Abubakar Eby Hara
Department Of International Relations, University Of Jember, Indonesia

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Women's Representation in the 2018 United States Midterm Elections Yasinta Widya Prameswari; Agus Trihartono; Abubakar Eby Hara
Journal of Feminism and Gender Studies Vol 3 No 1 (2023): Journal of Feminism and Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jfgs.v3i1.30625

Abstract

United States politics is a difficult arena to reach for women due to the high levels of gender discrimination and sexism. A new history came up on their midterm election on Tuesday 6th November 2018. Due to the record number of women who passed and running for office, also the surge in activism was higher than previos years. The number of female legislator is 23.4% for the House of Representative and 25% for Senate. This record number is the highest one in United State politic history of women representation. The process of increasing women’s representation in 2018 midterm election to some extent influenced by the paradigm shifting of the women’s movement.
Diplomasi Publik Prancis dalam Mempertahankan Paris Sebagai Pusat Fashion Dunia Nahlha Istatin Nurchaliza; Abubakar Eby Hara; Djoko Susilo
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jhi.v16i1.39581

Abstract

Fashion atau fesyen adalah bagian penting dari budaya negara, dan dijadikan sebagai salah satu bentuk citra Prancis. Prancis telah membangun reputasinya sebagai pusat fesyen dunia sejak abad ke-17 hingga abad ke-21. Sebagai fenomena global, Prancis bersaing dengan Italia, Amerika Serikat, Inggris. Dari negara-negara tersebut telah banyak menghadirkan desainer dan merek fesyen yang populer, salah satunya yaitu italia yang memiliki merek terkenal seperti Gucci, Prada, Versace, Fendi dan lainnya. Namun Paris yang paling banyak menarik perhatian publik yang meliputi fashionista, jurnalis, media, dan lainnya. Serta, hanya Prancis yang berhasil menduduki peringkat teratas sebagai merek fesyen paling mendominasi pasar mewah di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberhasilan upaya diplomasi publik Prancis dalam mempertahankan Paris sebagai pusat fesyen dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Prancis dalam mempertahankan Paris sebagai pusat fesyen dunia karena kemampuan branding negara yang kuat dan upaya diplomasi publik dalam meningkatkan popularitas fesyen, dengan dukungan Pemerintah dan aktor Non-Pemerintah yang terus berlanjut untuk mempromosikan fesyen. Kata Kunci: Fesyen; Prancis, Paris; pusat fesyen dunia; diplomasi publik
Industri Makanan Halal: Perbandingan Indonesia dan Malaysia Fatonah, Isti; Trihartono, Agus; Hara, Abubakar Eby
Global Focus Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Department of International Relations, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jgf.2023.003.02.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan industri makanan halal Indonesia dan Malaysia. Industri makanan halal di kedua negara akan dibandingkan menggunakan tiga indikator yaitu sertifikasi halal, regulasi halal, serta strategi nation branding. Ketiga indikator ini akan di analisa menggunakan konsep good governance dan nation branding. Hasilnya, dalam sertifikasi halal, Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dalam hal regulasi halal, Malaysia memiliki regulasi yang sudah jelas sehingga memudahkan pihak luar yang ingin mendaftarkan kehalalalan produk mereka. Sementara itu, regulasi halal Indonesia masih kurang jelas. Dalam hal nation branding, Malaysia sudah mulai mengukuhkan posisinya di kancah dunia melalui branding ‘global halal hub’. Sementara Indonesia juga ingin mengikuti langkah branding yang sama. Indonesia dan Malaysia sama – sama negara mayoritas muslim. Dan ada indikasi justru hal ini malah memperlambat pertumbuhan industri halal.
Pelibatan Private Military Company dalam Misi Perdamaian di Afganistan oleh PBB di Tahun 2014 Prasetyo, Cahyo Tri; Albayumi, Fuat; Hara, Abubakar Eby
Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol 9 No 3 (2022): Kesejahteraan dalam Aspek Sosial dan Ekonomi
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/e-sos.v9i3.33706

Abstract

The level of security in Afghanistan has started to deteriorate since American military activities began. This is because the fight between the United States and the Taliban organization is causing an increasing number of civilian deaths. The United Nations (UN) is now involved in settling the conflict in Afghanistan as a result of the escalating conflict conditions there. In addition to deploying troops from member nation contingents, the UN also enlists the aid of a Private Military Company (PMC) to help carry out the peace mission in Afghanistan. However, International organization role theory and rational choice theory are both used in this Article. Keyword : UN, PMC, Afganistan
Indonesia’s Food Security and Food Sovereignty Under Agricultural Trade Liberalization Indriastuti, Suyani; Hara, Abubakar Eby; Patriadi, Himawan Bayu; Trihartono, Agus; Sunarko, Bagus Sigit
Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.18.2.2024.431-456

