Garuda - Garba Rujukan Digital

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RINGAN TERHADAP PENYEDIA CHIP HIGH DOMINO DI WILAYAH PN PEMATANGSIANTAR: ( Studi Kasus : Putusan No 54/Pid.B/2023/PN Pms ) Maidin Gultom; William Heru Sidauruk
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku penyedia chip Higgs Domino di wilayah hukum PN Pematangsiantar dan untuk mengetahui Kualifikasi tindak pidana perjudian terhadap jual beli chip Higgs Domino dan perspektif Hukum Pidana di Wilayah hukum PN Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan No.54/Pid.B/2023/PN Pms. Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Analisa data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisa pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan No.54/Pid.B/2023 PN Pms adalah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa menjadi penyedia chip game higgs domino sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang. Selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan sesuai dengan asas kebebasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim harus mendasarkan pada tingkat atau bobot kesalahannya dan tidak terikat dengan ketentuan pidana minimum khusus karena acuan tertinggi Hakim adalah nilai keadilan. Kualifikasi tindak pidana perjudian terhadap jual beli chip Higgs Domino dan perspektif Hukum Pidana dikategorikan sebagai concursus perbuatan berlanjut, dimana perbuatan pertama yaitu mempertaruhkan chip sudah dianggap memenuhi unsur perjudian yang kemudian dilanjut dengan memperjual-belikan chip tersebut sebagai bentuk pemenuhan unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yaitu dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MUKA UMUM Maidin Gultom; Ica Karina
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 2 Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan di muka umum dan untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penghinaan di muka umum.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai implementasi ketentuan secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah faktor rendahnya pendidikan, kurang memahami hukum dan faktor ekonomi. Penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan dengan cara adalah meningkatkan pendidikan, sosialisasi hukum dan adanya polmas.

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN Maidin Gultom; Rudi Cawir Tuahta Ginting
Jurnal Profil Hukum Volume 3 Nomor 1 Januari 2025
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan tersebut. Hak-hak anak binaan yang dimaksud dalam hal ini adalah hak-hak sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tepatnya pada Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1). Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yaitu mengacu pada adanya penelitian yang bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran konkrit yang ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dan metode studi lapangan (field research) untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemasyarakatan Tahun 2022 telah terpenuhi dengan baik hampir secara keseluruhan, baik hak-hak dasar yang terdapat di dalam Pasal 12 maupun hak pengurangan masa pidana (remisi) dan hak-hak integrasi yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1). Kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan adalah berkaitan dengan beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Kendala sarana dan prasarana tersebut disebabkan karena keterbatasan dana atau anggaran. Walaupun demikian, kendala sarana dan prasarana tersebut tidak terlalu memengaruhi upaya-upaya para petugas dalam melaksanakan pemenuhan hak anak binaan.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG Maidin Gultom; Royen N. Lumbangaol
Jurnal Profil Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Profile Hukum Edisi Juli 2025
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to determine the factors causing the theft of motorized vehicles with violence in the Deli Serdang Police area and to determine the role of the police in tackling the crime of theft of motorized vehicles with violence in the Deli Serdang Police area. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews with Mr. Kompol Risqi Akbar, S.I.K.M.H. as Head of Criminal Investigation Unit of Deli Serdang Police Station. Secondary data is data obtained from library materials both books, laws and regulations, the internet and writings related to the problems studied by quoting, reading, and analyzing. The analysis is carried out qualitatively while, the conclusion is drawn using the deductive thinking method. The results of this study indicate that the factors causing the theft of motorized vehicles with violence in the Deli Serdang Police District are economic factors that force people to fulfill their needs but it is difficult to get money such as poverty, unemployment, and layoffs, environmental factors are factors that are broader in scope there is a family environment and community association, educational factors that are a means for someone to know which ones are good and bad, factors of intention and opportunity, and social and cultural factors that change traditional habits into modern ones. The role of the police in tackling the crime of theft of motorized vehicles with power is divided into preventive (prevention) and repressive (prosecution).

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI SITUS JUDI ONLINE (JUDOL) MELALUI MEDIA SOSIAL Maidin Gultom; Rizkinta Sembiring
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to determine the criminal responsibility of perpetrators of spreading online gambling sites via social media in decisions at the Medan District Court The data used in this research is secondary data. Secondary data collection consists of data obtained from library materials, including books, the internet, statutory regulations and legal dictionaries. This empirical juridical research was carried out descriptively, logically, normatively and systematically using deductive methods. The results of the research show that the criminal liability of perpetrators of spreading online gambling sites via social media where perpetrators of spreading online gambling sites via social media is prosecuted in Article 27 paragraph (2) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI SITUS JUDI ONLINE (JUDOL) MELALUI MEDIA SOSIAL Maidin Gultom; Rizkinta Sembiring
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to determine the criminal responsibility of perpetrators of spreading online gambling sites via social media in decisions at the Medan District Court The data used in this research is secondary data. Secondary data collection consists of data obtained from library materials, including books, the internet, statutory regulations and legal dictionaries. This empirical juridical research was carried out descriptively, logically, normatively and systematically using deductive methods. The results of the research show that the criminal liability of perpetrators of spreading online gambling sites via social media where perpetrators of spreading online gambling sites via social media is prosecuted in Article 27 paragraph (2) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions

