Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akademika Biologi Buletin Keslingmas Jurnal Agregasi Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Global Political Studies Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Agus Subagyo
Unknown Affiliation
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kepentingan Nasional Indonesia Menolak Ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Agus Subagyo; Henike Primawanti
Global Political Studies Journal Vol 6 No 2 (2022): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v6i2.7925

Abstract

Salah satu perjanjian internasional dibawah WHO yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat adalah FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) yang bertujuan melindungi umat manusia di dunia dari ancaman dampak dari konsumsi rokok dan implikasi paparan asap rokok. Sampai dengan saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Benua Asia yang belum meratifikasi FCTC. Penelitian ini ingin mencari jawaban atas pertanyaan mengapa Indonesia menolak ratifikasi FCTC? Dalam menjawab pertanyaan ini maka dipergunakan landasan teori politik luar negeri James S Rosenau. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menolak ratifikasi FCTC disebabkan oleh faktor sistemik (berupa FCTC dipandang sebagai rezim global Barat yang akan menguasai pasar tembakau Indonesia), faktor governmental (berupa penolakan Kementerian Industri dan Perdagangan karena FCTC merugikan ekonomi nasional), faktor societal (berupa tekanan dari kelompok petani tembakau terhadap FCTC), dan faktor idiosinkretik (nilai, pengalaman, dan relasi anggota parlemen dengan petani tembakau). Novelty yang ditemukan adalah pemerintah Indonesia lebih memilih kepentingan ekonomi (economic interest), dibandingkan dengan kepentingan kesehatan publik (publik health interest). Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Ratifikasi, FCTC.
REFORMASI SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI DI KOREA SELATAN Agus Subagyo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.492 KB)

Abstract

This paper need to descript the system of civil service recruitment that implemented by South Korea for latest 10 years so success to made high quality and performance beureucracy on the frame to endorse economic growth and national development. The system of civil service recruitment that transparent, accountable, and professional success to made a high work culture, power of competitor, and performance so positioning this ginseng’s state as world economic power. The Pillar of government beureucracy that clean, without corruption, colution, and nepotism, endorsed a high discipline and loyality based the meritocracy system is key success South Korea’s economic development. Indonesia must to take learning from the success of South Korea in to managed and pursuit of beureucracy reformacy, especially reformacy of civil service system that based on meritocracy system.Key words: reformacy, recruitment, meritocracy, and performance.
RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA Agus Subagyo
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.518 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.81

Abstract

This article aims to explain the 2018-2019 state defense action plan in Presidential Instruction No. 7 of 2018 which mandates all ministries, non-ministerial government agencies, and local governments to take action to defend the country through three stages, namely the stages of socialization, internalization, and movement action. The dilution of the state defense action plan at the central government level has been very active, however, at the level of the reverent regional government it has not yet been felt, especially with the existence of regional autonomy where the central government is not necessarily able to "control" the regional government, so that all this needs attention parties, to see the perspective of the regional government in implementing the state defense action plan.
POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG Dadang Sufianto; Agus Subagyo; Agustina Setiawan
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.584 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.87

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung.” Tujuannya, 1) mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung, 2) mengetahui latar belakang keberadaan pola hubungan patronase tersebut, dan 3) mengetahui dampak pola hubungan patronase terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya yaitu: 1) terdapat pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung antara walikota dengan para pejabat tertentu; 2) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tersebut dilatar-belakangi faktor kesamaan almamater, faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, dan faktor kinerja pegawai; 3) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja pemda. Beranjak dari kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep berupa: "pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, jika kepala daerah dapat mengelolanya secara hati-hati dan normatif."
PERAN KODIM 0506/TANGERANG DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 Agus Subagyo; Agustina Setiawan; Iing Nurdin; Bayu Septiansyah
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.464

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0506/Tangerang Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Untuk mendeskripsikan Peran Kodim 0506/Tangerang Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Kesiapan Kodim 0506/Tangerang dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mengamankan pilkada serentak, bisa terlihat dari Personil yang berkualitas dan professional dalam bidangnya. Anggaran yang ada sudah cukup memadai meskipun terkadang mendapat sedikit kendala pada saat penyelenggaraannya. Soliditas dan Sinergitas Kodim, Polres dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak terjalin sangat baik.
ANALISIS PEMBINAAN TERITORIAL DI KODAM III/SILIWANGI DALAM MENGHADAPI HAKEKAT ANCAMAN Agus Subagyo
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1121

