Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Panggung JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Inovasi Penelitian International Journal of Social Science Komitmen : Jurnal Ilmiah Manajemen Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Panggung Pariwisata
Engkus, Engkus
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Engkus; Auliyatu Zahra; Azra Januarti Yusmi; Disamaulida
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 2 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v21i2.146

Abstract

Abstract One of the mechanisms developed by the government to assist the implementation of good governance is SAKIP. The successful implementation of SAKIP shows how successful and efficient the government is in achieving good governance. One government agency that has implemented SAKIP is the Diskominfo service in Ciamisa Regency. The purpose of this study was to assess the performance of Sakip or the Performance Accountability System for Ciamis Regency Government Agencies. Data collection methods for this study include a descriptive descriptive approach and library research. Based on the findings of the study, SAKIP has been implemented in a more complete, consistent and successful manner within the Ciamis District Communication and Information Service every year. However, the main efforts of the Ciamis Regency Diskominfo are still not supported by adequate facilities and infrastructure. In addition, improving human resource standards that can improve the performance of the Ciamis Regency Diskominfo also needs to be improved. Keywords: Government Agency Performance Monitoring System, Effectiveness, Communication, Information Services Abstrak Salah satu mekanisme yang dikembangkan pemerintah untuk membantu pelaksanaan good governance adalah SAKIP. Keberhasilan implementasi SAKIP menunjukkan betapa sukses dan efisiennya pemerintah mencapai good governance. Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan SAKIP adalah layanan Diskominfo di Kabupaten Ciamisa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Berdasarkan temuan studi tersebut, SAKIP telah dilaksanakan secara lengkap, konsisten, dan sukses di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis setiap tahunnya. Namun upaya berkelanjutan Diskominfo Kabupaten Ciamis masih belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, peningkatan standar sumber daya manusia yang dapat menunjang kinerja Diskominfo Kabupaten Ciamis juga perlu ditingkatkan. Kata Kunci: Sistem Pemantauan Kinerja Instansi Pemerintah, Efektivitas, Komunikasi, Layanan Informasi
Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong Engkus Engkus Engkus
PANGGUNG Vol 27 No 2 (2017): The Revitalization of Tradition, Ritual and Tourism Arts
Publisher : LP2M ISBI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26742/panggung.v27i2.257

Abstract

ABSTRACTThemain problem in the research is dualism leadership in the life of the Cikalong village: Formal and informal leader. The aim of the research to collect data, fact and analyze some problems, either directly or indirectly, to know about the dualism deeply. The qualitative methodology and technical approach of the research are observation, interview, and documental history. The results of research, there are some positive and negative influencing from gotong-royong and also from leadership in the life of Cikalong village society. The negatively influencing (for Islamic greatness), because of fervently doctrine of forefathers were called cultural of Panengen. In other words the followers have special ritual in certain days that implemented in daily life. The policy of the head of the village as a physical and social development administrator has big enough potential toward implementation of continued national development.Keywords: culture of panengen, value,manners, government of the village.ABSTRAKMasalah utama dalam penelitian ini adalah adanya dualisme kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat di Desa Cikalong: Pemimpin formal dan pimpinan informal.Tujuan penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan menganalisis beberapa masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui dengan mendalam tentang dualisme tersebut.Pendekatan metodologi kualitatif dan teknik penelitian adalah observasi, interview, dan historik dokumental.Hasil penelitian ditemukan adanya pengaruh positif dan negatifnya dari sistem gotong royong serta darikepemimpinan dalam kehidupan masyarakat di Desa. Pengaruh negatif terutama berkaitan dengan syi’ar Islam yang terhambat, disebabkan oleh karena patuhnya sebagian besar masyarakat menganut ajaran dari leluhurnya yang disebut budaya Panengen. Dengan kata lain para penganutnya masih melaksanakan ritual khusus di waktu-waktu tertentu yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik dan kemasyarakatan berpotensi besar terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.Kata kunci:budaya panengen, tata nilai,budi pekerti,pemerintahan desa
Menjembatani Teori dan Praktik: Peran Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory dalam pengembangan ilmu administrasi publik Engkus Engkus
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2026): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v13i1.23336

