Articles
<![CDATA[Prosedur Penanganan Ketidaklengkapan Hasil Penyidikan Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Angga Rizaldi]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana prosedur penyidikan dalam pengadilan HAM, khususnya prosedur penanganan ketidaklengkapan hasil penyidikan pelanggaran HAM berat yang oleh jaksa agung yang bertugas sebagai penyidik kepada jaksa agung yang bertugas sebagai penuntut umum. Pada karya ilmiah ini menggunakan metode “penelitian normatif”. Dalam penelitian kali ini menunjukkan bahwa mengenai prosedur pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik mengikuti proses prosedur dalam melengkapi hasil penyidikan dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan Pasal 22 ayat (5) UU Pengadilan HAM dan diperjelas dalam pengaturan mengenai proses pengembalian berkas penyidikan yang terdapat dalam KUHAP sebagai lex generalis dari UU Pengadilan HAM. Kata Kunci : Pengadilan Hak Asasi Manusia, Penyidik, Penyidikan ABSTRACT This research aims to analyse and determine how the procedures for the investigation of human rights courts, especially the procedure of the incompleteness of violations of heavy human rights abuses by the Attorney general who served as an investigator to the attorney general who served as a public prosecutor. In this scientific work uses the method "normative Research”. In this study shows that the procedure of file return by the prosecutor to the investigator follow the procedure in completing the investigation in article 22 paragraph (1) up to article 22 sentence (5) of the law of the Human rights court and is defined in the arrangement on the process of refund of the investigation contained in the criminal code as Lex generalist of the human rights court act. Key Words: The Court of Human Rights, Investigator, Investigation]]>
<![CDATA[UPAYA MEDIASI OLEH JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA WANPRESTASI TUNGGAKAN PEMBAYARAN LISTRIK NEGARA ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Erna Dwi Hapsari]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Profesi seorang jaksa sangat identik dengan tindak pidana karena jaksa berperan sebagai penuntut umum dalam persidangan. Selain itu jaksa juga memiliki peran lain yaitu jaksa dapat berperan sebagai pengacara negara (JPN) yaitu tugas jaksa dalam bidang perdata dan TUN. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan JPN dalam melakukan mediasi pada sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran listrik negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh JPN dalam penyelesaian sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran listrik negara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum (analytical coceptual approach). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian ini bahwa batasan kewenangan mengenai upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran listrik negara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 adalah belum mencakup kepada upaya mediasinya sehingga dalam pelaksanaannya juga disesuaikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep.225/A/J/A/3/2003 Tentang Tugas dan Wewenang JPN. Kemudian dalam proses mediasinya JPN melakukan suatu pendekatan persuasif kepada pelanggan listrik negara yang melakukan penunggakan pembayaran listrik karena langkah ini lebih efektif untuk dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran listrik negara. Kata Kunci : Jaksa, Jaksa Pengacara Negara, Perkara Perdata, Wanprestasi, Mediasi.]]>
<![CDATA[Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i07.p01
<![CDATA[Tujuan penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana formulasi hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia dan kaitannya dengan eksistensi penerapan pidana mati dalam kasus korupsi di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat konfil norma antara Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan, sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Eksistensi penerapan hukum Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor di Indonesia terbilang nihil. Belum pernah ada putusan pengadilan yang menjatuhi pidana mati dalam perkara korupsi. Kesulitan adalah untuk menjerat pelaku dengan pasal 2 ayat (2) dengan syarat keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor. Namun terdapat contoh yang sebenarnya dapat dijerat dengan hukuman mati karena disangka melakukan korupsi pada saat bencana alam nasional, akan tetapi penegak hukum tidak menggunakan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor untuk menjerat pelaku. Kata Kunci: Eksistensi, Pidana Mati, Korupsi. ABSTRACT The purpose of this scientific journal is to find out how the formulation of the death penalty in positive law in Indonesia and its relation to the existence of the application of the death penalty in corruption cases in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The results of the study show that there is a conflict of norms between Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Act which states that in the case of a criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty can be imposed, whereas in Article 9 paragraph (1) of the Human Rights Law states that everyone has the right to live, to maintain life and to improve their standard of living. The existence of the application of the law of Article 2 paragraph (2) of the Corruption Act in Indonesia is fairly nil. There has never been a court decision that has sentenced him to death in a corruption case. The difficulty is to ensnare the perpetrator with article 2 paragraph (2) on the condition that certain circumstances as referred to in the Corruption Act. However, there are examples that can actually be charged with the death penalty for allegedly committing corruption during a national natural disaster, however law enforcers do not use the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Corruption Act to prosecute the perpetrators. Keywords: Existence, Death Penalty, Corruption.