Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Journal of Humanity Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Ilmiah Ecosystem Pagaruyuang Law Journal
Wiwie Heryani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN UNREGISTERED MARRIAGES Nurdin, Muhammad Farid; Karim, Muhammad Said; Heryani, Wiwie
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.604 KB) | DOI: 10.56301/awl.v5i1.531

Abstract

This study purposes to analyze Law No. 23 Year 2004 in providing legal protection to victims of domestic violence against marriages that are not registered at the Office of Religious Affairs. The research is normative-legal research, using the statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collected legal materials are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the law affirms that every citizen has the right to obtain legal protection, including victims of domestic violence. Law No. 23 Year 2004 concerning the elimination of domestic violence was then present to provide legal certainty related to legal protection in the event of domestic violence, the violence is both physical and psychological violence, the government then makes regulations related to protection schemes if it occurs violence starts from the protection of the police, social services, and courts. Especially for unregistered marriages, they can still get legal protection based on Law No. 23 Year 2004 if it can be proven that it is true that a marriage has occurred and lives in the same household.
KEDUDUKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Tenriajeng Papada, Andi; Said Karim, Muhammad; Heryani, Wiwie
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.14892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti yang diperoleh dari teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan  kendala aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008.  Metode pada penelitian ini adalah normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan terkait masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah penerapan teknologi informasi memiliki kedudukan sama dengan alat bukti lain dalam pembuktian di persidangan, sehingga pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang diperoleh melalui teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, seperti dalam kasus Asriyanti di mana alat bukti elektronik atau alat bukti yang menggunakan teknologi informasi, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik, keabsahannya sudah jelas mengingat dalam kasus tersebut, alat bukti yang dipakai Jaksa Penuntut dalam membuktikan kesalahan terdakwa Asriyanti yang membidangi pencemaran nama baik di dunia maya atau internet adalah alat bukti elektronik atau alat bukti yang diperoleh melalui teknologi informasi. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan adalah variabel yang mempengaruhi penegakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang tindak pidana informasi dan tansaksi elektronik.Kata kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Teknologi Informasi.
Penjatuhan Sanksi Pidana Anak oleh Hakim: Idealitas dan Realitas Rahmah, Andi Nur; Muchtar, syamsuddin; heryani, wiwie
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.14901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana yang diterapkan kepada anak pelaku terhadap anak korban yang tidak sesuai dikarenakan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak, sanksi yang diterapkan belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris, yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar, Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku, namun bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak pelaku tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang. Dalam penjatuhan sanksi pada Undang-undang sampai sekarang belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang sebagaimana mestinya. Maka, hakim menjatuhkan putusan sanksi melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Filosofis, aspek Yuridis, dan aspek Sosiologis selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Usia pertanggungjawaban pidana anak dan Berat atau ringannya tindak pidana.
Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual di Kota Makassar Ningsih, Irma Wati; Musakkir, Musakkir; Heryani, Wiwie
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 20 No. 1 (2024): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v20i1.4624

Abstract

This study aims to evaluate and find forms of legal protection and factors that affect law enforcement against children as victims of sexual exploitation practices in Makassar City. This research is empirical legal research using a statutory approach. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that: (1) the form of legal protection against children follows Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which provides children's rights in the form of legal assistance, rehabilitation, and prevention; (2) Factors affecting law enforcement against child victims of sexual exploitation practices in Gorontalo City are legal substance factors, law enforcers, facilities, society, and legal culture. All of them have not been run optimally by the laws and regulations.
KAJIAN TEORI HUKUM CHAOS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR Hasdiwanti, Hasdiwanti; Heryani, Wiwie; Mayasari Muin, Audyna
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana formil dan materil terkait penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan bagaimana kajian teori hukum chaos terhadap penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, LSKP, LSM GMBI, KNIP, AJI, Ormas Oi, dan PBHI-LBH Makassar. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegak hukum belum menerapkan hukum pidana formil dan materil dalam menangani begal dengan baik. Adapun penanganan terhadap begal yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan hukum pidana formil maupun materil, mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan Pasal 365 dan Pasal 170 KUHP serta Pasal 44 dan Pasal 33 ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2) Kegagalan penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya begal di Kota Makassar membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja penegak hukum hingga menggunakan cara sendiri dalam menanganai begal telah mengakibatkan kekacauan hukum. Namun, terlepas dari kekacauan yang terjadi, menurut teori chaos, maka hukum akan kembali pada kondisi yang teratur dengan kerjasama masing-masing pihak.
IMPLEMENTASI HUKUM LARANGAN MEMBERI UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR Nurdin, Elmiati; Heryani, Wiwie; Famaur, Andi Tendri
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.506

