Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) KOLONI West Science Interdisciplinary Studies Ethics and Law Journal: Business and Notary West Science Interdisciplinary Studies Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Law and Justice Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Dewa Gede Dana Sugama
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGATURAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERTANGKAP TANGAN SAAT PEMERIKSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN Mian Martalena Josephine Nababan; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang dituliskan untuk mengetahui kepastian hukum mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum kepada seorang tertangkap tangan. Mengingat ketentuan dalam KUHAP yang mengatakan penangkapan dilakukan dalam jangka waktu paling lama hanya 1 hari (24 jam). Dan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang secara normatif hanya memberikan ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum dalam satuan hari dan waktu kerja. Sedangkan, tertangkap tangannya seseorang dapat terjadi pada setiap waktu. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengaitkan suatu peraturan perundangan-undangan bersama peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang berhubungan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum saat diperiksa setelah ditangkap haruslah dipenuhi apabila tersangka memintanya. Jika waktu tidak memungkinkan maka penyidik harus melakukan upaya lain seperti menetapkan penahanan atau melepaskan tersangka dan memanggilnya kembali. Upaya penangkapan dengan surat perintah penangkapan juga dapat dilakukan apabila tersangka tidak menjawab surat pemanggilan. Upaya-upaya lain ini harus diutamakan dibandingkan mengenyampingkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.
Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia Ricky Sitanggang; I Dewa Gede Dana Sugama
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.232

