Articles
<![CDATA[Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Oleh PPAT Di Kabupaten Langkat ]]>
<![CDATA[Ayu Tamala]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) menyatakan: “Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. Pendaftaran yang dimaksud bertujuan agar tercapainya kepastian hukum bagi jaminan ataupun kreditur jika sewaktu-waktu debitur cidera janji (wanprestasi). Pendaftaran ini diberikan batas waktu oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 13 ayat (2) UUHT Jo Pasal 40 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan. Pelaksanaan pendaftaran APHT oleh pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Langkat belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan (APHT) oleh PPAT di Kabupaten Langkat dan penyebab terjadinya keterlambatan pendaftaran APHT oleh PPAT serta akibat hukumnya. Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden maupun informan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat diketahui bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan terdiri atas dua tahap yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan dihadapan PPAT dan tahap pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Keterlambatan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT di Kabupaten Langkat disebabkan oleh keterlambatan pengecekan sertifikat hak atas tanah Oleh PPAT, keterlambatan pengembalian berkas APHT oleh kreditur, PPAT menunggu APHT sampai sejumlah tertentu,pada saat cek bersih tanah, data fisik dan data yuridis belum ada di kantor pertanahan. Oleh karena itu timbul akibat hukum yang berlaku kepada PPAT dan juga Kreditur.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Desa Muyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ]]>
<![CDATA[T. Syarif Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui praktik pengelolaan sampah, peran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta konsekuensi yang diterima pemerintah dan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di TPA Desa Muyang Kute Mangku. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sesuai topik pembahasan. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, praktik pengelolaan sampah di TPA Desa Muyang Kute Mangku yang sudah berjalan selama ini belum dapat dikatakan baik, karena umumnya sampah hanya dibuang begitu saja di TPA setelah diangkut dari berbagai tempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bener meriah telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyediaan sarana dan prasarana persampahan di TPA Desa Muyang Kute Mangku. Meskipun demikian masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah sehubungan dengan masalah pengelolaan sampah di Desa Muyang Kute Mangku agar tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan masyarakat. Konsekuensi yang diterima pemerintah berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah di TPA Desa Muyang Kute Mangku yaitu banyaknya pengaduan dari masyarakat tentang dampak yang timbul dari adanya TPA tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di TPA Desa Muyang Kute Mangku yaitu dengan mendaur ulang sampah. Disarankan kepada masyarakat agar pemanfaatan sampah yang dilakukan lebih optimal di lingkungan masing-masing dan pada TPA. Hal ini didukung oleh pemerintah dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE ]]>
<![CDATA[Syarifah Rizki Anggraini]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum penguasaan atas tanah.Menyebutkan bahwa tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan.Transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie bertentangan dengan Pasal 7 undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanahnya menurut ketentuan UU, dan proses penebusan gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro. Untuk mendapatkan data dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan caramembaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro tidak mengenal jangka waktu, dan beberapa tidak dibuat secara tertulis. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanahnya menurut ketentuan UU adalah karena faktor kebiasaan, pelaksanaan gadai tanah hanya berdasarkan pada ketentuan yang menjadi kebiasaan, sedangkan faktor lainnya adalah karena faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, masyarakat tidak mengetahui bahwa gadai tanah telah di atur di dalam UU. Berakhirnya gadai tanah sawah di Kecamatan Peukan Baro berakhir karena tanah gadai tersebut telah ditebus, proses penebusannya dilakukan secara hukum adat, yaitu jumlah yang dibayar sama dengan jumlah yang diterima oleh penggadai pada saat menggadaikan tanahnya. Disarankan kepada Pemerintah untuk menghapus aturan mengenai gadai, seperti halnya yang ditentukan dalam Pasal 53 UUPA, yang menyatakan bahwa ketentuan gadai bersifat sementara dan akan diusahakan hapus dalam waktu yang singkat, atau membuat aturan yang baru seperti halnya memberi sanksi kepada para pihak yang melakukan gadai dengan indikasi pemerasan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Pemungutan Retribusi ]]>
<![CDATA[Hasfar Fuadi]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>;
<![CDATA[Muhammad Saleh]]>
<![CDATA[ Media Iuris Vol. 4 No. 3 (2021): MEDIA IURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/mi.v4i3.26806
