Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Sistem Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja Guru SDN 36 Lubuk Batu Menggunakan Metode Profile Matching Perra Budiarti Rayahu Putri; Feri Irawan; Bendra Wardana; Nopi Purnomo; Aldo Eko Syaputra
JIKTEKS : Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Vol. 4 No. 03 (2026): Agustus
Publisher : Faatuatua Media Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70404/jikteks.v4i03.667

Abstract

Penilaian kinerja guru memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Evaluasi ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh kepala sekolah terkait pengembangan dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Di SDN 36 Lubuk Batu, proses penilaian masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif, membutuhkan waktu lama, dan berpotensi menimbulkan subjektivitas. Kondisi tersebut menyulitkan pihak sekolah dalam menentukan guru terbaik secara objektif dan transparan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis metode Profile Matching untuk membantu proses penilaian kinerja guru secara lebih akurat dan terukur. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu menghasilkan proses penilaian yang lebih sistematis, cepat, dan objektif sehingga dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta mutu pendidikan secara keseluruhan.
Penerapan Data Mining Menggunakan Metode Klasifikasi Dalam Memprediksi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Afifah Cahayani Adha; Asep Marzuki; Yolanda Safitri Nelaz; Sisi Hendriani Hendriani; Nopi Purnomo
Jurnal Minfo Polgan Vol. 13 No. 2 (2024): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v13i2.14250

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 19 Kabupaten/ Kota. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 masih banyak Kabupaten/Kota dengan status desanya tertinggal. Dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 beberapa desa di Sumatera Barat telah berhasil meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa berkembang dan maju. Peningkatan pada Indeks Desa Membangun ini merupakan hasil dari program pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Tujuan untuk mengklasifikasi status desa berdasarkan indeks desa membangun. Penelitian ini menggunakan metode data mining. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Algoritma C.45. Data penelitian diambil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun hasil akurasi menggunakan algoritma C.45 sebesar 69,96%. Adapun jumlah rule yang didapatkan pada penelitian ini berjumlah 1 rule. Hasil analisa ini bisa menjadi pedoman untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mempertimbangkan untuk melaksanakan pengembangan desa.
Mengimplementasikan Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Transparansi Kegiatan di Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Risma Cahaya Daulay; Syukrina Hairani Harahap; Laila Alpi Sahrina Pasaribu; Hotma Pinta Nasution; Nopi Purnomo
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 2 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i2.15521

Abstract

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun, pada Kantor Inspektorat kab.padang Lawas, proses pelaporan dan pemantauan kegiatan masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan kendala dalam hal kecepatan akses informasi, akurasi data, serta keterbukaan kepada publik. Transparansi dalam hal ini diartikan sebagai keterbukaan informasi oleh jajaran kepemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik). Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam memperhatikan dan menyiarkan kinerja pemerintah. Secara ringkas dapat dikatakan, tuntutan masyarakat terhadap transparansi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi kepemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem informasi berbasis web yang dapat meningkatkan transparansi kegiatan di lingkungan Inspektorat Padang Lawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sip berkolerasi positif dengan peningkatan keterbukaan informasi, terutama dalam pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Namun, tantangan terkait infrasturktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia masih perlu diatasi untuk mencapai efektifitas maksimal. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan mampu mempermudah proses pengelolaan data kegiatan, mempercepat penyampaian laporan, dan meningkatkan akses informasi bagi pihak internal maupun eksternal. Dengan demikian, penerapan sistem informasi ini dapat mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi di Kantor Inspektorat Lawas.
Penerapan Metode SAW dalam Penentuan Rekomendasi Penerima PKH di Kelurahan Pasar Sibuhuan Nopi Purnomo; Perra Budiarti Rayahu Putri; Devi Yuliana; Ulia Ulfa; Muhammad Rasyid
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 2 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i2.15680

Abstract

Program Keluaga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian dukungan dana secara berkala. Proses penentuan calon penerima bantuan memerlukan tingkat transparansi yang memadai agar penyaluran bantuan dapat berlangsung secara tepat sasaran. Namun, di Kelurahan Pasar Sibuhuan tahap seleksi kerap menghadapi berbagai kendala ataupun kesulitan dalam menentukan penerima yang benar-benar layak untuk bantuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih terstruktur dan akurat dalam menentukan prioritas penerima PKH. Penelitian ini mengkaji penggunaan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai pendekatan dalam menentukan rekomendasi penerima PKH di Kelurahan Pasar Sibuhuan. Metode SAW dipilih karena kemampuannya dalam mengelola pembobotan dan penilaian multi-kriteria dengan proses yang efisien namun tetap menghasilkan perhitungan yang tepat. Kriteria penilaian yang digunakan meliputi tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, pendidikan anak, serta kondisi kesehatan keluarga. Setiap kriteria diberikan bobot berdasarkan tingkat urgensinya, kemudian dilakukan proses normalisasi dan perhitungan untuk memperoleh nilai preferensi calon penerima. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode SAW mampu menghasilkan peringkat rekomendasi penerima PKH secara lebih objektif dan konsisten dibandingkan mekanisme seleksi manual. Selain itu, metode ini dapat membantu pihak kelurahan mengurangi bias penilaian serta mendukung terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih transparan. Dengan demikian, penggunaan metode SAW terbukti efektif dalam meningkatkan ketepatan dan keadilan distribusi bantuan PKH di Kelurahan Pasar Sibuhuan.
Analisis Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Elia Puspita Sari Siregar; Tri Indah Sari Siregar; Harry Santana Harahap; Akbar Harahap; Nopi Purnomo
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 2 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i2.15759

Abstract

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil BPBD Padang Lawas Utara secara komprehensif, meliputi landasan hukum pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta program kerja yang dijalankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan observasi. BPBD Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Lembaga ini menjalankan tiga fungsi utama yaitu koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Padang Lawas Utara telah memiliki struktur organisasi yang jelas dengan dipimpin oleh Kepala BPBD Lairar Rusdi Nasution, S.STP., M.M., didukung oleh sekretariat dan tiga bidang utama. Kantor BPBD berlokasi strategis di Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.