Garuda - Garba Rujukan Digital

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Kaharudin, Kaharudin; Galang Asmara, HM; Minollah, Minollah; Jayadi, Haeruman
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0075.137-149

The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and to know the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Head of the Indonesian National Police, so as to prevent conflicts between the president and parliament in the appointment and dismissal of the police chief. The research method used is normative law research method with the statute approach and the conceptual approach. Through statute approach, researchers will conduct in-depth study of the article of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and the Act on the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. While the conceptual approach, researchers will study the concepts of the thinking of experts in Constitutional Law related to the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. The results showed that the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Chief of Police is restricted by the requirement for approval of the House of Representatives as a form of checks and balances between state institutions. This is a form of control of the House of Representatives as a representative of all the people of Indonesia who have sovereignty under the Constitution of 1945.

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Kaharudin, Kaharudin; Galang Asmara, HM; Minollah, Minollah; Jayadi, Haeruman
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0075.137-149

The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and to know the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Head of the Indonesian National Police, so as to prevent conflicts between the president and parliament in the appointment and dismissal of the police chief. The research method used is normative law research method with the statute approach and the conceptual approach. Through statute approach, researchers will conduct in-depth study of the article of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and the Act on the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. While the conceptual approach, researchers will study the concepts of the thinking of experts in Constitutional Law related to the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. The results showed that the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Chief of Police is restricted by the requirement for approval of the House of Representatives as a form of checks and balances between state institutions. This is a form of control of the House of Representatives as a representative of all the people of Indonesia who have sovereignty under the Constitution of 1945.

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH AS-SHOLIHIYAH Kaharudin, Kaharudin; Hannah, Baiq
Jurnal Manajemen dan Budaya Vol 1 No 2 (2021): Kepemimpinan, Pengendalian dan Pengelolaan
Publisher : STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Kepala madrasah dalam kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dalam rangka mempengaruhi, mengarahkan, membimbing kepada bawahan dengan cara memperkuat keyakinan, dukungan, dorongan dan kerja sama dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan lembaga pendidikan. Dalam hal ini meningkatkan kinerja guru merupakan salah satu bentuk peran dari kepala madrasah untuk meningkatkan kualitas kerja tenaga pendidik. Sehingga Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah As Sholihiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, alasan pemilihan metode ini adalah karena penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Subyek penelitian adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah As Sholihiyah dan beberapa guru Madrasah Tsanawiyah As Sholihiyah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya disajikan dalam bentuk yang sesuai sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kemudian data dianalisis dan diambil kesimpulan Hasil penelitian menyatakan bahwa peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah As Sholihiyah. adalah kepala madrasah sebagai pendidik yaitu mengikutsertakan guru-guru dalam penataran. Kepala madrasah sebagai supervisi adanya kunjungan kelas. Kepala madrasah sebagai pemimpin yaitu kemampuan mengambil keputusan. Kepala madrasah sebagai manajer dan administrator yaitu dalam bekerja sama, berkoordinasi dan perencanaan. Sebagai motivasi yaitu memberi penghargaan serta kepala madrasah sebagai inovasi yaitu berupa kedisiplinan. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam meningkatkan kinerja guru yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen waktu, kesulitan dalam memahami sifat dan perilaku guru, serta supervisi pendidikan (bimbingan profesional)

Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB Ari Rahmad Hakim BF; Kaharudin Kaharudin
Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Fungsi hukum dalam komersialisasi dan eksploitasi invensi dan kreasi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Industri kecil menengah merupakan bagaian dari upaya yang dapat dilakukan agar industri kecil menengah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi dan kreasi yang dihasilkannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak diklaim dan untuk dapat menuntut pihak lain yang menggunakan tanpa ijin, maka industri kecil menengah yang menghasilkan invensi dan kreasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kekayaan intelektual di Indonesia maka wajib hukumnya untuk didaftarkan (prinsif konstitutif), kemudian setelah dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pengekploitasian dan pengkomersialisasiannya agar Industri kecil menengah aman, maka dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum Jual beli, lisensi (ijin pemanfaatan), Joint venture (usaha patungan) dan melalui mekanisme franchising (waralaba).