<![CDATA[AbstractThis paper uses a juridical empirical research method. Juridical research is using a statutory approach, namely Qanun/Perda (das sollen), while empirical research uses a field approach (das sein) by conducting direct interviews with parking attendants and parking retribution users. This study aims to understand and determine the responsibility of parking attendants on the edge of public roads in collecting retribution and applying sanctions to irresponsible parking attendants on the edge of public roads. The results of the study show that the parking attendant is required to use the official clothes/vest provided by the Banda Aceh City Transportation Service, the parking attendant at the time of collecting the parking fee is required to submit a coupon to the user of the retribution service as proof of the parking levy collection and the parking attendant is obliged to submit the levy result to the Banda City Government Aceh through the Quotation Officer assigned in accordance with the provisions that have been set, but if the parking attendant does not carry out his obligations, he will be given a sanction in the form of cancellation of the Management Agreement for the Collection of Parking Retribution. By submitting the coupon as proof of payment of the parking fee, the user of the levy service will count the number of vehicles entering and leaving. Keywords: Accountability; Retribution; Parking.AbstrakTulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu Qanun/Perda (das sollen), sedangkan penelitian empiris menggunakan pendekatan lapangan (das sein) dengan melakukan wawancara langsung terhadap Juru Parkir dan pengguna retribusi parkir. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pertanggungjawaban Juru Parkir di tepi jalan umum dalam pemungutan retribusi dan penerapan sanksi terhadap Juru Parkir di tepi jalan umum yang tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian bahwa Juru Parkir wajib menggunakan pakaian/rompi resmi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Juru Parkir pada saat memungut retribusi parkir wajib menyerahkan kupon kepada pengguna jasa retribusi sebagai bukti pungutan retribusi parkir dan Juru Parkir wajib menyerahkan hasil retribusi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Juru Kutip yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namum apabila Juru Parkir tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan sanksi berupa pembatalan Surat Perjanjian Tata Kelola Pemungutan Retribusi Parkir. Dengan diserahkannya kupon sebagai tanda bukti pembayaran retribusi parkir maka pengguna jasa retribusi akan terhitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Retribusi; Parkir.]]>
<![CDATA[Status Tanah Yang Diperoleh Oleh Badan Hukum Melalui Jual Beli Tanah Milik Adat Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) ]]>
<![CDATA[Eru Fadhillah]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>;
<![CDATA[Yanis Rinaldi]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (524.039 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i1.5215
<![CDATA[Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melarang setiap perbuatan peralihan Hak dengan status hak milik atau milik adat kepada selain dari subjek hukum pada Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat memilik hak milik atas tanah. Namun, dalam praktiknya terdapat subjek hukum selain yang diatur Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang tetap melaksanakan peralihan tanah milik adat di hadapan PPAT di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status tanah apa yang diperoleh oleh badan hukum selain dari Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 melalui jual beli tanah milik adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data utama penelitian adalah data sekunder yang didukung data primer. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, status tanah yang diperoleh oleh badan hukum selain dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yang perolehannya melalui Jual beli tanah milik adat di hadapan PPAT adalah tetap berstatus tanah Negara]]>
<![CDATA[Standard Patterns of Considerations in Law, District Regulation and Qanun Based on Legal Rules in Indonesia ]]>
<![CDATA[Husna Sartika]]>;
<![CDATA[Eddy Purnama]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>
<![CDATA[ Pancasila and Law Review Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (696.214 KB)
|
DOI: 10.25041/plr.v2i2.2446
<![CDATA[The consequence of the state of the law is legislation to be an essential instrument in regulating public life. However, in some parts of Indonesia, they can make their regional regulation slightly different from the constitution, wherein this article will focus on Qanun in Aceh Province. The research used in this paper is normative law research. This research used sequential data or library data. Secondary data consists of primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials. The approach method used is the legislative approach and the conceptual approach. The formulation of the problem in this paper is how the standard pattern of consideration in the Law, Regional Regulations, and Qanun is based on legislation. The results show that in the Law in Consideration, Consider using the word "membentuk" or "form" because the law-making institution consists of legislative institutions and executive institutions. Regional regulation considers using the word "menetapkan" or "establish" because the institution that makes local regulations is a local government consisting of elements of local governments and local people's representative councils. This consideration follows Annex II of Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation as amended by Law Number 15 of 2019. However, the Qanun used the word "membentuk" or "form" due following Article 233 paragraph (1) of Law Number 11 the Year 2006 on Aceh Governance and Annex II of Aceh Qanun Number 5 of 2011 on the Procedures for the Establishment of Qanun.]]>
<![CDATA[Kepemilikan Tanah Hak Milik Yang Dikuasai Bersama Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Diperoleh Berdasarkan Warisan di Provinsi Aceh ]]>
<![CDATA[Nurlaila Nurlaila]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>;
<![CDATA[Mahdi Syahbandir]]>
<![CDATA[ Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 2: Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.341 KB)
|
DOI: 10.24815/sklj.v2i2.11633
<![CDATA[Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Namun dalam kenyataannya hak-hak milik tersebut ada yang belum dilepas oleh WNA. Article 21 paragraph (3) of Law No. 5 of 1960 about foreigners who already enactment of this Act property rights because inheritance without a will or an engaging treasure because marriage, as well as citizens of Indonesia who have owned and after the enactment this Act lost his citizenship was obliged to relinquish rights within a period of one year from obtaining such rights or loss that citizenship. If after that time period past the property are not removed, then the right remove because of the law and the land falls on the state, provided that the rights of other parties which encumber still persists. However, in fact the property rights there is still not released by the WNA.]]>
