Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

10.974

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) KOLONI West Science Interdisciplinary Studies Ethics and Law Journal: Business and Notary West Science Interdisciplinary Studies Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora

I Dewa Gede Dana Sugama

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 2917437

Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS KONSEP PENYELESAIAN DIVERSI DALAM PERADILAN ANAK MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI BAPAS KLAS 1 DENPASAR) Putu Tania Liemena; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di era globalisasi ini, sangat marak terjadinya kejahatan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat, saat tidak hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana melainkan anak-anak yang belum mencapai 18 tahun keatas. Sehingga dibuatnya jurnal ini dalam rangka untuk mengetahui tujuan dan efektivitas dari diversi secara restorative justice dimana dengan menggunakan restorative justice pelaku tidak perlu masuk ke dalam lapas, diselesaikan secara kekeluargaan sehingga keluarga korban dan korban dapat memaafkan pelaku, dan pelaku sudah menerima penyesalan atas perbuatan yang dilakukan. Dengan maraknya anak-anak yang berkonflik dengan hukum maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penyelesaian secara diversi menggunakan restorative justice dengan tujuan untuk menghindari anak dari pengaruh negative perngadilan. Dimana diversi sebagai sebuah tata cara pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana pada umumnya. Dalam menuliskan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan di kaitkan dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum yang sosiologis dimana penelitian hukum ini memiliki keterkaitan yang riil dengan fakta yang ada di masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah masih banyaknya anak-anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebanyak 302 anak yang berkonflik dengan hukum dan diselesaikan secara diversi. Sedangkan efektif atau tidaknya penyelesaian secara diversi selain mendapatkan pembinaan selama 3 bulan oleh pihak bapas juga tergantung bagaimana lingkungan keluarga mendidik anak tersebut agar kembali ke jalan yang benar. Kata kunci : diversi, anak yang berkonflik dengan hukum, restorative justice.

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMMING) DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF HAM I Gusti Agung Bagus Oka Wijana; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p10

Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan terhadap korban body shaming di sosial media baik dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap korban body shamming di sosial media dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap korban tindak pidana body shamming di sosial media termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta Pengaturan terhadap korban body shamming di sosial media dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap korban body shamming yaitu dalam ketentuan Pasal 4 UU HAM dengan tidak mengakui hak pribadi setiap orang, selain itu pelaku body shamming juga telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU HAM dengan tidak menghormati hak asasi manusia orang lain dalam hal ini dengan melakukan tindakan body shamming terhadap korban. Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Body Shamming, Hak Asasi Manusia ABSTRACT This study aims to identify and analyze the protection of victims of body shaming on social media, both in the regulation of the Criminal Code and the Information and Electronic Technology Act, as well as to identify and analyze the arrangements for victims of body shaming on social media in the perspective of human rights. . The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the protection of victims of the crime of body shaming on social media is contained in the provisions of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). As well as regulation of victims of body shaming on social media in the perspective of human rights, there is a violation of human rights against victims of body shaming, namely in the provisions of Article 4 of the Human Rights Law by not recognizing the personal rights of everyone, besides that the perpetrators of body shamming have also violated the provisions of Article 69 paragraph 1 of the Human Rights Law by not respecting the human rights of others, in this case by carrying out body shaming actions against the victim. Keywords: Protection, Victims, Body Shamming, Human Rights

KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TIPIKOR BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 Ketut Ria Wahyudani Oktavia; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini ditujukan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap penjaminan kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi. Adapun studi ini merupakan penelitian hukum normative dengan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian atas permasalahan hukum yang dikaji oleh penulis, berkaitan dengan pengaturan pemidanaan dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 memiliki ruang lingkup hanya pada terdakwa subjek hukum orang dalam perkara kasus korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang dilakukan dengan enam tahapan pertimbangan penentuan berat ringan pidana. Kemudian berkaitan dengan implikasi dari ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 ternyata tidak mendegradasi kemandirian hakim dalam memutus perakra korupsi mengingat ontologis dari Perma No. 1 Tahun 2020 yakni sebagai suatu pedoman yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringan penjatuhan pidana The purpose of this study is to examine the legal certainty of ensuring the independence of judges in deciding corruption cases. This study is a normative legal research based on the statutory approach and conceptual approach. Based on the results of research on legal issues reviewed by the author, related to criminal arrangements in the perspective of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 has the scope only for the defendant as a legal subject in the case of corruption in Article 2 and Article 3 of the Law on Corruption Eradication which was carried out with six stages of consideration for determining the light weight of the crime. Then related to the implications of the stipulation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 apparently does not degrade the independence of judges in deciding corruption, given the ontology of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020, namely as a guideline that provides judges with considerations in determining the light weight of convictions