Abstract

Agricultural trade liberalisation affects food security and food sovereignty in Indonesia. This article aims to analyse the extent to which agricultural trade liberalisation impacts food security and food sovereignty, as well as examine the dilemmas faced by the Indonesian government related to agricultural liberalisation, food security, and food sovereignty. This research applies qualitative process-tracing case studies using primary data from interviews and secondary data by analysing documents, news, or statistical data provided by institutions such as Indonesian National Statistics, the Food and Agricultural Organization (FAO), and other institutions. This research found that agriculture is a comparative advantage of Indonesia. It supports the achievement of a surplus balance of trade in the global agricultural markets. However, it is challenging and dilemmatic in the context of food commodities. In the short term, agricultural liberalisation might support the achievement of food security as it provides availability of food and food access both physically and economically. However, at the same time, agricultural liberalisation also threatens food sovereignty as it raises dependence on food imports. In the long run, dependency on food imports could endanger food security if there is a change in the political economy of the global market system.Keywords: Liberalisation of Agriculture, Food Security, Food Sovereignty Liberalisasi pertanian mempengaruhi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dampak liberalisasi pertanian terhadap ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta dilema yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait liberalisasi pertanian, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif process-tracing analisis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui interview dan data sekunder dikumpulkan dengan metode “desk research” termasuk menganalisis dokumen, berita, atau data statistik yang disediakan oleh lembaga-lembaga seperti Statistik Nasional Indonesia, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan lembaga lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa pertanian merupakan keunggulan komparatif bagi Indonesia yang mendukung pencapaian surplus neraca perdagangan komoditas pertanian di pasar global. Namun, dalam konteks komoditas pangan, permasalahan bersifat kompleks dan dilematis. Dalam jangka pendek, liberalisasi pertanian dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan karena menyediakan ketersediaan pangan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Namun, pada saat yang sama, liberalisasi pertanian juga mengancam kedaulatan pangan karena meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Dalam jangka panjang, ketergantungan impor pangan dapat membahayakan ketahanan pangan jika terjadi perubahan struktur ekonomi politik pada sistem pasar global.Kata-kata Kunci: Liberalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan
Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Penyelenggaraan World Cup 2022 Qatar yahya, syifa' syauqi djohan; Hara, Abubakar Eby; Albayumi, Fuat
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jhi.v17i2.58891

Abstract

Representasi nilai Islam merupakan bagian dari cara Qatar dalam mengimplementasikan identitas Islam yang dimiliki oleh negaranya dalam penerapan kebijakan bernegara. Qatar yang merupakan negara Islam berupaya untuk menunjukan identitas keIslaman yang mereka miliki secara tegas dengan penerapan berbagai kebijakan yang mereka terapkan. Dalam penerapan identitasnya, konstruktivisme modern membantu menjelaskan bagaimana peran identitas dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh sebuah negara. Selain itu, Diplomasi Publik juga diterapkan oleh Qatar dalam memperkenalkan identitas yang mereka miliki dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Adapun kebijakan yang merepresentasikan nilai Islam dalam World Cup 2022 yakni pelarangan simbol dan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ), pelarangan praktik Sex Outside Marriage, pelarangan konsumsi alkohol di ruang publik dan pelarangan perjudian. Peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan syariat Islam diterapkan oleh Qatar pada setiap turis maupun atlet yang bertanding dalam Piala Dunia 2022. Qatar dengan identitas Islamnya berupaya untuk memperkenalkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang moderat dan menentang segala bentuk diskriminasi dan juga menolak untuk dipandang sebelah mata oleh masyarakat internasional. Kata Kunci: Representasi, Identitas, Islam, Qatar.
Implementasi Kebijakan Program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Putranda, Dicky; Helpiastuti, Selfi Budi; Hara, Abubakar Eby
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v6i2.683

Abstract

This research is closely related to the problem and is the direction of the answer from the hypothesis or a temporary description of the assumptions. Based on the formulation of the problem that has been stated, the goal to be achieved in this study is to analyze the implementation of the Regional Movement for Lifting Out-of-School Youth Program in Banyuwangi Regency. The Regional Movement Program to Raise School Dropout Youths is part of the Banyuwangi Regency Government's efforts to provide education to the community, especially school children who come from poor communities. The Regional Movement for Lifting Out-of-School Youth is an ideally good program, but it requires accuracy in implementing, utilizing and utilizing it by the community. If this can be done, then the results can have a positive impact on the development of Banyuwangi district in the future. Therefore, on this occasion the researchers conducted research with the title "Policy Implementation of the Regional Movement Program for Lifting Out-of-School Youth at the Banyuwangi District Education Office. The research method used in this research This research uses a qualitative approach (naturalistic research) which places more emphasis on aspects of understanding in depth on a problem. So that this method uses observation, interview, and documentation data collection techniques which will later be tested for validity. The data analysis used is an interactive data analysis method, where this data analysis will later include data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions.
Navigating Digital Frontiers: Estonia’s e-Residency through the Lens of the Eclectic Paradigm Luhur, Ken Budi; Trihartono, Agus; Hara, Abubakar Eby
Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.19.1.2025.121-142

