Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION ADAPTATION STRATEGIES: STUDENT EXPERIENCE IN ASEAN COUNTRIES KKN PROGRAM Strategi Adaptasi Komunikasi Lintas Budaya: Pengalaman Mahasiswa KKN di Negara-Negara ASEAN (Thailand, Malaysia, Indonesia) Susilo Bambang Purnama; Srie Rosmilawati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 7 (2025): Desember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cross-cultural communication competence is essential for students participating in international community service programs. This study examines communication adaptation strategies employed by communication students during a KKN (Kuliah Kerja Nyata) program across three ASEAN countries: Indonesia, Malaysia, and Thailand. Using a qualitative autoethnographic approach, data were collected through participant observation, field notes, and documentation during the program implementation from July to September 2024. The study reveals three primary adaptation strategies: linguistic adaptation through local language learning, non-verbal communication adjustment to cultural contexts, and intercultural empathy development. Findings indicate that successful cross-cultural communication requires flexibility, cultural sensitivity, and active observation of local communication patterns. This research contributes to understanding intercultural communication dynamics in Southeast Asian contexts and provides practical implications for international community service program design
Peran Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dalam Meningkatkan Citra Positif pada Masyarakat Siti Rusitah; Srie Rosmilawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.941

Abstract

Peran kehumasan (hubungan masyarakat) menjadi sangat penting untuk membangun dan memelihara hubungan yang harmonis antara DPRD dan masyarakat. Peran kehumasan DPRD diatur dalam berbagai regulasi yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui peran kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Penelitianiiinii dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan. Ada pun data primer adalah masyarakat Kabupaten Seruyan, kehumasan & staff Sekretariat DPRD. Sedangkan data sekunder seperti buku, jurnal dan beberapa sumber hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian: Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan yakni peran kehumasan sangat berperan dalam menciptakan komunikasi yang positif untuk Masyarakat dan dari ke empat kerangka berfikir yang paling dominan adalah peran humas sebagai fasilitator komunikasi karena sebagai alat penghubung antara DPRD dan Masyarakat Hasil Penelitian ini adalah 1) Kehumasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan sebagai penasehat ahli telah cukup menjalankan perannya. Dikarenakan mereka sudah dinilai dan dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi untuk dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya serta sudah berperan baik dalam menampung ide-ide atau aspirasi yang ditemukan dari permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. 2) Kehumasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan sebagai Communication Facilitator sudah cukup dalam peran membantu manajemen memahami apa yang diinginkan dan diharapkan publik dalam situasi apapum, menjadi mediator jika terjadi kesalahpahaman, serta sebagai penghubung antara pihak DPRD dengan masyarakatnya agar proses penyampaian informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak DPRD dapat berjalan dengan lancar dan baik maka humas Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan melaksanakan peran humas dengan menyampaikan informasi ke publik internal maupun publik eksternal. 3) Kehumasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan, sebagai fasilitator proses pemecahan masalah telah menjalankan perannya dengan cukup. Tercantum dari hasil wanwacara bahwa humas di Sekretariat DPRD Kabuptaen Seruyan telah membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional. 4) Kehumasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan sebagai Teknisi Komunikasi sudah cukup secara efektif, dengan alur atau proses kegiatan apa atau media apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi kepada masyarakat.
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Sukamara Dalam Upaya Penurunan Stunting Di Sektor Komunikasi Pembangunan Sosial Nova Santika; Srie Rosmilawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4155