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[I Putu Gede Titan Bismantara]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keterlibatan anak didalam kasus pidana di Indonesia pada dewasa ini menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Semakin banyak anak di Indonesia yang bersinggungan dengan hukum menunjukkan adanya perubahan dari diri seorang anak yang timbul karena berbagai faktor. Berbagai bentuk regulasi baik itu yang bersifat formil maupun materil sudah tersedia di Indonesia, namun perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini menekankan bahwa penyelesaian tindak pidana anak tidak dapat dipersamakan dengan penyelesaian dengan orang dewasa. Maka dari itu jurnal ilmiah ini secara khusus membahas mengenai apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan jika seorang anak melakukan tindak pidana dalam perpektif hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu pada jurnal ini juga memuat pembahasan mengenai bagaimana mekanisme dan akibat hukum jika kesepakatan diversi yang sebelumnya sudah memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak tidak dilaksanakan sesuai dengan isi dari kesepakatan untuk menghindari ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian hukum jika kesepakatan diversi tidak dilakukan oleh masing masing pihak. Kata kunci : Perlindungan Anak, Diversi, Tindak Pidana]]>
<![CDATA[MEDIASI PENAL SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA ALTERNATIF DALAM MALPRAKTIK DI BIDANG KEDOKTERAN ]]>
<![CDATA[A.A Istri Agung Nindasari Trisnawijayanti]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mediasi penal merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian perkara alternatif di dalam perkara pidana. Malpraktik medis dikatakan sebagai salah satu tindak pidana di bidang kedokteran. Pengaturan penyelesaian perkara malpraktik medis di dalam perkara pidana belum diatur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bentuk penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran dengan menggunakan mediasi penal, serta untuk mengetahui formulasi untuk masa yang akan datang melalui mediasi penal sebagai penyelesaian perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian in terdapat norma kosong dalam penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran. Serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan analisis menunjukan bahwa bentuk mediasi penal bisa dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan di tahap pemeriksaan sidang perkara di pengadilan. Pada tahap-tahap tersebut dilalui dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Formulasi untuk masa yang akan datang melalui mediasi penal yaitu dibutuhkan rumusan asas dan tujuan yang hendak digapai dalam prosedur pada mediasi penal. Kata Kunci: Mediasi Penal, Malpraktik, Tindak Pidana]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Made Julia Mahayanti]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i08.p02
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan cyberpornografi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia berpengaruh pada kehidupan sosial dan keamanan masyarakat.Tingginya pengguna internet membuka peluang terhadap munculnya kejahatan-kejahatan berbasis ruang cyber. Anak-anak lebih beresiko menjadi korban kejahatan di ruang cyber, salah satunya ialah kejahatan pornografi. Anak-anak menjadi rentan mendapatkan kejahatan secara seksual dan pornografi di dalam ruang cyber, hal ini terkait keamanan ruang cyber, kontrol akses pada internet, dan kurang tegasnya hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana ancaman kejahatan berbasis pornografi di ruang cyber yang melibatkan anak dibawah umur. Kata Kunci: Cyberpornography, Anak dibawah umur, Tindak pidana ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze positive laws related to legal protection for children who are victims of cyberpornography crimes. The increasingly rapid technological developments in Indonesia have an impact on sosial life and community security. The high number of internet users opens up opportunities for the emergence of cyberspace-based crimes. Children are more at risk of becoming victims of crime in cyberspace, one of which is pornography. Children become vulnerable to sexual crimes and pornography in cyberspace, this is related to cyberspace security, access control on the internet, and the lack of strict laws that apply. The research method used in writing this scientific journal is a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach to examine and describe how the threat of pornography-based crime in cyberspace involves minors. Keywords: Cyberpornography, Children under age, Criminal acts]]>
<![CDATA[UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MALPRAKTIK MEDIS ]]>
<![CDATA[Ni Made Mira Junita]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keterkaitan hukum antara tenaga medis dengan pihak pasien dalam menjalankan pelayanannya sebagai tenaga kesehatan tidak jarang hal tersebut dilalui dengan adanya pristiwa dimana tenaga kesehatan mengabaikan suatu hak pasien hingga timbulnya sebuah masalah atau sengketa. Mediasi merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Malpraktik medis merupakan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mengenai praktek jahat taupun buruk dalam hal tersebut tidak terpenuhinya suatu standar yang awalnya telah di tentukan oleh profesi. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa malptaktik medis melalui mediasi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat kekaburan norma didalamnya dimana dalam pasal tersebut diatur tentang mediasi tetapi tidak menjelaskan secara jelas mengenai mediasi apa yang di maksud, lebih khususnya tidak dijelaskan mengenai upaya mediasi penal yang mengakibatkan implisit dalam pengaturannya, sehingga perlu untuk diteliti. Medote penelitian yang dipakai dalam penyusunan ini ialah metode penelitian yuridis normatif dimana hal ini dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau yang sering di katakan dengan data sekunder berupa hukum positif. Hasil pembahasan ini menunjukan bahwa dalam hukum acara peradilan pidana mengenai mediasi penal hanya diperuntukan untuk delik aduan saja dan dalam penanganan sengketa malpraktik medis ini mediasi penal hanya bersifat untuk meringankan tuntutan saja dimana pelaku tetap akan dipidana sebagaimana awalnya akan tetapi melalui penerapan mediasi penal ini bisa saja pidananya akan diperingan. Jadi pengaturan mengenai mediasi penal secara eksplisit belum ada tetapi secara implisit ada. Kata Kunci: Mediasi, Malpraktik, Penegakan hukum malpraktik.]]>
