Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Interreligious Marriage in Indonesia and Malaysia: Strict and Loose Legal Policy Imaduddin, Zhorif Agung; Putranti, Deslaely; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17203

Abstract

In practice, marriages do not always occur between individuals of the same religious background. Interfaith marriages take place when partners of different religions marry without requiring one partner to convert. This study aims to examine the legal issues surrounding interfaith marriages in Indonesia and Malaysia through a comparative analysis. It adopts a normative legal research methodology, incorporating both comparative and case-based approaches. Data were obtained from literature and other secondary sources. The findings indicate that Indonesian marriage law does not explicitly regulate interfaith marriages, and the Law on Population Administration does not require that registered marriages be between individuals of the same religion. In contrast, Malaysian law strictly prohibits interfaith marriages, and any violation results in the annulment of the marriage's legal status. [Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya terjadi antara pemeluk agama yang sama. Perkawinan beda agama terjadi ketika pasangan yang berbeda agama menikah tanpa mengharuskan salah satu pasangannya berpindah agama. Penelitian in ibertujuan untuk mengetahui permasalahan hukum pada perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia secara komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan komparatif dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan di Indonesia tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama, dan dalam UU Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan yang dicatatkan harus menganut agama yang sama. Sedangkan di Malaysia, pernikahan beda agama dilarang keras dalam Hukum Malaysia. Pelanggaran atas ketentuan ini akan mengakibatkan penolakan pengesahan perkawinan.]
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Soasio: Antara Regulasi dan Kemaslahatan bagi Anak Berliana Dyah Cahyo Wati Putri; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Media of Law and Sharia Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v6i2.334

Abstract

Marriage dispensation is a policy of granting rights to men and 19 years of age. Marriage dispensation has become a phenomenon and a serious concern because the number of applications for marriage dispensation continues to increase among teenagers. One of the main factors driving the application for marriage dispensation is pregnancy outside of marriage. The purpose of this study is to analyze in depth the application of the best interests of children in granting marriage dispensation at the Soasio Religious Court based on the theory of welfare. This study was written using a type of normative juridical legal research because it uses secondary data obtained through literature studies. The results of this study indicate that there are four marriage dispensation regulation regimes in Indonesia, namely the regime before the Marriage Law, the Marriage Law regime, the Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 regime, and the Amendment to the Marriage Law regime. The Soasio Religious Court applies the principle of the best interests of children in granting marriage dispensation referring to the protection of children's rights. Marriage dispensation will be granted or approved by the Soasio Religious Court if it is considered to provide benefits to individuals, families, and society. If the granting of marriage dispensation actually causes harm, then the application for dispensation is worthy of being rejected or not granted
Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak Beta, Hilmawati Usman Tenri; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.6823

Abstract

This article aims to understand the concept of ideal marriage to prevent the practice of underage marriage and to understand the legal responsibility of parents for the marriage of underage children as an effort to implement child protection norms. That the legal responsibility of parents regarding child marriage is important is a common concern as an effort to provide protection for the fulfillment of children's rights. Thus, the focus of this article is not only on the marital aspect, but also on family relationships as a whole as an effort to create an environment that supports children's development. This type of research is normative legal research carried out by examining literature related to the research object. The results of this research show that the ideal marriage must be realized by every husband and wife by not entering into underage marriages. Marriage can be said to be ideal if it has three elements, namely biological, economic and psychological abilities. Children under the age of marriage do not have the ability to deal with problems that arise in the household. Married minors must still receive guarantees and protection from all forms of discrimination and other wrongful treatment. Parents have the responsibility to fulfill the rights of children married under age to ensure the fulfillment of children's rights. This involves protecting basic rights such as the right to life, the right to identity, the right to education, and the right to health of children. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan yang ideal untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur dan mengetahui tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak. Bahwa tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak penting menjadi perhatian bersama sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemenuhan hak anak. Sehingga, fokus artikel ini tidak hanya pada aspek perkawinan, tetapi juga pada hubungan keluarga secara keseluruhan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan yang ideal harus diwujudkan oleh setiap pasangan suami-istri dengan cara tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Anak di bawah umur melangsungkan perkawinan kurang memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Anak di bawah umur yang telah kawin tetap harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminatif dan perlakuan salah lainnya. Orang tua punya tanggung jawab memenuhi hak-hak anak yang dikawinkan di bawah umur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak pendidikan, dan hak kesehatan anak.
Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah Indrisa, Echa; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.11792

