Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Kolaboratif Sains HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak J-CEKI PESHUM
Muhammad Saleh Ridwan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERKAWINAN MUT'AH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Muhammad Saleh Ridwan
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.630

Abstract

Alquran menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dan manusia (laki-laki) secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan juga sangat menyukai lawan jenisnya perempuan), demikian pula sebaliknya. Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya “perhubungan” manusia dengan lain jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan. Perkawinan yang baik adalah memelihara hakekat dan tujuan perkawinan. Telah dikenal ada banyak jenis perkawinan, salah satunya adalah kawin mut’ah. Bagaimana kawin mut’ah ini menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional?. Nikah mut’ah ini merupakan salah satu pernikahan yang kontroversial. Uniknya, nikah mut’ah ini bahkan dilanggengkan dan dilestarikan oleh segolongan dengan mengatasnamakan agama. Nikah mut’ah di Indonesia dikenal juga dengan istilah kawin kontrak, secara kuantitatif sulit untuk didata, karena perkawinan kontrak itu dilaksanakan selain tidak dilaporkan, secara yuridis formal memang tidak diatur dalam peraturan apapun. 
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Haerani Pratiwi; Lomba Sultan; Muhammad Saleh Ridwan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the application of the principles of good governance, especially the principles of legal certainty and accountability in Segeri District, Pangkajene Regency and Islands during the Covid-19 pandemic. This research is a field research with normative theological and empirical juridical theological approaches. Based on the results of the study, it was found that the principle of legal certainty and the principle of accountability as part of the basic principles of good governance have been well applied, synergy between the government and the community is a fairly influential factor. While the Covid-19 pandemic did not have a significant impact, because the Segeri District Government continued to provide services even by making adjustments to implement health protocols, this did not reduce the quality of services to the community.
DINAMIKA PENENTUAN ARAH KIBLAT MENGGUNAKAN ALAT KLASIK DAN MODEREN DI MASJID SULTAN ALAUDDIN MADANI Saitul Mahtir; Muhammad Saleh Ridwan
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 1 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v1i1.13072

Abstract

Qibla direction is the direction in which all Muslims in all corners of the world look up and turn their faces to His Rab as the servant should be as a condition for the validity of prayer. The Qibla is in Mecca Al-Mukarramah which is in the form of a cube (Ka'bah). The direction of the Kaaba can be determined from any point or place on the surface of the earth with calculations and measurements. Therefore, calculating the Qibla direction is basically a calculation to find out in what direction the Kaaba in Mecca is seen from the surface of the earth. From this study discuss and test the accuracy of the Qibla direction at the Sultan Alauddin Madani Mosque using the classic and modern tools, the istiwa stick 'using the ball triangle method then juxtaposed with the shadow of the sun or the shadow of the Qibla direction. Then with a digital compass using the method of calculating the difference between Mecca and region (SBMD). Where istiwa 'is known as a tool that is not too urjen in society (traditional), while a digital compass maybe everyone already has it in an increasingly modern and sophisticated era like those in Android smartphones and other digital devices.
Standarisasi Imam Masjid dan Relisasinya Menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru Di Kecamatan Barru: Standardization of Mosque Imams and Its Realization According to the Guidance of the Islamic Community of the Ministry of Religion of Barru Regency in Barru District Mukhbit, Ahmad Faiz; Muhammad Saleh Ridwan; Muhammadiyah Amin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5847

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran BIMAS Islam dalam merealisikan program Standardisasi imam masjid dan faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan program Standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui literatur dan artikel yang sesuai dengan penelitian ini, dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bimas Islam dalam merealisasikan program standardisasi imam masjid Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu Praktek bagi imam masjid, Pembinaan Terhadap Imam Masjid, Pemberdayaan potensi imam masjid. Adapun faktor kendala terhadap pelaksanaan program Standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perbedaan pemahaman ajaran agama islam di berbagai daerah, Kurangnya sosialisasi informasi tentang standardisasi imam masjid, Penunjukan langsung tanpa adanya seleksi bagi imam masjid dan Kurangnya kompetensi tentang standardisasi imam masjid Implikasi Penelitian ini adalah : 1. BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru selaku yang bertanggung jawab terhadap terealisasinya standar imam masjid di Kabupaten Barru diharapkan agar lebih aktif melakukan pembinaan ataupun seleksi terhadap para calon imam masjid 2. Agar terealisasinya Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang standardisasi imam masjid. 3. Sebagai acuan Pihak BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan kualitas dan standar imam masjid yang ada di wilayah Kabupaten Barru.
Aktualisasi Fikih dalam Menentukan Imam Salat Mumayyiz perspektif Ormas Islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah) Khaerunnisa Karunia; Achmad Musyahid; Muhammad Saleh Ridwan; Darussalam; Usman Jafar
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.364