Implications of Digital Technology for Criminal Law Enforcement: Challenges and Opportunities in the Age of Digitalization Karina, Ica; Gultom, Maidin; Saida Flora, Henny; Sidabalok, Janus; Butarbutar, Elisabeth Nurhaini
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1946

This research aims to investigate the impact of technology and innovation on justice in law enforcement in the digital age. In the ever-evolving digital age, technological developments such as big data analytics, artificial intelligence, and digital forensics have transformed the landscape of law enforcement operations. This research outlines the positive and negative impacts of such technologies on justice in the legal system. The findings of the literature review indicate that the utilisation of technology in law enforcement has the potential to enhance the efficiency of investigations, evidence analysis, and detainee monitoring. However, there are also concerns related to the protection of privacy and the security of data that warrant consideration. Moreover, the unequal access to technology and data can pose a threat to the principles of justice. This research will enable the relevant stakeholders in law enforcement and public policy to comprehend the implications of technology and innovation for justice. Furthermore, it provides a foundation for future researchers to conduct more in-depth empirical research on these issues.

The Urgency of Restorative Justice in Renewing Criminal Law Henny Saida Flora; Maidin Gultom; Parulian Samosir; Khomaini Khomaini; Bobur Sobirov
Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i2.38943

This change in the concept of punishment is partly due to the consequences of imprisonment having greater negative effects and not proving its success in reducing crime rates. The purpose of this writing is to analyze the retributive justice paradigm in current criminal law enforcement, and to analyze the urgency of restorative justice in criminal law reform in Indonesia. The research uses a normative juridical approach and the specifications of this research use descriptive analysis methods. The results of this research are that the punishment system through imprisonment makes a prisoner isolated from society and family, so that psychologically the prisoner can experience stress and decline in mental health. The concept of restorative justice offers a recovery process that involves the perpetrator and victim or the victim's family directly in solving the problem. The application of restorative justice returns the conflict to the parties in order to emphasize human rights and the need to restore the impact of social injustice in a simple way, still providing the perpetrators with justice rather than formal (legal) justice where victims do not get justice. Restorative justice also seeks to restore security, personal respect and dignity to the victim.

Veiled Exoneration: The Collision of Freedom of Contract and the Principle of Justice in Digital-Era Consumer Standard Clauses Maranatha Purba; Maidin Gultom; Ica Karina; Janus Sidabalok
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 3 (2026): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i3.2008

The proliferation of digital platforms has normalized the use of standard form contracts, often concealing exculpatory clauses that effectively exonerate businesses from liability while binding consumers to non-negotiable terms. This article examines the latent tension between the principle of freedom of contract (partij autonomie) and the principle of justice within boilerplate consumer agreements in the digital ecosystem. Although freedom of contract serves as the doctrinal foundation of private law, its uncritical application in adhesive contracts frequently produces substantively unfair outcomes, particularly when consumers are presented with take-it-or-leave-it terms masked by digital consent mechanisms such as clickwrap and browsewrap agreements. This study employs a normative legal methodology, analyzing statutory regulations, judicial decisions, and comparative legal frameworks to deconstruct how veiled exoneration operates in practice. The findings reveal a structural asymmetry: while standard clauses enhance transactional efficiency, they systematically undermine procedural and substantive justice by shifting risks disproportionately onto consumers. Furthermore, the digital environment exacerbates this disparity through information asymmetry, algorithmic opacity, and the absence of meaningful bargaining power. This article argues that reconciling contractual freedom with justice demands a recalibrated regulatory approach that incorporates good faith obligations, enhanced disclosure duties, and judicial oversight over unconscionable terms. Ultimately, the paper contends that the digital era necessitates a rethinking of contract law doctrine, moving beyond formal consent toward a more equitable framework that safeguards consumer rights without wholly negating contractual autonomy.

Perdebatan Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mancur Sinaga; Maidin Gultom; Ica Carina; Sahata Manalu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.361

This study examines the debate over the application of reverse burden of proof in corruption cases in Indonesia. The issue is significant because reverse burden of proof lies at the intersection between the need for effective corruption eradication and the protection of fundamental principles of fair criminal justice. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The primary legal materials include the Corruption Eradication Law and its amendment, the National Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and relevant international legal instruments. The findings indicate that reverse burden of proof in corruption cases cannot be understood as an absolute reversal of the burden of proof. This mechanism applies mainly in a limited manner to gratification, the origin of the defendant’s assets, and property suspected of deriving from corruption. The main debate concerns the risk of shifting the burden of proof from the public prosecutor to the defendant when reverse burden of proof is applied broadly without clear limitations. Therefore, reverse burden of proof must be constructed as a special mechanism that is limited, balanced, proportional, and subject to judicial control during trial proceedings. This study concludes that reverse burden of proof may be maintained as an instrument for corruption eradication as long as it does not eliminate the prosecutor’s obligation to prove the indictment and does not disregard the rights of the defendant.

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search