Abstract

Perkembangan ilmu Administrasi Publik menuntut kemampuan untuk menjembatani teori dan praktik dalam menghadapi kompleksitas kebijakan publik dan pelayanan publik. Namun, dalam praktik penelitian, masih sering ditemukan penggunaan teori yang tidak proporsional, baik terlalu abstrak sehingga sulit dioperasionalkan, maupun terlalu teknis tanpa pijakan konseptual yang kuat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran dan keterkaitan grand theory, middle range theory, dan applied theory dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sistematis, yang bersumber dari buku klasik dan kontemporer serta artikel jurnal internasional bereputasi di bidang kebijakan publik dan pelayanan publik. Analisis dilakukan dengan menelusuri posisi, fungsi, dan kontribusi masing-masing level teori dalam menjelaskan fenomena administrasi pemerintahan, implementasi kebijakan, dan manajemen pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa grand theory berperan sebagai kerangka makro dalam memahami sistem politik, relasi kekuasaan, dan struktur birokrasi; middle range theory berfungsi sebagai jembatan analitis yang menghubungkan abstraksi teoretis dengan realitas empiris kebijakan; sementara applied theory memberikan panduan operasional dalam analisis implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Ketidakterpaduan antar level teori berpotensi melemahkan kualitas analisis dan relevansi kebijakan, sedangkan integrasi ketiganya menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. Kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan kerangka integratif level teori yang secara eksplisit mengaitkan grand theory, middle range theory, dan applied theory dalam satu alur analisis Administrasi Publik. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi teoretis penelitian Administrasi Publik sekaligus meningkatkan relevansinya bagi perumusan kebijakan dan praktik pelayanan publik di era desentralisasi.Kata kunci: Administrasi Publik; Grand Theory; Middle Range Theory; Applied Theory; Kebijakan Publik.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN TILANG ELEKTRONIK DI KOTA BANDUNG Ayyil Basyar; Engkus Engkus; Mohamad Ichsana Nur
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2249

Abstract

The implementation of electronic ticketing is an innovation issued by the police. Electronic ticketing aims to minimize the occurrence of irregularities in law enforcement for traffic violations. In addition, electronic ticketing aims to facilitate services so that they can be maximized and avoid complicated procedures. This study aims to determine the application of good governance principles in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung. This study uses a descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview and observation methods. The data was obtained from informants from the West Java Regional Police who collected three people and three people from the community. The results of this study are that the implementation of good governance in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung has not been maximized. This is evidenced by the presence of electronic ticket locations that do not operate. Socialization on the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung is also not maximized. In addition, in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung, there are still many wrong targets.
MEKANISME PENGADUAN DAN RESPONSIVITAS KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG Andianti Annaafi; Engkus Engkus; Mohamad Ichsana Nur
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2250

Abstract

Pelaksanaan pelayanan publik tentunya harus berjalan secara efektif dan efisien juga sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang ada. Keterlambatan pelaksanaan tugas menjadi kendala dalam pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah serta instansi menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat untuk mengatasi keterlambatan pengerjaan tugas dan layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaduan yang disedikan oleh instansi terkait serta bagaimana responsivitas kinerja pegawai dalam pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara serta studi literatur/pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pengaduan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung telah sesuai dengan aturan yaitu dengan memanfaatkan beberapa media seperti melaui nomor hotline yang telah disediakan, melalui tatap muka secara langsung, juga melalui aplikasi. Kendala keterlambatan pengerjaan tugas disebabkan karena volume tugas lebih banyak daripada jumlah sumber daya manusia sehingga menyebabkan overload, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan yang diperlukan sehingga menyebabkan masyarakat bolak-balik melengkapi persyaratan menjadikan pelayanan tidak berjalan secara efektif dan efisien, perlunya perbaikan sistem yang kerap error menyebabkan pelayanan menjadi terhambat. Namun sejauh ini, keterlambatan pelayanan yang tertunda hingga bertahun-tahun dapat diselesaikan dengan adanya layanan pengaduan masyarakat.
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG Cici Nurbaeti; Engkus Engkus; Mohamad Ichsana Nur
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa Sukahayu kecamatan Rancakalong kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang di peroleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa Sukahayu kecamatan Rancakalong kabupaten Sumedang sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator mendapatkan hasil yang belum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai mitra pemerintah desa dan penyalur aspirasi masyarakat dalam program pembangunan desa.
Co-Authors Afrilia, Astri Ahmad Syamsir Ainyna Rachmadianty Azan Ajietya Hermawan Putra Alliadzar Hanif Alpin Andianti Annaafi Andika Muhamad Rafi Annaafi Anisa Tiara Fitr Anisya Septa Pitaloka Asla Nur Fauziyah Auliyatu Zahra Ayu Khoirunisa Ayyil Basyar Azra Januarti Yusmi Bima Adityo Cici Nurbaeti Cici Oktariani Cyntia Puti Andriani Dea Fitri Aulia Deding Ishak Della Nur Islami Disamaulida Endah Dwi Rahmawati Endang Hermawan Faizal Pikri Fawwaz Naufal Ridha Fitri Komarasari Gian Rabbani Illa Damayanti Maolani, Dedeng Yusuf Misbahul Munir Mohamad Ichsana Nur Mohamad Ichsana Nur Muksin, Mumuh Nadiya Ulfah Nanang Suparman Neneng Zakiah Rifki Agung Kusuma Putra sakrim miharja, sakrim Sakti, Fadjar Tri Soni Gunawan Somali Suparman, Nanang