<![CDATA[Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran ]]>
<![CDATA[Irma Mulia Fitri]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>;
<![CDATA[Suhaimi Suhaimi]]>
<![CDATA[ Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 1: April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.715 KB)
|
DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12323
<![CDATA[Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dalam melaksanakan pengawasan, menteri membentuk Majelis Pengawas, Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (Tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (Tiga) orang dan ahli atau akedemisi sebanyak 3 (Tiga) orang. Pengawas terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Berdasarkan aturan pasal 70 (a) Tentang Majelis Pengawasan Daerah (MPD) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empris.Supervision towards notaries is conducted by a Minister by foundingsupervisory council which consists of 9 members; 3 are from the government agency; 3 are from the notary agency;and 3 other are from experts or academics. The supervision includes the notaries’ attitude and how the notaries conduct their duties which are regulated in Article 67 of Law No.30 of 2004 and Law No.2 of 2014 about notary position. Based on the regulation in article 70 (a) about Regional Supervisory Council mentions that this council is authorized to hold a meeting to investigate if there are any suspicions about codes of ethics violations or the violation towards notary duties. The type of this study is a Juridical Empirical.]]>
<![CDATA[Kewenangan Ketua Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan Advokat ]]>
<![CDATA[Muttaqin Asyura]]>;
<![CDATA[Faisal A. Rani]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>
<![CDATA[ Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.71 KB)
|
DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12611
<![CDATA[Angka 6 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat (SK KMA Penyumpahan Advokat) menimbulkan polemik hukum karena substansi materi keputusan tersebut memperluas Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Organisasi Advokat yang dapat mengajukan penyumpahan Advokat di Pengadilan Tinggi. Terkait dengan hal tersebut apakah Ketua Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK KMA Penyumpahan Advokat? Teori freies ermessen menekankan bahwa setiap pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan agar dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, namun keputusan yang dibuat harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berlakunya SK KMA Penyumpahan Advokat memperluas makna Organisasi Advokat yang telah diatur sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pejabat pemerintahan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian, Ketua Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan SK KMA Penyumpahan Advokat untuk mengatur mengenai Organisasi Advokat yang dapat mengajukan sumpah di Pengadilan Tinggi.Clause 6 a Decree Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on the Oath of an Advocate leads to legal issues due to expanding the decision of the Constitutional Court regarding advocate organization that can submit an oath of an advocate in the high court. Based on that issue, Is the Chief Justice of the Supreme Court authorized to issue a Decree Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on the Oath of an Advocate? Freies Ermessen’s theory states that every government official has authority to make a decree in order to serving public administration. But, the decree must be in accordance with the General Principles of Proper Administration (GPPA). The enactment of the Decree on the Oath of an Advocate leads to legal issues due to expanding the decision of the Constitutional Court. Legal uncertainty caused by the Decree is contrary to the General Principles of Proper Administration (GPPA). Therefore, the Chief Justice of the Supreme Court is not authorized to issue a Decree Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on The Oath of an Advocate to regulate an Advocate Organization that can submit an oath in a High Court.]]>
<![CDATA[Attempt of Lawsuit by The Debtor to Delay The Implementation of The Auction of The Object of Liability ]]>
<![CDATA[Muhammad Irvan Hidayana]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>;
<![CDATA[Muazzin Muazzin]]>
<![CDATA[ Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 3: Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.763 KB)
|
DOI: 10.24815/sklj.v5i3.24299
<![CDATA[The auction lawsuit arises when there is dissatisfaction with the debtor where the claim before the auction is intended by the plaintiff to delay the auction and the lawsuit after the auction has very diverse motives that cause it. The type of research used is normative legal research with analytical approach and legislation approach. (statute approach). Data processing is carried out in a systematic way on written legal materials. The purpose of this study is to explain the causes and explain the legal protection for debtors as well as the legal consequences for delaying the implementation of the mortgage execution auction. The results of this study indicate that there is a loss experienced by the debtor for setting a low limit value in the implementation of the mortgage execution auction which is carried out by the KPKNL as the Auction Body. Every limit price determination is required to use or use an appraisal service in accordance with Article 36 number 93/PMK/2010 concerning Auction Implementation Guidelines. There are objections to the low auction limit value, the debtor files a lawsuit to the court to postpone the auction, so if the court has given a decision that has permanent legal force stating the auction being held is invalid and null and void.]]>