Abstract

Tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Sukamara yang mencapai 29,1% pada tahun 2023, meningkat dari 21,8% pada tahun 2022, menjadi masalah serius yang mengancam kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Sukamara dalam upaya penurunan stunting melalui pendekatan komunikasi pembangunan sosial. Fokus utama penelitian mencakup empat indikator, yaitu bentuk kegiatan, strategi komunikasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak program terhadap kesadaran masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 12 informan kunci, terdiri dari pejabat DP3APPKB, camat, perangkat desa, dan keluarga berisiko stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan DP3APPKB meliputi penyuluhan gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pendampingan keluarga berisiko, pelatihan kader posyandu, dan kampanye perilaku hidup sehat melalui media lokal dan digital. Strategi komunikasi yang digunakan menggabungkan pendekatan top-down melalui arahan kelembagaan, serta partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Faktor pendukung utama antara lain adanya kolaborasi lintas sektor dan antusiasme kader, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan literasi gizi masyarakat dan sumber daya manusia yang belum merata. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) cukup berperan dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi, pola asuh, dan keluarga berencana, serta peningkatan kunjungan ke posyandu dari 52% (2022) menjadi 68% (2024). Kesimpulannya, komunikasi pembangunan sosial yang dijalankan DP3APPKB efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat meskipun masih menghadapi beberapa tantangan struktural dan kultural.
Peranan Komunikasi Vertikal Antara Manajemen dan Teknisi Lapangan Indihome dalam Penanganan Komplain Pelanggan di Muarateweh Barito Utara Purnama Hadi Saputra; Junaidi Junaidi; Srie Rosmilawati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.433

Abstract

Komunikasi vertikal merupakan faktor penting dalam mendukung koordinasi antara manajemen dan teknisi lapangan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan komplain pelanggan pada perusahaan jasa telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan komunikasi vertikal antara manajemen dan teknisi lapangan layanan IndiHome dalam penanganan komplain pelanggan di Kantor Daerah Telekomunikasi MuaraTeweh, Barito Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri atas manajer, koordinator layanan, teknisi lapangan, dan pelanggan yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi vertikal berperan penting dalam keberhasilan penanganan komplain melalui lima indikator, yaitu keterbukaan komunikasi, kejelasan penyampaian pesan, ketepatan informasi, umpan balik, dan intensitas komunikasi. Kelima indikator tersebut mendukung kelancaran koordinasi, mempercepat penyelesaian gangguan, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, serta memberikan kepastian informasi kepada pelanggan. Meskipun demikian, indikator ketepatan informasi ditemukan belum sepenuhnya optimal pada dimensi ketepatan waktu, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai estimasi waktu kedatangan teknisi kepada pelanggan. Dengan demikian, komunikasi vertikal yang efektif antara manajemen dan teknisi lapangan menjadi faktor utama dalam mempercepat penyelesaian komplain serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan IndiHome.
Representasi Komunikasi Keluarga dalam Film “Noktah Merah Perkawinan” (Semiotika Roland Barthes) Srie Rosmilawati
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v5i6.2306

Abstract

Film adalah salah satu bagian dari media massa yang selalu berkembang hingga saat ini. Film memiliki kemampuan untuk mempengaruhi emosional penonton melalui visual yang ditampilkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana representasi komunikasi keluarga dalam film Noktah Merah Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis semiotika dengan metode Roland Barthes. Analisis Roland Barthes digunakan untuk mengetahui denotasi, konotasi dan mitos dari film Noktah Merah Perkawinan dengan cara mengumpulkan potongan-potongan film. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pada film ini memberikan pesan bahwa komunikasi sangatlah penting apalagi dalam keluarga. Terdapat empat pola komunikasi yang ada pada film ini yakni pola komunikasi persamaan, pola komunikasi seimbang terpisah, pola komunikasi tak seimbang terpisah dan pola komunikasi monopoli. Adapun pola komunikasi tak seimbang terpisah lebih banyak ditemui pada film ini. Dimana pola komunikasi ini menjelaskan bahwa satu orang mendominasi dan sering memegang kontrol. Pihak yang mendominasi mengeluarkan pernyataan tegas dan jarang meminta pendapat yang lain kecuali untuk mendapatkan rasa aman bagi egonya sendiri.
STRATEGY OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS, COPYRIGHT AND STATISTICS OF CENTRAL KALTENG PROVINCE IN DEVELOPING THE INFORMATION COMMUNITY (KIM) Eka Muliyanti; Srie Rosmilawati
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 12 (2025): NOVEMBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18764573

