Articles
<![CDATA[Does Islamic bank financing promote economic growth? Evidence from Indonesia ]]>
<![CDATA[Ratna Mutia]]>;
<![CDATA[Raja Masbar]]>;
<![CDATA[M. Shabri Abd. Majid]]>;
<![CDATA[Bismi Khalidin]]>
<![CDATA[ Proceeding of International Conference on Multidisciplinary Research Vol. 6 No. 2 (2024): ICMR ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serambi Mekkah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32672/picmr.v6i2.1234
<![CDATA[Over the past decade, Islamic banking has become an important sector in shaping the economy of Muslim-majority countries. This study aims to analyze the impact of Islamic banking on Indonesia's economic growth. This study employs quantitative methods, using Johansen cointegration testing and cointegrating regression. Quarterly data for the years 2010-2022 are used in this investigation. The results show that, in the long run, the variables of Islamic banking financing and economic growth are cointegrated. Furthermore, the causality test results show that Islamic bank financing contributes positively to economic growth in the short run, while in the long run, it contributes negatively. Despite the low contribution of Islamic banks to the economy, Islamic bank financing still has a vital role in the Indonesian economy.]]>
<![CDATA[INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS MENURUT PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI ]]>
<![CDATA[Bismi Khalidin]]>;
<![CDATA[Rahmi Wahyuni]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.821
<![CDATA[Beras pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan dikarenakan berbagai macam permasalahan, Perum Bulog memiliki wewenang untuk mengatasi kelangkaan beras dengan melakukan intervensi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kelangkaan beras, bagaimanakah upaya Perum Bulog dalam menangani kelangkaan beras dan bagaimanakah perspektif tas’ir al-jabari terhadap intervensi Perum Bulog pada kelangkaan beras. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterprestasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Hasil penelitian mengenai intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras dimana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan surat perintah dari Bulog Pusat dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras. Upaya Bulog dalam menangani kelangkaan beras Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di Aceh yang telah memiliki ikatan kerjasama, dan upaya terakhir yaitu melakukan impor beras. Intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari. Konsep tas’ir al-jabari ini dapat dilakukan oleh Bulog dalam menangani masalah kelangkaan beras. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, intervensi pemerintah terhadap kelangkaan beras dapat dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan perintah dari Bulog Pusat dimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan hukum islam karena dilihat dari kemaslahatan masyarakat.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ AL-DAIN ]]>
<![CDATA[Sukma Klara Prihatini]]>;
<![CDATA[Bismi Khalidin]]>;
<![CDATA[Faisal Fauzan]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2009
<![CDATA[Petani tambak di Kecamatan Nurussalam tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai usaha pertambakan sehingga mereka terpaksa berhutang kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan meskipun mereka harus menerima persyaratan tertentu yang ditetapkan pedagang seperti tidak boleh menjual hasil panen kepada pihak lain dan harga penjualan yang mereka tetapkan lebih rendah daripada harga pasar. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai mekanisme transaksi jual beli non tunai antara pedagang dan petani tambak, penetapan harga yang dilakukan pihak pedagang terhadap hasil tambak, serta tinjauan akad ba’i al-dayn terhadap transaksi non tunai antara petani tambak dan pedagang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli non tunai ini dilaksanakan dengan cara petani tambak yang kekurangan modal berhutang kepada pedagang berupa kebutuhan yang diperlukan dengan syarat mereka harus menjual seluruh hasil panen kepada pedagang sebagai salah satu langkah pengembalian utang dan kemudian hasil penjualan tersebut dipotong dengan jumlah utang yang ada dan sisanya diserahkan kembali dengan jangka tempo tertentu. Seluruh perjanjian yang dilaksanakan tidak ada bukti tertulis serta tidak menghadirkan para saksi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Terkait harga penjualan hasil panen ditetapkan langsung oleh pedagang dimana harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga di pasaran. Perbedaan harga tersebut mencapai Rp.1000-2000/Kg dan ini merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam.]]>
<![CDATA[ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Bismi Khalidin]]>;
<![CDATA[Rayhan Fadhillah. R]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 4 No 1 (2023): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu lembaga keuangan Syariah yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pembiayaan modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Praktik pembiayaan modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar menggunakan sistem tanggung renteng. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan terkait dengan fokus penelitian. Untuk mengumpulkan data, tehnik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam praktik pembiayaan modal yang dilakukan oleh PNM Mekaar ini tidak terdapat adanya jaminan. Apabila terdapat salah satu anggota yang tidak melakukan cicilan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan), maka anggota kelompok lainnya yang bertanggungjawab untuk melunasi cicilan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap anggota kelompok menjadi jaminan bagi anggota yang lainnya dalam melunasi cicilan tersebut.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGAN RISIKO PINJAMAN ONLINE SYARIAH PADA LENDER DI PT INVESTREE RADHIKA JAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH ]]>