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DESA NDANO Syahrullah - Syahrullah; Munir Husen; Adnan Adnan; Kaharudin Kaharudin; Sultan Sangaji; Anton Anton; Inayah Wulandari; Putri Andriani
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 4 (2021): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Pemulihan dan Resiliensi Masya
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Desa Ndano, merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Permasalahan yang paling utama yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi saat ini adalah masalah kelembagaan dan pembiayaan, antara lain: (a) Kebutuhan air untuk mengairi persawahan utamanya padi, belum optimal didukung oleh irigasi yang memadai; (b) Kepengurusan P3A belum diatur secara tegas dalam Peraturan Desa ataupun Peraturan Kepala Desa; (c) Kemauan untuk membayar iuran sangatlah rendah; (c) Ada iuga beberapa warga yang kemampuan untuk membayar rendah; dan (d) Aspek majanerial P3A masih rendah. Solusi yang hendak dikerjakan adalah (a) Memfasilitasi Menyusun Peraturan Desa yang mengatur kelembagaan P3A dan tatacara dan besarnya pungutan iuran pemakaian air; (b) Memberikan bimbingan teknis tentang tatacara penyusunan peraturan di desa. Adapun rencana kegiatan antara lain: (a) Rapat Persiapan; (b) Pengumpulan bahan; (c) Studi lapangan; (d) Penyusunan Konsep Rancangan Perdes; (e) Rapat Pembahasan Konsep Rancangan Perdes; (f) Perumusan Rancangan Perdes; (g) Rapat Konsultasi dengan Masyarakat, Camat dan Pemkab Bima; dan (h) Penyusunan naskah final Rancangan Perdes.

Analisis Pendapatan Pedagang Pinang di Pasar Tradisional Kota Wamena Difinubun, Muhamad Fagi; Kaharudin, Kaharudin
Assets Journal: Management, Administration, Economics, and Accounting Vol. 2 No. 2 (2024): Assets Journal
Publisher : Yayasan Insan Mulia Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59923/assets.v2i2.250

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan penjualan pinang di pasar tradisional kota wamena. Jenis penelitian yang di gunakan adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, sehingga diupayakan memunculkan data-data lapangan yang sebenar-benarnya sesuai kondisi sesungguhnya, dengan metode wawancara (interview), observasi. Dan untuk akurasi pendapatan di lakukan pendekatan kuantitatif. Sampel informan yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 40 pedagang, yang terdiri dari 10 pedagang di pasar jibama, 10 pedagang di pasar potikelek, 10 pedagang di pasar sinakma dan 10 pedagang di jalan irian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adlaah dengan menggunakan quisioner yang telah di buat, yang berisi data berupa biaya pengeluaran pedagang untuk membeli pinang, sirih, sewa tempat, biaya listrik, dan biaya akomodasi. Hasil penelitian menunjukan total penerimaan pendapatan tiap-tiap lokasi berbeda, untuk pasar sinakma total pendapatan harian mencapai Rp. 139.167, untuk pasar potikelek Rp.145.917, untuk pasar sinakma pendapatan harian rata-rata mencapai Rp.243.250 dan untuk jalan irian pendapatan rata-rata perharinya mencapai Rp. 151.167. perbedaan pendapatan ini bisa di sebabkan karena beberapa faktor, misalnya modal usaha yang di keluarkan unutk membeli pinang, lokasi berdagang, daya saing pasar, serta kepercayaan ataupun responsif perubahan pasar.

Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB BF, Ari Rahmad Hakim; Kaharudin, Kaharudin
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.164

Fungsi hukum dalam komersialisasi dan eksploitasi invensi dan kreasi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Industri kecil menengah merupakan bagaian dari upaya yang dapat dilakukan agar industri kecil menengah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi dan kreasi yang dihasilkannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak diklaim dan untuk dapat menuntut pihak lain yang menggunakan tanpa ijin, maka industri kecil menengah yang menghasilkan invensi dan kreasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kekayaan intelektual di Indonesia maka wajib hukumnya untuk didaftarkan (prinsif konstitutif), kemudian setelah dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pengekploitasian dan pengkomersialisasiannya agar Industri kecil menengah aman, maka dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum Jual beli, lisensi (ijin pemanfaatan), Joint venture (usaha patungan) dan melalui mekanisme franchising (waralaba).

