Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PERKEMBANGAN FIKIH PADA MASA BERAKHIRNYA MADHHAB Nadhifah, Nurul Asiya
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 4 No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article discusses the development of Islamic jurisprudence at the expiration of Islamic thought which known as a taqlid period, i.e. the stagnation and static period that lasted from the mid-fourth century of Hijriyah (351 H). The growth of taqlid mentality in this period is due to several factors, the internal and external factors. Among these factors are social and political instability, legal definition of Islamic thought, fanaticism to certain Islamic thought, weakening the spirit of ijtihad, and closure of the gate of ijtihad. Currently, the Muslim scholars’ activity is summarizing the classical books (mukhtasar). Among the many classical books caused many questions, then they started to compile the book explanations. Despite this circumstance, there are still some people who remain dynamic and creative thinking, even if they are dealing with the challenge of the ruler, who are ready to throw into prison for their firm stance. Among the scholars who are attempting to break the rigidity of this period are Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728 AH) and Ibn Qayyim al-Jauziyah (d. 751 AH).Abstrak: Artikel ini membahas tentang perkembangan fikih pada masa berakhirnya madhhab yang biasa dieknal dengan periode taqlīd, yaitu periode kebekuan dan statis yang berlangsung mulai pertengahan abad empat hijriah (351 H). Tumbuh dan berkembangnya mentalitas taqlīd pada periode ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal atau eksternal. Di antara sebagian kecil faktor tersebut ialah; Instabilitas sosial politik, rumusan hukum madhhab fiqh dianggap sudah pari purna, fanatisme bermadhhab ta’assub), melemahnya semangat ijtihad, dan tertutupnya pintu ijtihad. Aktifitas ulama dalam zaman ini antara lain menyusun ringkasan ringkasan kitab (mukhtasar). Di antara kitab mukhtashar ternyata banyak pula  yang menimbulkan pertanyaan, maka disusun pula kitab sharhnya (penjelasan). Meskipun demikian tidak menutup mata ada satu atau dua orang yang tetap berfikir dinamis dan kreatif sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan tantangan dari para penguasa, yang siap menjebloskan ke dalam penjara karena keteguhan pendiriannya. Di antara ulama yang berupaya mendobrak kebekuan masa ini antara lain: Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah (w. 728 H.) dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.).
Hukum Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir di Luar Nikah Nadhifah, Nurul Asiya
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 6 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.435 KB) | DOI: 10.15642/ad.2016.6.1.110-134

Abstract

Abstract: The positive law in Indonesia in Law no. 1/1974 on Marriage as well as the Compilation of Islamic Law 1991 does not specify whether a girl resulted from illegitimate relationship (outside of wedlock) is allowed to her biological father. The ruling of Constitution Court No. 46/PUU-VIII/2010 has added to the obscurity on the issue.The final ruling clearly abrogates the statement of article 43 of Law of Marriage stating that illegitimate children have civil relationship only with their mother and her family as well as with the man who become biological father as long as it can be scientifically proved which legally valid to have genetic relationship, including with the man’s family. The ruling does not necessarily means legalizing parental relationship between children and the man. It only highlights civil relationship, so that it does not have legal impact to allow the two parties to marry each other as it is the opinion of Shafi’i and Maliki schools of law. Keywords: Marriage of illegitimate children, positive law, Islamic law Abstrak: Hukum positif di Indonesia belum memberikan kejelasan tentang status anak perempuan yang lahir di luar nikah, apakah boleh dinikahi oleh ayahnya atau tidak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI belum secara tegas mengaturnya. Ketentuan hukum positif tentang pernikahan antara ayah dan anaknya yang dilahirkan di luar nikah semakin samar dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang bersifat final ini secara tegas membatalkan kandungan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan tersebut tidak berarti melegalkan hubungan nasab antara keduanya, yang ada adalah hubungan keperdataan antara keduanya bukan hubungan nasab, sehingga tidak mempengaruhi kebolehan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah, sebagaimana pendapat Syafi’iyyah dan Malikiyyah.Kata Kunci: Pernikahan, ayah, anak luar nikah.
PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL TENTANG FIQH PEREMPUAN Nadhifah, Nurul Asiya; Qulub, Siti Tatmainul
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.126 KB)