Abstract

The Estonian e-Residency program, launched in 2014, allows non-residents to access Estonia’s advanced digital infrastructure and services. It provides a secure digital identity to individuals worldwide, enabling them to start and manage a location-independent business online within the European Union without needing to physically reside in Estonia. This study explores the opportunities and challenges of e-Residency through qualitative methods and the Eclectic Paradigm model by John Dunning. While e-Residency does not grant physical residency, citizenship, or tax residency, is especially attractive to individuals seeking to leverage Estonia’s advanced digital infrastructure and favorable business environment. Key opportunities include leveraging Estonia’s advanced digital infrastructure and accessing the European Union market, significantly enhancing business efficiency and economic participation. However, the novelty of the e-Residency concept still faces challenges from the challenge of low global adoption, which requires optimization for broader relevance and impact. Lastly, this research underscores the need for strategic improvements to maximize the program’s potential and suggests further development to achieve its global aspirations. Keywords: e-Residency, Digital Identity, Estonia, Eclectic Paradigm Program e-Residency Estonia, yang diluncurkan pada tahun 2014, memungkinkan non-residen untuk mengakses infrastruktur dan layanan digital canggih Estonia. Program ini menyediakan identitas digital yang aman bagi individu di seluruh dunia, yang memungkinkan mereka untuk memulai dan mengelola bisnis daring yang tidak bergantung pada lokasi di Uni Eropa tanpa perlu bertempat tinggal secara fisik di Estonia. Studi ini mengeksplorasi peluang dan tantangan e-Residency melalui metode kualitatif dan model Paradigma Eklektik oleh John Dunning. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun e-Residency tidak memberikan tempat tinggal fisik, kewarganegaraan, atau pajak tempat tinggal, tetapi sangat menarik bagi individu yang ingin memanfaatkan infrastruktur digital canggih Estonia dan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Peluang utama termasuk memanfaatkan infrastruktur digital canggih Estonia dan mengakses pasar Uni Eropa, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi bisnis dan partisipasi ekonomi. Namun, di sisi lain, kebaruan konsep e-Residency masih mengalami tantangan berupa adopsi global yang masih rendah sehingga memerlukan pengoptimalan untuk relevansi dan dampak yang lebih luas. Terakhir, penelitian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan strategis untuk memaksimalkan potensi program dan menyarankan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai aspirasi globalnya. Kata-kata Kunci: e-Residency, Identitas Digital, Estonia, Paradigma Eklektik
Continuity and Discontinuity of National Roles in Middle-Power States: The Case of Indonesia’s Foreign Policy Hara, Abubakar Eby
Muslim Politics Review Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56529/mpr.v4i1.439

Abstract

This paper examines the continuity and discontinuity of national roles adopted by middle-power states, with Indonesia as a case study. It focuses on two auxiliary roles linked to Indonesia’s master role as a regional leader. The first is Indonesia’s role as a promoter of democracy through the Bali Democracy Forum, a role that continued from the administration of Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) to that of Joko ‘Jokowi’ Widodo (2014-2024). The second is Indonesia’s role in constructing a maritime cooperation framework under the Global Maritime Fulcrum policy initiated during Widodo’s first term, but which saw discontinuation in his second term. This paper seeks to explain why one auxiliary role persisted while the other did not. Drawing on national role conception theory, particularly the distinction between master and auxiliary roles, it argues that the sustainability of auxiliary roles depends not only on external expectations aligned with the master role, but also on internal legitimacy and support. In the case of the Global Maritime Fulcrum policy, strong domestic contestation undermined the auxiliary role, despite its alignment with Indonesia’s regional leadership ambitions.
Public Service Innovation In Investment Services And One Door Integrated Services Badung Regency Bali Province Dwi Widari, Ni made; Yuslinda Dwi Handani; Abubakar Eby Hara
POLITICO Vol. 23 No. 1 (2023): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v23i1.1644

Abstract

Bali Province, Badung Regency is one of the regions of Indonesia by providing public services as stated in Law Number 25 of 2009 which states that public services are a series of activities in fulfilling the service needs of the population for goods, services and/or administrative services provided by the administrator. public service. The Badung Regency Government through the Investment Service and One-Stop Integrated Services of Badung Regency through e-government made a breakthrough to create a new innovation called the LAPERON innovation which provides permit and non-permit services in the form of commercial and non-commercial licensing. The aim of this research is to describe the typological product form of public service innovation in Badung Regency based on the typological dimensions of public service innovation according to Muluk (2008) and the dimensions of public service innovation according to Rogers (2003). The method is descriptive qualitative. Sources of data through interviews and documentation selection of informants by technique purposive. To check the validity of the data used data triangulation. The data analysis technique was carried out using an interactive analysis model (Miles and Huberman). The results of this study indicate that the typology of public service product innovation runs optimally. However, of the five dimensions of public service innovation, only one does not meet these dimensions. The dimension in question is the observability dimension. There is a lack of service delivery,culture shock, and socialization.