena definisi Pelaku Usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat menjangkau aktor dan perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sekalipun menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Implikasi dari hambatan hukum yang muncul, antara lain: Pertama, tidak dapat dijatuhkannya sanksi kepada badan usaha asing yang melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia. Kedua, sulitnya pengeksekusian putusan di luar negeri karena tidak adanya kerjasama antar negara dalam hal tersebut. Kata kunci: ekstrateritorial; lintas batas; penegakan hukum; persaingan usaha. ABSTRACT The increase of cross-border trade activities brings Indonesia to an integrated international economy. This development presents challenges to the business competition legal system because business activities no longer involve individuals or business entities domiciled in one country only. The definition of “Business Actors” in Law No. 5 of 1999, as individuals or business entities that are domiciled or carry out activities within the territory of Indonesia, has not projected such a development. However, in several cases, KPPU has imposed extraterritorial sanctions, namely on business actors and acts outside the territory of Indonesia. As part of normative juridical research, this article discusses the validity of extraterritorial principles application in business competition in Indonesia and the legal obstacles and its implications for the enforcement of extraterritorial business competition decisions. It was concluded that the extraterritorial principle cannot be applied in business competition in Indonesia because the definition of Business Actors in Law No. 5 of 1999 could not reach actors and actions outside the territory of Indonesia even though they had effect of unfair business competition in Indonesia. The implications of legal obstacles to the implementation of extraterritorial business competition decisions are: First, the sanction cannot be imposed on foreign business entities that carry out activities outside the territory of Indonesia. Second, the difficulty of executing decisions abroad because of the absence of cooperation between countries. Keywords: business competition; cross-border; extraterritorial; law enforcement
Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan Dan UU Hak Tanggungan Nyulistiowati Suryanti; Pupung Faisal; Salsabila Muharani
Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i2.4080

Abstract

Mortgage is one type of guarantee that lenders are interested in offering loan facilities for because it is seen as a good guarantee and simple to implement. In reality, the guarantee granted by the Debtor to the Creditor bound by this Mortgage does not always belong to the Debtor but rather to a Third Party who has hand over their assets as guarantee for the payment of the Debtor's obligation. Of course, this only becomes a problem if the debtor is unable to repay the creditor; in that case, the creditor may decide to use the bankruptcy process as the last resort to address the debt issue. There are frequently issues with the Curator's power to add all assets connected to the Debtor's assets, including Third Party assets pledged as collateral, to the bankrupt estate. With reference to the Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy (K-PKPU Law)  and Law Number 4 of 1996 on Mortgage, this study intends to perform a deeper analysis relating to the authority of the Curator as well as the situation of assets belonging to Third Parties bound by Mortgage in the bankruptcy case. This study was put together using a qualitative method and a normative juridical approach. Data were collected online through a literature review, and they were processed in an analytical descriptive way. The findings of this study show that, first, the new Curator has the ability to enter  Third Party assets if, after two (two) months, Separatist Creditors have not exercised their right to execution as provided for in Article 59, paragraphs (1) and (2) of the K-PKPU Law. Second, under Article 59(1) of the K-PKPU Law, which refers to the principle of lex posteriori derogat legi priori and views the context of the case as bankruptcy, the Curator is actually given the authority to conduct auctions due to the position of assets belonging to Third Parties in the bankruptcy estate, then to resolve this case related to the position of Third Party assets in the bankruptcy estate refers to the K-PKPU Law.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Apabila Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dian Dwi Jayanti; Artaji Artaji; Pupung Faisal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.469 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.9751

Abstract

Suatu perikatan timbul dengan adanya pihak-pihak yang saling mengikatkan diri maka dari itu suatu perjanjian merupakan sebuah kesepakatan antara para pihak. Namun terdapat juga perjanjian yang didalamnya mengandung penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan adalah dimana pihak yang lemah secara sosial ekonomi dimanfaatkan oleh pihak lainnya sehingga terbujuk untuk melakukan suatu perjanjian dan hal tersebut melanggar asas itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik apabila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur penyalahgunaan keadaan, karena perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk melindungi hak warga negaranya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder menjadi sumber data dalam penelitian ini dengan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum secara umum melalui KUHPerdata dan berupa yurisprudensi bagi pihak yang beritikad baik apabila dalam suatu perjanjian terdapat penyalahgunaan keadaan.
Optimizing Village-Owned Enterprises as Legal Entities in Efforts to Enhance Cooperation and Asset Management Ikhwansyah, Isis; Faisal, Pupung; Trisnamansyah, Purnama
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Number 2 March 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v8i2.1384

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) is a business entity that carries out business in the economic sector and/or public services. The status of BUM Desa is confirmed as a legal business entity in the Law on Job Creation. This article discusses efforts that can be made to optimize the legal entity status of BUM Desa after the enactment of the Law on Job Creation to increase cooperation and management of BUM Desa assets after the enactment of the Job Creation Law. The research method used is normative juridical, namely research based on legal sources and their findings. The research results show that first, determining the legal entity status of BUM Desa has implications for optimizing the intensity of cooperation with third parties. Clarity on the legal entity status of BUM Desa can optimize opportunities for BUM Desa cooperation with third parties, because third parties will feel more secure in collaborating with legal entities as legal subjects who have separate assets. Second, after the establishment of BUM Desa as a legal entity, it is necessary to manage BUM Desa assets separately from Village assets, based on the statutory regulations governing BUM Desa, Good Corporate Governance Principles, and internal regulations of BUM Desa, as well as cooperation agreements with third parties if the object of cooperation is BUM Desa assets.
Co-Authors Adi Satrio Adristi, Dhia Novita An An Chandrawulan Anita Afriana Anita Afriana Artaji, Artaji Dandrivanto Budhijanto Darmawan, Irma Ambarini Dewi Kania Sugiharti Dian Dwi Jayanti Elisatris Gultom Elvaretta, Alysia Hanif Hasyimawan Mubarak Helitha Novianty Muchtar Herda Mardiana Irma Ambarini Darmawan Isis Ikhwansyah Isis Ikhwansyah Isis Ikhwansyah Kartikasari, Luciana Asih Kartikasari, R. Kusmiati, Susi Lestari Sutanto, Pusphita Rahayu Moza Ramadhani Muhamad Amirulloh Muhamad Amirulloh Nyulistiowati Suryanti Prita Amalia Purnama Trisnamansyah Rani Lestari, Rani Rezkyna, Nabilah Salsabila Muharani Salsabila, Salma Satrio, Adi Shafira Meidina Rafaldini Singadimedja, Holyness N. Zakiar, Rafi Andriawan