Abstract

The development of modern society in the process of globalization and industrialization has had a huge impact on forest sustainability as a support for life and in the world's biological life. The existence of forests is of course very much needed considering that forests are not only a source of wood production but are also an integral part of the environment, forests are open areas that make people's access to use them very large which causes logging and timber theft. In order for this to happen more often, this problem must be addressed immediately for the sake of the preservation of forest ecosystems in Indonesia. This journal writing uses normative research methods, normative methods are used with a statutory approach and use reference materials from book sources or other scientific research. As for the results of this study, the regulation of illegal logging is contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry in Article 50 which regulates prohibitions for anyone who carries out activities in the form of logging, Article 50 also discusses the prohibition of carrying out forest destruction activities. and confiscation of forest resources in violation of laws and regulations or without permission from interested parties, namely forestry officials.
MENINGKATNYA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BALI SELAMA PANDEMI COVID-19 DILIHAT DARI PERSPEKTIF LBH APIK BALI Arisani, Luh Dela Yuni; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 dengan berbagai faktor penyebabnya. Pembatasan sosial yang diberlakukan menyebabkan korban KDRT, terutama perempuan atau istri, harus tinggal bersama dengan pelaku kekerasan, yaitu suami. Konflik ekonomi juga menjadi pemicu tindak kekerasan antara pasangan suami-istri. Selain itu, faktor-faktor perbedaan, budaya, perselingkuhan, dan lain-lain juga berkontribusi terhadap meningkatnya KDRT. Bentuk-bentuk KDRT yang terjadi meliputi kekerasan fisik, ekonomi, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun telah ada Undang-Undang Penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dihapuskan karena korban seringkali tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan terjadinya kenaikan KDRT selama Covid-19 melalui perspektif LBH APIK BALI. Hal ini disebabkan oleh kuatnya budaya patrilineal yang masih ada. Metode yang digunakan adalah empiris yang mengamati fenomena dalam kehidupan nyata. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan peningkatan KDRT. Meskipun telah ada upaya hukum dalam mengatasi KDRT, faktor budaya dan ketidakmampuan korban untuk melaporkan kekerasan tersebut masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), LBH APIK BALI, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
A LEMBAGA KEPOLISIAN SEBAGAI SUB-UNSUR SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HUBUNGANNYA DENGAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Mahayasa, I Nengah Budha; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis dan mengkaji hubungan internal sub-unsur sistem peradilan pidana dengan sistem peradilan pidana terpadu, serta guna mengetahui upaya yang dapat dijalankan oleh lembaga kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan mengambil sumber dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat jelas antara lembaga kepolisian dengan sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini disebabkan karena lembaga kepolisian merupakan langkah awal dari suatu mekanisme penanganan kasus pidana. Lembaga kepolisian sebagai lembaga negara yang berfungsi melindungi dan memberikan pengayoman memiliki kewajiban untuk menerima laporan dari masyarakat. Mengingat kewajibannya yang menjadi garda terdepan penyelesaian perkara pidana, segala permasalahan baik internal maupun eksternal instansi akan mempengaruhi kinerja instansi lainnya.
PENGELOLAAN KEARSIPAN BERKAS PERKARA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG- UNDANG NO 22 TAHUN 1952 Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mengkaji secara yuridis mengenai tata cara pengelolaan arsip berkas perkara di pengadilan dan mengatasi hilang ataupun rusaknya berkas perkara di Pengadilan Negeri ditilik dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 merupakan tujuan dari penulisan ini. Normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Studi menemukan bahwa Panitera Muda Hukum memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara dalam lingkup pengadilan. Selain itu Panitera Muda Hukum bertugas dalam penataan arsip perkara dan juga pelaporan. Fungsi Panitera sebagai unit kearsipan mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Hasil penelitian dari penulisan ini berupa sitem pendataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip demi menjaga nilai-nilai arsip dan cara mengatasi rusak ataupun hilangnya arsip di lingkungan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Arsip, Berkas Perkara, Pengadilan Negeri ABSTRACT Juridically reviewing the procedures for managing case file archives in court and overcoming the loss or damage of case files in the District Court in terms of Law No. 22 of 1952 is the purpose of this paper. Normative is a legal research method used in this writing with a statutory approach. The study found that the Junior Registrar of Laws has the task of collecting, processing, and presenting case data within the scope of the court. In addition, the Junior Registrar of Law is in charge of structuring case files and reporting. The function of the Registrar as an archival unit refers to Article 17 of Law Number 48 of 2009 concerning Archives. The results of this study are in the form of a data collection system, storage and maintenance of archives in order to maintain archive values and how to overcome damaged or lost archives in the District Court. Keywords: archive, case file, district court
PENEGAKAN HUKUM BAGI WISATAWAN YANG MELECEHKAN OBJEK WISATA SUCI DI BALI Kirana, Kadek Andra Fadly; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Bagi Wisatawan yang Melecehkan Objek Wisata Suci di Bali. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kasus penistaan objek wisata suci yang ada di kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap wisatawan yang melecehkan objek wisata suci di Bali dan mencari tau bagaimana tindakan pemerintah Bali atas kasus penistaan objek wisata suci di Bali tersebut. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, serta sumber literatur lainnya sebagai acuan dalam artikel ini. Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Setelah melihat penjelasan dari jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang penistaan tempat suci, yang ada hanya penistaan agama. Namun disinilah fungsi dari hukum adat, yaitu ketika tidak adanya belum adanya hukum nasional yang mengatur tentang penistaan tempat suci, hukum adatlah yang dapat memberikan sanksi dalam kasus tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku penistaan tempat suci tersebut. Mediasi lah cara yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan kasus penistaan tempat suci yang dibahas diatas. mungkin pelaku bisa dikenai sanksi adat berupa denda uang dan penderitaan jasmani maupun rohani. Kata kunci : penegakan hukum, melecehkan, objek wisata, tindakan pemerintah ABSTRACT This research is entitled Law Enforcement for Tourists Harassing religious Tourism Objects in Bali. This research is motivated by the occurrence of cases of harassment of sacred tourist objects in the Monkey Forest Ubud area, Bali. The purpose of this research is to provide information on how to enforce the law against tourists who harass religious tourism objects in Bali and to find out how the Bali government acts on cases of harassment of religious tourism objects in Bali. The method used by the author in this study is normative juridical research by examining the relevant laws in the State Law (UUD) and regulations, and also other literature sources as a reference in this article. The regulations used as a reference in this study are the Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2009 concerning tourism. After seeing the explanation of this journal, the researcher concluded that there is no law governing the blasphemy of sacred places, only blasphemy. But this is where the function of customary law is, namely when there is no national law governing the blasphemy of sacred places, it is customary law that can provide sanctions in such cases to provide a deterrent effect to the perpetrators of the blasphemy of the sacred place. Mediation is the most appropriate way to resolve the blasphemy case discussed above. maybe the perpetrator can be subject to customary sanctions in the form of monetary fines and physical and spiritual suffering. Keyword : law enforcement, harassing, tourism objects, government act
Penerapan Mediasi Pada Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Josep Linsaner Diadema; I Dewa Gede Dana Sugama
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): Mei : Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v1i2.216

