Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.756

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Kybernan Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Politika: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal Transformative Gorontalo Journal of Government and Political Studies Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Politea : Jurnal Politik Islam Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Jurnal Politik Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Masyarakat: Jurnal Sosiologi Jurnal Studi Pemerintahan

Muhtar Haboddin

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang

Author-ID : 271991

Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Relasi Parlemen Dengan Konstituen Haboddin, Muhtar
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini berusaha mengungkap baik secara konseptual maupun praktik relasi antara parlemen dengan konstituen. Secara konseptual relasi parlemen dengan konstituen bisa dilakukan dengan anekaragam bentuk dan polanya. Namun demikian, pada tataran prakteknya ternyata tidak bisa dilakukan oleh parlemen. Hal ini menunjukkan terjadinya gap antara teori dan praktek. Bahkan, dalam kasus di Indonesia pola relasi yang terbangun antara parlemen dengan konstituen masih sebatas formalitas. Padahal yang paling dibutuhkan dalam pola relasi ini adalah terjadinya kolaborasi, berjejaring, dan berkerjasama yang pada akhirnya membentuk pola relasi yang substansial. Maksudnya, anggota parlemen akan selalu berjuang dan bekerja berdasarkan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politik konstituennya. Pola inilah yang sejatinya hadir dalam panggung politik Indonesia.

Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak Haboddin, Muhtar
Jurnal Transformative Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Politik keluarga semakin mengental dalam beberapa terakhir dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kehadiran mereka dalam panggung politik lokal lebih disebabkan karena memiliki jaringan, koneksi dan capital - yang kesemua ini merupakan modal politik yang digunakan dalam kontestasi meraih jabatan politik. Kehadiran sejumlah keluarga besar dalam pilkada secara hukum formal tidak melanggar, tetapi dari segi demokrasi tentunya tidak sehat karena tidak memberikan ruang muncul figur lain selain keluarga mereka. Karena itu, tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang sehat dan kuat adalah cara untuk menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal.

JEJAK PEMIKIRAN: DARI TRADISIONALIS KE BEHAVIORALIS Haboddin, Muhtar
KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2016): Jurnal Kybernan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan ini berusaha menjejaki dua pendekatan yakni tradisionalisme dan beravioralisme dalam studi ilmu politik. Kedua pendekatan ini menarik untuk ditelaah karena pertama, miliki jejak sejarah dalam perkembangan ilmu politik. Kedua, memiliki objek kajiannya yang berbeda. Bila pendekatan tradisional aspek histroris-yuridisi maka bevaioralisme lebih menekankan pada sosiologis-psikologis. Perbedaan berikutnya adalah pemikiran tradisonal berkembang secara pesat di Eropa sementara pendekatan behavioralisme berkembang di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, kehadiran pendekatan behavioralisme dalam studi ilmu telah menjungkirbalikkan pendekatan tradisional. Tanpa mengurangi bobot dan penilaian akan perselisihan antara dua pendekatan iniâ€”yang jelas dan pasti adalah kedua pendekatan ini memberikan sumbangsih yang sangat berharga dalam perkembangan studi ilmu politik kontemporer.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015 Setiawan, Andi; Haboddin, Muhtar; Wilujeng, Nila Febri
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 2, No 1 (2017): UU Desa: Mewujudkan Kemandirian Aras Lokal atau Jebakan Ketergantungan Dana Pusa
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpi.v2i1.8483

This study describes the accountability of the management of village fund allocation (ADD) in the village Budugsidorejo Sumobito District of Jombang in 2015. The aim of this study is to describe and explain the presence or absence of accountability in the management of ADD in 2015. The theory that formed the basis of looking at accountability ADD is Rahardjo Adisasmito concept of accountability by which to see accountability in financial management can be seen from the indicators of financial accountability, accountability benefits and procedural accountability. This study uses qualitative descriptive method and determination of informants by using purposive sampling technique. The results of this study indicate that accountability in the management of ADD are in accordance with the applicable procedures and can be realized because of the internal and external oversight. Given such surveillance raises their awareness that the programs funded from ADD should be accounted for as well as possible.

Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal MUHTAR HABODDIN
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 3, No 1 (2012): February 2012
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgp.2012.0007

The strengthening of identity politics in the local domains happens together with politicaldecentralization. Post-enactment of Law 22/1999, identity politics movements is more clearly . In fact,Many actors both local and national politics are consciously using this issue in the power-sharing.This research use literature review as method in analysis. Identity politics In Riau, CentralKalimantan, West Kalimantan and Irian Jaya, which is become the focus of this study, are show howstrength this issue. This issue used by political actors when dealing with other political entities.

