Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Jurnal Nusantara Mengabdi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
M. Fakih
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Fakih, M.; Natamiharja, Rudi; Setiawan, Ikhsan; Panjaitan, Oksha Dwi Anugrah
Jurnal Nusantara Mengabdi Vol. 3 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jnm.v3i3.3315

Abstract

Purpose: This research aims to enhance the understanding of the Al Kirom Hajimena Islamic Boarding School community regarding the recently enacted Pesantren Law. Methodology: To achieve the objectives of this research, a multi-phase approach will be utilized, encompassing preliminary surveys, focus group discussions (FGDs), educational workshops, and post-intervention evaluations. Results: Following the implementation of Focus Group Discussions (FGDs) and educational workshops, a notable improvement in legal understanding among participants was observed. The active participation in FGDs helped identify critical knowledge gaps, while the workshops provided in-depth explanations that addressed existing concerns and confusion. Limitations: This research is within the scope of national law. Contribution: Al Kirom Hajimena Islamic Boarding School.
LEGAL COACHING PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Yulia Neta; M. Fakih; Firmansyah, Ade Arif; Evendia, Malicia
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v3i2.1806

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat untuk mempersiapkan Desa Way Huwi menjadi Desa Sadar Hukum. Kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam sebuah sistem hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi tidak efektif bila belum diiringan oleh budaya hukum. Salah satu cerminan masih belum kuatnya kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih terbatasnya desa yang menyusun peraturan desa sebagai instrumen dalam pembangunan desa. Pembentukan peraturan desa ini penting sebagai legitimasi kebijakan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa. Sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan focus group discussion. Hasil dari kegiatan ini, yaitu para peserta semakin meningkat pemahamannya mengenai budaya sadar hukum dan peningkatan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kata Kunci: Budaya Hukum, Sadar Hukum, Pemerintahan Desa.
Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter Indrawan, Khadafi; Fakih, M.; Budiyono, Budiyono
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i2.3288

Abstract

In Indonesia, the increase in the number of medical disputes reflects dissatisfaction with health services. This study aims to analyze the role of MKDKI as a law enforcement tool in cases of violation of doctors' professional standards, as well as supporting and inhibiting factors for the implementation of this role. The research method used is the empirical normative method. The data collected was analyzed to identify how MKDKI carried out its role in handling violation cases. The results of the study show that the Government has established laws and established KKI, MKDKI, and MKEK to protect the doctor-patient relationship. This panel assesses disciplinary violations based on operational and professional standards. The effectiveness of the Assembly is influenced by regulations, member commitment, institutional support, and resources. Obstacles such as inadequate regulation and external intervention need to be overcome through regulatory revision strategies, increased resources, and transparency. The suggestion in this study is to increase transparency and consistency in handling cases of violations of doctors' professional standards, the Indonesia Medical Honorary Council (MKDKI) needs to be supported by strong regulations and the support of related institutions. It is also important to establish MKDKI in each province and conduct socialization about their roles, as well as ensure that their decisions are in line with the Indonesia Medical Council (KKI)
Perbandingan antara Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang Penolakan Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris Warda Zakiya; Nunung Rodliyah; Ria Wierma Putri; M. Fakih; Yennie Agustin MR
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1987

Abstract

Penolakan ahli waris terhadap harta warisan merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia karena melibatkan pluralisme hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam. Fenomena ini sering menimbulkan sengketa keluarga akibat perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam proses pembagian harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan konsep penolakan waris menurut kedua sistem hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis komparatif, memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal ilmiah, dan publikasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, penolakan waris harus dilakukan melalui prosedur formal di pengadilan dan berdampak pada hilangnya hak atas seluruh bagian harta peninggalan, sedangkan dalam hukum Islam konsep takharuj menekankan musyawarah, kerelaan, dan kesepakatan bersama tanpa prosedur formal yang kaku. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk mewujudkan mekanisme pembagian harta waris yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman sosial
Co-Authors Budiyono Budiyono Firmansyah, Ade Arif Ikhsan Setiawan Khadafi Indrawan Malicia Evendia Natamiharja, Rudi Nunung Rodliyah Panjaitan, Oksha Dwi Anugrah Ria Wierma Putri Warda Zakiya Yennie Agustin MR Yulia Neta