Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata di Air Ninivala Kabupaten Maluku Tengah Aprilia Manuputty, Michelle; Triyuni Soemartono; Harry Nenobais
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12288

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terhadap Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata di Air Ninivala Kabupaten Maluku Tengah. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori William Dunn yaitu Efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivisme. Tempat dan waktu penelitian yaitu di kabupaten Maluku Tengah. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah maupun staf dinas pariwisata dan masyarakat Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa Efektivitas: kebijakan terpenuhi sehingga Program Pariwisata yang efektif adalah Ekowisata Bahari. Efisiensi: Penggunaan sumber daya baik finansial dan manusia belum dilakukan secara efisien, Kecukupan: Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah dalam dimensi kecukupan dianggap belum memenuhi kecukupan. Perataan: Distribusi kebijakan belum maksimal., Ketepatan: evaluasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata di kabupaten maluku tengah terpenuhi. Saran dari penelitian ini yaitu hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah menjalankan prinsip-prinsip penganggaran secara efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga dapat menjaga efisiensi penggunaan anggaran bagi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah secara berkelanjutan dan Agar unsur efisiensi, kecukupan, dan perataan dapat sesuai dan terpenuhi dengan optimal hendaknya hendaknya penggunaan anggaran terlebih dahulu perlu melakukan kajian secara mendalam dengan memperhatikan faktor lingkungan sosial sehingga tidak merugikan.
Implementasi Kebijakan Laboratorium Lingkungan Pemerintah dalam Pemenuhan Persyaratan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Wiwi Alwiyah; Basuki, Johanes; Harry Nenobais; Roy Tumpal Pakpahan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1869

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan terutama faktor-faktor yang mempengaruhi impkementasi kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk perbaikan implementasi Kebijakan laboratorium lingkungan sesuai Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemenuhan persyaratan tambahan laboratorium lingkungan. Dalam  penerapan  kebijakan  tersebut  masih  ditemui  beberapa  permasalahan  menyangkut pemenuhan persyaratan laboratorium lingkungan teregistrasi yang mana hal ini dirasa menjadi ganjalan terutama bagi laboratorium milik pemerintah daerah (Pemda) karena mereka dituntut untuk melakukan pemantauan lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran sementara sesuai peraturan lembaga yang berwenang untuk melakukan pemantauan lingkungan adalah laboatorium lingkungan teregistrasi. Dari pengamatan lapangan diperoleh informasi bahwa ada beberapa kondisi yang mempengaruhi penerapan kebijakannya yaitu faktor internal diantaranya pengambil kebijakan, kualitas SDM dan ketersediaan sarana prasarana sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya dukungan pemerintah pusat dalam memberikan pembinaan seperti pelatihan dan sosialisasi serta belum adanya pengawasan secara berkala terkait dengan penerapan kebijakan.. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Merille S. Grindle dan metode kualitatif. Studi kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih kurang optimal, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan kebijakan sehingga perlu dikembangkan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif. .
Transformasi Digital dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Khabib Umar; Sunarto; Harry Nenobais
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1870

Abstract

Transformasi digital pada kegiatan administrasi publik telah mengubah cara-cara pemberian layanan pemerintah kepada masyarakat secara signifikan, termasuk di kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Namun penerapannya bukan tanpa kendala, terdapat permasalahan terkait sumber daya manusia, infrastruktur, dan budaya kerja. Dengan demikian, pada penelitian ini secara empiris mengidentifikasi heterogenitas pelaksanaan transformasi digital dalam meningkatkan tata kelola pada organisasi pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Teori utama yang digunakan adalah teori Transformasi Digital dan model Bangunan McKinsey serta teori Good Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat menganalisis secara lebih dalam terkait topik yang diteliti. Sumber data menggabungkan analisis dokumen, wawancara semi-terstruktur dengan pejabat publik, warga dan ahli telematika. Temuan menunjukkan bahwa transformasi digital pada kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah meningkatkan aksesibilitas layanan, transparansi, dan efisiensi tata kelola. Namun terdapat tantangan, seperti kesenjangan digital dan keamanan data. Masalah-masalah tersebut harus diatasi untuk memastikan layanan digital yang inklusif, aman, dan efektif dalam inisiatif e-government di masa depan.
Implementasi Kebijakan Aplikasi Kinerja (E-Kinerja) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) pada Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara Fanny Affan; T. Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1871

Abstract

Implementasi aplikasi e-Kinerja pada kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara tidaklah mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasinya, hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menyukseskan implementasi aplikasi e-Kinerja dalam meningkatkan kinerja ASN pada kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini meninjau dari sudut pandang Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, hakikat Kinerja, pemahaman mengenai Aplikasi e-Kinerja dan Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian antaralain (1) Pada evaluasi implementasi aplikasi e-Kinerja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara seluruh indikator berada pada penilaian positif, (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan aplikasi e-Kinerja masih terdapat personil yang kurang literasi digital akibat usia senja dan kendala teknis akibat kestabilan jaringan internet serta server yang seringkali error (down server). (3) Solusi yang digunakan antaralain adalah pendampingan bagi personil yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi, menyiapkan panduan tertulis dan video tutorial serta menyiapkan tim IT khusus yang merespon di saat aplikasi mengalami kendala.
Evaluasi Pelaksanaan Program Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Pada Kementerian Investasi Dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Hengki Novriansyah Nasir; Sunarto; Harry Nenobais
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1872

Abstract

Dalam perkembangan Program PPI (Peta Peluang Investasi) diperlukan evaluasi, karena terdapat beberapa kebutuhan untuk penyesuaian akibat dampak dari perkembangan geopolitik yang terjadi. Masih sedikit yang menguraikan proses investasi dari dalam. Maka dalam penelitian ini fokus kepada evaluasi program pelaksanaan penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis pada Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak internal pada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM serta konsultan ahli pada proyek prioritas strategis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan (1) Program penyusunan PPI Proyek Prioritas Strategis yang disusun oleh BKPM telah memenuhi elemen-elemen tahapan kebijakan yang disampaikan William N Dunn dan efektivitasnya sudah menunjukkan arah yang positif. (2) Diperlukan solusi ke depannya dalam mengatasi tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. (3) Diperlukan kemitraan multi pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong investasi dan pembangunan daerah.
Optimalisasi Pengelolaan Data Surat Pernyataan Ahli Waris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan Asih Rahayu; Roy T. Pakpahan; Harry Nenobais
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1873

Abstract

Salah satu bentuk layanan yang cukup penting dan sering diminta masyarakat adalah penerbitan Surat Pernyataan Ahli  Waris (SW) atau juga disebut Surat Pernyataan Ahli Waris (SPAW). Namun layanan tersebut pada Kecamatan Mampang Prapatan masih dilakukan manual. Dengan demikian penelitian ini ingin mengetahui optimalisasi pengelolaan data SPAW dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kantor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Narasumber yang dipilih antaralain: Camat Kecamatan Mampang Prapatan, Petugas Pelayanan, dan wakil masyarakat yang pernah mengurus SPAW di Kecamatan Mampang Prapatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelayanan SPAW di Kecamatan Mampang Prapatan telah memenuhi elemen-elemen kualitas pelayanan dan tatakelola yang baik. Namun pelayanannya masih manual meskipun berbagai sarana prasarana infrastruktur berbasis digital sudah cukup memadai. (2) Layanan SPAW yang belum sepenuhnya digital karena mengacu kepada aturan hukum, sehingga Kecamatan Mampang Prapatan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau memodifikasi dengan memodifikasi layanan SPAW agar sepenuhnya digital. (3) Mengenai solusi dari permasalahan layanan SPAW selama ini, antaralain sosialisasi kepada masyarakat dengan majalah dinding atau melalui WhatsApp, Memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dengan pelatihan.
Implementasi Kebijakan Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal Tahun 2024 Ilham Panuntun; Sunarto; Harry Nenobais
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1874

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan; (1) implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif, (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif, dan (3) perbaikan implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunkan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal umumnya berjalan baik, terutama pada aspek translation ability dan accountability. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta perbedaan pemahaman antar aktor pelaksana masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung upaya peningkatan kualitas pengawasan partisipatif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tegal, antara lain adalah pendekatan sosialisasi yang kontekstual dan adaptif, keterlibatan tokoh masyarakat, dukungan sumber daya, sinergi kelembagaan, dan pemanfaatan media informasi yang beragam. Namun, upaya ini juga terhambat oleh beberapa faktor, yaitu; perbedaan interpretasi kebijakan antar aktor, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, kelelahan politik, serta rendahnya kesadaran hukum dan politik masyarakat. Adapun upaya perbaikan implementasi kebijakan strategi pengawasan partisipatif yang dilakukan yaitu melalui evaluasi terhadap metode sosialisasi dan pemahaman masyarakat, perluasan keterlibatan aktor lokal, dan inventarisasi temuan dari seluruh aktor di daerah, yang kemudian dijadikan rekomendasi perbaikan nasional oleh Bawaslu RI.
Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sapardi; Farid Nugroho; Harry Nenobais
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1876

Abstract

Pada jaman globalisasi, faktor persaingan   telah mencakup disemua lini dan sektor yang pada akhirnya dituntut suatu perubahan yang mendasar untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme,  kemandirian, kerja, termasuk kinerja bidang dan sektor organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pendidikan merupakan proses belajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Pelatihan untuk peningkatan kinerja pegawai yang diharapkan perlu adanya suatu peningkatan kemampuan, pengetahuan,  kecerdasan  dan  kecakapan  serta  keterampilan  pegawai.  Prioritas  segala  kegiatan  tersebut adalah  berporos  pada  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusianya,  termasuk  penerapan  manajemen sumber daya manusia yang tersistematis dan terstruktur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian kemampuan serta tingkat produktivitas kerja yang tinggi adalah menjadi sasaran keberhasilan pengelolaan suatu organisasi. Pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pada kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.   Dapat disimpulkan bahwa Nilai korelasi berganda adalah 0.950 dimana hal ini berarti terdapat hubungan positif dan sangat kuat antara pendidikan (X1) dan pelatihan (X2) dengan peningkatan kinerja pegawai (Y) dan diperoleh nilai pada pengujian t  5 % n = 40 hasilnya adalah 1.645, dengan demikian maka t hitung (18,87) > t tabel (1.645) hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang significant antara pendidikan (X1) dan pelatihan (X2) dengan peningkatan  kinerja  Pegawai  (Y).
Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada Sekretariat Jenderal Bawaslu Ri Sayyid Zakiah Aituarauw; Sunarto; Harry Nenobais
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai sekretariat jenderal Bawaslu RI, melalui disiplin kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan paradigma positivisme. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 220 orang pegawai (responden), yang diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei dengan instrumen berupa angket. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis verifikatif berupa Partial Least Square (PLS). Hasil analisis direct effect membuktikan bahwa; (1) kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja pegawai, (2) kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dan (3) disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Sementara hasil analisis indirect effect membuktikan bahwa; (1) kepemimpinan secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, melalui disiplin kerja, dan (2) budaya organisasi secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, melalui disiplin kerja.
Pengaruh Kepemimpinan Agilitas terhadap Agilitas Organisasi melalui Budaya Organisasi (Studi pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri) Precelia Hat; Sunarto; Harry Nenobais
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan agilitas terhadap agilitas organisasi Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui budaya organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan paradigma positivisme. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 148 orang pegawai (responden), yang diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei dengan instrumen berupa angket. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis verifikatif berupa Partial Least Square (PLS). Hasil analisis direct effect membuktikan bahwa; (1) kepemimpinan agilitas berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi, (2) budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap agilitas organisasi, dan (3) kepemimpinan agilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap agilitas organisasi. Sementara hasil analisis indirect effect membuktikan bahwa kepemimpinan agilitas secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap agilitas organisasi melalui budaya organisasi.