Demokrasi di Malang Menggali Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal Ratnaningsih Damayanti; Rachmad Gustomy; Muhtar Haboddin
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.19-36

Hampir 2 (dua) dekade setelah masa reformasi perlu dilihat kembali bagaimana peran masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Penelitian ini berfokus pada konstribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kontribusi mereka dalam pengembangan demokrasi lokal. Konsepsi masyarakat sipil yang dipergunakan ialah masyarakat sipil versi Alexis de Tocqueville, yaitu masyrakat sipil sebagai asosiasi sukarela untuk membatasi kekuasaan negara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masyarkat sipil di Kota Malang dikelompokkan kedalam 6 isu utama, yaitu penanganan terhadap anak jalanan, isu kesehatan, isu pemerintahan, isu perempuan, dan isu buruh, dan isu pendidikan. Kontribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Kota Malang adalah Pertama, mereka menyediakan basis pembatas kekuasaan negara. Kedua, masyarakat sipil melengkapi peran partai politik dalam mendorong partisipasi, meningkatkan efektifitas dan ketrampilan berdemokrasi serta mendorong pemahaman tentang kewarganegaraan. Ketiga, membangun saluran di luar partai politik untuk mengartikulasikan, menampung dan merepresentasikan kepentingan perempuan, buruh, dan kelompok marginal seperti LGBT dan anak jalanan.

Populisme, Politik Pertahanan, Dan Pemimpin Lokal Muhtar Haboddin
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)
Publisher : Universitas Islam Malang

Populism, defence politics, and local leader are interrelated in the study of power. In the framework of maintaining power, local leaders will use populist policies to gain political support from the community. Community support is essential in an electoral democracy. Therefore, the local leaders will respond to the needs of its citizens in the form of populist policy. The ability of local leaders to meet the needs of their citizens is an important part of the working of populist politics. In this populist politics, the beneficiaries are leaders and society. Nevertheless, the beneficiaries are more certainly the local leaders. Why? Is it because local leaders use populism policies as instrumentation in maintaining power? By relying on that question, the choice of populist policy is aimed at two things for the local leaders. First, to gain legitimacy from the community. For local leaders, legitimacy is needed in building political power (Ramlan Surbakti, 1992; 96). It’s because the strong legitimacy will make to the local leaders more confident. Second, to strengthen the personal capacity of the local leaders in front of the community and other political forces. By relying on these two goals, the local leaders will have power stronger. Strengthening and maintaining power are the main objective for the local leaders. Therefore, this paper will attempt to present the ability of the local leaders in maintaining his power through the politics of populism at the local level (Vedi R Hadiz, 2017; Willy Purna Samadhi, 2016).

Politik Keberadaan dalam Proses Pencalonan Legislatif pemilu 2009 Muhtar Haboddin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Politik kekerabatan atau klan sangat kental terjadi dalam panggung politik, baik ditingkat nasional maupun lokal. Tulisan ini mencoba menghadirkan jejak langkah politik kekerabatan yang terjadi pada pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Hal ini ditandai oleh banyaknya petinggi partai yang memasukkan anak, ipar, menantu, istri dan saudara dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Tulisan inidalam batas tertentu berhasil membuktikan para petinggi partai politik yang berhasil memasukkan anak dan keluarganya dalam pesta pemilu. Dalam mengkaji politik kekerabatan, penulis menggunakan perspektif pilihan rasional dan perspektif nepotisme. Pilihan dua pendekatan ini dasari oleh pemahaman bahwa kajian ini belum banyak dilakukan dalam studi politik dan pemerintahan. Hasilnya sangat menakjubkan—dalam artian proses politik kekerabatan menyebar disejumlah partai politik.

Paradigma Politik Klasik dalam Ilmu Politik Muhtar Haboddin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tulisan ini sengaja ditulis untuk mengenang kembali perdebatan paradigmatik politikklasik dalam ilmu politik. Secara garis besar, dalam perkembangan ilmu pengetahuanada dua kutub yang saling berhadap-hadapan, yakni Thomas Kuhn sangat percayapada ’penelitian dahulu baru teori’ sedangkan Karl Popper malah sebaliknya yakni’teori dahulu baru penelitian’. Dari dua model cara berpikir di atas menunjukkanbahwa kerangka pikir Popper yang mengedepankan ’teori dahulu baru penelitian’ yangdianut oleh pemikir pendekatan ilmu politik klasik. Penganut pemikir klasik sangatmementingkan teori ketimbang data; berpikir deduktif; studinya sangat normatif denganmemusatkan pertanyaan yang bersifat das sollen (apa yang seharusnya).

KEMENANGAN KARAENG DALAM PILKADA Muhtar Haboddin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Paper highlights the fight elections in the District of South Sulawesi Jeneponto in 2008. Election 2008 was a battle between two major forces that exist in society which Karaeng Group (nobility) represented by Radjamilo, Agus Abdullah, and Djaini Lontang Syansuddin dealing with Zainal, Sonda Runtime, and Baharuddin Baso Tika groups representing Daeng. Brought together with the social background of each candidate pair them fight it out. Pucak of the fight then won Radjamilo of the nobility.

Co-Authors Adyan, Yusril Afala, La Ode Machdani Ahmad Imron Rozuli Andi Setiawan Andik Setiawan Anif Fatma Chawa Budiarti, Linda Damayanti, Ratnaningsih Damayanti, Ratnaningsih Fathur Rahman Gustomy, Rachmad La Ode Machdani Afala Mohamad Anas Tia Subekti Ulfah, Irma Fitriana Wilujeng, Nila Febri Wilujeng, Nila Febri

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search