Abstract

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Kriteria umum Imam salat dalam Pandangan fikih adalah mengutamakan Hafalan al-Qur’an atau bacaan yang fashih, kemudian yang berilmu atau yang paham akan sunnah terutama mengenai syarat dan rukun imam salat. Kedua, Usia mumayyiz dalam fikih secara umum berkisar antara tujuh tahun sampai sembilan tahun usia yang tidak dikatakan sebagai anak anak namun juga belum mencapai usia balig. dan belum berlaku hukum taklif padanya. Ketiga, Hukum Imam salat mumayyiz menurut ormas: 1. Nahdatul Ulama: boleh tapi masih diperdebatkan dan cenderung memakruhkannya. 2. Muhammadiyah: Membolehkan tapi tetap mengutamakan orang dewasa yang lebih berilmu jika ada. 3. Wahdah Islamiyah: Membolehkan terutama jika bacaan seorang Mumayyiz lebih banyak dan fashih dari orang dewasa yang hadir. Implikasi penelitian, dengan adanya karya tulis ini dengan beberapa pemaparan tentang Aktualisasi Fikih terhadap Hukum Imam Salat Mumayyiz dalam perspektif Ormas Islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan wahdah Islamiyah) bisa menjadi referensi penelitian sekaligus menjadi petunjuk praktis bagi peneliti yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai pembahasan terkait khususnya dalam menetapkan hukum Islam.
Analysis of Marriage Legalization Decisions at the Bulukumba Religious Court from a Progressive Law Perspective Jamin, Awaluddin; Muhammad Saleh Ridwan; Asni, Asni; Imran Anwar Kuba; Rian Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.10038

Abstract

This study aims to analyze the judge’s considerations in marriage legalization (isbat nikah) cases in the Bulukumba Religious Court from the perspective of progressive legal theory. It employs field research using statutory, sociological, and legal anthropological approaches to understand the dynamics of legal reasoning within the context of social reality and substantive justice. The findings indicate that in deciding marriage legalization cases, judges refer to Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (Presidential Instruction Number 1 of 1991), by assessing the validity of the marriage pillars and conditions, as well as their conformity with both Islamic and positive law provisions. Analysis of Decision No. 315/Pdt.P/2023/PA.Blk and No. 297/Pdt.P/2023/PA.Blk reveals that judges have taken into account the values of justice in the spirit of progressive law, which views law as a means of social transformation for the benefit of society. Progressive law is understood as a dynamic legal concept that prioritizes substantive justice and responds to the legal needs of society to achieve legal certainty while protecting citizens’ rights.
Mediasi Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Ahmad Fajril; Ahmad Musyahid; Muhammad Saleh Ridwan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11000

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sebagai bagian dari transformasi digital sistem peradilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan peradilan yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau, sejalan dengan penerapan sistem e-Court oleh Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mediasi elektronik serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi lapangan dan wawancara mendalam dengan hakim mediator dan para pihak yang berperkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik memberikan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencapai perdamaian karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia, khususnya mediator yang umumnya hanya berlatar belakang hukum tanpa keahlian konseling keluarga. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi mediator secara multidisipliner serta penguatan sistem pendukung mediasi elektronik agar tujuan utama mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berorientasi damai dapat tercapai secara optimal.
Co-Authors Achmad Musyahid Ahmad Fajril Ahmad Musyahid Asni Asni Darussalam Haerani Pratiwi Imran Anwar Kuba Jamin, Awaluddin Khaerunnisa Karunia Lomba Sultan Muhammadiyah Amin Mukhbit, Ahmad Faiz Rian Hidayat Saitul Mahtir Usman Jafar