Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Arena Hukum Jurnal Media Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Syiah Kuala Law Journal Bina Hukum Lingkungan
Muhammad Natsir
Universitas Samudera
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PEMENUHAN KEWAJIBAN AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEWARIS DENGAN KREDITUR (Studi Penelitian di Kec.Kota Kisaran Timur, Kab.Asahan) Irfan Hadi; Muhammad Natsir; Siti Sahara
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.28

Abstract

Pemenuhan kewajiban adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan atau telah mendapatkan haknya terlebih dahulu dari orang tersebut. Dalam hal ini, yang berkewajiban memenuhi hak dari kreditur adalah debitur itu sendiri. Namun, dikarenakan debitur tersebut telah meninggal dunia, maka tanggung jawab yang dahulu diemban oleh debitur beralih kepada ahli warisnya. Hal ini telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, yang secara garis besarnya adalah “setiap ahli waris berkewajiban menyelesaikan hutang- piutang pewaris, baik itu melalui harta warisan pewaris maupun yang dibebankan kepada harta pribadi ahli waris tersebut”, Penelitian ini utamanya membahas kewajiban- kewajiban tersebut dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemenuhan kewajiban ahli waris terhadap perjanjian kerjasama pewaris dengan kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ahli waris tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur.
PENGELOLAAN TANAH WAKAF DITINJAU MENURUT PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Penelitian Di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang) Syawaluddin Syawaluddin; Muhammad Natsir; Vivi Hayati
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.5

Abstract

Nazhir belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan pelaksnaan wakaf terutama bagi nazhir yang masih bersifat tradisional konsumtif. Tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh dijelaskan dalam sertifikat tanah wakaf diwakafkan untuk Mesjid dan Meunasah di Kampung tersebut. Namun nazhir tidak memberikan hasil tanah tersebut kepada Meunasah, melainkan hanya kepada Mesjid. Sehingga aspek hukum yang lahir tidak hanya hukum tertulis, melainkan juga hukum tidak tertulis yang merupakan hasil dari waktu pemberian wakaf pada masa kepekataan hukum adat.
Problematics Legality Building of Mosque Without Establishing Building Permit in Aceh Fuadi Fuadi; Muhammad Natsir; Meta Suriyani
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 1: April 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.829 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v5i1.20216

Abstract

This study discusses the condition of a large portion of mosque buildings in Aceh that do not have a Building Construction Permit (IMB) by statutory regulations. For the legalization and legal certainty of mosque building in Aceh, it is necessary to find a solution, considering that mosques are places of worship for Muslims that have multi-functions and are very sensitive in nature. This research is a descriptive qualitative study on people's behavior, a situation, thought systems, and events related to the permit of mosque buildings in Aceh. Using public policy theory in providing legal protection to people who have built mosques independently. The results showed that mosque buildings in Aceh in general did not have an IMB because the administrative requirements were not fulfilled in the form of a waqf certificate for asceticism of mosque buildings. Efforts to ensure legal certainty for local governments need to issue a special bleaching program policy for mosque building permits in Aceh.
PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH Muhammad Natsir; Fuadi Fuadi; Zaki Ulya
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.281

Abstract

 ABSTRAKKeadilan sosial merupakan  tanggungjawab Negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilaan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.Kata kunci: implementasi; keadilan sosial; tanggung jawab negara; pengelolaan lingkungan. ABSTRACT The State must work toward achieving social justice for all Indonesian citizens. The state's objectives, which include achieving a just and wealthy, healthy and prosperous Indonesian society founded on Pancasila, are realized through the principles of social justice. But while people in Aceh's special exploitation regions continue to live in poverty, the primary issue with this is that it is impossible to assess the extent of governmental obligation as stipulated in the 1945 Constitution due to the imprecise limits of responsibilities. This study aims to define social justice in environmental management in its many forms and to identify Aceh as its actualized manifestation. While residents in Aceh's special exploitation regions continue to live in poverty, their health is not assured, and there are insufficient medical facilities, the extent of accountability is unclear. The creation of a good and healthy environment is directly managed by the company while taking into consideration the state of the community. Economic development of local communities is accomplished through CSR by involving indigenous peoples who are more aware of the development structure, potential, and human resources of the local communityKeywords: implementation; social justice; state responsibility; environmental management.
PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH Muhammad Natsir; Fuadi Fuadi; Zaki Ulya
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.281