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA Jessyca Br Nainggolan; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana serta untuk mengetahui akibat bagi anak jika diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yaitu diatur berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidan Anak dengan memberikan perlindungan bagi anak melalui cara penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana, apabila diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana maka akibatnya adalah akan dilakukan tindakan penangkapan kepada anak jika tindak pidana yang dilakukan melebihi ancaman diatas tujuah tahun berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidan Anak. This study aims to determine the regulation of diversion against children who face the law in the criminal justice system and to determine the consequences for children if diversion cannot be applied to children who commit criminal acts. In this study, the type of research used is Normative Law research. The results of this study conclude that the diversion arrangement for children in conflict with the law in Indonesia is regulated based on article 7 paragraph (1) of Law No.11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System by providing protection for children through solving child cases from the judicial process. to proceedings outside of criminal justice, if diversion cannot be applied to a child who has committed a criminal offense, the consequence is that the child will be arrested if the crime committed exceeds the threat of more than seven years based on Article 32 paragraph (2) of Law No.11 of 2012 About the Child Criminal Justice System.

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang Dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya Nathan Christy Noah Rantetandung; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah untuk mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat pada Kasus PT. Asuransi Jiwasraya dan mengkaji penegakan hukum tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang jasa keuangan dalam bentuk pasar modal terutama pada kasus yang sedang dihadapi PT. Asuransi Jiwasraya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus. Hasil studi menunjukan bahwa di dalam kasus Jiwasraya, terdapat Tindak Pidana Pasar Modal dalam bentuk skema investasi ponzi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst menunjukan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang terdapat di dalam kasus Jiwasraya ini telah berjalan di pengadilan tingkat pertama. Namun, belum ada pengaturan secara khusus yang bisa menindaklanjuti tindak pidana pasar modal dalam bentuk skema investasi ponzi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan secara khusus yang dapat menindaklanjuti tindak pidana tersebut demi melindungi kepentingan para pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal. Kata kunci: penegakan hukum, pasar modal, investasi ponzi, korupsi, jiwasraya ABSTRACT The purpose of this study is to classifying criminal act on Jiwasraya Insurance Company’s case and to examine criminal law enforcement on corruption, money laundring and capital market sector crime, especially on lawsuit againts Jiwasraya Insurance Company. The method that used in this study is a normative legal research method with case approachment. Results of the study shows that in the Jiwasraya case, there are capital market crimes in the form of ponzi investment scheme, money laundering and corruption. In courtjudgement Number 30 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN Jkt.Pst shows that law enforcement of corruption and money laundring in the Jiwasraya case has been done on the first degree court. However, there is no specific regulation that can act on capital market crimes in the form of a ponzi investment scheme. Therefore, it is necessary to have special legal arrangements that can act on these crimes in order to protect the interests of the parties conducting financial service activities in the capital market sector. Keywords: law enforcement, capital market, ponzi investment, corruption, jiwasraya