Abstract

Pemahaman tentang fiqh perempuan yang terkait dengan perdarahan perempuan (dima’ al-mar’ah) sangat penting untuk dimiliki baik oleh laki-laki terutama sekali oleh perempuan. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum dituntut untuk memahami akan ilmu syari’ah dan ilmu hukum, salah satunya tentang perdarahan perempuan. Namun, dalam kurikulum prodi-prodi yang ada di Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSA tidak ada yang secara spesifik membahas hal tersebut. Pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah mayoritas masih berada pada taraf sedang. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut. Adapun hikmah serta implikasi hukum bagi wanita yang mengalami perdarahan tersebut terhadap pelaksanaan ibadah, mereka masih belum mengetahui dan mendefinisikannya. Implikasi hukum badah yang mereka ketahui hanya terbatas pada shalat, puasa dan membawa, memegang dan membaca al-Qur'an. Selebihnya mereka masih bingung atau tidak tahu (belum tahu). Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pamahaman seseorang, ada lima faktor utama yang sangat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah yaitu faktor pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan dan lingkungan sekolah. Faktor selain itu yaitu usia, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, dan banyaknya media informasi tidak banyak mempengaruhi terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.
PERAN ORGANISASI PEREMPUAN SIDOARJO DALAM MERESPON KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI SIDOARJO Nadhifah, Nurul Asiya
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.362 KB) | DOI: 10.15642/alhukama.2018.8.2.292-319

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang peran organisasi perempuan Sidoarjo dalam merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sidoarjo. Organisasi perempuan di Sidoarjo yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatayat NU Cabang Sidoarjo, Muslimat NU Cabang Sidoarjo, Pengurus Daerah Aisyiyah Sidoarjo, Ikatan Pelajar Putri Nahhdlatul Ulama’ (IPPNU) Cabang Sidoarjo dan Nasyi’atul Aisyiyah Sidoarjo. Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyiyah, Nasyi’atul Aisyiyah dan IPPNU mempunyai peran yang penting dalam ikut serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Sidoarjo. Mereka menyadari bahwa organisasi perempuan harus merespon terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Mereka ikut serta bersama pemerintah menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Sidoarjo. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam perlindungan hukum saja, akan tetapi pendampingan trauma healing terhadap korban juga dilakukan agar korban bisa beraktifitas kembali seperti sebelum terjadi kekerasan.
PERKEMBANGAN FIKIH PADA MASA BERAKHIRNYA MADHHAB Nurul Asiya Nadhifah
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2014): Juni 2014
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2014.4.1.241-255

Abstract

Abstract: This article discusses the development of Islamic jurisprudence at the expiration of Islamic thought which known as a taqlid period, i.e. the stagnation and static period that lasted from the mid-fourth century of Hijriyah (351 H). The growth of taqlid mentality in this period is due to several factors, the internal and external factors. Among these factors are social and political instability, legal definition of Islamic thought, fanaticism to certain Islamic thought, weakening the spirit of ijtihad, and closure of the gate of ijtihad. Currently, the Muslim scholars’ activity is summarizing the classical books (mukhtasar). Among the many classical books caused many questions, then they started to compile the book explanations. Despite this circumstance, there are still some people who remain dynamic and creative thinking, even if they are dealing with the challenge of the ruler, who are ready to throw into prison for their firm stance. Among the scholars who are attempting to break the rigidity of this period are Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728 AH) and Ibn Qayyim al-Jauziyah (d. 751 AH).Abstrak: Artikel ini membahas tentang perkembangan fikih pada masa berakhirnya madhhab yang biasa dieknal dengan periode taqlīd, yaitu periode kebekuan dan statis yang berlangsung mulai pertengahan abad empat hijriah (351 H). Tumbuh dan berkembangnya mentalitas taqlīd pada periode ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal atau eksternal. Di antara sebagian kecil faktor tersebut ialah; Instabilitas sosial politik, rumusan hukum madhhab fiqh dianggap sudah pari purna, fanatisme bermadhhab ta’assub), melemahnya semangat ijtihad, dan tertutupnya pintu ijtihad. Aktifitas ulama dalam zaman ini antara lain menyusun ringkasan ringkasan kitab (mukhtasar). Di antara kitab mukhtashar ternyata banyak pula  yang menimbulkan pertanyaan, maka disusun pula kitab sharhnya (penjelasan). Meskipun demikian tidak menutup mata ada satu atau dua orang yang tetap berfikir dinamis dan kreatif sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan tantangan dari para penguasa, yang siap menjebloskan ke dalam penjara karena keteguhan pendiriannya. Di antara ulama yang berupaya mendobrak kebekuan masa ini antara lain: Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah (w. 728 H.) dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.).
PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL TENTANG FIQH PEREMPUAN Nurul Asiya Nadhifah; Siti Tatmainul Qulub
AL-HUKAMA Vol. 8 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.126 KB) | DOI: 10.15642/al-hukama.2018.8.1.240-269