Abstract

The purpose of this study is to analyze unregistered adoption from a maqashid sharia perspective. This is done because society still practices unregistered adoption based on court orders. Unregistered adoption can lead to legal issues and child protection concerns. This article employs normative legal research using secondary data from literature review. Data analysis was conducted through a conceptual approach utilizing the maqashid sharia theory. The results show that Islamic law does not prohibit adopting a child as long as it does not change the child's status to that of a biological child of the adoptive parents. Adoption must be accompanied by registration. Unregistered adoption contradicts maqashid sharia because it does not fulfill al-kulliyat al-khamsah. Registration is not only an administrative requirement but also essential for legal protection according to maqashid sharia.   Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengangkatan anak tanpa pencatatan perspektif maqashid syariah. Hal ini dilakukan karena di masyarakat masih ditemukan praktik pengangkatan anak tanpa pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan dapat menimbulkan masalah hukum dan perlindungan anak. Jenis penelitian dalam artikel ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan teori maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan hukum Islam tidak melarang seseorang melakukan pengangkatan anak selama tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak harus disertai pencatatan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan bertentangan dengan maqashid syariah karena tidak memenuhi al-kulliyat al-khamsah. Pencatatan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga syarat perlindungan hukum sesuai maqashid syariah.
Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan Miftakhul Marwa, Muhammad Habibi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 2: MEI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss2.art2

Abstract

Statelessness has become a global problem. It is estimated that there are currently 12 million stateless people worldwide. This paper aims to analyze in depth the issue of statelessness according to contemporary maqashid sharia. The normative legal research method is employed in this paper as it uses secondary data obtained through literature study. Literary sources related to the object of the study are analyzed descriptively and qualitatively by utilising a conceptual approach. The results of this research show that Islam does not actually provide a specific provision regarding statelessness, since such situation is more related to the domestic laws enforced in each country. The paradigm of contemporary maqashid sharia is directed more towards the concept of development and rights rather than protection and preservation. Statelessness prevents a person from obtaining and developing basic human rights, such as individual rights, collective rights, civil rights, political rights, economic rights, social rights and cultural rights. Thus, statelessness must be mitigated due to the harms that it brings rather than the good.Keywords: Harms, Maqashid Sharia, Statelessness. AbstrakKeadaan tanpa kewarganegaraan telah menjadi masalah global. Diperkirakan saat ini terdapat 12 juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam keadaan tanpa kewarganegaraan menurut maqashid syariah kontemporer. Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena memakai data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek kajian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islam tidak memberi penjelasan spesifik mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan, karena keadaan ini lebih berkaitan dengan hukum yang diberlakukan pada suatu negara. Paradigma maqashid syariah kontemporer lebih diarahkan pada konsep development and rights daripada protection and preservation. Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat seseorang dalam mendapatkan dan mengembangkan hak dasar manusia, seperti hak individu, hak kolektif, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Oleh karena itu, keadaan tanpa kewarganegaraan harus dihindari karena lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan maslahat.Kata Kunci: Keadaan tanpa Kewarganegaraan, Maqashid Syariah, Mudarat.
MITIGASI BENCANA PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH: PERSPEKTIF FIKIH PERLINDUNGAN ANAK Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Veritas et Justitia Vol. 7 No. 2 (2021): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v7i2.4314

Abstract

Child marriage, in the final analysis, is denial of childrens basic right. The practice also violates the prevailing law which sets a statutory age limitation for both men and women to marry at 19 years. The author seeks to analyse this legal-societal issue from Islamic law perspective. The analysis starts from the general observation that to prevent future dissent-disolvement of marriages, both parties should consider “rusyd”, in other words, their own or potential partners psychological, biological, and socio-economic maturity. In addition, to prevent child marriage, attention should be given to basic values of benefit (al mashlalah), the general principle of affection (mawaddah wa rahmah) and fulfillment of needs (taufir al-hajat).
Asas Kemaslahatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan oleh Santri Berdasarkan MAQĀṢID SYARĪ’AH Lahiyah, Ilham; Muhammadi, Fauzan; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa; Kurnia Dewi Anggraeny
JUSTISI Vol. 10 No. 1 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2764

Abstract

Apart from the main aim of Islamic boarding schools for Islamic development, carrying out Islamic boarding schools often encounters problems, for example, cases of criminal acts by students. Thus, criminal acts that occur in the Islamic boarding school environment become insignificant and normal. One of the criminal problems that often occurs in Islamic boarding schools is bullying. Islamic boarding schools in Babakan, Ciwaringin, Cirebon area have various areas, buildings, and numbers of students. Criminal cases like bullying are common to occur in the boarding school environment. Therefore, this research aims to determine the application of Islamic boarding school principles of virtue in resolving student bullying cases and to determine Islamic boarding school principles of virtue in resolving Islamic boarding school bullying cases in terms of maqāṣid syarī'ah. This research is a qualitative study using a conceptual approach and a statutory approach. This method is supported by primary and secondary data. The primary data were collected through interviews with Islamic boarding school managers and students, while the secondary data were obtained through literature studies from books, journals, articles, and else related to this research. This research found that bullying still commonly happens in Islamic boarding schools. Efforts to resolve the problems by the Islamic Boarding Schools are carried out using internal processes such as discussion or non-physical punishment in accordance with the Islamic Boarding School's internal regulations. This is considered to be in line with the Principles of Virtue as stated in the Islamic Boarding School Law. In addition, the existence of the Islamic Boarding School Law has not been widely known by the elements within the Islamic Boarding Schools. However, what the Islamic Boarding Schools implement in resolving bullying cases has accommodated the concept of protecting the soul contained in maqāṣid syarī'ah. Keywords: Pesantren; Maṣlaḥah; Bullying; Maqāṣid
Analysis of Child Labor Rights Fulfillment Based on Maqashid Syariah Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul; Immawan Wahyudi; Fithriatus Shalihah
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.2861