Abstract

 ABSTRAKKeadilan sosial merupakan  tanggungjawab Negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilaan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.Kata kunci: implementasi; keadilan sosial; tanggung jawab negara; pengelolaan lingkungan. ABSTRACT The State must work toward achieving social justice for all Indonesian citizens. The state's objectives, which include achieving a just and wealthy, healthy and prosperous Indonesian society founded on Pancasila, are realized through the principles of social justice. But while people in Aceh's special exploitation regions continue to live in poverty, the primary issue with this is that it is impossible to assess the extent of governmental obligation as stipulated in the 1945 Constitution due to the imprecise limits of responsibilities. This study aims to define social justice in environmental management in its many forms and to identify Aceh as its actualized manifestation. While residents in Aceh's special exploitation regions continue to live in poverty, their health is not assured, and there are insufficient medical facilities, the extent of accountability is unclear. The creation of a good and healthy environment is directly managed by the company while taking into consideration the state of the community. Economic development of local communities is accomplished through CSR by involving indigenous peoples who are more aware of the development structure, potential, and human resources of the local communityKeywords: implementation; social justice; state responsibility; environmental management.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN MELALUI DIYAT DAN SAYAM PADA PERADILAN ADAT ACEH Muhammad Natsir
Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.5

Abstract

AbstractDiyat and Sayam sentences have greatly benefited the victims and have become part of the Aceh traditional Qanun but the subject of the criminal offenses to be punished diyat and sayam have not been regulated in detail. This study aims to understand the concept of protection policies for victims of criminal acts of abuse in Aceh and the prospect of the protection of victims of abuse through diyat and sayam in Aceh. This study uses a normative juridical legal research method and with a statute  and conceptual approach. The results of the research indicate that the concept of legal protection against victims of abuse in both national criminal law and adat Qanun and Qanun Jinayat in Aceh has not received special attention. The Aceh Government must reconstruct the Qanun on fostering traditional life and customs by reconsidering diyat or dheit, sayam and suloh as a form of settlement of criminal acts of persecution through customary justice and including peusijuek and pemat jaroe as the last resort of the settlement. AbstrakHukuman diyat dan sayam sangat menguntungkan korban dan telah menjadi bagian dari Qanun adat Aceh namun subjek tindak pidana yang akan dijatuhkan hukuman diyat dan sayam belum diatur secara terperinci. Penelitian ini bertujuan  untuk memahami konsep kebijakan perlindungan korban tindak pidana penganiayaan di Aceh dan  prospek perlindungan korban penganiayaan melalui diyat dan sayam di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif  dan menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan baik dalam hukum pidana nasional, Qanun adat maupun Qanun jinayat di Aceh belum mendapat perhatian secara khusus. Pemerintah Aceh harus merekonstruksi Qanun tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat  dengan mempertimbangkan kembali diyat atau dheit, sayam dan suloh sebagai salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui peradilan adat serta memasukkan peusijuek dan pemat jaroe sebagai  akhir penyelesaian perkara.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN ACEH TAMIANG AKIBAT PERAMBAHAN HUTAN MANGROVE YANG TIDAK TERKENDALI Rifany Rifany; Muhammad Natsir; Fuadi Fuadi
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 1 (2022): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v4i1.406