Abstract

This study examines the efforts of the Office of Communication, Informatics, Encryption, and Statistics of Central Kalimantan Province in fostering and strengthening Community Information Groups (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM) as community-based public communication partners. Using a qualitative approach with a descriptive method, supported by in-depth interviews with key informants namely a Senior Public Relations Officer of the Office of Communication, Informatics, Encryption, and Statistics of Central Kalimantan Province and a KIM activist in Central Kalimantan, the Chairperson of KIM Bintang Jaya Itah this research explores how the provincial government carries out capacity building, institutional development, and improvements in digital infrastructure to enhance KIM performance in disseminating public information. The findings show that government support is manifested through structured training in public communication, digital literacy, and citizen journalism; continuous mentoring in the use of platforms such as kim.id and KIM Digital; and the implementation of tiered coordination involving KIM networks at the provincial, district, sub-district, and village levels. Diskominfosantik has institutional duties and functions in the fields of public communication, informatics, and information dissemination. KIM is one of the strategic programs that serves as an instrument for community-based information empowerment, making this topic relevant to the role of government institutions. Studies related to KIM in Central Kalimantan are still relatively limited; therefore, this research provides a new contribution in the context of developing community information institutions at the regional level. Although various initiatives have been implemented, several challenges remain, such as limited community management capacity among KIM implementers, uneven digital skills, and a relatively high dependence on government facilitation to support operational activities. This study shows that effective collaboration and role-sharing in producing content relevant to local needs are essential. The Office of Communication, Informatics, Encryption, and Statistics of Central Kalimantan Province acts not only as a regulator but also as a facilitator, mentor, and community empowerer in the field of information.Overall, this study concludes that government efforts through the Office of Communication, Informatics, Encryption, and Statistics of Central Kalimantan Province in the development of Community Information Groups (KIM) fall into the effective category and encourage KIM to be more active in producing and disseminating information. In the era of hoaxes and disinformation, the government requires trustworthy community-based information channels, and KIM represents one such solution; however, there are still KIMs that remain inactive in certain regions or districts and therefore require further attention and guidance.
Implementasi Komunikasi Persuasif Aparat Kecamatan dalam Kasus Sengketa Lahan PT. Kalimantan Hamparan Sawit di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Hokbie Hokbie; Srie Rosmilawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16485

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi komunikasi persuasif oleh aparat Kecamatan Manuhing dalam penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan PT. Kalimantan Hamparan Sawit (KHS) dan masyarakat Desa Tumbang Jalemu. Sengketa ini berakar dari perbedaan pemahaman terkait penguasaan lahan, dimana masyarakat mengklaim hak atas lahan tersebut berdasarkan pengelolaan turun-temurun, sementara perusahaan mengandalkan dokumen legal resmi yang sah menurut aturan negara. Keberhasilan penyelesaian konflik ini bergantung pada efektivitas komunikasi yang digunakan oleh pihak yang terlibat, termasuk aparat kecamatan sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi komunikasi persuasif oleh aparat Kecamatan Manuhing dalam kasus ini dapat dikategorikan Cukup Berhasil, terutama efektif dalam meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas sosial, namun belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan sengketa lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada dua orang aparat Kecamatan Manuhing, satu perwakilan PT KHS, serta dua orang masyarakat Desa Tumbang Jalemu yang terdampak langsung oleh sengketa lahan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus utama analisis ini adalah untuk memahami praktik komunikasi persuasif yang diterapkan aparat kecamatan, merujuk pada tujuh aspek komunikasi persuasif yang meliputi pemaknaan awal, verifikasi informasi, penyampaian pesan, dialog, negosiasi, penguatan kesepakatan, serta evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat Kecamatan Manuhing berhasil menjaga kestabilan sosial dengan melakukan komunikasi yang lebih menenangkan dan netral, serta memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Meskipun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan dalam hal data dan klaim antara masyarakat dan perusahaan, serta ketidakmampuan warga untuk menyampaikan argumentasi secara sistematis dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Meski demikian, komunikasi persuasif oleh aparat kecamatan terbukti efektif dalam meredakan ketegangan, namun belum mampu menyelesaikan masalah substantif terkait legalitas dan kepemilikan lahan. Dari penelitian ini, disarankan agar aparat kecamatan terus mengembangkan metode komunikasi yang lebih mendalam, terutama dalam hal penyampaian informasi yang lebih jelas mengenai sejarah penguasaan lahan, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyusun argumen yang lebih terstruktur. Evaluasi berkelanjutan terhadap proses komunikasi juga penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di masa depan.