Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dikelurahan Awang Tangka Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Fitrah Ramadina; Gani Gaffar; Fitriani Fitriani; Kiki Rasmala Sani; Syamsiah Hasyim
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2284

Abstract

Menemukan rencanauntuk meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan AwangTangka, KecamatanKajuara, KabupatenBone, adalah tujuan dari penelitian ini. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan teknik analisis data SWOT digunakan dalam penelitian ini. Untuk menampilkan kondisi organisasi saat ini, Matriks Ringkasan Analisis Eksternal Pabrik (EFAS) dan Ringkasan Analisis Internal Pabrik (IFAS) digunakan untuk melakukan analisis SWOT. Menurut temuan studi data, pemerintah desa Awang Tangka saat ini berada di Kuadran III (Strategi W-O). yang terletak di antara sumbu peluang dan kelemahan. Meskipun menerima peluang eksternal, desa ini juga menghadapi sejumlah kendala dan masalah internal. Agar dapat memanfaatkan peluang eksternal ini dengan baik, pemerintah desa harus menerapkan strategi turn-around, yang berarti menyelesaikan atau meminimalkan masalah internal organisasi. Berdasarkan temuan dari analisis matriks SWOT, enam isu strategis diidentifikasi. Litmus Test kemudian digunakan untuk menilai tingkat isu-isu strategis, dan ditemukan empat isu yang masuk dalam kategori strategis, yaitu: perlunya peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah secara rutin dengan memberikan pelatihan yang dapat membantu mereka memecahkan masalah dalam pelayanan public, penggunaan media informasidan teknologi untuk mencoba meningkatkan palayanan public yangsesuai dengan harapan masyarakat, terdapat dua isu yang memiliki tingkat cukup strategis berdasarkan hasil litmus test: isu peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pegawai agar kebutuhan pelayanan yang semakin tinggi dapat terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat, dan masalah dalam menciptakan aturan dan pedoman yang tepat untuk meningkatkan standar pelayanan publik dan meningkatkan loyalitas aparatur dalam memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas untuk memenuhi permintaan layanan publik yang terus meningkat merupakan salah satu dari masalah tersebut.
Persepsi Dan Harapan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Digital Di Kantor Desa Barugae Jumriah Jumriah; Septi Hikmatun; Syamsiah Hasyim; Fitriani Fitriani; Kiki Rasmala Sani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2291

Abstract

Penerapan layanan publik berbasis digital di tingkat desa menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi dan harapan masyarakat terhadap layanan publik digital yang diterapkan di Kantor Desa Barugae. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang layanan digital sebagai solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan akses geografis dan birokrasi yang sebelumnya lambat. Pemanfaatan layanan ini memberikan pengalaman pelayanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien, serta membangun makna sosial baru terkait pelayanan publik yang lebih responsif. Namun demikian, masyarakat tetap berharap adanya penguatan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur digital, dan dukungan regulasi yang berkelanjutan untuk memastikan optimalisasi layanan. Temuan ini menegaskan bahwa proses digitalisasi di desa tidak hanya bersifat teknologis, melainkan juga sosial, di mana interaksi simbolik antara warga dan perangkat desa turut membentuk persepsi dan partisipasi dalam pelayanan publik.
Analisis Kualitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Barugae Fenisa Fitri; Yudarti Yudarti; Syamsiah Hasyim; Kiki Rasmala Sani; Fitriani Fitriani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2292

Abstract

Penelitian ini mengkaji kualitas partisipasi warga Desa Barugae dalam forum Musrenbangdes. Kajian ini berfokus pada evaluasi peran pemerintah desa sebagai fasilitator serta identifikasi kendala dan solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih terbatas pada kehadiran fisik, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan personal oleh pemerintah desa belum optimal karena kurangnya dukungan sistem terstruktur dan teknologi informasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformulasi pendekatan partisipatif melalui penyederhanaan proses Musrenbang, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai partisipasi yang lebih inklusif, representatif, dan berkelanjutan.
Implementation of the Stunting Supplemental Feeding Program in Samataring Village, Sinjai Regency Syamsiah Hasyim; Khairul Insan; Usnida Umar; Ulfa Zuhra
Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Vol. 3 No. 4 (2025): Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry
Publisher : Tinta Emas Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59535/sehati.v3i4.611

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Supplementary Feeding Program (PMT) for stunted toddlers in Samataring Village, East Sinjai District, Sinjai Regency, using Edward III’s theory covering four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research employed a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the PMT program in Samataring Village has been implemented fairly well. Communication between nutrition officers, posyandu cadres, and the community is carried out directly during posyandu activities and through indirect communication channels. Human resources are adequate, although supporting facilities and infrastructure need improvement. The implementers show a strong commitment to the program, while the bureaucratic structure functions effectively despite the absence of a formal organizational chart. The study implies the need to strengthen facilities and infrastructure, as well as to improve the variety of PMT menus to enhance program effectiveness. Recommendations include increasing local government support, optimizing the role of cadres, and developing innovative nutrition education strategies.
Empowering the "Persatuan" Women Farmers' Group in Local Food Production and Marketing to Support Village Economic Self-Reliance ⁠ Muhammad Amar; Makmur; A. Fitriani; Syamsiah Hasyim; Abd. Rahman; Fitriani; Nur Amin; Mawar
Masterpiece Vol. 2 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : www.amertainstitute.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65246/mjssi.v21.570

Abstract

This community engagement program aimed to strengthen the entrepreneurial capacity of the Persatuan Women Farmers Group (Kelompok Wanita Tani/KWT) in Bonto Tengnga Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency, through the development of local food production and marketing to support sustainable rural economic independence. The group experienced several challenges, including limited business management skills, inadequate financial record-keeping, suboptimal production quality, unattractive packaging and branding, and restricted market access. A participatory empowerment approach was implemented through sequential stages comprising socialization, needs assessment, business management and financial literacy training, production improvement, packaging and branding development, digital marketing training, mentoring, monitoring, and program evaluation. The program focused on enhancing the production of banana and sweet potato chips as value-added local food products. Program outcomes demonstrated significant improvements in participants’ knowledge and practical skills in business planning, financial administration, hygienic food processing, product quality enhancement, attractive packaging design, and digital marketing through social media platforms. Members also showed greater awareness of business sustainability and institutional strengthening, enabling them to manage their enterprises more systematically. Furthermore, the adoption of improved production techniques and digital promotion increased product competitiveness and expanded market opportunities beyond the local community. Overall, the program successfully enhanced the organizational capacity and entrepreneurial competence of the women farmers' group, contributing to value-added local agricultural products, increased household income opportunities, and the promotion of sustainable village economic empowerment.