Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.216
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal I La Galigo : Public Administration Journal Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Sunarding
Universitas Andi Djemma
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERWUJUDAN ASAS KEADILAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PALOPO Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2871

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Perwujudan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif dan Pendekatan penelitian adalah Deskriptif dengan jenis penelitian Kualitatif, Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan meliputi Perencanaan dimana sangat penting di lakukan lebih lanjut, ketika anggaran sudah di tetapkan pada Bantuan Hukum untuk selanjutnya pihak Posbakum akan melakukan pengelolaan anggaran yang tentunya Menyusun Kembali program kerja anggaran yang meliputi beberapa aspek dalam mewujudkan asas keadilan. Pencatatan anggaran Bantuan Hukum tentunya dilakukan oleh pihak posbakum selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang tentunya akan terlaporkan ke pihak Pengadilan setiap tahunnya. Sistem pelaporan menjadi tanggungjawab pihak Posbakum dan pelaporan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada secara tranparansi dan akuntabel. Pihak Posbakum masih kekurangan masalah fasilitas kendaraan akibat dari keterbatasan anggaran pelayanan Bantuan Hukum sehingga belum mampu melaksanakan sosialisasi Bantuan Hukum di daerah pelosok dan terpencil. Keterbatasan SDM menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Hukum, dimana pekerja yang mengurusi masalah administrasi hanya 1 (satu) orang, namun tetap di bantu oleh advokat lainnya, namun tentunya hal ini menjadi persoalan karena Posbakum tidak memiliki pekerja atau staff khusus mengelola anggaran Bantuan Hukum.
TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur) Kahman, Hisma; Hasmawati, Hasmawati; Sunarding, Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3128

Abstract

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Transparansi Aloksi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa apakah sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Dan apa faktor penghambat penggelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat mengenai keterbukaan dan terpublikasinya bantuan yang telah di berikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menerapkan prinsip Transparansi Alokasi Dana Desa. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan di harapkan faktor penghambat pengelolan dana desa dapat di atasi sehingga masyarakat desa bisa hidup sejahtera.
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo) Sunarding, Sunarding; Kahman, Hisma; Hasmawati, Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3129

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2) hambatan dalam memenuhi hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berupa pemberian kegiatan pembinaan, hak integrasi warga binaan, dan layanan kesehatan, 2) hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu kurangnya petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang memadai, terbatasnya anggaran.
Reformasi Birokrasi dan Gejala Masyarakat Prismatis (Studi Penempatan Pegawai pada Wilayah Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo) Kambau, Andi Molang Chaerul; Sunarding, Sunarding; Harun, Harsya
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 7 No 2 (2022): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.194 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v7i2.940

Abstract

The study aims to discover and figure out the extent of the implementation of bureaucratic reform, in terms of organizational and of human resources dimentions, and whether it still has a strong prismatic society tendency. In the context, the dominant indication in staffing is the formalistic stigma, especially placement of the apparatus. The method is a survey through area sampling technique. Kecamatan Wara Timur was chosen because the area has the most urban villages, has the largest population in Palopo City. The results showed that the implementation of bureaucratic reform by menas of organizational change indicated by the presence of vacant 5th, 6th, and 7th class positions, while the hardware, The Mayor Regulation 35/2019 as regards Position Levels, had been established. These also indicates that the prismatic society in local government organizations is still quite strong.
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Perundungan Anak di Kota Palopo Sunarding; Kahman, Hisma; Ramadhan, Muh. Rifqy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo, penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif- Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap perlindungan korban perundungan anak pada intinya adalah untuk tercapainya perlindungan terhadap korban perundungan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak yaitu aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (bullying) serta penyebab bullying dari sisi pelaku. Penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Polres Kota Palopo yaitu melalui diversi dan melalui peradilan pidana anak.
ANALISIS YURIDIS PENGARUH KETERSEDIAAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo) Achmad Said Fadli; Abdul Rahman Nur; Hisma Kahman; Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/8pw17040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo. Pembinaan narapidana merupakan salah satu fungsi utama lembaga pemasyarakatan dalam rangka reintegrasi sosial, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, terutama anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan dokumentasi dari sumber-sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program pembinaan, baik dari aspek frekuensi kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pembina, maupun keberlangsungan program. Meskipun Lapas Palopo telah menunjukkan pemanfaatan anggaran secara efisien melalui berbagai program pembinaan seperti kegiatan kerohanian dan pertanian mandiri, kondisi over kapasitas dan keterbatasan dana tetap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pembinaan dan sinergi dengan pihak eksternal diperlukan untuk mendukung efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.
Co-Authors Abdul Rahman Nur Achmad Said Fadli Ayub Kasim Ayub Kasim Ayub Kasim Chaerul, Andi Molang Darmawati Darmawati Elizabeth Rosminingsih Zakariah H Hasmawati Harun, Harsya hasmawati hasmawati Hisma Kahman Kambau, Andi Molang Chaerul Kasim, Ayub KODRAT, R. R Laila, Umar Muh. Rifqy Ramadhan Muhammad Salam Amrullah Umar Laila Umar Laila Umar Laila Zakariah, Elizabeth Rosminingsih