Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PENDEKATAN EKOLOGI ADMINISTRASI DALAM KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA Fadjar Tri Sakti; Engkus Engkus; Misbahul Munir
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i3.9434

Abstract

Kampung Naga merupakan slah satu Bumi Cantik yang berada di tanah Pasundan, kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adatistiadat warisan nenek moyang yang menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  mengeluarkan peraturan daerah untuk Kampung Naga Tasikmalaya. Masalah penelitian ini adalah masih banyak hal yang belum terungkap mengenai Nilai Budaya pada Kampung Naga di Tasikmalaya karena masyarakatnya yang sangat menjaga dan merahasiakan informasi mengenai Kampung Naga. Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui dan mensdeskripsikan apa saja nilai budaya yang dimiliki oleh Kampung Naga Tasikmalaya,sehingga menjadi nilai-nilai lokal daya tarik wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data  menggunakan observasi,wawancara, dan  studi dokumentasi/studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa dalam kajian Ekologi Administrasi melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Taikmalayan cukup ampuh dalam melestarikan dan merawat  Kampung Naga yang memiliki Nilai dan Budaya yang unik, kebudayaan serta kesenian yang beragam,sehingga menjadi daya tarik wisata.Kata Kunci : Ekologi Administrasi, Kebijakan, Nilai Budaya   Kampung Naga
Good Governance: Bojongmalaka Village Fund, Baleendah District, Bandung Regency, Indonesia Engkus Engkus; Anisya Septa Pitaloka
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): Pemikiran Administrasi Negara 5
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v15i1.24858

Abstract

Bojongmalaka Village has the authority to manage village funds tailored to the community's needs in developing and empowering village communities. The governance of village funds is regulated by applicable laws and regulations, starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The problem in this research is that in planning village funds, elements of the community are not included in the preparation of the Village Government Work Plan (RKPDes), the implementation process is still not following applicable laws and regulations, and their accountability to the community is not maximized. This study aimed to find out and describe the financial management of village funds in Bojongmalaka Village, Baleendah District, Bandung Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Observation, interviews, and documentation used data collection techniques. Data analysis techniques that researchers do with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study revealed that the financial management of village funds in the village of Bojongmalaka was still not optimal in planning, implementation, and accountability, even though the administration was by applicable regulations and in reporting the realization of the APBDes there was never a delay to the local government through the sub-district
STRATEGI PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Engkus Engkus; Della Nur Islami; Rifki Agung Kusuma Putra
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.10158

Abstract

ABSTRAKPenelitian  ini dilatarbelakangi oleh karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam mencapai target realisasi pajak hotel selalu tercapai dalam tiga tahun terakhir ini,  akan tetapi dalam proses pencapaian penerimaannya belum optimal. Hal tersebut diakibatkan oleh   proses pemungutan pajak hotel yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan strategi penerimaan pajak hotel.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan objek penerimaan pajak hotel. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, dokumentasi, dengan teknis analisis datanya menggunakan teknik interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa strategi penerimaan pajak melalui dimensi  optimalisasi: tujuan dan sasaran, kebijakan dan program sudah berjalan akan tetapi belum maksimal disebabkan oleh faktor: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya desiminasi  terhadap wajib pajak, belum maksimalnya pelayanan,dan kurangnya inovasi program  yang dapat menarik perhatian wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan demikian peneliti merekomendasikan agar BAPENDA Kabupaten Bandung meningkatkan: desiminasi untuk membayar pajak baik secara online maupun secara langsung, meningkatkan sarana dan prasarana, dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta inovasi program-program berbasis kekinian. 
Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Engkus; Auliyatu Zahra; Azra Januarti Yusmi; Disamaulida
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 2 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v21i2.146

Abstract

Abstract One of the mechanisms developed by the government to assist the implementation of good governance is SAKIP. The successful implementation of SAKIP shows how successful and efficient the government is in achieving good governance. One government agency that has implemented SAKIP is the Diskominfo service in Ciamisa Regency. The purpose of this study was to assess the performance of Sakip or the Performance Accountability System for Ciamis Regency Government Agencies. Data collection methods for this study include a descriptive descriptive approach and library research. Based on the findings of the study, SAKIP has been implemented in a more complete, consistent and successful manner within the Ciamis District Communication and Information Service every year. However, the main efforts of the Ciamis Regency Diskominfo are still not supported by adequate facilities and infrastructure. In addition, improving human resource standards that can improve the performance of the Ciamis Regency Diskominfo also needs to be improved. Keywords: Government Agency Performance Monitoring System, Effectiveness, Communication, Information Services Abstrak Salah satu mekanisme yang dikembangkan pemerintah untuk membantu pelaksanaan good governance adalah SAKIP. Keberhasilan implementasi SAKIP menunjukkan betapa sukses dan efisiennya pemerintah mencapai good governance. Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan SAKIP adalah layanan Diskominfo di Kabupaten Ciamisa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Berdasarkan temuan studi tersebut, SAKIP telah dilaksanakan secara lengkap, konsisten, dan sukses di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis setiap tahunnya. Namun upaya berkelanjutan Diskominfo Kabupaten Ciamis masih belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, peningkatan standar sumber daya manusia yang dapat menunjang kinerja Diskominfo Kabupaten Ciamis juga perlu ditingkatkan. Kata Kunci: Sistem Pemantauan Kinerja Instansi Pemerintah, Efektivitas, Komunikasi, Layanan Informasi
Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong Engkus Engkus Engkus
PANGGUNG Vol 27 No 2 (2017): The Revitalization of Tradition, Ritual and Tourism Arts
Publisher : LP2M ISBI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26742/panggung.v27i2.257

Abstract

ABSTRACTThemain problem in the research is dualism leadership in the life of the Cikalong village: Formal and informal leader. The aim of the research to collect data, fact and analyze some problems, either directly or indirectly, to know about the dualism deeply. The qualitative methodology and technical approach of the research are observation, interview, and documental history. The results of research, there are some positive and negative influencing from gotong-royong and also from leadership in the life of Cikalong village society. The negatively influencing (for Islamic greatness), because of fervently doctrine of forefathers were called cultural of Panengen. In other words the followers have special ritual in certain days that implemented in daily life. The policy of the head of the village as a physical and social development administrator has big enough potential toward implementation of continued national development.Keywords: culture of panengen, value,manners, government of the village.ABSTRAKMasalah utama dalam penelitian ini adalah adanya dualisme kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat di Desa Cikalong: Pemimpin formal dan pimpinan informal.Tujuan penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan menganalisis beberapa masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui dengan mendalam tentang dualisme tersebut.Pendekatan metodologi kualitatif dan teknik penelitian adalah observasi, interview, dan historik dokumental.Hasil penelitian ditemukan adanya pengaruh positif dan negatifnya dari sistem gotong royong serta darikepemimpinan dalam kehidupan masyarakat di Desa. Pengaruh negatif terutama berkaitan dengan syi’ar Islam yang terhambat, disebabkan oleh karena patuhnya sebagian besar masyarakat menganut ajaran dari leluhurnya yang disebut budaya Panengen. Dengan kata lain para penganutnya masih melaksanakan ritual khusus di waktu-waktu tertentu yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik dan kemasyarakatan berpotensi besar terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.Kata kunci:budaya panengen, tata nilai,budi pekerti,pemerintahan desa