Abstract

Era globalisasi telah melahirkan kompleksitas ancaman, baik ancaman militer, non militer, maupun hibrida, sehinga mendorong Indonesia untuk menyusun sistem pertahanan semesta dengan pembentukan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, yang disiapkan secara dini melalui pembinaan teritorial di setiap Kodam di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi guna mendukung sistem pertahanan semesta dalam rangka menghadapi hakekat ancaman. Landasan teoritis yang dipergunakan adalah konsep pembinaan teritorial, konsep ancaman, dan konsep pertahanan militer dan nir militer. Metode penelitian mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berup observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi dilakukan belum sepenuhnya optimal dengan pembinaan geografi, pembinaan demografi, dan pembinaan kondisi sosial, yang digelar melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bhakti TNI. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi adalah kendala internal (personil, anggaran, sarana prasarana, piranti lunak) dan kendala eksternal (pemahaman keliru masyarakat, ego sektoral pemerintah daerah, dan persepsi negatif NGO). Gagasan inovasi dari pembinaan teritorial ini adalah perlunya perijinan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan dan membangun aplikasi / software Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIMBINTER) TNI AD.
ANTISIPASI SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN TNI AD MENGHADAPI ERA BONUS DEMOGRAFI MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tatang Sulaiman; Agus Subagyo
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i1.2049

Abstract

This research aims to analyze the anticipation of the regional command units of the Indonesian National Army in facing the era of the demographic bonus towards a Golden Indonesia 2045. As one of the components of the nation, the Indonesian National Army seeks to assist the government in utilizing the demographic bonus so that it becomes a demographic blessing and not a disaster demographics. The theoretical conceptual framework used is the concept of territorial development. The research method used is a qualitative method and data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of this research show that the anticipation of the territorial command units of the national army in facing the demographic bonus is carried out by carrying out territorial development functions (geographic development, demographics, social conditions) and territorial development methods (social communication, regional resilience development, TNI service), as well as ideas innovation in the form of territorial development that focuses on education, health and economic aspects.
MODEL KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM (STUDI KASUS: KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOREM 061/SURYAKENCANA) Faisol Izuddin Karimi; Agus Subagyo; Dadan Kurnia
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5422

Abstract

This study stems from the complexity of disaster impacts, which necessitates cross-institutional collaboration capable of integrating organisational resources and capacities. The study aims to analyse the model of collaboration between the local government and Korem 061/Suryakancana in the management of natural disasters, as well as to identify the factors that support the effectiveness of this collaboration. This study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with informants from the local government, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), and personnel from Korem 061/Suryakancana, supplemented by field observations and document analysis. Data analysis was conducted interactively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that collaboration between the local government and Korem 061/Suryakancana takes place through structured coordination mechanisms, primarily via disaster coordination forums and emergency response command posts. The local government acts as the main coordinator, whilst the Military Command provides operational support such as the evacuation of victims, the distribution of logistics, and the construction of emergency facilities. These findings underscore the importance of synergy between civilian and military actors in strengthening disaster response capacity at the local level, as well as promoting the strengthening of cross-institutional coordination mechanisms in disaster management.
POLA HUBUNGAN PATRONASE PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI Dadang Sufianto; Agus Subagyo; Dadan Kurnia
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.49

Abstract

Tujuan pokok penelitian ini adalah memahami apakah pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintah daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian telah dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat- Indonesia pada tahun 2016. Hasil penelitian adalah bahwa pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan Kota Cimahi, dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis melalui pengembangan karir pegawai.Caranya, walikota tidak melakukan “perloncatan” dalam pengembangan karier kliennya, melainkan dengan “percepatan” agar tidak melanggar aturan kepegawaian. Para birokrat tertentu dipromosikan berdasarkan prosedur kepegawaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Wali kota menggunakan wewenangnya secara etis dan ditunjang oleh sikap partai yang tidak ikut campur. Dengan cara itu, pencapaian kinerja pemerintah Kota Cimahi tidak terganggu. Bertolak dari simpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep baru yaitu “pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintahan daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis sepanjang mengenai pengembangan karier birokrat tertentu, jika kepala daerah menggunakan wewenangnya secara etis, tidak mengabaikan aturan kepegawaian, dan tidak ada campur tangan pihak luar.
KEPEMIMPINAN NASIONAL UNTUK GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITAL Agus Subagyo
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.94

Abstract

Artikel ini membahas tentang kepemimpinan nasional yang diharapkan oleh generasi milenial pada era digital. Model, sosok dan profil kepemimpinan nasional yang seperti apa yang cocok, layak dan diinginkan oleh kaum milenial di Indonesia, khususnya menyongsong revolusi industri 4.0. dimana arus informasi, teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi serba cepat, mudah dan instan. Generasi milenial di era digital mengidamkan karakter pemimpin nasional yang akrab dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi, ramah terhadap media sosial, dan memiliki sikap kreatif serta inovatif. Kunci utama dalam meraih kemenangan pada pilpres untuk menjadi presiden adalah merebut hati dan pikiran generasi milenial yang jumlahnya sangat besar.
Co-Authors Bayu Septiansyah Dadan Kurnia Dadang Sufianto Dyah Ayu Kusuma Ningrum Endah Dwi Hastuti Erma Prihastanti Faisol Izuddin Karimi Fiari Larasati Putri Irawan Hari Rudijanto. IW Hendra Susanto Jusmalia Oktaviani Madjid, Udaya Nurdin, Iing Primawanti, Henike Setiawan, Agustina Sri Haryanti Tatang Sulaiman Taufan Herdansyah Akbar Widi Hastuti Yudi Rusfiana