Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pendampingan Personal Branding melalui Media Sosial guna Meningkatkan Potensi Lokal di Desa Nambangrejo Sukorejo Ponorogo Fikri, Muhammad Khoirul; Fathoni, Tamrin; Sari, Dewi Yunita
Social Science Academic SPECIAL ISSUE: Desa Berdaya dengan Potensi Lokal
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/ssa.v0i0.6034

Abstract

Nambangrejo Village has unique village assets, which can be categorized into several categories: tradition, art, traditional knowledge and culture. These assets of Nambangrejo Village are unique and different from other areas. Such as Mirah Hamlet and Golan Hamlet, which until now are still thick with traditions of not being allowed to marry between the two, even just meeting, this folklore is still believed until now. In terms of culture, Nambangrejo also has Reog Art, which is also a village asset. In terms of micro-economy, Nambangrejo also has umkm processed products whose resources can still be developed further. While from the religious sector, Nambangrejo Village also has Banjari art. Therefore, this service was carried out with the intention of identifying the potential of Nambangrejo Village using the Asset Basse Community Drive Development “ABCD” method to maximize local potential, especially Nambangrejo Village with the aim of sustainable potential development. Departing from such village assets, group 03 formulated the activity “Personal Branding Assistance Through Social Media to Increase Local Potential in Nambangrejo Village” by applying the ABCD method. The output of this research is to produce human resources (HR) of the Nambangrejo community who have knowledge and personal branding to project Nambangrejo Village sustainably.
SINERGI EKONOMI KREATIF DAN SETIFIKASI HALAL DALAM MENDORONG DAYA SAING BISNIS BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PADA PT. ORIENTAL LANGGENG SENTOSA) M. Halim Barnanda; Muhammad Khoirul Fikri; Kuat Ismanto
Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 4, No 2 November 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sinergi antara ekonomi kreatif dan sertifikasi halal dalam membangun daya saing bisnis yang berkelanjutan, khususnya pada sektor minuman tradisional yang menghadapi tantangan modernisasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana integrasi inovasi kreatif dan sertifikasi halal dapat memperkuat eksistensi PT. Oriental Langgeng Sentosa sebagai produsen minuman legendaris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk, pengemasan ramah lingkungan, dan branding kreatif menjadi strategi kunci dalam memperluas pasar, sementara sertifikasi halal berperan penting sebagai instrumen legitimasi dan jaminan kualitas. Sinergi kedua aspek tersebut terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat identitas budaya, serta menjaga keberlanjutan bisnis. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi kreatif dan sertifikasi halal merupakan kombinasi strategis dalam mendorong daya saing berkelanjutan, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek digitalisasi dan distribusi global. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji integrasi digital marketing dan ekspansi pasar internasional sebagai penguatan model bisnis kreatif halal
Comparative Legal Perspectives on Halal Tourism Regulations in Indonesia, Pakistan, and Nigeria Hermawan Adinugraha, Hendri; Fikri, Muhammad Khoirul; Maulana, Asep Suraya; Sain, Zohaib Hassan; Lawal, Uthman Shehu
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v2i2.431

Abstract

The lack of harmonization in halal tourism regulations in Indonesia, Pakistan, and Nigeria has led to differences in standards, weak legal certainty, and inconsistent services that hinder the development of halal destinations. This study aims to analyse and compare the regulatory frameworks of halal tourism in Indonesia, Pakistan, and Nigeria, highlighting the differences in legal systems, institutional capacity, and their implications for the consistency of services and the development of the halal tourism industry. This research employs a qualitative method with a literature study approach, examining laws, government policies, institutional documents, and academic literature related to halal regulations. Data were analysed using content analysis techniques and comparative analysis to identify patterns of similarities, differences, and regulatory effectiveness across the three countries. The results of the study indicate that Indonesia has a more standardised halal regulatory framework, established through formal institutions such as BPJPH and MUI. In contrast, Pakistan adopts a market-driven approach due to the absence of formal regulations governing the halal tourism sector. Nigeria has fragmented rules due to its federal structure and dual legal system, resulting in varying standards of halal service across regions. The findings of this literature show that the legal system and the governance capacity of each country greatly influence the effectiveness of regulations. This research provides an understanding of the relationship between legal configuration and the efficacy of halal governance, offering a basis for regulatory harmonisation that strengthens the competitiveness of halal destinations. This study makes a new contribution by presenting a comprehensive comparative legal analysis of halal tourism regulations in three countries with distinct legal system characteristics, which have not been extensively discussed in previous studies. [Ketidakharmonisan regulasi pariwisata halal di Indonesia, Pakistan, dan Nigeria menimbulkan perbedaan standar, lemahnya kepastian hukum, dan inkonsistensi layanan yang menghambat pengembangan destinasi halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka regulasi pariwisata halal di Indonesia, Pakistan, dan Nigeria dengan menyoroti perbedaan sistem hukum, kapasitas kelembagaan, serta implikasinya terhadap konsistensi layanan dan pengembangan industri pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang menelaah undang-undang, kebijakan pemerintah, dokumen kelembagaan, dan literatur akademik terkait regulasi halal. Data dianalisis melalui teknik analisis isi dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi pola persamaan, perbedaan, dan efektivitas regulasi di ketiga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi halal yang lebih terstandardisasi melalui lembaga formal seperti BPJPH dan MUI, sedangkan Pakistan mengadopsi pendekatan market-driven akibat ketiadaan regulasi formal yang mengatur sektor pariwisata halal. Nigeria menampilkan regulasi yang terfragmentasi karena struktur federal dan dual legal system, sehingga standar layanan halal berbeda antar wilayah. Temuan pustaka ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat dipengaruhi sistem hukum dan kapasitas tata kelola masing-masing negara. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara konfigurasi hukum dan efektivitas tata kelola halal, serta menawarkan dasar bagi harmonisasi regulasi dalam memperkuat daya saing destinasi halal. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyajikan analisis hukum perbandingan yang komprehensif mengenai regulasi pariwisata halal di tiga negara dengan karakter sistem hukum yang berbeda, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya.]