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Korporasi Hasil Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia I Kadek Andi Pramana Putra; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perampasan aset korporasi hasil tindak pidana illegal fishing di Indonesia serta urgensi pengaturan perampasan aset korporasi dalam mencegah terjadinya kerugian negara akibat dari dilakukannya illegal fishing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mengatur mekanisme perampasan aset korporasi hasil tindak pidana illegal fishing di Indonesia. Pengaturan perampasan aset korporasi ini sangat penting mengingat kerugian yang ditimbulkan baik secara ekonomi maupun lingkungan dari tindak pidana illegal fishing sangat besar. Pemerintah perlu segera membentuk produk hukum terkait mekanisme perampasan aset korporasi hasil tindak pidana illegal fishingguna memberika kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat dan Negara. Kata Kunci : Illegal Fishing, Perampasan Aset, Korporasi ABSTRACT This research aim to investigate the regulation of confiscation of corporate asets resulting from illegal fishingin Indonesia and urgency of regulating asset forfeiture of corporate to prevent state losses due to illegal fishing. In this study, the researcher uses normative research method with conceptual approach. The result of this study indicate that law system in Indonesia do not set confiscation asets of result criminal act of illegal fishingin Indonesia. The adjustment of confiscation of corporates asets is essential due to the disadvantage and damaging economic and the environment in Indonesia. The government need to create law products due to confiscation of corporate asets resulting from illegal fishingin order to provide conviction, advantages, and legal justice to every community and state. Keywords : Illegal Fishing, Asset Forfeiture, Corporation

URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MELALUI SOSIALISASI I. P. Rasmadi; I. K. Tjukup; D. G.P. Yustiawan; I.D. G.D. Sugama
Buletin Udayana Mengabdi Vol 21 No 1 (2022): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

This community service aims to socialize the urgency of anti-corruption education in the teaching and learning process which emphasizes the application of anti-corruption values and principles. This activity provides an understanding of the importance of studying and understanding the values and principles of anti-corruption as a preventive effort in eradicating corruption. This community service uses field data (field research) to find out the symptoms that occur in the community then uses library data (library research) in finding service materials related to anti-corruption values and principles then activities are carried out using the lecture method which ends with a discussion. As a result of this activity students gain new knowledge about preventive measures to eradicate corruption that they can apply in the school, home and community environment, besides that teachers also understand their plans as agents of change who are able to develop psychologically their students with systemic education related to eradicating corruption. Participants are motivated to apply anti-corruption values and principles in the school environment. Keywords: Schools, anti-corruption, education.

PENGENALAN HUBUNGAN KERJA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KEPADA SISWA N. N. Adiyaryani; I.P. R.A. Putra; K. A. Sudiarawan; A.A. N.Y. Darmadi; D. G.D. Sugama
Buletin Udayana Mengabdi Vol 21 No 1 (2022): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

The purpose of this dedication was to provide understanding to students who are prospective workers at Vocational High Schools in the field of tourism-related to work relations, disputes, and dispute resolution mechanisms within the scope of Indonesian labor law. This dedication was taken at the Dalung Tourism Vocational High School which targets students as prospective workers. With the onset of the Covid-19 pandemic, companies took strategic policies to deal with the pandemic which had direct implications for the rights of workers in an employment relationship. The lack of knowledge of Dalung Tourism Vocational High School students regarding legal basics related to employment makes it necessary to provide socialization and understanding of work relations, types of disputes, and settlement mechanisms. This dedication has come to the conclusion that the implementation of socialization and counseling provided has provided knowledge for students regarding work relations, disputes, and dispute resolution mechanisms in order to prepare themselves for the world of work. Keywords: Socialization, Employment Relations, Disputes, Industrial Relations Disputes Settlement

Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Diah Ratna Sari Hariyanto; I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15

The present study seeks to find out, examine the effectiveness of criminal sanctions in the form of imprisonment in Bali, as well as discover the basis for the application of punishment with a restorative justice approach. This study belongs to empirical legal research that is descriptive in nature and makes the Correctional Institution in Bali the object of research. The results of the study suggested that the emergence of recidivists in Bali and the still negative stigma among the Balinese community subsequent to the removal of prisoners shows that correctional goals are still unachieved and the emergence of recidivists in Bali implies that the criminal sanction in the form of imprisonment still remains ineffective. The concept of an ideal criminal system to be applied in Bali related to imprisonment is the one adopting the restorative justice approach, because in addition to minimising imprisonment, in this approach, the interests of victims are more concerned by making various efforts to resolve conflicts and by making rehabilitation. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemenjaraan di Bali dan menemukan landasan penerapan pemidanaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang sifatnya deskriptif dan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan di Bali sebagai objek penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa munculnya residivis di Bali dan masih adanya stigma negatif dari masyarakat Bali setelah narapidana keluar dari lapas menunjukkan bahwa tujuan pemasyarakatan belum tercapai dan sanksi penjara tidak efektif di Bali. Konsep sistem pemidanaan yang ideal untuk diterapkan di Bali terkait dengan pemenjaraan adalah konsep sistem pemidanaan dengan pendekatan restorative justice yang memperhatikan kepentingan korban dengan melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik dan rehabilitasi, serta meminimalisasi penjatuhan pidana penjara.

