Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.393
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Veritas et Justitia Jurnal Hukum Novelty Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Jurnal Surya Masyarakat Res Judicata PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Masyarakat Community Empowerment Borobudur Law Review Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Jurnal Dedikasi Hukum Ahmad Dahlan Legal Perspective Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
JUAL-BELI SATWA BURUNG DILINDUNGI NEGARA: TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Susanto, Muhammad Hajir; Angga, Pribadi Nur; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Res Judicata Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3102

Abstract

Maraknya perdagangan satwa burung yang dilindungi negara menjadikan jumlah spesies tersebut semakin sedikit dan cenderung punah. Kepunahan suatu spesies akan berdampak terhadap ekosistem yang lainnya. Salah satu penyebab banyaknya praktik jual-beli satwa burung dilindungi adalah rendahnya proses penegakan hukum, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Artikel ini bertujuan untuk membahas tinjauan hukum perjanjian terhadap jual-beli burung yang dilindungi negara dan mengulas mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normative (normative legal research) dengan menelusuri studi pustaka (literatur research) yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli satwa burung yang dilindungi negara bertentangan dengan hukum perjanjian, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Terutama syarat objektif berupa objek perjanjian termasuk yang dilarang untuk diperdagangkan, dan tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal karena jual-beli satwa yang dilindungi negara masuk kategori tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelaku perdagangan satwa burung dilindungi dapat dilakukan penegakan hukum menggunakan sanksi pidana dengan dipidana denda minimal 100-500 juta dan penjara 1-5 tahun, atau melalui gugatan perdata dengan minta kompensasi ganti rugi.
MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4059

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep hukum perkawinan dan model penyelesaian perselisihan perkawinan untuk menghindari perceraian perspektif hukum adat dan hukum Islam. Prinsip utama dilakukan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan selama-lamanya bukan sementara. Perselisihan rumah tangga yang tidak segera diselesaikan menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Akibat perceraian akan menimbulkan problematika terhadap anak, harta selama perkawinan, dan status salah satu bekas suami-istri menjadi janda atau duda. Artikel ini secara spesifik fokus menganalisis bagaimana konsep perkawinan dan model penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini adalah (1) Hukum perkawinan adat berpedoman pada pandangan hidup masyarakat adat yang dicerminkan pada sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan, pelaksanaan hukum perkawinan Islam berdasarkan sumber hukum Islam. Perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Setiap terjadi perselisihan perkawinan dianjurkan untuk segera diselesaikan supaya tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. (2) Model penyelesaian perselisihan perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam diutamakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Mekanisme pelaksanaan musyawarah untuk damai dalam hukum adat dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih dibantu keluarga. Apabila tidak berhasil dimintakan bantuan kepada tokoh adat dan kepala desa yang dianggap memilik kewenangan dan otoritas lebih dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan model penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum Islam ialah melalui musyawarah, mediasi dan mengangkat hakam.
Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak Hilmawati Usman Tenri Beta; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.6823

Abstract

This article aims to understand the concept of ideal marriage to prevent the practice of underage marriage and to understand the legal responsibility of parents for the marriage of underage children as an effort to implement child protection norms. That the legal responsibility of parents regarding child marriage is important is a common concern as an effort to provide protection for the fulfillment of children's rights. Thus, the focus of this article is not only on the marital aspect, but also on family relationships as a whole as an effort to create an environment that supports children's development. This type of research is normative legal research carried out by examining literature related to the research object. The results of this research show that the ideal marriage must be realized by every husband and wife by not entering into underage marriages. Marriage can be said to be ideal if it has three elements, namely biological, economic and psychological abilities. Children under the age of marriage do not have the ability to deal with problems that arise in the household. Married minors must still receive guarantees and protection from all forms of discrimination and other wrongful treatment. Parents have the responsibility to fulfill the rights of children married under age to ensure the fulfillment of children's rights. This involves protecting basic rights such as the right to life, the right to identity, the right to education, and the right to health of children. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan yang ideal untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur dan mengetahui tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak. Bahwa tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak penting menjadi perhatian bersama sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemenuhan hak anak. Sehingga, fokus artikel ini tidak hanya pada aspek perkawinan, tetapi juga pada hubungan keluarga secara keseluruhan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan yang ideal harus diwujudkan oleh setiap pasangan suami-istri dengan cara tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Anak di bawah umur melangsungkan perkawinan kurang memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Anak di bawah umur yang telah kawin tetap harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminatif dan perlakuan salah lainnya. Orang tua punya tanggung jawab memenuhi hak-hak anak yang dikawinkan di bawah umur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak pendidikan, dan hak kesehatan anak.
Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah Echa Indrisa; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.11792

Abstract

The purpose of this study is to analyze unregistered adoption from a maqashid sharia perspective. This is done because society still practices unregistered adoption based on court orders. Unregistered adoption can lead to legal issues and child protection concerns. This article employs normative legal research using secondary data from literature review. Data analysis was conducted through a conceptual approach utilizing the maqashid sharia theory. The results show that Islamic law does not prohibit adopting a child as long as it does not change the child's status to that of a biological child of the adoptive parents. Adoption must be accompanied by registration. Unregistered adoption contradicts maqashid sharia because it does not fulfill al-kulliyat al-khamsah. Registration is not only an administrative requirement but also essential for legal protection according to maqashid sharia.   Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengangkatan anak tanpa pencatatan perspektif maqashid syariah. Hal ini dilakukan karena di masyarakat masih ditemukan praktik pengangkatan anak tanpa pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan dapat menimbulkan masalah hukum dan perlindungan anak. Jenis penelitian dalam artikel ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan teori maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan hukum Islam tidak melarang seseorang melakukan pengangkatan anak selama tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak harus disertai pencatatan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan bertentangan dengan maqashid syariah karena tidak memenuhi al-kulliyat al-khamsah. Pencatatan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga syarat perlindungan hukum sesuai maqashid syariah.
Co-Authors Angga, Pribadi Nur Ani Yunita Ani Yunita Annisabella Oktaviani Asyiqin, Istianah Zainal Berliana Dyah Cahyo Wati Putri Deslaely Putranti Echa Indrisa Fauzan Muhammadi Fithriatus Shalihah Haris Haris Hilmawati Usman Tenri Beta Imaduddin, Zhorif Agung Immawan Wahyudi Indah Nur Shanty Saleh Isti'anah ZA Istianah Zainal Asyiqin Istianah Zainal Asyiqin Kurnia Dewi Anggraeny Lahiyah, Ilham M Hajir Susanto Megawati , Megawati Mohammad Azam Hussain Muhammad Hajir Susanto Muhammad Nur Syuhada Muhammadi, Fauzan Muizz, Fattah Nuur Norma Sari Puji Sulistyaningsih Puspitasari, Yonika Putri, Tania Kadziyah Sholahuddin Al-Fatih Siti Zuliyah Suryadi Suryadi Susanto, Muhammad Hajir Tanu Surana Wida Rachmawati Williat Azwar Yonika Puspitasari