Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK Engkus; Ainyna Rachmadianty Azan; Alliadzar Hanif; Anisa Tiara Fitr
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.62

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, UndangUndang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Birokrasi. AbstractThe implementation of public services is an effort by the state to fulfill the basic needsand civil rights of every citizen for goods, services, and administrative services provided bypublic service providers. In Indonesia, the 1945 Constitution mandates the state to fulfill thebasic needs of every citizen for the sake of their welfare, so that the effectiveness of agovernment system is largely determined by the good or bad implementation of public services.Public service providers in Indonesia are all state organs such as the Central Government,Regional Government (Province, Regency, City). In this regard, the Preamble to the 1945Constitution even in the 4th aliena expressly states that one of the objectives of theestablishment of the Republic of Indonesia is to advance public welfare and educate thenation's life. Factors that influence the ineffectiveness of public services, namely: Structuralproblems of the bureaucracy concerning budgeting for public services. What affects the qualityof public services is the existence of cultural constraints in the bureaucracy. In addition, thereis also a factor in the behavior of the apparatus which does not reflect the behavior of serving,and on the contrary tends to show the behavior of wanting to be served. The current conditionof the Indonesian bureaucracy is no longer in line with the new organizational demands. Thisarticle uses the library research method. In Indonesia, the bureaucracy in the lowestdepartment or government, which prioritizes input and process, not results. Therefore, what bureaucracy actors always pay attention to is that there should be no leftovers at the end ofthe financial year. Keywords : Good Governance, Public Service, Bureaucracy
ADAPTIVE GOVERNANCE BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI DESA CIBODAS KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Engkus; Alpin; Ajietya Hermawan Putra; Cici Oktariani; Cyntia Puti Andriani
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 18 No. 3 (2020): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v18i3.76

Abstract

Abstrak Permasalahan kesenjangan merupakan kenyataan dalam pembangunan manusia yang perlu dipecahkan oleh pengembangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penerapan adaptive Governance pada pengembangan BUMDes di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan pemerintah desa cibodas dan pengelola BUMDes Karya Mandiri. Sedangkan teknik analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan adaptive Governance pada BUMDes karya Mandiri sudah diterapkan dengan baik. Abstract The problem of inequality is a reality in human development that needs to be solved by human development. This study aims to identify and explain the application of adaptive governance to the development of BUMDes in Cibodas Village, Lembang District, West Bandung Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The data collection techniques used were interviews, observations, and documentation studies with the Cibodas village government and the BUMDes Karya Mandiri manager. While the data analysis technique is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of adaptive governance in BUMDes by Mandiri has been implemented well, but there are several things that need to be improved.
KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI DAN KEPENDUDUKAN UMUM Bima Adityo; Engkus; Faizal Pikri
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.84

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana komunikasi interpersonal terjalin dalam proses pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Cibaduyut Kidul Kota Bandung. Metode penelitian menerapkan pendekatan kualitatif juga bersifat deskriptif, Dengan Teknik dalam pengumpulan data menggunakan observasi dan juga wawancara kepada narasumber perangkat intasnsi di Kelurahan Cibaduyut Kidul dan didukung oleh studi literatur. Hasil yang didapat peneliti membuktikan bahwa proses komunikasi interpersonal yang terjadi dapat dikatakan cukup berhasil diterapkan di instansi tersebut, memang namun adakalanya miskomunikasi tetap terjadi meskipun telah ada sistem informasi yang canggih yakni portal SIPAKU dan juga media eletronik sebagai perantara dalam pertukaran informasi The purpose of this study is to examine how interpersonal communication is established in the process of implementing public services in Cibaduyut Kidul Village, Bandung City. The research method is applying a qualitative also descriptive approach, with techniques in data collection using observation and also interviews with resource of information in Cibaduyut Kidul Village and supported by literature studies. The results obtained by the researchers prove that the interpersonal communication process that occurs can be said to be quite successfully applied in these agencies, indeed, but sometimes miscommunication still occurs even though there is a sophisticated information system, namely the SIPAKU portal and also electronic media as an intermediary in the exchange of information.
Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Engkus; Auliyatu Zahra; Azra Januarti Yusmi; Disamaulida
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 2 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v21i2.146

Abstract

Abstract One of the mechanisms developed by the government to assist the implementation of good governance is SAKIP. The successful implementation of SAKIP shows how successful and efficient the government is in achieving good governance. One government agency that has implemented SAKIP is the Diskominfo service in Ciamisa Regency. The purpose of this study was to assess the performance of Sakip or the Performance Accountability System for Ciamis Regency Government Agencies. Data collection methods for this study include a descriptive descriptive approach and library research. Based on the findings of the study, SAKIP has been implemented in a more complete, consistent and successful manner within the Ciamis District Communication and Information Service every year. However, the main efforts of the Ciamis Regency Diskominfo are still not supported by adequate facilities and infrastructure. In addition, improving human resource standards that can improve the performance of the Ciamis Regency Diskominfo also needs to be improved. Keywords: Government Agency Performance Monitoring System, Effectiveness, Communication, Information Services Abstrak Salah satu mekanisme yang dikembangkan pemerintah untuk membantu pelaksanaan good governance adalah SAKIP. Keberhasilan implementasi SAKIP menunjukkan betapa sukses dan efisiennya pemerintah mencapai good governance. Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan SAKIP adalah layanan Diskominfo di Kabupaten Ciamisa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Berdasarkan temuan studi tersebut, SAKIP telah dilaksanakan secara lengkap, konsisten, dan sukses di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis setiap tahunnya. Namun upaya berkelanjutan Diskominfo Kabupaten Ciamis masih belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, peningkatan standar sumber daya manusia yang dapat menunjang kinerja Diskominfo Kabupaten Ciamis juga perlu ditingkatkan. Kata Kunci: Sistem Pemantauan Kinerja Instansi Pemerintah, Efektivitas, Komunikasi, Layanan Informasi