Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Jambuluwuk Meylinda Hasim Pratiwi; Anita Rahmawati; Salsa Allysa; Denny Hernawan
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 8 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i8.25590

Abstract

Kemiskinan masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan sosial yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini ingin meneliti secara mendalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendekatan yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi‑terstruktur kepada petugas kesejahteraan desa serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data dianalisis memakai model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Jambuluwuk telah berjalan lancar, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sejak program tersebut diterapkan sekitar tahun 2007. Penentuan calon penerima dilakukan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial, menargetkan kelompok ekonomi pada desil 1 hingga 4. Secara keseluruhan, program ini terbukti memberikan efek positif yang signifikan dalam mengurangi beban biaya harian serta mendukung kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan gizi bagi keluarga kurang mampu. Proses koordinasi dan penyaluran dana dianggap transparan berkat kerja sama antara pemerintah desa, ketua RT, agen BRILink, dan ketua kelompok KPM. Meskipun begitu, tantangan utama di lapangan ialah kurangnya keabsahan data karena data kependudukan BPS tidak selaras dengan realitas sosial‑ekonomi masyarakat yang terus berubah. Untuk mengatasinya, desa bersama pendamping PKH secara aktif memperbarui data dan melakukan verifikasi secara berkala supaya bantuan dapat terarah.
Analisis Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Melalui Website SILOKA pada UPT Disdukcapil Wilayah V Ciawi Kabupaten Bogor Bella Aprilia; Aisyawara Tri Auliyah; Denny Hernawan
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2026): Vol. 5 No. 2 (2026): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v5i2.456

Abstract

This study aims to analyze the implementation of digital public services through the Population and Civil Registration Online Service Information System (SILOKA) website at the Regional Office V of the Civil Registration and Population Office (UPT Disdukcapil) in Ciawi, Bogor Regency. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with UPT operators, structured interviews with service users, observations, and documentation. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, while the implementation was evaluated using Richard Heeks' Design-Reality Gap Model based on the seven ITPOSMO dimensions. The findings indicate that the implementation of the SILOKA website has performed well in terms of service processes, internal staff readiness, and management systems supporting the One Day Service policy. However, the implementation has not yet reached its full potential due to several challenges, including unstable internet connectivity and server disruptions, limited digital literacy among citizens, and insufficient public dissemination regarding the use of the SILOKA website. As a result, most citizens still prefer conventional face-to-face services rather than utilizing online services. Therefore, improvements in technological infrastructure, broader public outreach at the village level, and a more user-friendly website interface and features are necessary to optimize the implementation of digital public services.