Abstract

Pengaturan mengenai mangrove diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Setiap tahun, kondisi hutan mangrove dilaporkan semakin lama semakin mengalami kerusakan, begitu juga Kabupaten Aceh Tamiang. Meskipun larangan tentang penebangan mangrove ini sudah diatur secara tegas oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan tetapi masyarakat masih saja melakukan kegiatan yang dilarang ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semakin maraknya penebangan mangrove di Aceh Tamiang membuat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menerbitkan penertiban larangan penebangan hutan bakau yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Spesies Tuntong Laut. Penebangan dan penjualan arang tanpa izin tersebut banyak beroperasi di daerah Alur Nunang namun walaupun daerah tersebut sudah banyak penebangan mangrove tetapi pemerintah desanya hingga saat ini belum ada membuat reusam. Dengan dilarangnya pemanfaatan hutan mangrove sebagai mata pencaharian warga pesisir menyebabkan hak untuk keberlangsungan hidup warga pesisir menjadi terganggu. Penulisan ini menggunakan metode empiris yang merupakan penelitian yang lebih mengarah pada data lapangan dan didukung dengan tambahan data Primer. Beberapa dampak Penebangan Hutan Mangrove Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Pesisir menurunnya hasil tangkapan nelayan, terjadinya pencemaran kawasan ekosistem hutan mangrove, abrasi pantai, dan banjir. Beberapa cara untuk memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat pesisir yaitu Pertama, melakukan pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan, Kedua, menerbitkan larangan penebangan hutan bakau dan larangan penjualan arang, dan Ketiga, memberi izin usaha dapur arang.
URGENSI PERUBAHAN QANUN JINAYAT SEBAGAI PEMENUHAN PERLINDUNGAN ANAK DI ACEH Irfina Assughra; Fuadi Fuadi; Muhammad Natsir
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 1 (2022): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v4i1.407

Abstract

Pasal 46 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”, pasal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Qanun Jinayat. Namun pada beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak, aparat penegakan hukum tidak menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak. Perlindungan anak dalam qanun jinayat sekarang ini belum maksimal, sehingga kejahatan terhadap anak tinggi di Aceh, di Kota Langsa ada 35 kasus terhadap anak yang ditangani belum berjalan optimal. Metode digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Anak dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat perlu dilakukan perubahan karena Qanun tersebut belum optimal dalam memberikan ancaman sanksi pidana bagi pelaku, sehingga dalam menjatuhkan hukuman untuk pelaku tidak melihat hak-hak anak korban pelecehan seksual sehingga disamakan dengan yang korbannya adalah orang dewasa. Selain itu korban tindak pidana pelecehan seksual yang korbannya adalah anak dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak delik hukum dari tindak pidananya oleh aparat penegak hukum masih mengaitkan ke Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan undang-undang khusus terhadap korban anak. Sedangkan dalam qanun belum ada pengaturan hukum yang secara khusus mengatur tentang korban anak tetapi hanya tindak pidana pelecehan seksual anak sebagai pelaku.
Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of Family’s Criminal Imprisonment Enforcement Rini Fitriani; Liza Agnesta Krisna; Muhammad Natsir; Zulfiani Zulfiani
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 1 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v6i1.8232

Abstract

One area of increasing narcotics distribution and abuse was the coast of East Aceh, Aceh Province. This led to heads of household becoming prisoners. The head of household’s imprisonment directly affected their families’ welfare. The wives would be forced to replace the heads of household’s role despite their limited education, skills and capital for performing business. This research aimed to examine the protection for women (wives) and children; and the effort local government could do to legally protect these wives and children. This was juridical empirical research, which aimed to study the prevailing provisions of law what occurred factually in the community. Protecting and securing wife and child’s welfare due to head of household undergoing imprisonment was the state’s obligation through local government to prevent non-optimal fulfillment of wife and child’s rights. Protection efforts were done to satisfy wife and child’s welfare by allocating certain fund in specific-purpose aid for child’s education and welfare other than the Social Department’s BLT (cash transfer) aid. Geuchik (head of village) were to proactively coordinate with the PPPA department of East Aceh Regency in managing special aid to fulfill the wives and children’s welfare in a situation of case a quo.
Co-Authors Ahmad Mangantar Daulay Ananda Ardila Putri Bustami Bustami Cakra Arbas Defri Ananda Fuadi Fuadi Fuadi Fuadi Furqan Mu’tashin Abtari Irfan Hadi Irfina Assughra Krisna, Liza Agnesta Meta Suriyani Meta Suriyani, Meta Muhammad Rafly Muhammad Rizki Muhammad Rizky Faisal Rachmad, Andi Rifany Rifany Rini Fitriani Siti Sahara Siti Sahara Syawaluddin Syawaluddin Vivi Hayati Widya Purwahyuningtias Zaki Ulya Zaki Ulya, Zaki Zuleha Zuleha Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani