Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Legal Protection for the Partnership Agreement Parties

Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Kamalludin, Iqbal; Rahmah, Hirda
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.52 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.143

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan sanksi pidana terkait aksi Terorisme dan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini menyimpulkan, keterlibatan anak-anak dalam aksi Terorisme merupakan korban dari rangkaian proses Terorisme. Sebagai upaya perlindungan, dalam Pasal 16 A menyebutkan bahwa bagi pelaku yang membuat anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana Terorisme,ancaman pidananya ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Terdapat sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati bagi pelaku Terorisme yang hanya bias dijatuhkan bagi anak pelaku tindak pidana Terorisme (yang dalam jangka umur 12 – 18 tahun) adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.
Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Kamalludin, Iqbal; Rahmah, Hirda
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.143

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan sanksi pidana terkait aksi Terorisme dan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini menyimpulkan, keterlibatan anak-anak dalam aksi Terorisme merupakan korban dari rangkaian proses Terorisme. Sebagai upaya perlindungan, dalam Pasal 16 A menyebutkan bahwa bagi pelaku yang membuat anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana Terorisme,ancaman pidananya ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Terdapat sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati bagi pelaku Terorisme yang hanya bias dijatuhkan bagi anak pelaku tindak pidana Terorisme (yang dalam jangka umur 12 – 18 tahun) adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.
LEGAL DILEMMA OF UNDOCUMENTED INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA: Compliance or Non-Compliance? Sofiani, Trianah; Kamalludin, Iqbal; @ Safri, Norhamidah Binti Jarimal
Al-Risalah Vol 25 No 2 (2025): December 2025
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v25i2.1998

Abstract

This study explores the dilemmas faced by undocumented Indonesian migrant workers in deciding whether to comply with the law and examines the characteristics of their legal compliance and non-compliance through a multidisciplinary approach. Using a sociolegal method, interviews were conducted with purposively selected undocumented Indonesian migrant workers. Furthermore, a survey was conducted by administering questionnaires to 50 undocumented Indonesian migrant workers using online media channels. The findings reveal that undocumented Indonesian migrant workers who chose to disobey the law did so mainly because of their distrust in the legal system, rather than as a result of conscious or reflective reasoning.  This is illustrated by the reasons for doubt, lack of funds, cost, fear of deportation, fear of punishment, fear of being blackmailed by officers, fear of being blocked, and fear of being unable to work abroad. Collaborative strategies and approaches based on the principles of justice, benefit, and trust are key to resolving the challenges facing undocumented Indonesian migrant workers. Fair implementation of laws and policies that provide tangible benefits to the community fosters trust in the legal system. This trust ultimately eliminates migrant workers' hesitation to comply with the law. These findings contribute to the efforts of policymakers, international organizations, and non-state actors to strengthen the governance of cross-border migration, particularly for migrant workers.