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : University of Udayana

This study discusses about Inadequacy Corruption Eradication Commission In Issuing Warrant Termination of Investigation In Corruption Case. The Commission is authorized to issue a warrant termination of the investigation and to determine the actions taken when the Commission which investigated corruption Commission was not enough evidence. The conclusion of this study is, first Corruption Eradication Commission is authorized to issue an Order for Termination of Investigation in accordance with Article 40 of Law No. 30 Year 2002 about Corruption Eradication Commission, consideration of the logic of juridical is that the Commission is not a core law enforcement within the criminal justice system and just as independent institutions that can be dismissed if there is no corruption in our country. The arrangement of Article 40 of Law No. 30 of 2002 is prudential or attitude of prudence principle for the Commission to work accurately, efficiently and professionally

Co-Authors A.A Istri Agung Nindasari Trisnawijayanti A.A. N.Y. Darmadi Aditya Wisnu Prabowo Wahyono Anak Agung Gede Bagus Widiadi Putra Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi Angga Rizaldi Arisani, Luh Dela Yuni Astra Wiguna, I Made Agus Bayu Mahendra, I Putu Cokorda gede agung tri Palguna pemayun Cornelius, Rocky D. G.P. Yustiawan D.G.P. Yustiawan Darmawan, I Gede Aditya Lucky Debora Novayanti, Hasibuan, Ester Taruli Diah Ratna Sari Hariyanto fey, nisa br sibarani Gede Narendra Harry Pramudya Gita Wangsa, Anak Agung Istri Agung Haloho, Elisa Satriani Br I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Agung Bagus Oka Wijana I Gusti Ayu Shabaina Jayantari I Kadek Andi Pramana Putra I Ketut Tjukup I Made Ade Irmawan I Nyoman Wahyu Ariartha I Putu Gede Titan Bismantara I Putu Rasmadi Arsha Putra I.P.R.A. Putra Ida Ayu Sri Dewi Kusuma Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra Ida Bagus Wisnuputra Raditya Ivo Valensio Weston Sitinjak Jessyca Br Nainggolan Joghinanda Raihan Febrianto Josep Linsaner Diadema Joshua Habinsaranni Rezky Silaban K. A. Sudiarawan Ketut Ria Wahyudani Oktavia Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati Kirana, Kadek Andra Fadly Komang Panji Jayawisastra Luh Putu Pasek Indira Mahaputri Astika Made Julia Mahayanti Mahayasa, I Nengah Budha Maria Margareta Alahcoq Aping Mian Martalena Josephine Nababan Natasya Nur Daniah Nathan Christy Noah Rantetandung Ni Kadek Erna Dwi Hapsari Ni Kadek Lidya Yurisvina Arianto Ni Luh Wira Pramesthi Cahyani Ni Made Mira Junita Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Ayu Christy Ivyana Agung Dewi Ni Wayan Rina Pramesti Wahyundari Ni Wayan Suma Wardhani Parani, Made Vanessa Surya Puspitaningtyas, Sagung Agung Diah Prameswari Putra, Putu Agus Risma Nanda Putu Tania Liemena Ravindo Agung Darmawan Ricky Sitanggang Saputra, I Made Bayu Saputra, Niko Julian Sedana, Luh Made Pasek Selisca Prabawati Tarigan, Egya Ridhona Wardah Berby Namirah Wulandari, Kadek Ayu Yasa, Komang Danan Prayudhi Dharma Yoga, Dewa Putu Putra Pradnya

Title

Found 72 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 72 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 72 Documents
Search