Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DEDIKASI JURNAL MAHASISWA Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya LEGALITAS Awang Long Law Review LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Farahwati Farahwati
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENANGGUHAN PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR Farahwati, Isti Durrotun Nasikah, Syamsudin, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v7i2.7588

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik, apabila instrumen pelaksananya dilengkapi dengan kewenangan Kejaksaan Tinggi sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius sehingga berlaku undang-undang yang bersifat khusus yang mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Hasil penelitian yang diperoleh di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur KUHAP menganut asas praduga tidak bersalah, maka KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan dasar yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu penyidik atau penuntut umum atau hakimsesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat mengadakan penangguhanpenahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tersangka tindak pidana korupsi dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan yaitu tersangka kooperatif tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya serta telah mengembalikan kerugian Negara namun dalam hal pengabulan permohonan sampai saat ini Kejaksan Tinggi Kalimantan Timur belum pernah mengabulkan permohonan penangguhkan penahanan tersangka tindakpidana korupsi dengan alasan subjektif bahwa tersangka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan untuk mendapatkan kepastian hukum.
PENEGAKAN HUKUM UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PERTAMINI DI KOTA SAMARINDA Farahwati, Maulana, Irman Syariar, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v7i2.7591

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengaturmengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir dibidang niaga dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penjualan BBM yang dilakukan oleh Pertamini yang tidak mempunyai izin dari pemerintah namun tidak dilakukan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh pertamini di kota Samarinda dan mencari solusi pemecahan masalah terhadap penjualan bahan bakar minyak yang lebih mahal oleh pertamini. Jenis Penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris yang intinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan memberikan gambaran atau penjelasan secara spesifik tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh pertamini di kota samarinda belum bisa dilakukan sebab masih belum adanya aturan daerah mengenai pertamini di kota Samarinda, sehingga belum dilakukan penegakan hukum terhadap keberadaan Pertamini.
ANALYSIS OF BREACH OF CONTRACT IN SHOPHOUSE LEASE AGREEMENTS IN THE COMMERCIAL DISTRICT Putri, Deviana; Asyari, Fatimah; Farahwati; Pasaribu, Benhard Kurniawan
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1829

Abstract

This study aims to analyze the forms of default that occur in shop house lease agreements in the commercial area of Samarinda City and to examine the mechanisms for resolving them. The background of this study is based on the fact that the commercial area in Samarinda is growing rapidly, making shop rental practices an important necessity for economic activities. However, on the other hand, these practices are prone to disputes due to the failure of one party to fulfill their obligations. This study uses an empirical method, where data is obtained through interviews and the distribution of questionnaires to 25 respondents (shop owners and tenants), as well as case documentation at the Samarinda District Court. The results of the study show that the most dominant form of default is late payment of rent, experienced by 62% of shop owners, followed by misuse of shop functions at 18%, and unilateral termination of contracts at 12%. In terms of dispute resolution, 70% of cases were resolved non-judicially through deliberation and mediation, while 30% resolved through litigation in court. The study also found that most lease agreements were made without the involvement of a notary or legal advisor, so that the clauses of the agreement tended to be simple and legally weak. Thus, this study concludes that default in shop lease agreements in Samarinda City is a real and recurring problem, but it can still be minimized through stronger agreements, the involvement of notaries, and increased legal awareness among the parties. This study is expected to contribute to the development of civil law, particularly in the practice of lease agreements in commercial areas.
JURIDICAL REVIEW ON THE PROTECTION OF INHERITANCE RIGHTS OF ILLEGITTIMATE CHILDREN FROM THEIR BIOLOGICAL PARENTS IN INDONESIA Resty, Ariska Jumai; Asyari, Fatimah; Farahwati; Rokhim, Abdul
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1832

Abstract

The objective of this research is to conduct a juridical examination of the protection of inheritance rights for nonmarital children from their biological father mother under Indonesian law. Nonmarital children have historically faced legal challenges concerning The acknowledgment of the civil status bond between the child and the biological father, which directly impacts their succession rights. This study analyzes provisions of positive law in Indonesia, particularly those regulated under Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Civil Code and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which opens avenues for acknowledging the biological relationship between a nonmarital child and their father through evidentiary means such as DNA testing. Additionally, this study discusses the role of gifts (hibah) and obligatory bequests (wasiat wajibah) as alternative legal instruments to safeguard the inheritance status of children resulting from valid marital relationships, particularly within the context of positive law. The findings of this analysis indicate that, although the KHI imposes limitations on sharia lineage, the Constitutional Court decision provides legal certainty and constitutional protection for children born outside official marital bonds to claim Rights to inheritance derived from their natural parents. However, the implementation of this protection continues to encounter technical and cultural obstacles, necessitating further regulatory adjustments and public socialization. This research recommends regulatory adaptations and enhanced access to biological evidence to strengthen the safeguards for the inheritance rights of nonmarital children in Indonesia.
LEGAL PROTECTION FOR CLEANING SERVICE WORKERS ON CAMPUS: AS SEEN IN THE FACE OF EMPLOYMENT LAW Saputra, Angga Risqi; Isnawati; Farahwati; Ekawati
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1863