<![CDATA[UPAYA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Sri Dewi Kusuma]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penggunaan atas suatu merek khususnya merek terkenal dalam perkembangan industri dan perdagangan saat ini memegang peranan yang penting. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan itikad yang tidak baik untuk menggunakan merek terkenal tersebut untuk mencari keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Hal tersebut dapat menimbulkan sengketa antara pemilik merek dengan pihak-pihak yang hanya memanfaatkan merek terkenal. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan penyelesaian sengketa merek di Indonesia serta apakah upaya arbitrase dapat memberikan perlindungan terhadap penyelesaian sengketa merek terkenal. Metode yang penulis gunakan pada jurnal ini ialah yuridis normatif dengan penggunaan bahan hukum primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa merek terdapat dua cara yang dapat digunakan yaitu melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif atau dengan pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga. Adapun upaya arbitrase yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa merek terkenal ialah melalui lembaga arbitrase institusional. Kata Kunci: Merek Terkenal, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase]]>
<![CDATA[KEKUATAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI (CYBER CRIME) ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Shabaina Jayantari]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berkembangnya teknologi membuat semakin merebaknya kejahatan terjadi, seperti kejahatan tindak pidana yang berbasis teknologi dan informasi yang dikenal dengan sebutan cyber crime. Pada proses peradilan tindak pidana cyber crime, pembuktian menjadi hal yang menentukan kebenaran tindak pidana cyber crime yang telah dilakukan. Dalam proses pembuktian, alat bukti menjadi hal yang berpengaruh, KUHAP menyatakan bahwa ada 5 alat bukti yang sah namun dalam tindak pidana cyber crime terdapat alat bukti yang tidak disebutkan sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP yaitu alat bukti dokumen elektronik yang membuat penulis tertarik untuk menulis jurnal ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan alat bukti dokumen elektronik dalam pembuktian tindak pidana cyber crime dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti dokumen elektronik dalam pembuktian tindak pidana cyber crime. Jurnal ini merupakan jurnal yang menggunakan metode penulisan normatif yaitu metode penulisan yang dilakukan dengan menginventarisasi norma-norma atau hukum positif yang berlaku, seperti menganalisis undang-undang, asas, teori, dan konsep yang terkait permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu pada tindak pidana cyber crime dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dasar hukumnya dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen elektronik dalam pembuktian tindak pidana cyber crime akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dikuatkan dengan alat bukti lain yang dapat lebih meyakinkan hakim. Kata kunci : Dokumen Elektronik, Alat Bukti, Kekuatan Pembuktian, Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PENERAPAN DIVERSI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Ni Luh Wira Pramesthi Cahyani]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p17
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dikaji dari aspek pemenuhan hak korban yang ditinjau dari Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji berdasarkan undang – undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan restorative justice diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut maka diupayakan agar anak yang mengalami permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan cara yang tepat yaitu melalui mekanisme Diversi, telah diatur pada Pasal 1 ayat (7) UU SPPA. Penerapan diversi tidaklah serta merta membebaskan pelaku dari tanggung jawab namun, dapat diterapkan konsep restitusi yang dengan pembayaran ganti rugi terhadap korban oleh pelaku. Tata cara Diversi telah diatur di dalam PERMA No 4 Tahun 2014. Pemenuhan hak korban yang sebenarnya belum diatur secara eksplisit di dalam undang – undang SPPA maupun di dalam PERMA No 4 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa pengaturan hasil musyawarah diversi dikembalikan lagi kepada kesepakatan yang telah ditanda tangani antara pihak korban dan pelaku. Kata kunci : Restorative Justice, Diversi, pemenuhan hak korban. ABSTRACT The purpose of this study was to determine how the application of Diversion to children in conflict with the law is studied from the aspect of fulfilling the rights of victims in terms of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The writing of this research used normative juridical research methods using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicated that the regulation of restorative justice is regulated in Article 5 Paragraph (1) of the SPPA Law. Based on these provisions, efforts are made so that children who experience legal problems can be resolved in an appropriate way, namely through the Diversion mechanism, which has been regulated in Article 1 paragraph (7) of the SPPA Law. The application of diversion does not necessarily free the perpetrator from responsibility, however, the concept of restitution can be applied by paying compensation to the victim by the perpetrator. Diversion procedures have been regulated in PERMA No. 4 of 2014. Fulfillment of the actual rights of victims has not been explicitly regulated in the SPPA law or in PERMA No. 4 of 2014. The regulation states that the arrangement of the results of the diversion deliberation is returned to an agreement which has been signed. Keywords: Restorative Justice, Diversion, fulfillment of victims' rights.]]>
