Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4059

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep hukum perkawinan dan model penyelesaian perselisihan perkawinan untuk menghindari perceraian perspektif hukum adat dan hukum Islam. Prinsip utama dilakukan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan selama-lamanya bukan sementara. Perselisihan rumah tangga yang tidak segera diselesaikan menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Akibat perceraian akan menimbulkan problematika terhadap anak, harta selama perkawinan, dan status salah satu bekas suami-istri menjadi janda atau duda. Artikel ini secara spesifik fokus menganalisis bagaimana konsep perkawinan dan model penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini adalah (1) Hukum perkawinan adat berpedoman pada pandangan hidup masyarakat adat yang dicerminkan pada sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan, pelaksanaan hukum perkawinan Islam berdasarkan sumber hukum Islam. Perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Setiap terjadi perselisihan perkawinan dianjurkan untuk segera diselesaikan supaya tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. (2) Model penyelesaian perselisihan perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam diutamakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Mekanisme pelaksanaan musyawarah untuk damai dalam hukum adat dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih dibantu keluarga. Apabila tidak berhasil dimintakan bantuan kepada tokoh adat dan kepala desa yang dianggap memilik kewenangan dan otoritas lebih dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan model penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum Islam ialah melalui musyawarah, mediasi dan mengangkat hakam.
Peningkatan Pemahaman Warga Tundan, RT 04, Kalurahan Tamantirto mengenai Dampak Negatif dari Pernikahan di Bawah Umur Istianah Zainal Asyiqin; Ani Yunita; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Jurnal Surya Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jsm.7.1.2024.112-122

Abstract

Residents of Tundan, RT 04, Tamantirto, Kasihan, Bantul still often marry their sons and daughters under the age of 19 due to various considerations, for example, the bride who must be married immediately or because of the strong will of the parents. This service aims to solve the problem of underage marriage so that an intensive study is carried out in the form of material presentation, analysis, discussion, and case studies on the negative impacts of underage marriage. The method applied in this community service program is to organize studies and discussions at partner locations in Tundan, RT 04, Tamantirto, with 52 participants. Based on the results of the pre-test and post-test, the participants experienced an increased understanding of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage by 50%, an increased understanding of the minimum age for marriage by 25%, an increased understanding of the factors that cause underage marriages by 26%, understanding of the negative impact of underage marriages has increased by 21%, and increased understanding of legal procedures that must be followed if underage marriages are forced to be carried out by 40%. Hopefully, this increased understanding can suppress underage marriage.
Peningkatan Pemahaman Warga Tundan, RT 04, Kalurahan Tamantirto mengenai Dampak Negatif dari Pernikahan di Bawah Umur Istianah Zainal Asyiqin; Ani Yunita; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Jurnal Surya Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jsm.7.1.2024.112-122

Abstract

Residents of Tundan, RT 04, Tamantirto, Kasihan, Bantul still often marry their sons and daughters under the age of 19 due to various considerations, for example, the bride who must be married immediately or because of the strong will of the parents. This service aims to solve the problem of underage marriage so that an intensive study is carried out in the form of material presentation, analysis, discussion, and case studies on the negative impacts of underage marriage. The method applied in this community service program is to organize studies and discussions at partner locations in Tundan, RT 04, Tamantirto, with 52 participants. Based on the results of the pre-test and post-test, the participants experienced an increased understanding of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage by 50%, an increased understanding of the minimum age for marriage by 25%, an increased understanding of the factors that cause underage marriages by 26%, understanding of the negative impact of underage marriages has increased by 21%, and increased understanding of legal procedures that must be followed if underage marriages are forced to be carried out by 40%. Hopefully, this increased understanding can suppress underage marriage.