<![CDATA[Syuda, Aulannisa]]>;
<![CDATA[Khalidin, Bismi]]>;
<![CDATA[Erianti, Nahara]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/iqtishadiah.v2i1.1378
<![CDATA[Investree merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan pinjaman online, tidak hanya semua masyarakat bisa meminjam, mereka juga dapat memberikan pinjaman dengan keuntungan imbal hasil di platform ini. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pertanggungan risiko pada pinjaman online syariah di PT. Investree Radhika Jaya dalam perspektif akad wakalah bi al-ujrah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pertanggungan risiko pinjaman online syariah pada lender di PTInvestree Radhika Jaya, dan bagaimana perspektif akad wakalah bi al-ujrah terhadap mekanisme pertanggungan risiko pinjaman online syariah pada lender di PT Investree Radhika Jaya. Jenis metode penelitian yang dilakukan pada karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Pertanggungan risiko di Investree, risiko tertanggung pada lender selaku muwakil yang mempercayakan Investree sebagai wakilnya. Namun hal tersebut hanya lender yang akan menanggung segala risiko yang terjadi maka penelitian ini akan fokus dalam memahami apakah pertanggungan risiko yang ditetapkan sudah sesuai dengan pertanggungan risiko pada akad wakalah bi al-ujrah.]]>
<![CDATA[FEE SYSTEM ANALYSIS AND ITS DISPARITY UNDER BSI SMART AGENT SERVICES : In The Samsarah Perspective ]]>
<![CDATA[Khalidin, Bismi]]>;
<![CDATA[Zahara, Alfi]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/iqtishadiah.v3i2.2393
<![CDATA[The agreement of the two parties in entering into an agreement is part of the legal requirements for the validity of the agreement. The purpose of this study is to determine the fee rate determined by BSI management, the fee disparity set by BSI Smart Agent management with similar services, and the perspective of the samsarah contract on fee levels and their disparities with similar services. This research explores a descriptive method and the data was collected through interviews and documentation. The study found that, based on data analysis in the agreement, BSI management has arranged systematically and clearly regarding the level of fees in which the agent will receive. In the agreement, it is stated that the agent must comply with all the conditions set. The fee disparity occurs because BSI management has set rules for fee rates but the agent does not understand the rules that have been approved and ratified by both parties, in which this action causes the contract requirements not to be fulfilled. This study concludes that in reality there is a problem in the implementation of the samsarah contract carried out by the agent, namely applying a different fee system from the contents of the agreement without the consent of both parties]]>
<![CDATA[THE CONCEPT OF TAX IN THE PERSPECTIVE OF ABU UBAID : A Relevance With The Tax System In Indonesia ]]>
<![CDATA[Musa, Armiadi]]>;
<![CDATA[Binti Ilyas, Irawati]]>;
<![CDATA[Khalidin, Bismi]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i1.3003
<![CDATA[This article examined if the implementation of tax policies in Indonesia adopts the Islamic concepts or not. In doing so, the article refers to Ubaid’s concepts on tax collection as advocated in the Islamic community. The main concern of the article was at exploring realities and practices during the implementation of tax policies to the Indonesian citizens, which in turns affecting the Muslim societies as well. This inquiry was explored usingqualitative method, in which the socio-economics approach was used as the basis of analysis. The data was collected using interviews of reputable figures in the field of Islamic economics and tax policies. The research findings disclosed that the Indonesian tax policies have partially adopted the Ubaid’s concepts on tax collection. In term of legal sources, the Indonesian tax policies have fully referred to the Indonesian tax law, and few of them have similarities with Ubaid’s concepts of the tax collection.]]>
<![CDATA[APPLICATION OF MUSYARAKAH MUTANAQISAH CONTRACT IN FINANCING AT BANK ACEH SHARI'AH ]]>
<![CDATA[Faradilla, Riska]]>;
<![CDATA[Khalidin, Bismi]]>
<![CDATA[ JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2024): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/jurista.v8i1.139
<![CDATA[The purpose of this article is to find out the form of the implementation of the Musyarakah Mutanaqisah contract at Bank Aceh Syari'ah and to find out the obstacles in the implementation of the contract by Bank Acerh Syari'ah. This research used a qualitative approach, which the primary data gathered from the interview, and focus group discussion. While the secondary data found from other related resources such as books, journal and other articles related to this topic. Ther rersurlt found that ther contract as a form of cooperation involving two or more parties, where each includes capital and share the results according to the agreement. Musyarakah financing offered by Bank Aceh Syariah provides capital support to customers, with risks and benefits shared based on the contribution of each party. The Bank faces various obstacles in the implementation of the contract in financing scheme, including customary dishonesty, low product demand, and public misunderstanding of the system. The Musyarakah Mutanaqisah agreement is implemented based on the Indonesia Ulama Council decision No.01/DSN-MUI/X/2013 concerning the implementation of the musyarakah mutanaqisah agreement in financing products which is an important step in regulating finance to operate in accordance with sharia principles, which aims to advance the community’s economy and implement Islamic sharia comprehensively.]]>