Abstract

This study aims to examine how mediation is used in defamation cases that involve social media. With a normative legal perspective, this study employs a descriptive qualitative methodology. In order to analyze the phenomena and draw conclusions, this study's analysis technique involves looking at phenomena through the lens of already-existing library sources. The study's findings demonstrate how efforts to resolve criminal cases through non-litigation methods such as penal mediation can stifle efforts to resolve cases legally, leading to the imposition of criminal penalties. Keeping in mind that the goal of updating Indonesia's national criminal code is not just to exact revenge or retaliation (retributivism), but rather to resolve or repair the effects of a conflict or crime. In addition, penal mediation as a means of settling cases outside the court (non-litigation) can be a solution to overcoming the problem of overcapacity that is commonly experienced by correctional institutions in Indonesia.
PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Luh Putu Pasek Indira Mahaputri Astika; I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 1 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i1.1528

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pemeriksaan Terdakwa Pada Putusan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi. Korupsi telah berkembang menjadi pelanggaran serius, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam peraturan ini diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan putusan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi tanpa kehadiran terdakwa yang dipanggil secara in absentia, negara terdorong untuk bergerak cepat dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.” Pemeriksaan dan keputusan secara in absentia bertujuan untuk menjamin kejelasan hukum dan memungkinkan kejaksaan untuk segera menyita dan mengeksekusi harta kekayaan pelaku korupsi melalui putusan hakim. Tujuan asas kehadiran terdakwa di depan sidang penuntut umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa sebelum sidang. Pengadilan in absentia melanggar prinsip ini. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan sebagai dasar hipotesis awal penelitian. Jika satu-satunya syarat untuk melaksanakan sidang in absentia adalah bahwa terdakwa harus dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang dapat dilaksanakan tanpa melanggar hak asasi terdakwa untuk mendapat kesempatan mengajukan pembelaan secara langsung.
Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Wulandari, Kadek Ayu; Sugama, I Dewa Gede Dana
Ethics and Law Journal: Business and Notary 2025: ELJBN Volume 3 Issue 1 Year 2025 (In Progress Issue)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.251

Abstract

The study's objective is to examine the evidence that can be used to prove cases of crimes revealed verbally in the criminal process. The normative research method used in this research focuses on literature reviews such as books, articles in scientific journals, explaining the applicable rules and regulations verbally. In this research, the author implemented legal product design by researching various types of legal provisions, especially regulations in the Criminal Code and Criminal Procedure Code. The results of the research show that verbal sexual understanding (catcalling) in everyday life still often occurs because there is normalization and patriarchal culture and a lack of public knowledge about verbal sexual disclosure. Everyone, both those directly affected and those who observe it, must have the courage to report acts of disclosing sexual verbal acts so that the public will be more alert and avoid worse criminal legal action. Reports on understanding verbal sexuality should be adjusted to evidence that can be accounted for based on Article 184 of the Criminal Procedure Code. The application of evidence that can be accounted for in accordance with the Criminal Procedure Law in catcalling cases can be in the form of witness statements, video recordings and screenshot evidence of comments that indicate verbal sexual disclosure. Key Words: Verbal Sexual Harassment, Evidence, Criminal Procedure Law. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji alat bukti untuk dapat digunakan dalam pembuktian kasus kejahatan pelecehan seksual verbal dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini yang berfokus terhadap kajian pustaka seperti buku-buku, artikel pada jurnal ilmiah peraturan dan ketentuan yang berlaku pelecehan seksual verbal. Dalam penelitian ini, penulis mengimplementasikan perancangan produk hukum dengan cara meneliti mengenai berbagai jenis ketentuan UU terutama peraturan dalam KUHP dan KUHAP. Hasil studi menunjukkan bahwa pemahaman seksual verbal (catcalling) dalam sehari-hari masih sering terjadi karena terdapat normalisasi serta budaya patriarki dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pelecehan seksual verbal. Setiap orang baik pihak yang terkena dampak langsung maupun pihak yang mengamatinya harus berani melaporkan tindakan pelecehan seksual verbal agar masyarakat lebih waspada dan menghindari terjadinya tindak hukum kejahatan yang lebih buruk. Laporan pelecehan seksual verbal sebaiknya disesuaikan dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Penerapan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Hukum Acara Pidana terhadap kasus catcalling dapat berupa keterangan saksi, rekaman video dan bukti screenshot dari komentar yang berindikasi pelecehan seksual verbal. Kata Kunci: Pelecehan Seksual Verbal, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana.
Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolingo Ida Bagus Wisnuputra Raditya; I Dewa Gede Dana Sugama
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3409