Abstract

The prohibition of giving money or goods to homeless people and beggars in Makassar City is regulated in Article 49 of Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning the Development of Street Children, Homeless People, Beggars and Singers. This ban was issued to prevent the development and spread the number of homeless and beggars and minimize or free public places from the presence of homeless people and beggars. This study aims to analyze the implementation and application of sanctions for giving money or goods to homeless people and beggars. The results of the study show that the implementation of the rules regarding the prohibition giving money or goods to homeless people and beggars in Makassar City has not gone well. The indicators are that there are still policy objectives that have not been achieved, the number of officers is not proportional to number (riders) and the size of the area, the unavailability of adequate facilities/facilities, and the low level of public legal awareness. The lack of coordination between related agencies and the absence a government account to collect money from fines resulted in the implementation/enforcement of sanctions for giving money or goods to homeless people and beggars in Makassar City.
KETAATAN HUKUM MASYARAKAT MAKASSAR DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 Sagita J, Mutiara; Paserangi, Hasbir; Heryani, Wiwie
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.544

Abstract

The Makassar City Government has carried out government functions by demonstrating the realization of measurable programs and regulations in handling the Covid-19 pandemic in Makassar City. Several strategic steps have become examples for other local governments, such as procuring isolation places on ships in collaboration with PT—Indonesian National Shipping (Pelni) for Covid patients in the mild category. The level of legal compliance of the people in Makassar City in implementing health protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease in 2019, the majority are at the Compliance level (fulfillment of wishes) due to fear of being penalized. At the identification level, namely, compliance to maintain good relations with enforcement officials law enforcement, some of them have law enforcement relatives, and very few are at the level of internalization who comply with the rules because they know the purpose of the regulations for implementing health protocols and know the dangers of transmitting the Covid-19 virus. Factors that become obstacles in implementing health protocols in handling the Covid-19 pandemic are a) Community saturation factor. b) The inconvenience factor of using a mask. c) The factor of public knowledge of the dangers of Covid-19 is limited
Co-Authors ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR AMINA RAHMAD AHMAD ANDI MUHAMMAD ASWIN ANAS Andi Suci Wahyuni Andi Tendri Famaur Arifuddin - Aswanto -, Aswanto Audyna Mayasari Muin Elmiati Nurdin Famaur, Andi Tendri Haeranah, Haeranah Hasbir Paserangi Hasdiwanti Hasdiwanti Hasdiwanti, Hasdiwanti Karim, Muhammad Said Mayasari Muin, Audyna Muhadar, Muhadar Muhadar, Muhadar MUHAMMAD ASWIN ANAS, ANDI Musakkir, Musakkir Mutiara Sagita J Ningsih, Irma Wati Nurdin, Elmiati Nurdin, Muhammad Farid Rahmah, Andi Nur Ramadhana, Andi Megadara Santri RATNAWATI Ratnawati Rastiawaty Sagita J, Mutiara Said Karim, Muhammad Setiawan, Dhevid Setiawan, Dhevid Suci Wahyuni, Andi Sukti Akub, Sukti Syamsuddin Muchtar Tenriajeng Papada, Andi