Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Jurnal Nusantara Mengabdi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
M. Fakih
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Fakih, M.; Natamiharja, Rudi; Setiawan, Ikhsan; Panjaitan, Oksha Dwi Anugrah
Jurnal Nusantara Mengabdi Vol. 3 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jnm.v3i3.3315

Abstract

Purpose: This research aims to enhance the understanding of the Al Kirom Hajimena Islamic Boarding School community regarding the recently enacted Pesantren Law. Methodology: To achieve the objectives of this research, a multi-phase approach will be utilized, encompassing preliminary surveys, focus group discussions (FGDs), educational workshops, and post-intervention evaluations. Results: Following the implementation of Focus Group Discussions (FGDs) and educational workshops, a notable improvement in legal understanding among participants was observed. The active participation in FGDs helped identify critical knowledge gaps, while the workshops provided in-depth explanations that addressed existing concerns and confusion. Limitations: This research is within the scope of national law. Contribution: Al Kirom Hajimena Islamic Boarding School.
LEGAL COACHING PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Yulia Neta; M. Fakih; Firmansyah, Ade Arif; Evendia, Malicia
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v3i2.1806

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat untuk mempersiapkan Desa Way Huwi menjadi Desa Sadar Hukum. Kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam sebuah sistem hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi tidak efektif bila belum diiringan oleh budaya hukum. Salah satu cerminan masih belum kuatnya kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih terbatasnya desa yang menyusun peraturan desa sebagai instrumen dalam pembangunan desa. Pembentukan peraturan desa ini penting sebagai legitimasi kebijakan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa. Sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan focus group discussion. Hasil dari kegiatan ini, yaitu para peserta semakin meningkat pemahamannya mengenai budaya sadar hukum dan peningkatan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kata Kunci: Budaya Hukum, Sadar Hukum, Pemerintahan Desa.
Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter Indrawan, Khadafi; Fakih, M.; Budiyono, Budiyono
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i2.3288

Abstract

In Indonesia, the increase in the number of medical disputes reflects dissatisfaction with health services. This study aims to analyze the role of MKDKI as a law enforcement tool in cases of violation of doctors' professional standards, as well as supporting and inhibiting factors for the implementation of this role. The research method used is the empirical normative method. The data collected was analyzed to identify how MKDKI carried out its role in handling violation cases. The results of the study show that the Government has established laws and established KKI, MKDKI, and MKEK to protect the doctor-patient relationship. This panel assesses disciplinary violations based on operational and professional standards. The effectiveness of the Assembly is influenced by regulations, member commitment, institutional support, and resources. Obstacles such as inadequate regulation and external intervention need to be overcome through regulatory revision strategies, increased resources, and transparency. The suggestion in this study is to increase transparency and consistency in handling cases of violations of doctors' professional standards, the Indonesia Medical Honorary Council (MKDKI) needs to be supported by strong regulations and the support of related institutions. It is also important to establish MKDKI in each province and conduct socialization about their roles, as well as ensure that their decisions are in line with the Indonesia Medical Council (KKI)
Perbandingan antara Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang Penolakan Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris Warda Zakiya; Nunung Rodliyah; Ria Wierma Putri; M. Fakih; Yennie Agustin MR
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1987

Abstract

Penolakan ahli waris terhadap harta warisan merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia karena melibatkan pluralisme hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam. Fenomena ini sering menimbulkan sengketa keluarga akibat perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam proses pembagian harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan konsep penolakan waris menurut kedua sistem hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis komparatif, memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal ilmiah, dan publikasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, penolakan waris harus dilakukan melalui prosedur formal di pengadilan dan berdampak pada hilangnya hak atas seluruh bagian harta peninggalan, sedangkan dalam hukum Islam konsep takharuj menekankan musyawarah, kerelaan, dan kesepakatan bersama tanpa prosedur formal yang kaku. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk mewujudkan mekanisme pembagian harta waris yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman sosial
Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis di Faskes Pertama dalam Pelayanan Kesehatan di Wilayah Puskesmas Sinar Rejeki Lampung Selatan Siahaan, Oktavery Parasian Siahaan; Fakih, M.; Tisnanta, HS
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1724

Abstract

The issue of legal protection for medical personnel in primary health care facilities remains a crucial concern in Indonesia’s health law enforcement. This study aims to analyze the forms of legal protection for medical personnel at Puskesmas Sinar Rejeki, Lampung Selatan, particularly in relation to professional negligence and the resulting legal implications from both criminal and civil law perspectives. The research applies a normative juridical approach by reviewing statutory regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the protection of medical personnel is explicitly regulated under Law No. 17 of 2023 on Health and Government Regulation No. 28 of 2024, which guarantee occupational safety, legal certainty, and professional rights. Preventive protection includes licensing requirements and professional standards, while repressive protection involves mechanisms for resolving medical disputes through recommendations from the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) prior to litigation. The study concludes that strengthening institutional supervision and legal literacy among medical practitioners is essential to ensure effective legal protection and uphold patient safety within primary health care services.
PERAN PIALANG ASURANSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN Afadya Faisal Dhio Auli; M. Fakih; Budiyono
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 10 No. 1 (2026): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v10i1.19451

Abstract

Pialang asuransi memiliki posisi strategis sebagai intermediari antara konsumen dan perusahaan asuransi yang seharusnya dapat berperan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Penelitian ini mengkaji peran pialang asuransi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perusahaan asuransi ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teoretis. Kasus gugatan wanprestasi terhadap AJB Bumiputera 1912 oleh 44 pemegang polis senilai Rp 679 juta menjadi contoh empiris minimnya peran pialang dalam advokasi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pialang asuransi belum optimal menjalankan fungsi perlindungan konsumen karena keterbatasan regulasi yang mengatur kewajibannya dalam penyelesaian sengketa, konflik kepentingan dengan perusahaan asuransi, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Pialang asuransi seharusnya berperan sebagai mediator, advokat konsumen, dan penyedia informasi dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan prinsip keseimbangan, transparansi, dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diperlukan penguatan regulasi yang mewajibkan pialang asuransi untuk aktif mendampingi konsumen dalam penyelesaian sengketa dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pialang asuransi. Kata Kunci: Pialang Asuransi, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Konsumen, Perusahaan Asuransi
Tinjauan Hukum Mengenai Perbedaan Unsur Kesengajaan Dan Kelalaian Dalam Sengketa Medis Di Indonesia Hafizh Abdul Aziz; M. Fakih; Rinaldy Amrullah; Hieronymus Soerjatisnanta; Ria Wierma Putri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16496

Abstract

Sengketa medis sering kali memicu perdebatan mengenai apakah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian, yang berdampak pada jenis pertanggungjawaban hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun kesengajaan dan kelalaian memiliki elemen hukum yang berbeda, keduanya memerlukan pembuktian yang kuat dalam proses hukum. Analisis ini memberikan wawasan tentang pentingnya pemahaman yang jelas atas perbedaan tersebut untuk menentukan jalur penyelesaian sengketa yang tepat, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan efisien dalam penyelesaian sengketa medis.
KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KEPERAWATAN DEPENDEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK Fakih, M.
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10206

Abstract

AbstractNursing personnel is one of the most important actor in helping doctor to perform medical acts. Medical acts, performed by doctor in hospital, are generally known as therapeutic transaction or healing agreement. parties who are involved directly in therapeutic transaction are doctor and patient. Therefore nursing personnel as doctor helper in that transaction shall not be positioned as a party in the agreement. Nursing personnel in this context holds the position as participant in the agreement, not as “contractan”. Within this context, nursing personnel can’t be sued by the reason of default. Legal standing of nursing personnel in helping doctor to perform therapeutic transaction, within medical law literature, is legally known as performing dependent function.Keyword: legal standing, nursing personnel, and therapeutic transaction.AbstrakTenaga keperawatan adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling utama dalam membantu dokter untuk melakukan tindakan medik. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, dalam literatur hukum kesehatan sering disebut sebagai transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi terapeutik adalah dokter dan pasien. Oleh karena itu, tenaga keperawatan yang difungsikan sebagai pembantu dokter dalam transaksi tersebut kedudukannya bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian. Tenaga keperawatan dalam konteks ini berkedudukan sebagai peserta dalam perjanjian bukan sebagai “contractan”. Dengan demikian tenaga keperawatan tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi. Kedudukan tenaga keperawatan dalam membantu dokter melakukan transaksi terapeutik, dalam literatur hukum medik lebih dikenal sebagai menjalankan fungsi dependent.Kata Kunci: kedudukan hukum, transaksi terapeutik
Co-Authors Afadya Faisal Dhio Auli BUDIYONO Budiyono Budiyono Firmansyah, Ade Arif Hafizh Abdul Aziz Hieronymus Soerjatisnanta Hieronymus Soerjatisnanta Ikhsan Setiawan Khadafi Indrawan Malicia Evendia Natamiharja, Rudi Nunung Rodliyah Panjaitan, Oksha Dwi Anugrah Ria Wierma Putri Rinaldy Amrullah Siahaan, Oktavery Parasian Siahaan Warda Zakiya Yennie Agustin MR Yulia Neta