Abstract

The principle of Ignorantia Jurist is a principle that assumes everyone knows the law since the law is legal. Although its implementation is needed to achieve the purpose of the regulation, there is no barrier to its application. In the case of illegal logging in Probolingo with the verdict number 179/PID.B/2014/PN. PBL, the defendant has a background that makes it very possible for him not to know the regulation in the indictment. The purpose of this research is to find out how the application of the principle from the point of view of criminal law relates to the verdict number 179/PID.B/2014/PN. PBL. This research was written using the normative writing method to analyze the ambiguity of the norms governing the principles of Ignorantia Jurist.
Co-Authors A.A Istri Agung Nindasari Trisnawijayanti A.A. N.Y. Darmadi Aditya Wisnu Prabowo Wahyono Alodya Pramiswari Zaqy Anak Agung Gede Bagus Widiadi Putra Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi Angga Rizaldi Arisani, Luh Dela Yuni Astra Wiguna, I Made Agus Ayunda Mariska Astari Bayu Mahendra, I Putu Cokorda gede agung tri Palguna pemayun Cornelius, Rocky D. G.P. Yustiawan D.G.P. Yustiawan Darmawan, I Gede Aditya Lucky Debora Novayanti, Hasibuan, Ester Taruli Dewa Ayu Kirana Putri Diah Ratna Sari Hariyanto fey, nisa br sibarani Gede Narendra Harry Pramudya Gita Wangsa, Anak Agung Istri Agung Haloho, Elisa Satriani Br I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Agung Bagus Oka Wijana I Gusti Ayu Shabaina Jayantari I Kadek Andi Pramana Putra I Ketut Tjukup I Made Ade Irmawan I Made Agus Astra Wiguna I Nyoman Wahyu Ariartha I Putu Aris Perdana Putra I Putu Gede Titan Bismantara I Putu Rasmadi Arsha Putra I.P.R.A. Putra Ida Ayu Sri Dewi Kusuma Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra Ida Bagus Wisnuputra Raditya Imanuel Putra Hasiholan Nainggolan Ivo Valensio Weston Sitinjak Jessyca Br Nainggolan Joghinanda Raihan Febrianto Josep Linsaner Diadema Joshua Habinsaranni Rezky Silaban K. A. Sudiarawan Kadek Ayu Malika Alya Putri Kadek Mas Devina Aulia Maharani Ketut Ria Wahyudani Oktavia Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati Kirana, Kadek Andra Fadly Komang Panji Jayawisastra Luh Putu Pasek Indira Mahaputri Astika Made Julia Mahayanti Mahayasa, I Nengah Budha Maria Margareta Alahcoq Aping Mian Martalena Josephine Nababan Natasya Nur Daniah Nathan Christy Noah Rantetandung Ni Kadek Erna Dwi Hapsari Ni Kadek Lidya Yurisvina Arianto Ni Luh Wira Pramesthi Cahyani Ni Made Mira Junita Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Ari Diah Prabawati Ni Putu Ayu Christy Ivyana Agung Dewi Ni Wayan Rina Pramesti Wahyundari Ni Wayan Suma Wardhani Parani, Made Vanessa Surya Puspitaningtyas, Sagung Agung Diah Prameswari Putra, Putu Agus Risma Nanda Putu Khrisna Devi Maharani Putu Tania Liemena Ravindo Agung Darmawan Ricky Sitanggang Saputra, I Made Bayu Saputra, Niko Julian Sedana, Luh Made Pasek Selisca Prabawati Tarigan, Egya Ridhona Violine Wardah Berby Namirah Wulandari, Kadek Ayu Yasa, Komang Danan Prayudhi Dharma Yoga, Dewa Putu Putra Pradnya