Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Legal Status Of Underage Children With Dual Citizenship Related To Inheritance Permata Kumala, Cheryl; Anom Husodo, Jadmiko; Grahani Firdausy, Adriana
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 3 (2024): June 2024 ( Indonesia - Ethiорiа - Nigeria )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i3.833

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal status of an immature child with dual citizenship. This type of research that is used is normative law research that investigates the systematics of law. This systematic research of law is carried out against the regulations of laws or laws written according to the topic that has been raised. The results of the research show that the legal status of a minor child with dual citizenship in connection with inheritance is to remain entitled to inherit the property of land in Indonesia without interference from others even though the status of the child still has 2 (two) citizenships and still has not been able to choose one of the nationalities between Indonesia or another country. Therefore, basically any citizen of the child/s descendants cannot prevent or remove the child's inheritance.
Legal Certainty of Nominee Agreements In The Transfer of Ownership Rights To Land Based on An Absolute Letter of Power Dyah Pertiwi, Meliana; Grahani Firdausy, Adriana; Budi Kharisma, Dona
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 6 No. 1 (2025): February 2025 ( Indonesia - Nigeria - Tanzania - Kenya )
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v6i1.938

Abstract

Article 21 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) also states that those entitled to Property Rights are Indonesian Citizens and Legal Entities appointed by the Government. However, in fact, there are still many practices of Nominee agreements based on absolute power of attorney to avoid these legal restrictions in order to disguise ownership of land. The urgency of this research is the importance of studying the legal certainty of nominee agreements based on absolute power of attorney. In this legal research, the normative and prescriptive legal research methods are used. In this legal research, the author uses a statutory regulatory approach, a conceptual approach and a case approach. The author utilizes primary and secondary legal materials. Data collection techniques in this research are carried out through literature studies. In this legal research, the Legal Material Analysis Technique is used with the Syllogism Method, which is a deductive way of thinking that applies logical principles to reach conclusions based on general and specific premises. Nominee agreements based on absolute power of attorney, based on the valid conditions of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, have violated the lawful purpose because they disguise the original ownership of the land object and constitute legal smuggling. Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights expressly prohibits the use of absolute power of attorney to transfer or disguise ownership of land rights. In this case, a name borrowing agreement in the transfer of land ownership rights based on an absolute power of attorney, which does not comply with the rules or laws, does not provide legal certainty for the holder of the letter.
Peningkatan Literasi Digital Prajurit TNI untuk Mewujudkan Masyarakat Cakap Digital Menuju SDGs 2030 Surya Nagara, Airlangga; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Anom Husodo, Jadmiko; Isharyanto, Isharyanto; Ummul Firdaus, Sunny; Madalina, Maria; Maharani, Andina Elok Puri; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital prajurit TNI AD di lingkungan Denjasa Ang IV/B SMG Bekangdam IV Diponegoro sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi penggunaan teknologi digital, serta evaluasi berbasis Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model. Sasaran kegiatan adalah prajurit aktif yang telah menggunakan media sosial dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis peserta terhadap ancaman siber seperti hoaks, phishing, dan perjudian daring, serta pemahaman baru mengenai peran strategis prajurit sebagai agen perubahan literasi digital. Wawancara informal dengan beberapa peserta menunjukkan perubahan sikap dan refleksi mendalam atas pentingnya etika digital dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kecakapan teknis, melainkan bagian integral dari pembinaan karakter dan profesionalisme militer di era digital. Kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan militer terbukti mampu menghasilkan model penguatan literasi digital yang kontekstual dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030).
Sosialisasi Literasi Digital Masyarakat Guna Optimalisasi E-Government di Kelurahan Hargobinangun, Sleman Elok Puri Maharani, Andina; Anom Husodo, Jadmiko; Ummul Firdaus, Sunny; Isharyanto, Isharyanto; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Madalina, Maria; Surya Nagara, Airlangga; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 4 (2024): JPMI - Agustus 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2542

Abstract

Pelayanan Publik yang berbasis E-government mempermudah akses agar terwujudnya pelayanan publik yang baik secara merata dan menyeluruh. Namun, pemerintah menghadapi kendala yakni kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknologi yang masih dibawah rata-rat karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintahan Desa atau Kelurahan menjadi dasar awal dalam menjalankan E-government untuk membangun kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa. Pemerintah harus mempersiapkan diri untuk mengimbangi ekosistem digital yang berkembang, karena sumber daya manusia terdiri dari pegawai pemerintah dan masyarakat. E-government pada tingkat kelurahan didukung pula dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar masyarakat memiliki informasi yang luas dan sebagai upaya pengembangan desa. Untuk optimalisasi e-government dengan meningkatkan literasi digital, maka dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Kelurahan Hargobinangun, Sleman, terdiri atas tahap meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, dan pemerintah Kelurahan Hargobinangun, Sleman. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak peningkatan pemahaman masyarakat Kelurahan Hargobinangun tentang literasi digital masyarakat guna optimalisasi e-government.
PARALEGAL DAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN :KAJIAN TENTANG PERANAN PARALEGAL DALAM PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN Permata Hartanto, Rima Vien; Grahani Firdausy, Adriana
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11098