Abstract

Abstract: Understanding of women's fiqh associated with female bleeding (dima' al-mar'ah) is very important to be owned by men especially by women. Syari'ah and Law Faculty’s students are required to understand Shari'ah and law knowledge, one of which is about women's bleeding. However, in the curriculum of study programs in the Faculty of Shari'ah and Law of UINSA no one specifically discussed the matter. Understanding of students related to menstrual blood, childbirth and istihadhah majority is still at the moderate level. They can only define and know the difference in time when the blood comes out. As for the wisdom and legal implications for women who experience bleeding in the implementation of worship, they still do not know and define it. The implications of legal law that they know are only limited to prayer, fasting and carrying, holding and reading the Qur'an. The rest they are still confused or do not know. Of the several factors that influence a person's understanding, there are five main factors that greatly influence students' understanding regarding menstrual blood, childbirth and istihadhah, namely factors of experience, intelligence, gender, education and school environment. Other factors that are age, occupation, socio-culture and economy, and the amount of media information does not affect the students' understanding regarding menstrual blood, childbirth and istihadhah. Keywords: Understanding, factors, menstruation, childbirth, istihadhah, Syari'ah and Law Faculty’s students of UINSA
Peran Organisasi Perempuan Sidoarjo dalam Merespon Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sidoarjo Nurul Asiya Nadhifah
AL-HUKAMA Vol. 8 No. 2 (2018): Descember 2018
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.362 KB) | DOI: 10.15642/alhukama.2018.8.2.292-319

Abstract

This article is the result of the research on the role of the women's organizations in Sidoarjo in responding to violence against women and children in Sidoarjo. The women's organizations in Sidoarjo referred to in this study are Fatayat of NU Branch Sidoarjo, Muslimat of NU Branch Sidoarjo, Regional Administrators Aisyiyah of Sidoarjo, Student Association of Nahhdlatul Ulama (IPPNU) Branch of Sidoarjo and Nasyi'atul Aisyiyah of Sidoarjo. Domestic violence is any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering resulting from neglect of the household, including threats to do illegal acts of deprivation or deprivation of liberty within the household. The results of the study concluded that Fatayat of NU, Muslimat, Aisyiyah, Nasyi'atul Aisyiyah and IPPNU had an important role in participating and handling cases of violence against women and children that occurred in Sidoarjo. They realize that women's organizations must respond to community development and needs. They participated with the government in dealing with victims of violence against women and children in Sidoarjo. The handling of cases of violence against women and children is not only in legal protection, but trauma healing assistance to victims is also done so that victims can return to their activities as before the violence occurred.
Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Maslahah Mursalah Agung Ilham Affaruddin; Nurul Asiya Nadhifah
AL-HUKAMA Vol. 9 No. 1 (2019): June 2019
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (869.729 KB) | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129