Abstract

This study aims to examine the form and extent of effectiveness of legal protection provided to cleaning service workers on campus from the perspective of the Manpower Law. Cleaning service workers play a crucial role in maintaining cleanliness and creating a comfortable atmosphere on campus, but their position is often vulnerable due to being tied to contract work systems or outsourcing mechanisms. This study uses a normative-empirical juridical approach, combining analysis of laws and regulations, legal theory and doctrine, and empirical findings obtained through interviews and field observations. The results show that, normatively, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, as amended by Law Number 6 of 2023, provides a strong basis for legal protection for workers, including outsourced workers. However, its implementation on campus has not been optimal. Various violations of workers' normative rights have been found, such as below-standard wages, lack of social security, violations of leave rights, and weak implementation of occupational safety and health (K3). The main factors contributing to weak legal protection include a lack of oversight by universities and the Department of Manpower, low legal awareness among workers and service providers, and a lack of internal complaint mechanisms within educational institutions. Effective legal protection not only ensures legal certainty but also realizes social justice and respect for human dignity, as embodied in the values of Pancasila and the ideals of national labor law.
THE ROLE OF AGRARIAN REFORM IN RESOLUTION OF TENURIAL CONFLICTS IN THE LEGISLATION AREA Rifal Al Ikhsan; Farahwati; Rezky Robiatul Aisyiah Ismail; Heribertus Richard Charsarino
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1868

Abstract

Land ownership and control disputes in Indonesia are complex legal issues, rooted in unequal land distribution, overlapping laws and regulations, and minimal recognition of the rights of indigenous peoples and local communities. From the colonial period to the reform era, agrarian policies in Indonesia have often created legal uncertainty, particularly regarding the designation of state forest areas and conservation that ignore community customary rights. Agrarian reform exists as a strategic instrument to address structural inequalities, resolve land disputes, and realize social justice as mandated by MPR Decree No. IX/MPR-RI/2001 and UUPA No. 5 of 1960. This study uses a normative method by examining various laws and regulations, doctrines, and legal theories related to agrarian matters and the resolution of tenurial conflicts. The results show that the effectiveness of agrarian reform in resolving tenurial conflicts is highly dependent on the harmonization of cross-sectoral regulations, the strengthening of state institutions such as the Agrarian Reform Task Force (GTRA) and the ATR/BPN, and the recognition of indigenous peoples' rights. The theoretical approach of national agrarian law, social justice, and a holistic legal system emphasizes that agrarian reform is not merely land redistribution, but also a process of legal renewal and agrarian governance that is just, participatory, and sustainable. Therefore, agrarian reform must be positioned as the primary legal instrument in resolving tenure conflicts, leading to legal certainty and social justice for all levels of society.
NORMATIVE ANALYSIS OF LAND CONTROL FOR THE DEVELOPMENT OF THE ARCHIPELAGO'S CAPITAL Pinkan Nazhwa Izza Tsabira; Fatimah Asyari; Farahwati; Kamaludin
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1869

Abstract

Transfer The National Capital (IKN) from Jakarta to East Kalimantan is milestone big one that carries implications wide to order space, politics agrarian, as well as mastery land in scale massive. Study This analyze in a way normative policy IKN land based on Constitution Number 3 of 2022 in conjunction with Law No. 21 of 2023, Regulation President, and regulation implementer other. Focus study directed on authority IKN Authority (OIKN) in management land, scheme giving right term long (HGU 190 years, HGB up to 160 years), and problem normative consequences​ related certainty, justice, and protection right public local. Findings study show that even though regime law IKN land is designed as lex specialist for support acceleration development, practice procurement land Still leaving overlapping problems overlap claim between country, society customs (ulayat), and used ownership kingdom (sultan grond), accompanied limited protection law to public affected. With use Theory Rawls's justice, function social land, and draft right customary law, research This emphasize that policy IKN land must ensure distribution benefit Andjustice substantive, in particular for group prone to. Recommendation main covering acceleration harmonization regulations national-regional-customary, review repeat scheme right land term length, reinforcement protection right customary law, as well as implementation mechanism participatory and transparent in every Stages mastery land. With However, IKN development is not only oriented on investment and infrastructure, however Also in harmony with Principle justice agrarian and mandate constitution.
IMPLICATIONS OF WAKAF AND GRANTS ON THE DISTRIBUTION OF ISLAMIC INHERITANCE: A CONTEMPORARY POSITIVE LAW AND FIQIH PERSPECTIVE Reka Dea Gita; Abdul Rokhim; Farahwati; Gusti Heliana Safitri
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1925

Abstract

This study examines the influence of waqf and grants on the inheritance distribution system in Islamic law, from the perspective of Indonesian positive law and contemporary Islamic jurisprudence. In Islamic teachings, the distribution of inheritance (al-mirats) is regulated in detail through the provisions of the Qur'an and Hadith, and has received in-depth explanations in classical literature and jurisprudence. The phenomenon of grants and waqf, both before and after the death of the testator, creates its own dynamics due to the intersection of provisions of Indonesian positive law, such as the Compilation of Islamic Law (KHI), and classical and contemporary Islamic jurisprudence. Normatively, waqf and grants have different legal consequences that directly impact the rights of heirs, distributive justice, and potential disputes. This study uses a normative legal approach, examining relevant laws, doctrines, fatwas, and court decisions, to highlight the need for regulatory synergy to ensure justice, legal certainty, and social harmony in the distribution of inheritance in Indonesian Muslim society.
Co-Authors Abdul Rokhim Abdul Rokhim Asyari, Fatimah Benhard Kurniawan Pasaribu ekawati Fatimah Asyari Gusti Heliana Safitri Heribertus Richard Charsarino Isnawati Isnawati Kamaludin Marliana, Brian Fina Pinkan Nazhwa Izza Tsabira Putri, Deviana Reka Dea Gita Resty, Ariska Jumai Rezky Robiatul Aisyiah Ismail Rifal Al Ikhsan Saputra, Angga Risqi