Pengenalan Label Makanan Halal Dalam Memperkuat Keimanan pada Santri Pondok Pesantren Al-Husainy Kota Bima Ilham, Ilham; Ainun, Amma; Sa'abiyah, Ainun; Baiturridwan, M; Faizal, M; Febrianto, Febrianto; Kaharudin, Kaharudin
Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JP3M)
Publisher : Yayasan Assyifa Assyaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71301/jp3m.v1i2.66

Pengabdian ini membahas tentang pentingnya pemahaman dan pengenalan label halal dalam makanan pada santri Pondok Pesantren Al- Husainy Kota Bima. Label halal menjadi semakin penting di tengah masyarakat yang semakin peduli terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Studi ini mengeksplorasi tingkat pemahaman para santri terhadap label halal, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mereka. Metode penelitian yang digunakan melibatkan survei dan wawancara dengan sampel yang representatif dari beberapa santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang label halal masih bervariasi di kalangan santri, dengan beberapa mengalami kesulitan dalam memahami arti dan implikasi dari label halal pada makanan. Faktor-faktor seperti budaya, dan informasi yang tersedia mempengaruhi tingkat pemahaman konsumen. Studi ini juga mengidentifikasi pentingnya peran pemerintah dan lembaga sertifikasi halal dalam meningkatkan pemahaman konsumen tentang label halal, serta menyarankan upaya yang dapat dilakukan oleh produsen dan pengecer untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya memberi pemahaman mengenai label halal dalam makanan pada santri Pondok Pesantren Al-Husainy Kota Bima, dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip halal

Penyuluhn Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan Daerah Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Minollah, Minollah; Asmara, Galang; Kaharudin, Kaharudin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i1.171

Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pajak daerah, tujuan dan fungsinya serta penegakan hukumnya. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah kepada seluruh peserta (masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan desa). Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan tanggapan maupun pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh tim penyuluh. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum ini maka dapat disimpulkan bahwa perhatian masyarakat terhadap materi penyuluhan cukup besar terlihat dari adanya antusiasme yang tinggi dengan diajukannya berbagai pertanyaan kepada tim penyuluh dan mengemukakan apa yang terjadi dalam praktek selama ini dalam masyarakat. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam bentuk penyuluhan hukum guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum sehingga pada akhirnya dapat diharapkan ada kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

The Efficacy of Application of Oral Antibiotic Loaded Polymethyl Methacrylate Against Staphylococcus aureus Rahmadian, Rizki; Edison, Ebill Fuji; Kaharudin, Kaharudin; Irrahmah, Miftah; Putra, Andani Eka
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 9 (2023): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v2i9.543

Chronic osteomyelitis is still common in the developing world and presents a continuing therapeutic challenge. Local antibiotic therapy is performed as the first stage treatment algorithm for 4 to 8 weeks. Given the high patient morbidity, mortality, and economic burden caused by osteomyelitis and its treatment, it is important to find another effective and efficient treatment. Intravenous antibiotics and polymethylmethacrylate (PMMA) combination have shown effectiveness, but the potential of oral antibiotics and PMMA combination is still rare and is debatable. It aimed to compare efficacy among oral antibiotic-loaded PMMA in many concentrations (5%, 10%, 20%) and controls (0%) against Staphylococcus aureus. This experimental study was conducted in the Microbiology Department of Andalas University. The object was S. aureus. We used ten oral antibiotics and compared among its many concentrations (5%, 10%, 20%) and controls (0%). Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) test. The lowest counts of S. aureus were found in ciprofloxacin 20%, followed by tetracycline 10%, erythromycin 5%, rifampicin 10%, ofloxacin 20%, clindamycin 20%, amoxiclav 20%, cefixime 5%, cotrimoxazole 20%, and chloramphenicol 20% consecutively. All oral antibiotics loaded PMMA in each concentration might reduce the number of colonies up to 90%. A study in 2013 revealed that a combination of several antibiotics and PMMA was proven to be effective. The oral antibiotics loaded PMMA in various concentrations have a significant bactericidal effect on the growth of S. aureus and able to reduce the number of S. aureus.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search