Abstract

Regent Regulations (Perbup) of Gunungkidul Number 36 Year 2015 Concerning Prevention of Marriage at the Age of Child is a special regulation regarding the efforts, programs, actions, activities used by the government agencies of Gunungkidul Regency in order to prevent and reduce the number of marriages at the age of child. Wonosari Religious Court statistics show a decrease in the number of submissions for marriage dispensations from 2015 to 2017 after the enactment of this regulation. In 2015 there were 109 cases of marriage dispensation, in 2016 there were 85 cases of marriage dispensation, in 2017 there were 65 cases of marriage dispensation. In its implementation, this regulation has benefits because it forms the basis of human life (maslahah dharuriyyah). This regulation has also answered the problems that humans need to eliminate the difficulties they face (maslahah hajiyyah). In addition, this regulation has preserved the wisdom and goodness of manners and social and cultural beauty (maslahah tahsiniyyah). Seen from its implementation, Perbup Gunungkidul Number 36 of 2015 concerning Prevention of Marriage at the Age of Child is in accordance with the principles of problem solving.
Hukum Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir di Luar Nikah Nurul Asiya Nadhifah
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.166 KB) | DOI: 10.15642/ad.2016.6.1.110-134

Abstract

Abstract: The positive law in Indonesia in Law no. 1/1974 on Marriage as well as the Compilation of Islamic Law 1991 does not specify whether a girl resulted from illegitimate relationship (outside of wedlock) is allowed to her biological father. The ruling of Constitution Court No. 46/PUU-VIII/2010 has added to the obscurity on the issue. The final ruling clearly abrogates the statement of article 43 of Law of Marriage stating that illegitimate children have civil relationship only with their mother and her family as well as with the man who become biological father as long as it can be scientifically proved which legally valid to have genetic relationship, including with the man’s family. The ruling does not necessarily means legalizing parental relationship between children and the man. It only highlights civil relationship, so that it does not have legal impact to allow the two parties to marry each other as it is the opinion of Shafi’i and Maliki schools of law. Keywords: Marriage of illegitimate children, positive law, Islamic law  Abstrak: Hukum positif di Indonesia belum memberikan kejelasan tentang status anak perempuan yang lahir di luar nikah, apakah boleh dinikahi oleh ayahnya atau tidak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI belum secara tegas mengaturnya. Ketentuan hukum positif tentang pernikahan antara ayah dan anaknya yang dilahirkan di luar nikah semakin samar dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang bersifat final ini secara tegas membatalkan kandungan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan tersebut tidak berarti melegalkan hubungan nasab antara keduanya, yang ada adalah hubungan keperdataan antara keduanya bukan hubungan nasab, sehingga tidak mempengaruhi kebolehan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah, sebagaimana pendapat Syafi’iyyah dan Malikiyyah. Kata Kunci: Pernikahan, ayah, anak luar nikah.
Public Communication of COVID-19 Prevention in Vulnerable and Marginal Groups Towards Strong and Prosperous Family Resilience in Sidoarjo Sri Warjiyati; Nurul Asiya Nadifah; Marli Candra
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 6 No 2 (2022): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v6i2.2229

Abstract

The title of this research is "COVID-19 Prevention Public Communication in Vulnerable and Marginal Groups Towards Resilience of Strong and Prosperous Families in Siodarjo" to answer questions related to the urgency of public communication, public communication patterns, public communication strategies, public communication approaches, the influence of family resilience, and how are the efforts of the marginalized to prevent the spread of the COVID-19 virus. The method in this study uses socio-legal research, which is a study of the law using a legal and social science approach. Then the data is analyzed qualitatively to obtain a complete picture of understanding regarding the study of public communication to prevent COVID-19 in vulnerable and marginal groups towards the resilience of a solid and prosperous family (analysis of the perspective of human rights in Sidoarjo). The results obtained from this study indicate that Sidoarjo has utilized and optimized the role of this technology. One way to achieve success in public communication activities is an effective and collaborative communication strategy implemented in Sidoarjo. In addition, efforts to increase family resilience are also optimizing to overcome the spread of the COVID-19 virus, which is becoming an epidemic throughout the region.