Abstract

Child Labor is a serious problem that has attracted national and international public attention. The purpose of writing this article is to analyze in depth the review of the fulfillment of child Labor rights based on maqashid sharia. This article's research method uses a type of normative legal research using secondary data obtained through literature study. The collected data was then analyzed descriptively qualitatively using a conceptual approach, namely the concept of maqashid sharia. The results and findings in this article are that Islam places the fulfillment of children's rights as an important thing to realize. The general aim of Allah SWT in sending down the Shari'a is to bring about benefits. The basic concept of benefit is realizing benefits and preventing harm. The practice of child Labor is prohibited, because it conflicts with the five main principles of maqashid sharia, namely the protection of religion, soul, mind, property and descendant, which are primary needs (dharuriyyah) that must be fulfilled in humans. The priority of a child's age is to fulfill the rights of religion, soul, reason and heredity rather than fulfilling the need for wealth.
The Position and Role of the Sharia Supervisory Board in Ensuring Sharia Compliance Equity Crowdfunding in Indonesia Muhammad Habibi Miftakhul Marwa; Sholahuddin Al-Fatih; Mohammad Azam Hussain; Haris Haris
Jurnal Hukum Vol 39, No 2 (2023): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v39i2.33330

Abstract

Fundraising using the equity crowdfunding method has experienced rapid development and is in high demand from the public. In order to maintain the credibility of the implementation of Islamic securities crowdfunding, it is essential to establish a sharia supervisory board to supervise the offering of sharia-compliant securities employing information technology-driven crowdfunding service platforms. This article aims to discuss and analyze the position and role of the sharia supervisory board within the system, as well as the level of compliance with sharia principles in the implementation of equity crowdfunding in Indonesia. The research method used in this article is a type of normative legal research that relies on secondary data sources obtained through a literature review. The legal protection for the existence of a sharia supervisory board in sharia equity crowdfunding in Indonesia is regulated in POJK Number 57/POJK.04/2020 and Fatwa Number 140/DSN-MUI/VIII/2021. The sharia supervisory board has a very strategic role in ensuring sharia compliance in every equity crowdfunding activity in Indonesia. In order to maintain the credibility of sharia equity crowdfunding in the future, it is essential to ensure that every aspect of operations complies with sharia principles by maximizing the existence of a sharia supervisory board.
Strengthening Aisyiyah Banguntapan 4's Understanding of Murabahah Financing as a Sustainable Sharia Economic Solution Istianah Zainal Asyiqin; Ani Yunita; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa; Annisabella Oktaviani; Tanu Surana
Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol. 8 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v8i2.22667

Abstract

The growth of Islamic financial assets in Indonesia reached IDR 2,450.55 trillion in June 2023, with a market share of 10.94% of the total national finance. Islamic banking institutions, particularly those offering financing based on sale and purchase agreements like murabahah, are crucial in expanding financial inclusion and providing Sharia-compliant financial solutions. ‘Aisyiyah, as part of the Muhammadiyah women's movement, plays a significant role in community empowerment, including enhancing knowledge of Islamic financing. This study aims to strengthen the understanding of murabahah financing among the ‘Aisyiyah Banguntapan 4 community, particularly in addressing misconceptions and reducing reliance on usurious transactions. The implementation method in this community service activity consisted of three stages: preparation, implementation, and evaluation. The implementation stage included educational sessions in the form of material presentation, discussions, and legal analysis of murabahah financing, conducted at the partner location with 50 participants. Evaluation was carried out to assess the effectiveness and impact of the program on participants’ knowledge. Data collection methods were through interviews, surveys, and direct engagement with community members. The results indicate a notable improvement in participants' comprehension of Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking (45.5%), MUI Fatwa on Usury (51%), DSN MUI Fatwa on Murabahah (50.5%), sharia-based economic transactions (50%), and the concept and implementation of murabahah financing (50.5%). These findings highlight the effectiveness of educational efforts in enhancing public awareness of Islamic financial principles, thereby fostering financial literacy and reducing dependence on non-sharia-compliant transactions.