Abstract

AbstractIndonesiahas alonghistoryin terms ofwomen’s access tojustice. The growth ofwomen’s organizationssince thelast two decadespushingthe strugglewomen’s access tojustice. Talks onwomen’s access tojusticeis thusbecoming veryrelevanttodaybecauseIndonesian womenstill facemany obstaclesin accessingjusticethrough the mechanism oflaw andjustice. Variousstudiesandreportshave revealedmany obstaclesthat women facein accessingjustice. To helpthe constraintsfaced by womenin accessingjustice, the role ofmediator(intermediaries) such asparalegals, local elite, localactivistsevenasNon GovernmentalOrganizations(NGOs) that providehelp, support, andservicesfor womento be important. Paralegalis a”tool” that isessential toimprovingwomen’s access tojustice. In generalparalegalis a person whoprovides assistanceto fight for justicein society. Workis doneby usingthe existing regulatoryorother legalbreakthrough. This paperdescribes howthe role ofparalegalsin thelegal empowermentto improvewomen’s access tojustice.Keywords: Paralegal, Women’s Accessto Justice, Legal EmpowermentAbstrakIndonesia memiliki sejarah cukup panjang dalam hal akses perempuan terhadap keadilan.Tumbuhnya berbagai organisasi perempuan sejak dua dekade terakhir mendorong perjuangan akses perempuan terhadap keadilan. Pembicaraan tentang akses perempuan terhadap keadilan dengan demikian menjadi sangat relevan sebab hingga saat ini perempuan Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses keadilan melalui mekanisme hukum dan keadilan. Berbagai studi dan laporan telah mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan. Untuk membantu kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan, maka peranan penengah (intermediaries) seperti paralegal, elit lokal, aktivis lokal bahkan organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakar (LSM) yang menyediakan bantuan , dukungan dan layanan terhadap perempuan menjadi penting. Paralegal merupakan “alat” yang penting untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Secara umum paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya.Tulisan ini menguraikan bagaimana peran paralegal dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan.Kata Kunci: Paralegal, Akses Perempuan terhadap Keadilan, Pemberdayaan Hukum
ANALISA HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL Kumala, Revitta Ratna; Grahani Firdausy, Adriana
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i2.85277

Abstract

This research aims to determine the implementation of protection of traditional cultural expressions by the Surakarta City Regional Government based on Law Number 28 Year of 2014 concerning on Copyright, as well as to determine the factors that can support and hinder the successful implementation of protection of traditional cultural expressions by the Surakarta City regional government. This research is empirical juridical legal research with a qualitative approach. The types and sources of legal research data used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection carried out was interviews and literature study. The data analysis technique used is qualitative, comprehensive and complete.The result obtained from this study are that the implementation of protection by the Surakarta City regional government is not in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as evidenced as the implementation of Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Promotion of Intangible Cultural Heritage by the regional government is not optimal. It was also found that the process of implementing the protection of traditional cultural expressions in the city of Surakarta was influenced by several important factors, including supporting factors and inhibiting factors for this implementation.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN WURYANTORO KABUPATEN WONOGIRI Kurniasari, Kurniasari; Grahani Firdausy, Adriana
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i1.91430

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait dengan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu diawali dari data sekunder yaitu buku-buku, literatur, dan dokumen terkait serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dari lapangan atau terhadap masyarakat yaitu dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang berkaitan. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempelajari masalah yang timbul di masyarakat serta situasi tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori,asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa: 1) pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan dapat penulis simpulkan bahwa telah sesuai dengan prosedur peraturan perundangundangan.2)Adapun hambatan yang terjadi saat pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo yaitu Pertama,kurangnya lokasi Tempat Pemungutan Suara.Kedua, kurangnya kejelasan oleh BPD dan pengawas dari kecamatan saat menjadi pengawas pemilihan Kepala Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN Andika Purnomo, Fajar; Grahani Firdausy, Adriana
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 3 (2024): Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i3.94550

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ini masih belum efektif dan belum dapat dimaksimalkan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak subjek peraturan dalam hal ini yakni masyarakat atau pelaku usaha, yang tidak mematuhi protokol kesehatan